Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan kebijakan industrialisasi Indonesia dibangun secara konsisten dan telah menjadi fondasi bagi penguatan daya saing industri nasional

Dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan, pemerintah telah lama mendukung industrialisasi, salah satunya sektor otomotif melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) sejak 2008.

Fasilitas tersebut telah merealisasikan impor bahan baku dan komponen sekitar 8,25 juta ton dengan nilai mencapai 800 miliar dolar AS, dengan penerima mayoritas penerima dari sektor otomotif.

Yoyok juga menilai pemerintah berhasil meredam potensi relokasi PT SAI dan PT JAI melalui dialog antara perusahaan, prinsipal Jepang, dan serikat pekerja sehingga ancaman pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, menurutnya, kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Pada kuartal I 2026 industri kendaraan roda empat tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan, sedangkan sepanjang 2025 ekspor komponen otomotif Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

"Data tersebut tidak mungkin lahir apabila ekosistem industrinya buruk. Pertumbuhan produksi, ekspor, dan investasi merupakan indikator bahwa kebijakan industrialisasi yang dibangun pemerintah selama ini memberikan hasil nyata," katanya.

Yoyok menegaskan pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap responsif terhadap tantangan industri dan menjaga lapangan kerja.

"Semua itu merupakan hasil dari kebijakan industrialisasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun," katanya.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Anton Kumonty, mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus memandang investor sebagai mitra strategis melalui insentif, regulasi adaptif, dan dialog berkelanjutan.

Menurut Anton, berbagai kebijakan yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, telah memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pengembangan industri.

Salah satu kebijakan yang dinilai membantu industri adalah fasilitas USDFS yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Gaikindo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus bagi seluruh jenis kendaraan, mulai dari ICE, HEV, PHEV hingga BEV, untuk menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri mengatur soal kepastian izin bagi investor yang akan mendirikan usahanya.

Selain soal banyaknya jenis perizinan seperti infrastruktur, lingkungan hidup hingga tata ruang, menurut dia, selama ini tidak ada waktu yang pasti terkait terbitnya izin tersebut bagi pelaku industri. Oleh karena itu, RUU tersebut perlu memastikan berapa lama waktu penerbitan izin itu.

"Ada investor yang ingin menginvestasi untuk bahan baku, 2 tahun izinnya enggak keluar, akhirnya dia hengkang lari ke negara lain. Nah, bagaimana? Apa yang kita harus proteksi di RUU ke depan ini," kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan investor membutuhkan kepastian seluruh proses perizinan itu bisa selesai dengan waktu yang jelas, tidak hanya sekadar melalui sistem perizinan (online single submission/OSS).

Maka dari itu, dia pun mengusulkan RUU tersebut mengatur standar pelayanan atau service legal agreement (SLA) bagi seluruh proses perizinan di kawasan industri.

"Kalau kita RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan stakeholder terkait dan pelaku industri, kita turun ke lapangan, persoalan itu (perizinan) selalu muncul," ujar Evita.

Selain perizinan, dia pun menginginkan agar RUU itu juga memastikan keamanan di kawasan industri, terutama guna menghindari gangguan keamanan hingga pungutan-pungutan liar.

Dia mengatakan berbagai hambatan nonteknis itu kerap membuat kepercayaan investor menurun. Untuk itu, RUU Kawasan Industri juga perlu menjamin perlindungan investasi.

"Belum ada nih di draf RUU ini, jaminan perlindungan investasi bukan hanya mengatur keamanan kawasan secara administratif saja," kata Evita.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta setiap perusahaan daerah air minum (PDAM) meningkatkan layanan air siap minum agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada air minum dalam kemasan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan hal itu saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) tentang Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ke PT Akasha Wira International Tbk di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Chusnunia, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga negara harus hadir dalam penyediaan layanan air minum yang layak dan siap dikonsumsi.

"Air itu kebutuhan mandatori semua manusia karena ini kebutuhan mandatori, atensinya harus lebih besar," kata Chusnunia.

