JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Saiful Mujani menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam 30 menit di Polda Metro Jaya, Kamis (4/6/2026). Pemeriksaan tersebut terkait laporan dugaan penghasutan atas pernyataannya mengenai seruan penggulingan pemerintahan.

Saiful tiba memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 11.00 WIB dan pemeriksaan berakhir pada pukul 16.30 WIB. Usai pemeriksaan, ia mengungkapkan penyidik mengajukan sebanyak 37 pertanyaan.

"Ada ya 37 pertanyaan. Yang didalami terutama pernyataan saya yang beredar di media itu, media sosial yang viral itu. Itu dikonfirmasi saja apakah itu pernyataan saya benar tidak seperti itu, terus kemudian maksudnya apa, dan seterusnya. Ya jadi itu saja," kata Saiful.

Saiful menuturkan, penyidik meminta penjelasan pernyataannya yang menanyakan tentang kemungkinan mengonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

"Cuma pertanyaan saya, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri kita untuk menjatuhkan Prabowo? Itu kan pertanyaan saya. Nah, itu saya diminta penjelasan. Saya bilang saya bertanya seperti itu, itu bentuknya pertanyaan karena mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan besar itu tidak mudah," ujarnya.

Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan pertanyaan terbuka kepada publik dalam konteks diskusi politik, bukan sebuah ajakan untuk menggulingkan pemerintah seperti yang dituduhkan pelapor.

"Itu pertanyaan terbuka terhadap publik. Publik yang namanya melihat tidak ada alternatif lain untuk menghentikan Prabowo kecuali dengan aksi-aksi. Pertanyaannya, bisa tidak aksi-aksi itu dilakukan efektif dan seterusnya? Yang jawab siapa? Ya tanyalah sama semua publik ini, pertanyaan itu jawabannya publik," kata Saiful.

Dalam pemeriksaan tersebut, Saiful didampingi tim kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi, termasuk Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan. Fadhil mengungkap terdapat empat laporan polisi yang dilayangkan terhadap sejumlah akademisi, aktivis, dan pengamat yang hadir dalam forum halal bihalal di Komunitas Utan Kayu pada 31 Maret 2026.

Menurut dia, keterangan yang disampaikan Saiful kepada penyidik menunjukkan tidak adanya unsur penghasutan sebagaimana dilaporkan.

"Profesor Saiful Mujani tidak sama sekali mengajak, tidak sama sekali mendorong, tidak sama sekali apalagi memaksa orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau menggulingkan kekuasaan. Yang ada adalah analisa politik berdasarkan riwayat keilmuan beliau dan juga pertanyaan reflektif berdasarkan diskusi yang ada di situ," ujar Fadhil.

Sementara itu, perwakilan YLBHI, Arif Maulana, menilai pernyataan Saiful merupakan bentuk pendapat dan ekspresi seorang akademisi yang dilindungi konstitusi. Ia berharap kepolisian tidak melanjutkan proses hukum tersebut karena menilai unsur pidana penghasutan tidak terpenuhi.

"Pernyataan beliau dalam forum tersebut itu adalah bagian dari pendapat, bagian dari ekspresi beliau sebagai seorang ahli politik menyampaikan pandangannya terkait dengan situasi politik hari ini, pemerintahan hari ini, dan itu sah. Itu dilindungi oleh Konstitusi dan itu bagian dari demokrasi," kata Arif.

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Saiful Mujani memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya . Saiful diperiksa terkait dugaan penghasutan buntut pernyataannya tentang seruan penggulingan pemerintahan.

"Jadi kami ke sini untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Saudara Saiful diminta untuk memberikan klarifikasi untuk peristiwa halalbihalal yang terjadi beberapa waktu yang lalu," kata kuasa hukum Saiful, Todung Mulya Lubis, kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Todung menilai, pasal penghasutan yang ditujukan ke Saiful Mujani tersebut itu tidak jelas. :Dia dituduh, dipersangkakan melanggar Pasal 246 KUHPidana. Ini pasal mengenai penghasutan, saya nggak tahu yang dihasut siapa, yang merasa terhasut siapa, dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang terhasut ini. Ini buat saya absurd, pasal yang absurd yang dipakai oleh pihak kepolisian,” ujarnya.

Dia menuturkan, pendapat, kritikan yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu dilindungi oleh UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia. Ia pun mengatakan, Saiful Mujani yang merupakan akademisi tidak boleh dikriminalisasi.

