JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengeksekusi terpidana Razman Arif Nasution ke Lapas Kelas I Cipinang dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Razman akan menjalani vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Berdasarkan foto yang diterima, terlihat Razman Nasution mengenakan kemeja abu-abu, peci dan sarung biru saat dijebloskan ke Lapas Kelas I Cipinang pada Kamis, 25 Juni 2026. Terlihat Razman didampingi sejumlah petugas kejaksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Dapot Dariarma menjelaskan, eksekusi dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Anggara Hendra Setya Ali didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Wahyu Oktaviandi.

Dapot menyebutkan, pelaksanaan eksekusi merupakan bentuk pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, kepastian hukum, serta koordinasi yang baik antarinstansi sehingga proses eksekusi dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif," kata Dapot, Jumat (26/6/2026).

Dapot menambahkan, eksekusi ini menegaskan komitmen Kejaksaan dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah inkrah sekaligus memastikan kepastian hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Lihat video: DESAKAN KERAS: Hotman Paris: Razman Nasution Harus Dipenjara, Jangan Ditunda Lagi!

Sebagai informasi, perseteruan antara dua pengacara kondang ini berawal pada 2022. Saat itu, Hotman Paris dilaporkan mantan asisten pribadinya Iqlima Kim atas tuduhan pelecehan seksual.

Dalam laporan itu, Iqlima juga menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Tak terima dengan laporan itu, Hotman justru melaporkan balik Razman dan Iqlima atas dugaan pencemaran nama baik.

Belakangan Iqlima justru membantah dirinya pernah menuding Hotman melakukan pelecehan seksual. Iqlima juga mencabut Razman dari kuasa hukumnya.

Laporan pencemaran nama baik dengan terlapor Razman pun kembali berlanjut. Hasilnya dalam gelar perkara 20 Maret 2023 Razman pun ditetapkan tersangka. Perkara itu selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis hakim meyakini Razman bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan Razman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Razman juga dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti hukuman pidana kurungan selama 4 bulan penjara.

JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara melakukan eksekusi terhadap Razman Arif Nasution, terpidana kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Razman menjalani masa tahanan di lembaga permasyarakat (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Syarpani yang menyatakan Razman dieksekusi ke Lapas pada Kamis (25/6) kemarin sekitar pukul 16.20 WIB.

“Bahwa benar telah dilaksanakan penerimaan 1 orang Eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara atas nama Dr. H. Razman Arif Nasution,” kata Syarpani saat dikonfirmasi, Jumat (26/6/2026).

Adapun pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku mendapatkan informasi bahwa Razman Nasution telah resmi ditahan di Rutan Cipinang sejak Kamis (25/6/2026) kemarin.

Hal ini disampaikan Hotman melalui Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. dalam video tersebut, Hotman mengklaim mendapatkan informasi terkait penahanan Razman dari sumber terpercaya.

“Pengumuman resmi, akhirnya si Botak, Rasman Nasution sudah resmi dikerangkeng oleh Kejaksaan. Mulai hari ini, hari Kamis, sudah sah dimasukkan ke penjara di Cipinang. Saya sudah bicara langsung dengan sumber yang sah,” ujar Hotman.

Hotman menyampaikan bahwa penahanan Razman terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan hukuman penjara selama 18 bulan kepada Razman.

JAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang menunjukkan langkah cepat dalam mendukung pengungkapan kasus dugaan peredaran vape etomidate yang tengah dikembangkan Bareskrim Polri di kawasan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang Wachid Wibowo menegaskan pihaknya berkomitmen dan tanpa kompromi dalam memberantas narkoba, handphone ilegal, serta berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan.

Komitmen itu kembali dibuktikan melalui respons cepat Lapas Cipinang dalam mendukung pengungkapan dugaan peredaran vape etomidate yang dikembangkan oleh Bareskrim Polri di salah satu tempat hiburan malam kawasan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (6/3/2026). Dalam pengembangan kasus tersebut, aparat penegak hukum mendalami dugaan keterkaitan salah satu Warga Binaan Lapas Cipinang.

Menindaklanjuti informasi itu, jajaran Lapas Cipinang langsung bergerak melakukan koordinasi intensif bersama Bareskrim Polri serta memperkuat pengamanan internal guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Sebagai langkah konkret, jajaran pengamanan Lapas Cipinang melaksanakan razia dan pemeriksaan menyeluruh pada blok hunian Warga Binaan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan alat komunikasi yang diduga berkaitan dengan perkara dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, Warga Binaan yang diduga terkait langsung ditempatkan di Blok Restoratif guna kepentingan pengamanan, pengawasan, serta pendalaman lebih lanjut sebagai langkah antisipatif dan pengendalian situasi internal.

Wachid menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses penegakan hukum dan tidak akan memberikan ruang kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan. “Kami langsung bergerak cepat berkoordinasi dan bersinergi dengan Bareskrim Polri untuk mendukung proses pengungkapan perkara ini. Saat ini proses masih terus dikembangkan oleh Bareskrim Polri. Pengamanan internal, razia, dan langkah pengendalian langsung kami lakukan sebagai bentuk keseriusan menjaga keamanan serta integritas pemasyarakatan,” ujar Wachid saat memimpin langsung kegiatan razia bersama jajaran pengamanan di lingkungan blok hunian, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan bahwa komitmen Zero HALINAR terus diperkuat melalui pengawasan berlapis, deteksi dini, razia rutin, serta penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran. “Tidak ada toleransi terhadap narkoba, handphone ilegal, maupun berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Jika dalam proses pendalaman ditemukan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk petugas, akan kami tindak tegas sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tuturnya.

