Di Gilimanuk memang ada terjadi kepadatan, itu karena memang masih banyaknya kendaraan sumbu tiga yang beroperasi,

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, pemerintah akan mengevaluasi pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga setelah masih ditemukan pelanggaran selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Ia mengatakan, kepadatan lalu lintas yang terjadi di sejumlah titik, termasuk di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dipicu oleh masih beroperasinya kendaraan logistik yang seharusnya dibatasi.

“Di Gilimanuk memang ada terjadi kepadatan, itu karena memang masih banyaknya kendaraan sumbu tiga yang beroperasi,” kata Dudy usai meninjau arus balik di Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Bekasi, Rabu.

Ia menyebut, kepadatan tersebut dapat diatasi dalam waktu kurang dari 24 jam, namun kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.

“Kurang dari 24 jam Alhamdulillah bisa menangani kepadatan yang terjadi di Gilimanuk. Itu menjadi bahan evaluasi kami untuk tahun depan,” ujarnya.

Dudy menyebutkan bahwa pemerintah akan memanggil perusahaan yang melanggar aturan pembatasan kendaraan sumbu tiga dan memberikan peringatan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami akan memanggil, menyampaikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga membuka kemungkinan peningkatan status aturan pembatasan kendaraan dari skema surat keputusan bersama (SKB) menjadi regulasi yang lebih kuat.

Hal itu dilakukan agar penegakan aturan memiliki daya sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran di lapangan.

"Kami harus bicara lintas sektor ya, nanti harus ada bicara dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), kemudian juga dengan Kepolisian dan kementerian lain, apakah perlu ditingkatkan statusnya dari SKB atau menjadi ketentuan yang lebih tinggi sehingga memberikan daya punishment yang lebih tinggi lagi," ucap Dudy

Pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas sendiri masih diberlakukan hingga 29 Maret 2026 guna menjaga kelancaran dan keselamatan arus mudik dan balik Lebaran.

Pemerintah mengimbau pelaku usaha logistik untuk mematuhi ketentuan tersebut agar tidak menambah kepadatan lalu lintas khususnya di jalur utama dan kawasan penyeberangan.

Sebelumnya, Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan menyatakan juga akan mengevaluasi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk untuk membahas langkah penanganan ke depan, termasuk kemungkinan penambahan infrastruktur pendukung.

Antrean kendaraan menuju pelabuhan sempat mencapai puluhan kilometer pada periode mudik Lebaran 2026, dipicu juga oleh lonjakan mobilitas masyarakat dan penutupan sementara penyeberangan saat Hari Raya Nyepi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan kondisi arus lalu lintas terpantau lancar sejak diterapkannya one-way atau satu arah dari KM 70 Cikampek.

Rekayasa lalu lintas tersebut berlaku sejak Selasa (17/3/2026) siang. Penerapan one way lokal Tahap I tersebut mulai dari KM 70 hingga KM 263.

Dalam pantauannya secara langsung pada Selasa malam, Dudy menuturkan bahwa penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Hingga malam hari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi terkendali.

“Alhamdulillah, sampai dengan saat ini arus lalu lintas terpantau terkendali dan berjalan lancar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/3/2026).

Adapun, rekayasa lalu lintas yang diterapkan merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam menjaga kelancaran sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan mudik.

Harapannya, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lancar melalui pemberlakuan kebijakan ini.

Kebijakan rekayasa lalu lintas merupakan bagian dari manajemen lalu lintas terpadu yang mencakup penerapan contraflow, one way, serta pembatasan operasional angkutan barang. Seluruh kebijakan dijalankan secara fleksibel, adaptif berbasis kondisi lapangan.

Korlantas Polri mencatat bahwa implementasi kebijakan ini memberikan dampak positif, dengan penurunan angka kecelakaan sebesar 15,5 persen dan penurunan fatalitas hingga 38,9 persen.

Sementara itu, Jasa Marga melaporkan hingga sore hari (17/3), sekitar 1,1 juta kendaraan telah keluar dari Jakarta atau sekitar 32 persen dari total proyeksi, dengan tren yang terus meningkat menuju puncak arus mudik.

Menhub juga kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap pembatasan operasional angkutan barang, khususnya kendaraan sumbu tiga ke atas, guna menjaga kelancaran arus lalu lintas selama masa mudik.