"Jadi tidak ada yang dilanggar sama sekali. Kalau kita bicara mengenai hak untuk menyatakan pendapat, sekeras apapun, dan itu juga berada dalam rumah demokrasi, kalau kita ingin mengakui kita hidup dalam rumah demokrasi yang membolehkan kontestasi pendapat, yang membolehkan perbedaan pendapat dan tidak boleh sekritis apa pun pendapat itu dikriminalisasi."

Meski begitu, pihaknya menghormati panggilan polisi tersebut. Ia berharap, perkara yang dihadapi Saiful dapat dihentikan.

"Saya berharap tentunya, case semacam ini tidak terjadi, abis pemeriksaan ini, the case closed ya, karena tidak ada alasan hukum apa pun untuk menindaklanjuti laporan ini," pungkasnya.

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta itu datang sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penghasutan melawan penguasa yang berkaitan dengan pernyataannya mengenai Presiden Prabowo Subianto.

Kuasa hukum Saiful Mujani, Todung Mulya LubisTodung mengatakan kehadiran kliennya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, Saiful datang untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait laporan yang menjeratnya.

Kasus tersebut berawal dari pernyataan Saiful dalam sebuah diskusi bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan”. Dalam forum itu, ia menyampaikan pandangannya bahwa menjatuhkan Prabowo dari kursi pemerintahan dapat menjadi cara untuk menyelamatkan Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik dan berujung pada laporan ke Kepolisian.

“Jadi kami kesini untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian. Saudara Saiful diminta untuk memberikan klarifikasi untuk peristiwa halal bihalal yang terjadi beberapa waktu yang lalu,” kata kuasa hukumnya, Todung Mulia Lubis kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Dinilai Absurd

Todung menilai, pasal penghasutan yang ditujukan ke Saiful Mujani tersebut itu tidak jelas.

“Dia dituduh, dipersangkakan melanggar Pasal 246 KUHPidana. Ini pasal mengenai penghasutan, saya ngga tahu yang dihasut siapa, yang merasa terhasut siapa dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang terhasut ini. Ini buat saya absurd, pasal yang absurd yang dipakai oleh pihak kepolisian,” ujar dia.

Dia menuturkan, pendapat, kritikan yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu dilindungi oleh UUD 1945 dan UU Hak Asasi. Ia pun mengatakan, Saiful Mujani yang merupakan akademisi tidak boleh dikriminalisasi.

“Jadi tidak ada yang dilanggar sama sekali. Kalau kita bicara mengenai hak untuk menyatakan pendapat, sekeras apapun, dan itu juga berada dalam rumah demokrasi, kalau kita ingin mengakui kita hidup dalam rumah demokrasi yang membolehkan kontestasi pendapat, yang membolehkan perbedaan pendapat dan tidak boleh sekritis apapun pendapat itu dikriminalisasi,” ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya menghormati panggilan polisi tersebut. Ia berharap, perkara yang dihadapi Saiful dapat dihentikan.

“Saya berharap tentunya, case semacam ini tidak terjadi, abis pemeriksaan ini, the case closed ya, karna tidak ada alasan hukum apapun untuk menindaklanjuti laporan ini,” ujat Todung.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD buka suara merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta pernyataan Saiful Mujani diuji di pengadilan. Menurut dia, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar untuk dibawa ke ranah pengadilan.

Mahfud menjelaskan, suatu perkara dapat masuk ke pengadilan apabila telah memenuhi syarat minimal pembuktian berupa dua alat bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana. Sementara, dalam kasus Saiful Mujani, dia meyakini syarat tersebut belum terpenuhi.

"Jadi kalau diperiksa pengadilan berarti sudah ada dua alat bukti yang cukup melakukan tindak pidana, padahal ini tidak ada," ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Menurut mantan Menko Polhukam ini, jika setiap pernyataan harus diklarifikasi di pengadilan, maka hal serupa bisa berlaku bagi siapa pun, termasuk pejabat negara. Pendekatan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum.

"Kalau semua harus diklarifikasi di pengadilan, orang berpidato pun bisa dipanggil semua klarifikasi di pengadilan termasuk menteri. Anda kok bilang gini, hal itu harus jelaskan di pengadilan. Tidak begitu!" katanya.

Meski demikian, Mahfud tidak mempersoalkan adanya laporan hukum dari sejumlah pihak atas pernyataan Saiful. Polri tetap wajib menerima laporan, namun harus menganalisisnya secara objektif.

"Polri itu oleh UU diwajibkan menerima setiap laporan. Tapi, menganalisa kemudian secara objektif. Tidak harus menjadi projustisia menjadi kasus hukum. Ini laporan tidak memiliki syarat pidana," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pigai mengatakan, kritik atau pendapat yang disampaikan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun konstitusional dan tidak bisa dipidana. Sebaliknya, Pigai mengatakan pernyataan Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi.