Ia menilai hingga saat ini PDAM belum mampu menyediakan air yang dapat langsung diminum oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat bergantung pada produk air minum dalam kemasan.

"PDAM itu kan air minum, tetapi sampai detik ini jadinya hanya mampu di level air mandi. Padahal PDAM sendiri juga air," ujarnya.

Menurut dia, air yang dikelola PDAM pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh industri untuk diproduksi menjadi air minum dalam kemasan. Sementara masyarakat masih belum memperoleh layanan air siap minum dari perusahaan daerah.

Chusnunia mengatakan persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pengelola PDAM di berbagai daerah.

"Mungkin produk-produk lain bisa ditangani swasta, tetapi air itu mandatori kehidupan. Negara harus hadir untuk menangani persoalan air," kata Chusnunia.

Selain menyoroti layanan PDAM, Komisi VII DPR RI juga menyerap berbagai persoalan industri AMDK dalam kunjungan tersebut, mulai dari konservasi sumber daya air, pengelolaan sampah plastik, perlindungan konsumen hingga potensi bahaya mikroplastik.

Ia menegaskan perhatian pemerintah terhadap sektor air minum harus ditingkatkan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air minum terus meningkat.

Komisi VII DPR RI berencana menindaklanjuti berbagai temuan dan masukan tersebut dalam pembahasan Panja AMDK bersama kementerian dan lembaga terkait.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menyerap berbagai persoalan industri air minum dalam kemasan saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) tentang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ke PT Akasha Wira International di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi industri AMDK sebagai bahan pembahasan Panja AMDK.

"Hari ini kita datang ke PT Akasha Wira International terkait dengan kita sedang mengerjakan Panja AMDK. Hari ini kita belanja masalah ya, apa-apa saja yang terkait dengan AMDK," kata Chusnunia.

Ia menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian Panja AMDK mencakup aspek pemanfaatan sumber daya air, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah plastik, perlindungan konsumen hingga potensi bahaya mikroplastik.

Menurut dia, perusahaan AMDK yang menggunakan sumber air dalam jumlah besar harus memiliki tanggung jawab yang sebanding dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan air.

"Kita berharap rasio air yang digunakan untuk diproduksi setara juga dengan upaya konservasinya agar tidak merugikan pihak-pihak lain," ujar Chusnunia

Ia mengatakan pengambilan air tanah secara berlebihan berpotensi merugikan masyarakat, termasuk petani yang bergantung pada sumber air. Selain itu, penggunaan air tanah yang tidak terkendali dapat memicu penurunan muka tanah.

Chusnunia mengapresiasi sejumlah langkah konservasi yang dilakukan perusahaan, seperti pembangunan sumur resapan dan tampungan air hujan. Namun, menurut dia, implementasi di lapangan tetap perlu diawasi.

Selain konservasi air, Panja AMDK juga menyoroti pengelolaan sampah plastik sebagai konsekuensi penggunaan kemasan plastik dalam industri air minum.

"Pengolahan sampah plastiknya juga kita tuntut untuk bisa menjadi solusi dari penggunaan kemasan plastik ini," katanya.

Komisi VII juga memberikan perhatian terhadap potensi pelepasan mikroplastik akibat distribusi produk yang tidak sesuai standar, seperti paparan sinar matahari saat penyimpanan dan pengangkutan.

Menurut Chusnunia, hingga kini belum terdapat ketentuan nasional maupun internasional mengenai ambang batas kandungan mikroplastik dalam makanan dan minuman.

"Kita dorong BPOM untuk melahirkan standar itu meskipun regulasi internasional belum ada," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Panja AMDK juga menerima masukan dari pelaku industri terkait regulasi, distribusi produk, dan perlindungan konsumen.

Ia menilai air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga negara perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor penyediaan air, termasuk mendorong peningkatan layanan air minum oleh PDAM.