“Pada kesempatan ini juga saya ingin sekali lagi, mungkin sudah dalam beberapa hari, mengimbau kepada para pengusaha maupun perusahaan yang mengoperasikan kendaraan truk sumbu tiga ke atas agar menghentikan pengoperasiannya untuk sementara waktu sesuai dengan pembatasan demi menjaga kelancaran maupun keselamatan dari saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik,” tuturnya.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal menetapkan rekayasa lalu lintas one way nasional di KM 70 Cikampek hingga KM 414 Kalikangkung pada Rabu (18/3/2026) siang. Kondisi tersebut bertepatan dengan proyeksi puncak arus mudik yang akan terjadi pada hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengumumkan kebijakan angkutan barang atau logistik untuk periode Idulfitri/Lebaran 1447H/2026, usai masa angkutan Nataru resmi berakhir hari ini, Senin (5/1/2026).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, kebijakan angkutan barang selama Nataru kemarin menjadi salah satu acuan untuk angkutan lebaran di kemudian hari.

Termasuk persoalan window time yang sebelumnya sempat diberlakukan, dan kemudian dihapus. Alhasil, kendaraan sumbu tiga atau lebih dilarang secara penuh melalui jalan tol selama periode tersebut.

“Pada Januari kita harapkan sudah bisa memberikan keputusan bagaimana mekanisme pengaturan transportasi logistik khususnya yang ada di jalan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Senin (5/1/2026).

Dirinya memastikan dalam penyusunan kebijakan ini akan duduk bersama para pengusaha agar kegiatan logistik tetap dapat berlangsung dengan lancar. Mengingat, Idufitri atau Lebaran akan jatuh pada 21—22 Maret 2026.

Adapun, dalam kebijakan pembatasan angkutan barang bersumbu tiga tersebut sejatinya bersifat dinamis sehingga dapat berubah sewaktu-waktu.

“Tapi kalau nanti di lebaran, volumenya akan lebih meningkat. Tentunya kita akan lebih ketat terhadap pemberlakuan pembatasan,” tambah Dudy.

Dudy menegaskan, pemberlakuan pembatasan karena prioritas utama adalah keselamatan pengendara di jalan tol maupun arteri.

Sementara perubahan kebijakan secara mendadak terhadap pembatasan saat Nataru kemarin terjadi akibat tingginya lalu lintas transportasi logistik. Dengan demikian pemberlakuan window time tersebut dinilai kurang efektif dan dihapus pada hari kedua masa Angkutan Nataru 2025/2026).

“Dalam pelaksanaannya arus kendaraan logistik cukup besar, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran maupun keselamatan dari para pengguna jalan,” tambahnya.

Selain pembatasan angkutan barang, kebijakan work from anywhere (WFA) juga diusulkan kembali dilakukan pada masa Lebaran mendatang untuk mengurai kepadatan di jalan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya berharap pemerintah dapat mengumumkan kebijakan pembatasan angkutan barang yang selalu terjadi setiap tahun pada masa libur panjang setidaknya 60 hari sebelum diberlakukan.

Pasalnya pelaku usaha logistik juga harus beradaptasi untuk kegiatan usahanya dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pemilik barang/industri manufaktur/perdagangan selama kebijakan pembatasan berlaku.

“Hal ini agar para pelaku usaha, khususnya industri manufaktur dan perdagangan, masih dapat ruang waktu untuk persiapan eksekusi barang impor dan ekspor, bahkan distribusi domestiknya,” tuturnya.

Menurutnya, pembatasan angkutan barang logistik tidak perlu terjadi jika pemerintah mampu mengelola jalan khusus penumpang dan barang secara bijak dan menyiapkan infrastruktur jalan logistik yang ideal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembatasan angkutan barang selama masa Nataru 2025/2026 mengalami perubahan dari sebelumnya ada relaksasi atau window time, kini diberlakukan secara penuh pada ruas jalan tol.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, dari pantauan selama 2 hari pertama masa angkutan Nataru 2025/2026, terjadi peningkatan kendaraan di jalan tol.

Untuk itu, pelarangan kendaraan sumbu tiga secara penuh dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan baik dan tidak terganggu.

“Kami memutuskan bahwa untuk selanjutnya kita melarang kendaraan yang sumbu tiga itu untuk beroperasi di jalan tol,” ujarnya, dikutip pada Rabu (24/12/2025).

Pola pembatasan menerus di jalan tol dimaksudkan untuk menjaga kinerja jaringan tol pada koridor-koridor dengan beban lalu lintas tinggi selama Nataru.