Pigai menyinggung International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kovenan itu menegaskan bahwa pendapat ad hominem dan pernyataan yang mengganggu stabilitas nasional yang berujung pada makar justru tidak diperbolehkan.

Karenanya, pelaporan terhadap Saiful Mujani perlu dihormati. Pernyataan Saiful Mujani pada akhirnya perlu diuji di pengadilan untuk membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum.

"Maka kalau (Saiful Mujani) dilaporkan, pengujiannya ke peradilan itu boleh. Nanti peradilan yang memutuskan bahwa pendapatnya sesuai apa tidak. Bertentangan dengan HAM, hukum, dan bertentangan dengan hukum. Jadi Saiful Mujani itu adalah pengujian apakah pendapat itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak," kata Pigai.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar. Mahfud meyakini pernyataan Saiful tidak memenuhi unsur makar.

Mahfud menyinggung Pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful. Menurutnya, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan.

"Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah jadi, kalau gitu di mana dong makarnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah?" ujar Mahfud kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).

Mahfud membandingkan pernyataan Mahfud dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang memiliki struktur jelas untuk mengubah susunan pemerintah saat itu. Sementara, Saiful hanya membuat pernyataan dalam sebuah kegiatan.

"Terus Saiful makarnya apa? Udah pasti kalau makar tidak," tegas Mahfud.

Bahkan menurutnya, Saiful Mujani tidak juga bisa dituduhkan atas pidana penghasutan. Sebab menurutnya delik yang diatur pada Pasal 246 KUHP itu harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu.

"Menghasut di situ (Pasal 246 KUHP) intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata, dengan cara kekerasan. Saiful mempengaruhi kekerasan apa? Tidak pakai senjata, tidak pakai gerakan ke mana, cuma di dalam ruangan," jelas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, aparat Kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Mahfud menandaskan, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum kendati pun laporan tidak bisa ditolak.

"Polri itu oleh Undang-undang diwajibkan untuk menerima setiap laporan. Tapi menganalisa kemudian secara objektif. Tidak harus menjadi pro justisia, menjadi kasus hukum. Ini laporan tidak memiliki syarat pidana," tegasnya.

JAKARTA - Advokat senior Todung Mulya Lubis akan membela Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani yang dilaporkan sejumlah pihak atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Pernyataan itu disampaikan Todung saat menghadiri diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026).

"Saya diminta sebagai kuasa hukumnya Saiful Mujani bahwa dia dituduh melanggar konstitusi," ujarnya.

Dalam pidatonya, Todung menilai ekspresi yang disampaikan Saiful merupakan bagian dari kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. "Kalau kita bicara mengenai living constitution atau konvensi ketatanegaraan itu, yang namanya kebebasan akademik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan oleh Saiful, tidak ada yang melanggar konstitusi di situ. Tidak ada yang melanggar hukum di situ."

Terkait tuduhan makar, Todung merujuk pada pasal dalam KUHP yang mengatur soal upaya penggulingan kekuasaan. Ia mempertanyakan dasar tuduhan tersebut terhadap pernyataan Saiful yang dinilainya sebagai ekspresi politik.



Advokat senior Todung Mulya Lubis saat menghadiri diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026). Foto/Yuwantoro

"Jadi di mana makarnya? Kalau kita baca Pasal 264, Pasal 193 KUHPidana yang baru, itu kan bicara mengenai penggulingan kekuasaan sebetulnya," ujarnya.

Menurut dia, pernyataan yang menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk turun merupakan bentuk political expression yang

sah selama tidak disertai mobilisasi kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan.

"Kalau kita lihat apa yang disebut dengan kebebasan menyatakan pendapat atau ekspresi, ya sebetulnya sih semuanya kita bisa lakukan. Itu kan political statement," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Saiful Mujani menyebut bahwa Todung tidak hanya akan menjadi kuasa hukumnya, tetapi juga kemungkinan mendampingi akademisi lain yang turut dilaporkan, seperti Ubedilah Badrun dan Feri Amsari.

"Iya, betul. Insyaallah sama-sama. Insyaallah sama dan itu Bang Todung sendiri, saya tidak pernah membicarakannya. Yang ambil inisiatif Bang Todung," kata Saiful.

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani merespons laporan sejumlah pihak ke kepolisian atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Dia siap menghadapi seluruh proses hukum yang berjalan.

Menurut dia, pelaporan yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat merupakan hak setiap warga negara. Dia tidak mempersoalkan langkah tersebut.

