Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan momentum Lebaran menjadi penggerak utama perputaran ekonomi daerah, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan lonjakan wisatawan domestik.

Ia menyatakan kebijakan pemerintah dalam mengelola arus mudik tidak hanya berdampak pada kelancaran perjalanan, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

"Momentum Lebaran ini selalu menjadi pengungkit ekonomi nasional, terutama di daerah. Perputaran uang yang terjadi sangat besar dan memberikan efek berganda bagi masyarakat," kata Lamhot dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tradisi mudik mendorong konsumsi masyarakat secara luas, mulai dari sektor transportasi, kuliner, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam beberapa tahun terakhir, perputaran uang selama periode Lebaran bahkan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

Lamhot mengatakan kondisi tersebut menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor riil yang langsung menyentuh masyarakat.

"UMKM harus mampu menangkap peluang ini dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pemerintah juga perlu memastikan dukungan pembiayaan dan distribusi berjalan optimal," ujarnya.

Selain UMKM, sektor pariwisata juga diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan selama libur Lebaran. Tingginya mobilitas masyarakat dinilai akan berdampak pada meningkatnya okupansi hotel serta kunjungan ke destinasi wisata lokal.

"Okupansi hotel dan kunjungan ke destinasi wisata diperkirakan meningkat tajam. Ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal," katanya.

Lamhot menyebut daerah dengan destinasi unggulan, baik wisata alam, budaya, maupun kuliner, berpotensi mengalami lonjakan kunjungan yang signifikan dibandingkan hari biasa.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan kualitas layanan di daerah tujuan wisata, termasuk aspek aksesibilitas, kebersihan, dan keamanan.

Lamhot menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola lonjakan aktivitas ekonomi selama Lebaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Menurut dia, kebijakan rekayasa lalu lintas dan peningkatan layanan transportasi yang diterapkan pemerintah turut berkontribusi dalam memperlancar distribusi ekonomi selama periode mudik.

"Semakin lancar mobilitas masyarakat maka semakin besar pula potensi perputaran uang yang terjadi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pelaku industri dan pariwisata untuk menjaga standar pelayanan di tengah peningkatan permintaan guna menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan domestik.

Lamhot berharap momentum Lebaran dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

"Jika dikelola dengan baik, mudik Lebaran bukan hanya tradisi tahunan, tetapi juga instrumen strategis untuk pemerataan ekonomi," katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong lahirnya lebih banyak sineas dalam negeri yang memproduksi film nasional yang mengangkat identitas budaya, moral, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Saat menghadiri pemutaran film Antara Mama, Cinta, dan Surga di Jakarta, Sabtu, Lamhot menyampaikan bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium pendidikan budaya, moral, dan spiritualitas.

Menurut dia, karya sinema yang menempatkan budaya termasuk nilai keluarga dan spiritualitas sebagai inti cerita memiliki potensi besar untuk memperkuat identitas bangsa sekaligus menarik perhatian publik luas.

“Akan kami sampaikan kepada mereka untuk memproduksi film-film yang linear dengan wawasan kebangsaan kita. Ada pesan-pesan yang harus dibawakan di dalam sebuah film, baik wisata, nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai moral,” katanya.

Ia mencontohkan film Antara Mama, Cinta, dan Surga yang disebut sebagai salah satu contoh karya yang menempatkan budaya dan nilai keluarga sebagai inti cerita.

Tema tersebut dinilai dekat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi hubungan keluarga dan penghormatan kepada orangtua.

Lamhot menambahkan selain menyajikan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat, film tersebut juga secara tidak langsung mempromosikan destinasi wisata nasional dan internasional karena mengambil latar syuting di kawasan Danau Toba.

Ia mengatakan bahwa di banyak negara, film terbukti mampu mendorong lonjakan kunjungan wisata ke lokasi yang menjadi latar cerita. Hal serupa diyakini bisa terjadi di Indonesia apabila sineas semakin banyak mengangkat potensi lokal dalam karya mereka.

Lebih lanjut, ia menilai peningkatan kualitas produksi film Indonesia dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi.

Menurut dia, semakin banyak sineas muda yang mulai berani mengeksplorasi tema-tema sosial, budaya, hingga spiritualitas dengan pendekatan sinematik yang lebih matang.

Sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Perfilman Komisi VII DPR RI, Lamhot menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada pengembangan film bertema budaya.

Menurutnya, dukungan regulasi yang tepat akan memperkuat ekosistem kreatif dari hulu hingga hilir, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Industri film adalah bagian penting dari ekonomi kreatif kita. Jika didukung bersama, bukan hanya sineas yang berkembang, tetapi juga budaya dan ekonomi daerah ikut terangkat,” ucapnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan perlunya kehadiran pemerintah dalam mendorong kebangkitan industri perfilman nasional dengan menjadikan film sebagai instrumen ekonomi baru.