Pengaturan ini juga diharapkan mengurangi potensi hambatan dan memperkuat upaya pengendalian arus pada titik rawan kepadatan. Dengan kata lain, jalan tol maupun arteri tersebut akan bebas dari truk dan kendaraan sumbu tiga lainnya.

Penambahan pengaturan lalu lintas jalan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dituangkan dalam SKB Nomor KP-DRJD 6774 Tahun 2025, 122/KPTS/Db/2025, dan Kep/268/XII/2025.

SKB tersebut disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan layanan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada periode Nataru.

Pengaturan pembatasan mencakup sejumlah ruas tol dan non-tol strategis pada koridor Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali, termasuk jalur-jalur utama yang menghubungkan pusat produksi, pelabuhan, dan kawasan permukiman.

Adapun angkutan barang yang membawa BBM/BBG, hantaran uang dan pos, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis, serta barang pokok tetap bisa beroperasi dengan dilengkapi surat muatan yang diterbitkan pemilik barang.

Surat muatan tersebut berisi keterangan jenis barang, tujuan, serta alamat pemilik barang.

Berikut jadwal & titik lokasi pembatasan angkutan barang saat Nataru di tol:

Berlaku mulai 18 Desember 2025—4 Januari 2026

1. ⁠Lampung dan Sumatra Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung—Palembang.
2. ⁠DKI Jakarta—Banten: Jakarta—Tangerang—Merak.
3. ⁠DKI Jakarta:

a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo

b) Jakarta Outer Ring Road (JORR)

c) Dalam Kota Jakarta:

•⁠ ⁠Cawang—Tomang—Pluit

•⁠ ⁠Cawang—Tanjung Priok—Ancol Timur—Jembatan Tiga/Pluit

 4.⁠ ⁠DKI Jakarta dan Jawa Barat:

a) Jakarta—Bogor—Ciawi

b) Ciawi—Cigombong—Cibadak

c) Bekasi—Cawang—Kampung Melayu

d) Jakarta—Cikampek.

 5.⁠ ⁠Jawa Barat:

a) Cikampek—Purwakarta—Padalarang—Cileunyi

b) Cikampek—Palimanan—Kanci—Pejagan

c) Jakarta—Cikampek II Selatan segmen Sadang—Bojongmangu (Fungsional).

d) Cileunyi—Sumedang—Dawuan

e) Bogor Ring Road (BORR).

 6.⁠ ⁠Jawa Tengah:

a) Pejagan—Pemalang—Batang—Semarang

b) Krapyak—Jatingaleh, (Semarang)

c) Jatingaleh—Srondol, (Semarang)

d) Jatingaleh—Muktiharjo, (Semarang)

e) Semarang—Solo—Ngawi

f) Semarang—Demak

g) Yogyakarta—Solo segmen Kartasura—Klaten—Prambanan.

 7.⁠ ⁠Jawa Timur:

a) Surabaya—Gempol

b) Gempok—Pandaan—Malang

c) Surabaya—Gresik

d) Gempol—Pasuruan—Probolinggo

e) Probolinggo—Banyuwangi segmen SS Gending—Paiton (Fungsional).

Jadwal Pembatasan Angkutan Barang di Ruas Jalan Arteri atau Non-Tol

Jalan arteri atau non tol masih berlaku window time, tetapu berlaku dari tanggal 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, masing-masing pukul 05.00—22.00 waktu setempat.

1.⁠ ⁠Sumatra Utara:

a) Bts. Provinsi Aceh—Tanjung Pura—Stabat—Binjai—Medan—Lubuk Pakam—Sei Rampah;

b) Sei Rampah—Tebing Tinggi—Lima Puluh—Kisaran—Aek Kanopan—Rantauprapat—Kota Pinang—Bts Riau

c) Medan—Berastagi

d) Pematang Siantar—Parapat Simalungun—Porsea

 2.⁠ ⁠Riau :

a) Bts. Sumatra Utara/Riau—Pekanbaru—Bts. Riau/Jambi

b) Pekanbaru—Bangkinang—Bts. Riau/Sumatra Barat

 3.⁠ ⁠Jambi dan Sumatra Barat

a) Jambi—Tebo—Dharmasraya—Padang

b) Padang—Bukit Tinggi—Bts. Riau/Sumatera Barat

c) Bts. Riau/Jambi—Jambi—Bts. Jambi/Sumsel.