“Itu tidak apa-apa. Jadi itu menurut saya bagian dari hak warga untuk melaporkan ke polisi. Ujungnya ke mana ya saya tidak tahu,” ujar Saiful usai menghadiri diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Sebagai warga negara, dia bakal bersikap kooperatif jika aparat penegak hukum memanggilnya untuk dimintai keterangan. “Kalau mengundang saya untuk datang ke Bareskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati,” katanya.

Hingga saat ini, dia belum menerima panggilan resmi dari pihak kepolisian. Meski demikian, dia akan menyiapkan waktu untuk menghadapi proses tersebut.

Saiful juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan menolak segala bentuk kekerasan dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. “Kalau teman-teman pada ngajak dan seterusnya dengan cara kekerasan, itu saya orang pertama yang akan menolaknya. Bukan takut, tapi itu bertentangan dengan prinsip kita berdemokrasi,” ujarnya.

Dia menyoroti pentingnya menjaga ruang publik agar masyarakat tidak diliputi rasa takut dalam menyampaikan pendapat dan kritik.

Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melalui perwakilan Robina Akbar pada 8 April 2026. Dia diduga melakukan penghasutan untuk melawan penguasa.

Selain itu, laporan juga dilayangkan ke Bareskrim Polri oleh Presidium Kebangsaan 08 terkait dugaan makar dan penghasutan. Laporan tersebut turut melibatkan Merah Putih Strategik Indonesia (MPSI).

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani buka suara terkait maraknya pengamat dan aktivis yang dilaporkan ke pihak kepolisian akibat kritik yang dilontarkan. Menurutnya, hukum wajib dijalankan dengan prinsip keadilan yang setinggi-tingginya.

Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesantunan dalam menyampaikan aspirasi atau kritik kepada pihak lain. "Hukum harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Namun kita juga harus bisa menjaga etika dalam memberikan kritik untuk bisa dilakukan secara santun," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Puan menekankan pentingnya sikap saling menghormati antara pemberi kritik dan pihak yang dikritik. Ia menilai, sebuah kritik akan diterima dengan baik apabila disampaikan dengan cara yang konstruktif dan beretika.

"Jadi memang saling menghormati, saling menghargai, harus dilakukan dalam dua posisi, artinya yang memberi kritik juga harus memberikan kritiknya itu secara baik, yang diberi kritiknya juga akan tentu saja akan menerima kalau kritikannya itu memang adalah satu hal yang dilakukan dalam artian kritik membangun," ujarnya.

Puan mengajak semua pihak untuk kembali mengedepankan nilai-nilai sopan santun agar iklim demokrasi di Indonesia tetap kondusif. "Jadi kita harus tetap mengedepankan saling menghargailah, saling menghormati," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengatakan kritik atau pendapat yang disampaikan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun konstitusional dan tidak bisa dipidana. Sebaliknya, Pigai mengatakan bahwa pernyataan Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi.

"Maka kalau (pendapat) Feri Amsari dan Ubedilah Badrun adalah hak asasi manusia karena (merupakan) penilaian terhadap kebijakan pemerintah, maka (pernyataan) Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi," ujar Natalius Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Senin (20/4/2026).

Pigai lantas menyinggung Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kata Pigai, kovenan itu menegaskan bahwa pendapat ad hominem serta pernyataan yang mengganggu stabilitas nasional yang berujung pada makar justru tidak diperbolehkan.

"Ada banyak ahli mengatakan pendapat Saiful Mujani itu dijamin HAM, enggak. Pendapatmu yang menghasut yang menyebabkan ujungnya adalah makar dalam Sirakusa Prinsipil tentang pembatasan HAM, Sirakusa Prinsipil tentang pembatasan HAM itu hak asasi manusia dibatasi ketika pendapat tersebut mengancam instabilitas nasional," ungkap Pigai.

"Jadi ketika Anda mengganggu instabilitas, (hak pendapat) bisa dibatasi," sambungnya.

Oleh karenanya, menurut Pigai, adanya pelaporan terhadap Saiful Mujani perlu dihormati. Pigai menerangkan bahwa pernyataan Saiful Mujani pada akhirnya perlu diuji di pengadilan untuk membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum.

"Maka kalau (Saiful Mujani) dilaporkan, pengujiannya ke peradilan itu boleh. Nanti peradilanlah yang memutuskan bahwa pendapatnya itu sesuai apa tidak. Bertentangan dengan HAM, hukum, dan bertentangan dengan hukum. Jadi Saiful Mujani itu adalah pengujian apakah pendapat itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyoroti pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyerukan gulingkan pemerintahan. Dia menilai hal itu tak sesuai konstitusi.