"Air itu kebutuhan mandatori semua manusia. Karena itu, negara harus hadir untuk menangani persoalan air dan atensinya harus lebih besar," kata Chusnunia.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menekankan penguatan transparansi terkait produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dipasarkan melalui skema kerja sama merek atau maklon, guna meningkatkan perlindungan konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII, Evita Nursanty, di Bandung, Kamis, mengatakan kajian tersebut berangkat dari temuan praktik kerja sama merek di industri AMDK, ketika perusahaan memproduksi produk yang dipasarkan menggunakan merek lain.

"Ya, jadi ini menarik. Mereka (Al Masoem) punya tiga merek sendiri. Mereka juga melakukan kerja sama merek. Jadi mereka yang memproduksi, tetapi menggunakan label perusahaan lain dan ini harus ada aturannya," jelasnya saat mengunjungi PT Muawannah Al Masoem.

Ia menjelaskan bahwa pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas produk yang beredar di masyarakat, terutama apabila ditemukan permasalahan pada produk.

Menurut dia, praktik maklon di industri AMDK saat ini memerlukan pengaturan yang lebih jelas karena konsumen umumnya hanya mengenali merek yang tercantum pada kemasan tanpa mengetahui produsen sebenarnya.

"Kalau misalnya ada masalah pada produknya, ini salah siapa? Apakah perusahaan yang mendistribusikan dan menjual atau produsen," katanya.

Selain kejelasan tanggung jawab, DPR juga menilai konsumen perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai asal produk yang dikonsumsi, termasuk identitas produsen dan sumber air yang digunakan.

Menurut dia, konsumen harus mendapatkan informasi yang utuh terkait produk yang dibeli sehingga dapat mengetahui pihak yang memproduksi dan bertanggung jawab atas produk tersebut.

"Hal ini harus memberikan transparansi kepada konsumen. Diproduksi oleh siapa, mata airnya dari mana, itu harus jelas, sehingga akan menjadi bagian daripada rekomendasi Panja mengenai aturan-aturan yang akan kita tegakkan ke depan," katanya.

Selain aspek transparansi, Panja AMDK juga menginventarisasi berbagai masukan dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan penyusunan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam industri air minum dalam kemasan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan penambahan jumlah layar bioskop di tengah pertumbuhan film Indonesia yang positif perlu diimbangi dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sekitarnya.

“Jangan sampai blunder, kita jangan sampai mendengar satu jeritan tapi melupakan jeritan yang lain. Jumlah layar penting, tapi ketika layar sudah diinvestasikan, sudah dibangun, ada yang bisa masuk gak di situasi ekonomi yang seperti ini?” kata Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan dalam membangun ekosistem perfilman saat ini selain mempertimbangkan pertumbuhan layar dan akses penayangan film, juga harus dibarengi dengan kemampuan daya beli masyarakat sekitarnya.

Pembangunan bioskop atau penyediaan layar di daerah juga perlu melihat dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat dengan hadirnya media hiburan di sekitarnya.

“Ini perlu diperjelas dukungan roadmap, target dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat sekitar. Jangan hanya bagi teman-teman pelaku industri film saja, tapi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar yang jelas,” katanya.

Di sisi lain Novita mengatakan pertumbuhan film nasional dalam setahun sampai dua tahun ke belakang menunjukkan tren yang positif dibarengi dengan jumlah penonton film nasional yang ikut bertumbuh.

Data dari Kementerian Ekonomi Kreatif mencatatkan pertumbuhan film nasional pada 2025 menunjukkan rekor tertinggi, dengan total penonton menembus sekitar 65 juta orang dan 178 judul film lokal yang dirilis di bioskop.

Namun jumlah persebaran layar yang bisa menayangkan film-film lokal masih terbatas bahkan cenderung stagnan dan cenderung masih mengistimewakan film asing. Hal ini karena investor yang membangun layar masih melirik film yang lebih menguntungkan secara logika ekonomi.