 4.⁠ ⁠Jambi—Sumatra Selatan—Lampung

a) Bts. Jambi/Sumsel—Palembang—Bts. Sumsel/ Lampung—Bujung Tenuk—Bandar Lampung—Bakauheni

b) Bts. Jambi/Sumsel—Palembang—Bts. Sumsel/Lampung—Bujung Tenuk—Sukadana—Bakauheni.

 5.⁠ ⁠DKI Jakarta—Banten: Jakarta—Tangerang—Serang—Cilegon—Merak.

 6.⁠ ⁠Banten

a) Merak—Cilegon—Lingkar Selatan Cilegon—Anyer—Labuhan

b) Jalan Raya Merdeka—Jalan Raya Gatot Subroto

c) Serang—Pandeglang—Labuhan.

 7.⁠ ⁠DKI Jakarta—Jawa Barat: Jakarta—Bekasi—Cikampek—Pamanukan—Cirebon.

 8.⁠ ⁠Jawa Barat:

a) Bandung—Nagreg—Tasikmalaya—Ciamis—Banjar

b) Nagreg—Kadungora—Leles—Garut

c) Bandung—Sumedang—Majalengka—Cirebon

d) Bogor—Ciawi—Sukabumi—Cianjur—Bandung

e) Padalarang—Gadog—Bangkong—Cimahi

f) Karawang—Subang—Indramayu—Cirebon

g) Sukabumi—Pelabuhan Ratu—Jampang—Cianjur—Garut—Tasikmalaya—Pangandaran—Banjar

h) Subang—Lembang—Bandung.

 9.⁠ ⁠Jawa Barat—Jawa Tengah: Cirebon—Brebes.

10.⁠ ⁠Jawa Tengah:

a) Brebes—Tegal—Pemalang—Pekalongan—Batang—Kendal—Semarang—Demak

b) Tegal—Purwokerto

c) Bawen—Magelang—Yogyakarta

d) Solo—Klaten—Yogyakarta.

11.⁠ ⁠Jawa Tengah—Jawa Timur: Solo—Ngawi.

12.⁠ ⁠Yogyakarta:

a) Yogyakarta—Wates;

b) Yogyakarta—Sleman—Magelang;

c) Yogyakarta—Wonosari; dan

d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

13.⁠ ⁠Jawa Timur:

a) Pandaan—Malang;

b) Probolinggo—Lumajang;

c) Madiun—Caruban—Jombang; dan

d) Banyuwangi—Jember.

14.⁠ ⁠Bali: Denpasar—Gilimanuk.

Bisnis.com, JAKARTA — IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), anak usaha Pelindo Terminal Petikemas, memastikan pelayanan bongkar muat peti kemas tetap berjalan normal menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Corporate Secretary & Hubungan Eksternal IPC TPK Pramestie Wulandary menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi lonjakan arus barang serta dinamika cuaca di akhir tahun, guna menjaga kelancaran arus logistik dan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

“Kami memastikan kegiatan bongkar muat dan layanan terminal berjalan normal untuk menjaga kelancaran arus logistik nasional selama masa libur Nataru,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025).

Dalam menjaga keberlangsungan operasional, IPC TPK menyiapkan langkah pengaturan berupa pengecekan kesiapan alat bongkar muat, penguatan kesiapan SDM, serta pengaturan lalu lintas di dalam dan luar terminal. IPC TPK juga memastikan kapasitas lapangan penumpukan (Yard Occupancy Ratio/YOR) tetap terkelola dengan baik.

IPC TPK juga mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan arus barang jelang Nataru. Pasalnya, pemerintah membatasi angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih selama 11 hari pada hari-hari tertentu, mulai dari 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Dengan demikian, kendaraan mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, serta mobil barang dengan kereta gandingan yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, dan bahan bangunan (besi, semen, kayu), dilarang melintas selama periode tersebut.

Mobil barang sumbu tiga atau lebih diperbolehkan jalan dengan ketentuan mengangkut BBM atau BBG, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, keperluan penanganan bencana alam, pakan ternak, sepeda motor gratis, dan barang pokok.

Lebih lanjut, Pramestie menyampaikan bahwa manajemen memastikan pengaturan YOR dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham, sehingga aktivitas bongkar muat dapat berlangsung efisien tanpa menimbulkan penumpukan barang di terminal.

Sementara mengantisipasi dinamika cuaca pada periode penghujan, IPC TPK memperkuat implementasi prosedur keselamatan kerja melalui pemantauan cuaca berkala, pengaturan operasi alat pada kondisi tertentu, peningkatan pengawasan keselamatan di lapangan, serta pengecekan intensif terhadap keandalan alat.

