Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan Banda Neira, Maluku, sebagai model integrasi antara konservasi laut, arkeologi, dan budaya maritim melalui program Laut untuk Kesejahteraan (Lautra).

Kawasan ini diproyeksikan menjadi laboratorium ekonomi pesisir yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir.

"Program Lautra menempatkan Banda Neira sebagai kawasan prioritas karena memiliki kekayaan ekosistem laut sekaligus nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Kami ingin membangun model pengelolaan laut yang tidak hanya lestari, tetapi juga mensejahterakan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dikutip dari siaran resmi di Jakarta, Senin.

Koswara menyebutkan program Lautra mencakup 11 provinsi, 20 kawasan konservasi, dan 3 wilayah pengelolaan perikanan dengan total area mencapai 8,3 juta hektare.

Melalui empat komponen utama yakni penguatan kelembagaan konservasi, pembangunan ekonomi lokal, pembiayaan berkelanjutan (blue financing), dan manajemen proyek terpadu, KKP menargetkan lebih dari 75 ribu penerima manfaat langsung, termasuk 30 persen kelompok perempuan pesisir.

Banda Neira dinilai sebagai pusat pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan yang memadukan alam dan budaya.

KKP bersama mitra akademik mendorong pengembangan lima pilar utama, yakni diversifikasi ekowisata bertema sejarah dan bahari, pembentukan koperasi wisata maritim, pembangunan infrastruktur ekonomi lokal seperti dermaga wisata dan museum budaya laut, hingga pelatihan masyarakat menjadi storyteller dan pemandu wisata budaya bersertifikat.

Direktur Jasa Bahari Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Enggar Sadtopo menyampaikan bahwa pendanaan program dilakukan melalui tiga skema hibah, mulai dari micro grant senilai Rp150 juta hingga matching grant sebesar Rp1,25 miliar.

"Kami ingin memastikan ekonomi tumbuh tanpa merusak laut," ujarnya.

Rektor Universitas Banda Neira Muhammad Farid menyebut Banda Neira sebagai "laboratorium hidup" pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Kastana Sapanli dari IPB University menekankan potensi Banda Neira sebagai bagian dari coral triangle dan spice islands, yang ideal untuk pengembangan eco-diving, heritage spice tourism, dan agrowisata pala.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Banda Neira sebagai model integrasi antara konservasi laut, arkeologi, dan budaya maritim. Melalui program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA), Banda Neira diproyeksikan menjadi laboratorium ekonomi pesisir yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara mengatakan Banda Neira merupakan contoh nyata bagaimana konservasi laut dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koswara menyampaikan program LAUTRA yang dijalankan KKP menempatkan Banda Neira sebagai kawasan prioritas karena memiliki kekayaan ekosistem laut sekaligus nilai sejarah dan budaya yang tinggi.

"Kami ingin membangun model pengelolaan laut yang tidak hanya lestari, tetapi juga mensejahterakan,” kata Koswara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (26/10/2025).

Pada Selasa (21/10) lalu yang bertepatan dengan momen Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT ke-026 tahun KKP, telah berlangsung talk show “Pilar Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat Pesisir Banda Neira: Integrasi Arkeologi dan Budaya Maritim” di Auditorium Soe Hok Gie, Universitas Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang pertemuan gagasan antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun arah baru pengelolaan sumber daya laut berbasis warisan budaya.