“Karena logika ekonomi para investor yang membangun layar itu pasti butuh untung, butuh kembali modalnya. Nah kalau salah satu akar masalah ini aja belum mampu dijelaskan solusinya apa, saya rasa ini juga bukan jadi solusi penambahan layar,” kata legislator dari Fraksi PDI-P ini.

Ia pun mengajak para pelaku platform digital di ekosistem perfilman untuk mendesak pemerintah untuk hadir dalam menetapkan regulasi afirmatif terkait intervensi yang dapat membangun ekosistem perfilman yang lebih sehat dari segi persaingan penayangan film dan jumlah layar.

Platform media untuk sosialisasi kultur perfilman dan media pegiat film Indonesia Cinema Poetica yang hadir dalam RDPU bersama Komisi VII mencatatkan jumlah film Indonesia yang tayang di layar bioskop tahun 2025 sebanyak 244 film, namun jumlah layar bioskop seluruh Indonesia hanya 2.500 layar dan terpusat di pulau Jawa menjadi tantangan distribusi film daerah tidak mendapatkan akses penayangan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Lamhot Sinaga mengatakan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 235 juta jiwa dari total populasi di Indonesia atau sekitar 81 persen dapat mendorong perluasan pasar film Indonesia melalui platform akses film digital secara daring.

“Hampir tadi dikatakan 235 juta pengguna internet, berarti kan yang berpotensi sebagai penonton film,” kata Lamhot dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VII DPR RI tentang kreativitas dan distribusi film nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Lamhot mengatakan di era global saat ini, nilai ekonomi berbasis kreativitas salah satunya melalui film di berbagai negara lain, sudah menjadi instrumen penunjang ekonomi sebuah negara.

Ia menyebut dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa lebih, dan 81 persen diantaranya pengguna internet dapat menjadi kesempatan dalam memperluas pasar distribusi film lokal.

Lamhot mengatakan persoalan distribusi film nasional masih berpusat pada keterbatasan distribusi layar lebar, di mana 70 persen layar berada di Pulau Jawa dan kota besar, sementara 30 persen lagi tersebar di luar pulau Jawa.

“Tidak ada kesamaan akses antara orang di Kalimantan, di Papua, di Sumatera terhadap sebuah film dibandingkan di pulau Jawa. Karena di pulau Jawa ini 70 persen layar lebar yang dimonopoli oleh 3 bioskop besar, terutama XXI,” katanya.

Hal tersebut tidak sebanding dengan ledakan kreativitas dari sineas daerah yang mampu memproduksi puluhan film, terutama film dokumenter panjang yang tidak mendapatkan pasar di bioskop komersial.

Di sisi lain, pemerataan infrastruktur fisik ke seluruh pelosok negeri menuntut investasi yang masif dan proses yang panjang.

Ia mengapresiasi dengan adanya PT Rangkai Kreativitas Indonesia yang menyediakan platform daring sebagai tempat distribusi film nasional yang belum bisa mendapatkan akses layar di jaringan bioskop besar di Indonesia.

Dengan adanya platform penayangan film secara daring dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai ekosistem perfilman yang lebih sehat dan tidak ada monopoli oleh eksibitor yang juga berafiliasi dengan rumah produksi tertentu.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengajak masyarakat Banyumas dan Cilacap untuk mendukung pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dengan menjaga kelestarian alam mulai dari lingkungan terkecil di sekitar tempat tinggal masing-masing.

"Saat kita ramah kepada lingkungan, maka lingkungan juga akan ramah kepada kita. Karena itu menjaga lingkungan menjadi kewajiban bersama, minimal dimulai dari lingkungan rumah masing-masing," kata Siti Mukaromah dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertema Pembangunan Nasional Berwawasan Lingkungan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu malam.

Menurut dia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dengan lebih dari 17 ribu pulau dan wilayah perairan yang mendominasi luas kawasan nasional.

Oleh karena itu, kekayaan tersebut harus dimanfaatkan secara bijaksana sekaligus dijaga kelestariannya agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga lingkungan karena kerusakan alam pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar bersyukur atas kondisi geografis Banyumas dan Cilacap yang relatif lebih mudah diakses dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan transportasi dan konektivitas.