Pramestie turut menyampaikan, IPC TPK juga melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan pelabuhan—seperti Kantor Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan instansi terkait lainnya—untuk memastikan kelancaran pergerakan kendaraan dan distribusi logistik selama periode Nataru.

“Kami berkomitmen menjaga performa operasional sesuai standar serta memastikan seluruh kegiatan bongkar muat berlangsung aman, efisien, dan sesuai pengaturan yang ditetapkan,” tutup Pramestie.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan periode pembatasan operasioal kendaraan barang dengan sumbu tiga atau lebih selama 11 hari pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga, dan Korps Lalu Lintas Polri.

Pembatasan kendaraan barang ini dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada ruas jalan nasional, serta memperlancar lalu lintas pada angkutan penyeberangan selama masa Nataru.

“Menetapkan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 dilakukan melalui pembatasan operasional angkutan barang,” tulis Diktum kesatu beleid tersebut, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Melihat rentang waktu pembatasan, tercatat lebih lama dua hari ketimbang periode Nataru tahun lalu yang selama sembilan hari.

Kendaraan yang dilarang melintas selama periode tersebut adalah mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, serta mobil barang dengan kereta gandengan.

Kemudian, mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, dan bahan bangunan (besi, semen, kayu), juga dilarang melintas.

Pembatasan ini dilakukan di jalan tol sepanjang Lampung/Sumatra Selatan hingga Jawa Timur. Sementara untuk ruas non-tol, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten—Jawa Timur, serta Bali.

Adapun, pengaturan lalu lintas jalan raya selama Nataru juga dilakukan dengan sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow(contra flow). Kemudian pemerintah juga melakukan pengaturan di Pelabuhan Merak—Bakauheni dan Ketapang—Gilimanuk.

Mobil barang sumbu tiga atau lebih diperbolehkan jalan dengan ketentuan mengangkut BBM atau BBG, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, keperluan penanganan bencana alam, pakan ternak, sepeda motor gratis, dan barang pokok.

Untuk jalur tol, pembatasan kendaraan barang dilakukan secara penuh sejak pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat. Sementara untuk non-tol, mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Berikut Jadwal Pembatasan Kendaraan Barang di Tol Selama Nataru

Jumat, 19 Desember 2025

Sabtu, 20 Desember 2025

Selasa, 23 Desember 2025

Rabu, 24 Desember 2025

Kamis, 25 Desember 2025

Jumat, 26 Desember 2025

Sabtu, 27 Desember 2025

Minggu, 28 Desember 2025

Jumat, 02 Januari 2026

Sabtu, 03 Januari 2026

Minggu, 04 Januari 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Korp Lalu Lintas Polri Kakorlantas mengusulkan agar kendaraan sumbu tiga dibatasi perjalanannya selama musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyarankan agar kendaraan sumbu tiga itu diberlakukan pembatasan baik di jalan tol atau arteri.

"Kalau kami boleh saran, memang sudah diatur Pak. Ini ada windows siystem, jadi tanggal sekian boleh jalan, tanggal sekian tidka boleh jalan baik di tol maupun arteri," ujar Agus saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

Dia menambahkan, usulan ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas selama periode libur natal dan tahun baru 2025-2026.

Pasalnya, berdasarkan pengalaman pada operasi ketupat 2025, kebijakan ini pun telah telah diberlakukan. Hasilnya, kecelakaan diklaim turun ke angka 33%.

"Pengalaman operasi ketupat, baru pertama kali selama operasi sumbu 3 dilarang di tol dan di arteri, yang terjadi apa? Kecelakaan lalin turun 33%, Pak, fatalitas korban kecelakaan turun 53% dan itu baru pertama kali," Imbuhnya.

Namun demikian, Agus menyatakan bahwa pihaknya juga tidak bisa mengesampingkan aspek ekonomi dan sosial akibat dari pembatasan itu.

Oleh sebab itu, Korlantas akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar membuat rancangan kebijakan mengenai larangan truk sumbu tiga ini saat libur Nataru.

"Tetapi dari Kemenhub sudah membuat rancangan nanti ini dilakukan windows system karena ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Tapi kami pada saat rakor mungkin kami suarakan itu, agar betul-betul operasi kemanusiaan ini mementingkan keselamatan jiwa orang," pungkasnya.