Siapa pun memiliki sikap politik yang dijamin konstitusi. Namun, sikap politik itu harus juga sesuai dengan konstitusi.

"Konstitusi kita sudah mengatur tentang perubahan jabatan presiden atau presiden itu dengan pemilu atau impeachment," ujar Qodari di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Dia mengatakan, pergantian presiden melalui pemilu hanya tinggal beberapa tahun lagi. Sedangkan mekanisme pergantian pemerintahan melalui impeachment harus melalui partai politik dan DPR. "Tapi, kalau berada di luar itu, dia tidak sesuai konstitusi," ucapnya.

Qodari menilai akan ada gejolak dan ketidakstabilan bila menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusi.

"Itu akan menimbulkan ketidakpastian politik yang besar. Dan ketidakpastian politik itu bisa berujung kepada konflik politik dan hal-hal yang justru membuat bangsa dan negara ini menjadi mundur baik secara sosial maupun ekonomi," ungkapnya.

Padahal, kondisi global tengah dalam kondisi bergejolak dan krisis. Untuk itu, dia menyarankan seluruh pihak menjaga persatuan. "Ketika dunia internasional sedang ada ketegangan, sedang krisis, memang bangsa kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi musuh kita bukan di dalam tapi di luar," ujar Qodari.

JAKARTA - Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan meminta Polri mendalami pernyataan Saiful Mujani. Hal itu untuk membuktikan apakah pernyataan Saiful Mujani mengandung makar.

Menurut Edi, saat ini ada sejumlah masyarakat yang melaporkan Saiful Mujani ke Bareskrim Polri atas tuduhan melakukan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Kami melihat Polri perlu melakukan penyelidikan untuk mendalami apakah pernyataan Saiful Mujani itu bisa dikategorikan sebagai makar,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini melihat ada hal tidak pantas dalam pernyataan Saiful Mujani baik sebagai seorang praktisi maupun akademisi. Apalagi pernyataan Saiful Mujani itu memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kata pengajar Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum ini, yang dinyatakan makar apabila memiliki tujuan jelas menggulingkan atau memisahkan, ada perbuatan nyata, ada perbuatan melawan hukum dan berpotensi mengancam keamanan negara.

"Sepanjang belum ada tindakan ke arah ini, belum bisa dikatakan makar. Kita minta semua unsur ini didalami Polri, apakah Saiful Mujani masuk kategori makar,” kata penulis buku-buku hukum kepolisian dan politik kepolisian ini.

Lihat video: SAIFUL MUJANI TERANCAM PASAL MAKAR? Gayus Lumbuun Bongkar Hasutan Penggulingan!



Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat melaporkan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut datang dari Presidium Relawan 08 dan diajukan oleh H. Kurniawan selaku pelapor pada Jumat, 10 April 2026, dengan nomor laporan polisi LP/B/146/IV/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Hal yang sama juga dilakukan Direktur Eksekutif Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI), Noor Azhari yang melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional. Laporan tersebut dilakukan pada Jumat 10 April 2026 ke Bareskrim Polri.

JAKARTA - Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026) didemo massa yang mengatasnamakan ojek online (ojol). Demo tersebut buntut dari pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui cuitannya di media sosial X (sebelumnya Twitter) pada hari ini, Saiful Mujani mengungkapkan bahwa kantor SRMC akan kembali digeruduk massa. “Orang yang menamakan diri perhimpunan ojol dan hari ini sekelompok mahasiswa katanya akan menggeruduk kantor saya,” kata Saiful Mujani di akun @saiful_mujani, Rabu (15/4/2026).

Saiful Mujani pun sudah mengizinkan SindoNews mengutip cuitannya tersebut. “Arena konflik meluas dari rakay vs istana menjadi rakyat vs rakyat juga. ongkos sebuah sikap,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, massa yang mengatasnamakan ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Aksi ini dilakukan buntut pernyataan kontroversial pendiri SMRC, Saiful Mujani.

Dari pantauan SindoNews, massa aksi tiba di kantor SMRC sekira pukul 12.00 WIB, dengan membawa satu mobil komando. Massa yang datang tampak mengenakan jaket Ojol dan ada juga yang menggunakan kaos bertuliskan 'Kongres Perhimpunan Ojek Online'.

Setibanya di depan kantor SMRC, massa menyerukan agar Saiful Mujani segera ditangkap dan diadili. "Tangkap dan adili Saiful Mujani,” teriak massa aksi.

Adapun pernyataan kontroversial Saiful Mujani ini mengenai seruan penggulingan pemerintah. Massa aksi pun menilai pernyataan tersebut keliru dan mereka menyatakan akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.