Ketika memiliki kendaraan, pemiliknya berkewajiban menjaga keaktifan administrasi pajak. Dua hal yang paling umum bagi pemilik kendaraan, adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan PKB lima tahunan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyatakan, meskipun sama-sama berkaitan dengan kewajiban pajak, PKB tahunan dan PKB lima tahunan memiliki mekanisme dan tujuan yang berbeda.

PKB Tahunan

PKB tahunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahunnya, agar pajak dan administrasi kendaraan tetap sah digunakan.

Pada proses ini, pemilik kendaraan melakukan pembayaran PKB, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan pengesahan STNK dengan masa berlaku 1 tahun.

Proses tahunan ini bersifat cepat dan sederhana. Untuk pembayaran, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal layanan, mulai dari aplikasi SIGNAL, gerai Samsat, hingga layanan drive-thru di sejumlah lokasi.

PKB Lima Tahunan

Setiap lima tahun sekali, pemilik kendaraan memiliki kewajiban untuk menjalani proses administrasi yang lebih menyeluruh.

Selain membayar PKB, pemilik kendaraan perlu melakukan cek fisik kendaraan, menerbitkan STNK baru, dan mengganti pelat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Karena membutuhkan verifikasi fisik kendaraan, proses ini hanya dapat dilakukan di kantor Samsat. PKB lima tahunan ini penting untuk memastikan bahwa identitas kendaraan di dokumen resmi dan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.

Secara garis besar, PKB tahunan dan PKB lima tahunan memiliki fungsi utama yang berbeda. PKB tahunan bertujuan memastikan pajak kendaraan tetap aktif dan administrasi sah digunakan.

Sedangkan PKB lima tahunan, berfungsi untuk memperbarui identitas kendaraan, serta memastikan kesesuaian data fisik dengan dokumen resmi.

Pembebasan Sanksi PKB dan BBNKB

Mulai 10 November-31 Desember 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan fasilitas berupa pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui kebijakan ini, wajib pajak cukup membayar hanya pokok pajak, karena seluruh sanksi administratif akan dihapus secara otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak yang melunasi pokok pajaknya dalam periode di atas.

Kebijakan ini mewujudkan komitmen Pemprov DKI dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih adil dan efisien, serta mendorong masyarakat Jakarta untuk tertib administrasi tanpa beban tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan periode pembatasan operasioal kendaraan barang dengan sumbu tiga atau lebih selama 11 hari pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga, dan Korps Lalu Lintas Polri.

Pembatasan kendaraan barang ini dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, serta memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan selama masa Nataru.

“Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dilakukan melalui pembatasan operasional angkutan barang,” tulis Diktum kesatu beleid tersebut, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Melihat rentang waktu pembatasan, tercatat lebih lama dua hari ketimbang periode Nataru tahun lalu yang selama sembilan hari.

Kendaraan yang dilarang melintas selama periode tersebut adalah mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, serta mobil barang dengan kereta gandengan.

Kemudian, mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, dan bahan bangunan (besi, semen, kayu), juga dilarang melintas.

Pembatasan ini dilakukan di jalan tol sepanjang Lampung/Sumatra Selatan hingga Jawa Timur. Sementara untuk ruas non-tol, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten—Jawa Timur, serta Bali.

Adapun, pengaturan lalu lintas jalan raya selama Nataru juga dilakukan dengan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow(contra flow). Kemudian pemerintah juga melakukan pengaturan di Pelabuhan Merak—Bakauheni dan Ketapang—Gilimanuk.

Mobil barang sumbu tiga atau lebih diperbolehkan jalan dengan ketentuan mengangkut BBM atau BBG, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, keperluan penanganan bencana alam, pakan ternak, sepeda motor gratis, dan barang pokok.

Untuk jalur tol, pembatasan kendaraan barang dilakukan secara penuh sejak pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat. Sementara untuk non-tol, mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Berikut Jadwal Pembatasan Kendaraan Barang di Tol Selama Nataru

Jumat, 19 Desember 2025

Sabtu, 20 Desember 2025

Selasa, 23 Desember 2025

Rabu, 24 Desember 2025

Kamis, 25 Desember 2025

Jumat, 26 Desember 2025

Sabtu, 27 Desember 2025

Minggu, 28 Desember 2025

Jumat, 02 Januari 2026

Sabtu, 03 Januari 2026

Minggu, 04 Januari 2026