Langkah cepat yang dilakukan Lapas Cipinang menjadi bagian dari implementasi nyata 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, khususnya dalam pemberantasan narkoba dan berbagai modus penipuan di lingkungan Lapas dan Rumah Tahanan Negara.

Sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik, Lapas Cipinang memastikan proses penanganan dilakukan secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab dengan tetap mendukung penuh proses penegakan hukum yang berjalan. Langkah tersebut menjadi wujud nyata semangat Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan PRIMA, dalam menjaga muruah institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemasyarakatan.

JAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dalam mengusut kasus dugaan pengendalian peredaran vape etomidate dari dalam lapas. Kepala Lapas Cipinang Wachid Wibowo menjelaskan, koordinasi dan keterbukaan menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan perkara berjalan objektif dan profesional.

“Begitu ada informasi dari kepolisian, kami langsung berkoordinasi dan melakukan langkah pengamanan internal. Seluruh proses kami lakukan bersama aparat penegak hukum,” kata Wachid kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).

Dia menjelaskan, sinergi dimulai sejak 31 Januari 2026, ketika pihak Lapas Cipinang menerima informasi resmi dari kepolisian terkait dugaan adanya keterlibatan warga binaan dengan perkara hukum di luar lapas. Informasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui razia kamar hunian yang dipimpin jajaran pengamanan lapas.

Hasil razia menemukan dua unit handphone yang diduga digunakan untuk komunikasi ilegal. Pada hari yang sama, pihak Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap dua warga binaan terkait untuk kepentingan penyidikan.

“Tidak ada penundaan. Barang bukti langsung kami amankan dan diserahkan ke penyidik. Ini bentuk komitmen kami menjaga transparansi,” kata Wachid.

Dalam skema sinergi tersebut, kepolisian menangani aspek penyidikan pidana, sementara Lapas Cipinang fokus pada pengamanan internal dan penegakan disiplin pemasyarakatan. Kedua warga binaan langsung ditempatkan di Blok Restoratif guna memastikan situasi tetap kondusif selama proses berjalan.

Lapas Cipinang juga melakukan evaluasi pengamanan sebagai bagian dari dukungan terhadap proses penyidikan Polri, termasuk membuka akses data dan keterangan yang dibutuhkan penyidik. “Sinergi ini penting agar penanganan kasus tidak tumpang tindih dan tetap sesuai kewenangan masing-masing,” tutur Wachid.

Wachid menegaskan, kolaborasi dengan kepolisian tidak berhenti pada kasus ini saja, melainkan menjadi pola kerja berkelanjutan dalam mencegah kejahatan dari balik tembok lapas. “Kami dan Kepolisian memiliki tujuan yang sama: menjaga keamanan, mencegah kejahatan, dan melindungi masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas lembaga harus kuat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, Lapas Cipinang terbuka terhadap supervisi dan pengawasan eksternal sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik. Melalui sinergi lapas dan Polri, Wachid menilai potensi pelanggaran dapat ditekan sejak dini.

Ia memastikan Lapas Cipinang mendukung penuh langkah penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana dalam pengembangan kasus. “Prinsip kami jelas: siapa pun yang melanggar aturan akan diproses sesuai hukum. Sinergi dengan kepolisian memastikan proses itu berjalan adil dan transparan,” pungkasnya.

JAKARTA - Seorang warga binaan berinisial SAK (38) ditemukan tewas tergantung di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

“Benar terjadi seorang warga binaan berinisial SAK (38) ditemukan meninggal dunia diduga bunuh diri dengan cara gantung diri di Rutan Kelas 1 Cipinang kemarin,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Dia mengatakan, SAK ditemukan dalam kondisi tergantung di pintu teralis besi area akses tangga Gedung RA Koesnoen. SAK merupakan warga binaan yang tengah menjalani proses hukum atas kasus penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dari hasil pemeriksaan awal, SAK ditemukan dengan luka ikatan di bagian lehernya. Di lokasi kejadian, petugas turut mengamankan barang bukti berupa kain yang dilinting dan diikat menyerupai tali.

"Jenazah telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saat ini peristiwa tersebut masih dalam proses pendalaman Polres Metro Jakarta Timur," katanya.

Peristiwa itu berawal saat lonceng steril dibunyikan sekitar pukul 16.30 WIB kemarin sebagai tanda seluruh warga binaan harus kembali ke bloknya masing-masing. Alarm blok kembali dibunyikan pada pukul 17.00 WIB, hanya saja petugas mendapati SAK tidak berada di dalam selnya.

Petugas rutan bersama sejumlah warga binaan langsung melakukan penyisiran di sekitar gedung. Lantas, pada pukul 18.02 WIB SAK ditemukan dalam kondisi tergantung.

Bisnis.com, JAKARTA — Perburuan harta Eddy Tansil, buron kasus Bapindo medio 1990-an, dimulai tiga dekade lalu. Hingga kini, tak sepeser pun dari duit senilai Rp1,3 triliun yang dirampoknya kala itu, kembali ke kantong negara. Batang hidungnya pun seperti ditelan bumi.

Eddy sukses menilep uang negara dalam kasus kredit macet Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) pada 1994. Duit yang dia tilep kala itu sebesar Rp1,3 triliun, setara dengan lebih dari Rp11,5 triliun dengan nilai inflasi sekarang.