"Karena itu lingkungan dan alam yang kita miliki di Banyumas dan Cilacap harus kita syukuri dan kita jaga," katanya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi membangun daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Ditemui di sela kegiatan, legislator yang akrab disapa Erma itu mengatakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (Asmas) merupakan program MPR RI yang bertujuan mendengarkan berbagai harapan, keluhan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya.

Menurut dia, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan wakil rakyat dalam berbagai forum di DPR RI maupun MPR RI sesuai dengan kewenangan dan substansi persoalan yang diangkat.

"Program ini penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kami memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mencatat, serta memperjuangkannya," kata dia yang juga anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

Terkait tema pembangunan berwawasan lingkungan, dia menegaskan upaya menjaga alam harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga dan lingkungan sekitar, kemudian diperluas hingga tingkat desa, kabupaten, dan nasional.

Menanggapi penolakan sebagian warga terhadap aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah Banyumas, dia mengatakan persoalan lingkungan di daerah tersebut perlu menjadi perhatian serius karena aktivitas penambangan, baik yang legal maupun ilegal, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat.

Menurut dia, penambangan material di sungai maupun kawasan lain dapat meningkatkan risiko banjir dan longsor apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Ia juga menyoroti persoalan tata kelola perizinan pertambangan yang sebagian kewenangannya berada di tingkat pusat.

Dia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah saat kunjungan reses.

Dari penjelasan yang diterimanya, izin untuk sejumlah kegiatan pertambangan yang legal merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga memerlukan perhatian dan koordinasi lintas lembaga.

Oleh karena itu, ia menilai persoalan pertambangan di Banyumas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, DPR RI, pelaku usaha, dan masyarakat agar kepentingan ekonomi tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.

"Jangan hanya melihat keuntungan sesaat. Kita juga harus memikirkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat agar tidak terus menghadapi banjir, longsor, maupun bencana lainnya," kata Erma.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Kementerian Pariwisata untuk lebih memprioritaskan pengembangan program-program pariwisata yang substantif dan bersentuhan dengan warga.

Chusnunia menilai porsi anggaran dukungan manajemen mencapai lebih dari 50 persen dari total pagu Kementerian Pariwisata. Sedangkan, program pariwisata yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hanya sekitar 15 persen. Implikasi akan banyak program hanya mampu berjalan pada level minimal.

"Kami memahami pentingnya belanja operasional, tetapi kami ingin memperoleh penjelasan mengenai apakah komposisi ini sudah ideal untuk kementerian yang berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan destinasi, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja," kata Chusnunia dikutip dari keterangan tertulisnya.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selain itu, politikus yang akrab disapa Nunik itu juga mengkritisi masalah hilangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata dalam paparan yang disampaikan Kementerian Pariwisata.

"Salah satu poin penting dalam paparan adalah bahwa pariwisata tidak lagi menjadi bidang penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2027. Ini merupakan isu yang sangat strategis dimana daerah akan kehilangan instrumen pembiayaan pembangunan destinasi wisata," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nunik juga membahas soal kondisi pariwisata di Lampung. Menurutnya, kondisi di sana cukup mengkhawatirkan karena banyak destinasi wisata yang masih berkembang dan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.

"Kami di Komisi VII tentu akan mendorong agar Kementerian Pariwisata bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan agar kembali mengusulkan kembali DAK Pariwisata minimal untuk destinasi prioritas dan daerah dengan potensi besar," kata Nunik.

Selain itu, ia juga meminta agar Kementerian Pariwisata tidak hanya mengejar jumlah kegiatan atau banyaknya kegiatan.

Pengukuran keberhasilan pariwisata harus berbasis dampak ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, investasi pariwisata dan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

"Yang perlu kita kejar adalah dampaknya, bukan sekedar jumlah event-nya," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengusulkan Kementerian Ekonomi Kreatif membuat skema guarantor atau lembaga penjamin risiko dengan lintas kementerian untuk menanggung pelaku usaha industri kreatif yang ingin menggunakan kekayaan intelektual (KI) sebagai pengajuan kredit di bank.