“Kami di Komisi VII sekarang berkomitmen menjadikan film ini sebagai instrumen ekonomi baru. Bayangkan kalau film ini bisa dijadikan sebagai instrumen ekonomi baru, mungkin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita akan terbantu,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan Komisi VII DPR-- yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi-- telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional untuk merumuskan langkah kebangkitan perfilman nasional.

Upaya ini diharapkan mampu menjadikan produksi film sebagai sektor ekonomi baru yang berkontribusi terhadap APBN sekaligus membuka lapangan kerja luas, tidak hanya bagi aktor dan aktris, tetapi juga tenaga pendukung di berbagai bidang.

Lamhot menambahkan film juga bisa menjadi wadah promosi wisata secara tidak langsung.

Ia mencontohkan film Antara Mama, Cinta, dan Surga yang mengambil lokasi syuting di kawasan Danau Toba.

“Ini sekaligus mengangkat potensi destinasi internasional maupun nasional. Bagi diaspora, menonton film ini bisa menggugah emosional mereka untuk kembali ke kampung halaman dan ikut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata,” ujarnya.

Namun demikian, Lamhot menyoroti ketimpangan distribusi film nasional. Saat ini sekitar 70 persen bioskop terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara masyarakat di wilayah timur Indonesia masih kesulitan menikmati film nasional.

“Ini yang akan kami dorong ke depan supaya ada pemerataan. Regulasi akan kami perbaiki dan permudah agar produser bergairah memproduksi film,” katanya.

Terkait wacana pembangunan bioskop negara oleh Produksi Film Nasional (PFN), Lamhot menyatakan dukungan namun menekankan pentingnya konsep “layar lebar untuk rakyat”.

Gedung-gedung pemerintah daerah, menurutnya, dapat dimanfaatkan sebagai ruang pemutaran film sehingga akses masyarakat terhadap film nasional semakin mudah.

“Jika sinergi regulasi dan implementasi berjalan, film akan menjadi instrumen baru bagi ekonomi kita dan membantu APBN,” ucapnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong pemerintah untuk menjamin realisasi pasokan harga gas bumi tertentu (HGBT) serta membatasi keran impor produk petrokimia guna menjaga daya saing industri nasional.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, di Cilegon, Banten, Jumat, mengatakan industri petrokimia seperti PT Asahimas Chemical (ASC) merupakan industri pionir yang strategis karena mampu mensuplai kebutuhan bahan baku bagi sekitar 400 industri nasional.

"Indonesia memiliki sumber daya luar biasa, namun ketergantungan impor petrokimia masih tinggi. Pertumbuhan industri ini harus didukung penuh, baik dari sisi regulasi maupun insentif," ujar Lamhot saat melakukan kunjungan kerja ke PT ASC.

Lamhot menyoroti tantangan utama yang dihadapi industri saat ini, salah satunya adalah realisasi insentif harga gas bumi tertentu.

Ia mengungkapkan temuan di lapangan bahwa dari pasokan 100 persen yang dijanjikan pemerintah, realisasinya baru mencapai 65 persen.

Menurut dia, ketidaksesuaian pasokan energi tersebut dinilai sangat mempengaruhi efisiensi produksi.

Di sisi lain, industri dalam negeri juga terpukul oleh masuknya produk impor, seperti PVC, yang dikenakan tarif bea masuk nol persen, khususnya dari China.

"Produk yang dihasilkan Asahimas sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan nasional, sehingga seharusnya kita tidak perlu lagi impor. Kran impor ini harusnya ditutup, khususnya untuk produk yang suplainya sudah terpenuhi di dalam negeri," ujarnya.

Menurut dia, jika daya saing industri menurun akibat tingginya biaya energi dan serbuan produk impor, hal tersebut akan berdampak negatif pada iklim investasi. Investor akan enggan menanamkan modal baru untuk ekspansi jika kondisi pasar tidak kondusif.

Selain isu energi dan perdagangan, Lamhot juga menyinggung kendala bahan baku garam industri yang masih bergantung pada impor dari Australia dan Amerika Serikat. Kendala cuaca dan nilai keekonomian membuat korporasi enggan memproduksi garam industri lokal.

"Namun dengan teknologi saat ini, rekayasa produksi seharusnya bisa dilakukan untuk mengatasi kendala cuaca," ujarnya.

Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengurai persoalan ini dengan mengomunikasikan temuan tersebut kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian untuk masalah teknis industri dan Kementerian Perdagangan terkait regulasi impor.

"Ini yang mau kita dorong agar tidak mengganggu iklim investasi kita ke depan," pungkas Lamhot.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025