“Saya mengusulkan agar Kemenekraf bisa menginisiasi pembentukan semacam BLU (Badan Layanan Umum), atau skema guarantor, atau lembaga penjamin resiko dengan Kementerian Keuangan untuk menanggung beban gagal kredit berbasis KI (kekayaan intelektual),” kata Putra dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Putra mengatakan usulan ini berdasarkan kunjungannya ke salah satu studio animasi di Cimahi, Jawa Barat, yang menemukan sektor perbankan konvensional, himbara maupun bank di daerah menolak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit karena dinilai tidak likuid, fluktuatif, dan belum memiliki standar valuasi.

Menurutnya hal ini dapat mematikan industri kreatif karena agunan kredit dapat membantu siklus produksi, termasuk animasi yang membutuhkan investasi pada teknologi dan waktu pembuatan yang panjang.

“Karena itu menurut saya harus ada bukan hanya dorongan, tapi paksaan sistemik dari negara dalam bentuk intervensi kebijakan, tidak bisa hanya sekedar himbauan,” kata Anggota Fraksi PDIP ini.

Menanggapi hal ini, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan terus membangun kepercayaan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini perbankan dan berkoordinasi dengan OJK untuk sosialisasi mengenai kredit berbasis KI.

Riefky mengatakan pihaknya dari direktorat terkait juga terus melakukan sosialisasi mulai dari lembaga kekayaan intelektual tingkat global atau WIPO hingga MAPI untuk membangun kepercayaan perbankan untuk agunan kredit kekayaan intelektual

“Building trust ini sangat penting kita mulai meskipun success ratio-nya sangat kecil sekali tapi memang harus kita mulai,” kata Riefky.

Kementerian Ekraf juga telah berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkum serta OJK dalam pengembangan berbagai regulasi terkait kekayaan intelektual (KI) antara lain dengan Jasa Penilai KI (IP Valuator), Pembiayaan berbasis KI (Fasilitas Kredit Komersial dan KUR) bagi sektor ekonomi kreatif.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sebetulnya yang paling utama adalah soal permodalan. Selama ini masih banyak yang belum melihat bahwa usaha seperti ini sangat menjanjikan untuk masa depan

Cimahi (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong penyempurnaan regulasi serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku industri animasi dan ekonomi kreatif yang masih menghadapi kendala permodalan.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Cimahi, Jumat, mengatakan tantangan utama industri kreatif pada saat ini berada pada keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha berbasis kekayaan intelektual.

“Sebetulnya yang paling utama adalah soal permodalan. Selama ini masih banyak yang belum melihat bahwa usaha seperti ini sangat menjanjikan untuk masa depan,” ujarnya dalam agenda Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.

Ia menjelaskan industri animasi memiliki karakter berbeda dengan sektor usaha konvensional, karena aset utamanya berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karya, karakter, dan produk kreatif yang tidak berwujud.

Kondisi tersebut kerap menyulitkan pelaku usaha memperoleh pembiayaan perbankan, karena lembaga keuangan masih mengutamakan agunan berupa aset fisik seperti tanah dan bangunan.

Karena itu, lanjutnya, DPR saat ini mendorong penguatan regulasi yang dapat mendukung industri kreatif, termasuk penyempurnaan aturan terkait hak cipta dan kekayaan intelektual.

“Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak pelaku industri kreatif menjual Intellectual Property (IP), sementara kekayaan intelektual itu sifatnya tidak berwujud,” katanya.

Selain itu DPR juga segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan dan Permodalan untuk memperluas akses pendanaan bagi pelaku usaha, termasuk sektor animasi dan ekonomi kreatif.

Melalui panja tersebut, kata dia, DPR akan mengevaluasi skema pembiayaan yang ada serta membuka dialog dengan sektor perbankan.

“Harapannya akses pembiayaan bisa lebih luas sehingga pelaku usaha kreatif tidak lagi kesulitan modal,” ujarnya.

Pihaknya menilai hal tersebut menjadi penting karena data Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI) menunjukkan industri animasi Indonesia tumbuh signifikan dalam satu dekade terakhir.

Data tersebut menyebut nilai industri animasi naik dari sekitar Rp240 miliar pada 2015 menjadi sekitar Rp800 miliar pada 2025 atau tumbuh lebih dari 3,3 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 13 persen per tahun.

Data yang sama juga mencatat ada sekitar 308 karya animasi orisinal (IP) yang telah diproduksi dan didistribusikan secara global, sementara pendapatan berbasis kekayaan intelektual meningkat hingga 279,53 persen dibanding 2015.

DPR menilai sinergi antara regulasi, sektor perbankan, dan pelaku industri menjadi kunci untuk mendorong industri animasi agar tidak hanya berkembang dari sisi kreativitas, tetapi juga mampu menjadi sektor ekonomi berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing tinggi.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Cimahi bukan hanya menjadi tempat orang mencari kuliner atau berbelanja pakaian, tetapi juga menjadi tujuan untuk belajar dan mengenal industri animasi

Cimahi (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendukung upaya pengembangan Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai pusat industri animasi nasional melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay di Cimahi, Jumat, mengatakan Indonesia perlu mengembangkan kota-kota dengan identitas dan keunggulan sektoral yang kuat sehingga setiap daerah memiliki karakter ekonomi yang khas dan berdaya saing.

"Saya sangat setuju. Kita perlu membangun model seperti kota-kota khusus di negara lain. Cimahi harus bisa berkembang menjadi kota animasi," katanya dalam agenda Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.

Menurut dia, pengembangan identitas daerah berbasis sektor unggulan dapat menciptakan daya tarik baru, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sehingga Cimahi berpeluang menjadi tujuan masyarakat untuk belajar, berkolaborasi, hingga mengembangkan karya kreatif.

Ia menambahkan minat generasi muda terhadap animasi terus meningkat, bahkan sudah terlihat sejak usia sekolah dasar (SD) dan menengah (SMA) sehingga diperlukan pusat-pusat pembelajaran dan pengembangan kreativitas.

"Cimahi bukan hanya menjadi tempat orang mencari kuliner atau berbelanja pakaian, tetapi juga menjadi tujuan untuk belajar dan mengenal industri animasi," ujarnya.

Optimisme tersebut didukung oleh keberadaan pelaku industri animasi di Cimahi yang telah menunjukkan kemampuan bersaing hingga pasar internasional yang menjadi modal penting dalam membangun identitas kota berbasis ekonomi kreatif.

Salah satu pelaku industri animasi di Cimahi, Ayena Mandiri Sinema Studio, menyebut sekitar 20 persen pekerjaan yang dikerjakan perusahaan saat ini berasal dari pasar ekspor dengan melibatkan lebih dari 100 pekerja kreatif asal Kota Cimahi dalam kegiatan produksinya.

CEO Ayena Mandiri Sinema Studio Robby Ul Pratama mengatakan keberadaan industri animasi juga memberikan dampak terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

"Sekitar 80 persen peserta program pelatihan kami berasal dari SMK dan banyak diantaranya berhasil mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Kami juga aktif melakukan akselerasi IP (Kekayaan Intelektual) lokal agar kreator daerah dapat berkembang," katanya.

Keterlibatan tenaga kerja lokal tersebut menunjukkan industri animasi tidak hanya menghasilkan karya kreatif, tetapi juga membuka peluang kerja bagi generasi muda di Jawa Barat yang menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif yang terbesar di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja pada 2025 atau sekitar 18,7 persen dari total tenaga kerja nasional dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar yakni mencapai 6,24 juta orang.

DPR menilai pengembangan Cimahi sebagai kota animasi dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Barat, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026