JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko meminta agar perluasan bebas visa kunjungan dari turis mancanegara untuk dikaji ulang. Hendarsam menilai kebijakan bebas visa yang diperluas tak bisa mendongkrak pendapatan negara dari sektor wisata.

Hendarsam menyinggung kebijakan ini pernah dilakukan pada 2016. Saat itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 pemerintah membuka 169 negara masuk ke Indonesia bebas Visa.

"Kami mohon agar hal tersebut dipikirin lagi deh dievaluasi karena terkait dengan masalah bebas visa kunjungan ini kan sudah pernah dilakukan sebelumnya ya di tahun 2016 itu kita membuka 156 negara untuk masuk ke Indonesia dan itu tidak meningkatkan pendapatan devisa kepada negara," ujarnya, Senin (22/6/2026).

Menurut Hendarsam, Imigrasi juga bertugas untuk menjaga kedaulatan ekonomi Tanah Air dengan menghadirkan turis yang berkualitas. Pemberian fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing memiliki dimensi ekonomi melalui biaya visa.

Terlalu mudah memberikan akses masuk tanpa pertimbangan yang matang dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia mengobral fasilitas keimigrasian, sehingga nilai strategis kebijakan tersebut berpotensi berkurang. Belum lagi, ada faktor keamanan yang tak luput dari pertimbangan.

Lihat video: Imigrasi Jaksel Sosialisasikan Golden Visa Indonesia, Investor Asing Bisa Tinggal Hingga 10 Tahun



"Ketika kita bebaskan itu artinya apa kita mengobral, mengobral negara kita? Ini jadi di mana harga diri bangsa kita kalau seperti itu. Anda bayangkan saat ini ya bisa bayangkan saat ini banyak sekali warga negara asing yang mengakuisisi, mengakuisisi pekerjaan masyarakat lokal yang seharusnya tidak mereka kerjakan," katanya.

Hendarsam menyarankan upaya progresif lain untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pariwisata. Hendarsam menilai harga biaya masuk bukan lah isu menahan turis mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia.

"Banyak cara meningkatkan mutu pariwisata, bukan dengan menggratiskan orang masuk. Masalahnya bukan diharga masuk Rp500.000, itu bukan isu bagi mereka. Korea Selatan saja sampai memberikan travel warning untuk warganya tidak berkunjung ke Bali karena dianggap berbahaya. Artinya wisatawan yang berkualitas sudah takut datang ke Indonesia saat ini. Jadi Bebas Visa Kunjungan kami rasa cukup untuk 16 negara ini saja," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menetapkan delapan tersangka dan menahannya pada Kamis (4/6/2026).

Dia mengatakan, Kemenimipas menyerahkan seluruh proses penanganan perkara kepada KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif; termasuk membuka akses data, dokumen, serta keterangan yang diperlukan penyidik guna mempercepat pengungkapan perkara secara terang dan menyeluruh.

“Proses hukum yang berjalan wajib kita dukung, dan saya minta semua pihak akomodatif mendukung proses tersebut. Apa yang terjadi saat ini sekaligus menjadi momentum bagi kami untuk berbenah serta memperkuat tata kelola keimigrasian agar lebih bersih, transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).

Dia melanjutkan bahwa saat ini Wamen Imipas Silmy Karim telah dinonaktifkan dari jabatannya agar proses hukum berjalan tanpa hambatan.

"Sebagai langkah penegakan disiplin internal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini telah menonaktifkan pejabat terkait dari jabatannya. Langkah ini ditempuh untuk memastikan proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan, sekaligus menjaga kelancaran fungsi pelayanan publik," sambungnya.

Dia memastikan, layanan imigrasi tetap berjalan normal dan tidak terdampak dari proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami juga memastikan layanan keimigrasian kepada publik tetap berjalan normal di seluruh unit pelayanan dan tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.

Silmy merupakan salah satu dari delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, penetapan status tersangka setelah tim lembaga antirasuah melakukan ekspos dan terpenuhinya dua alat bukti.

Budi menyampaikan bahwa perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Sebelum penetapan tersangka, KPK mengamankan 18 orang, di mana 10 orang lainnya berstatus sebagai saksi dan telah dipulangkan.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata Budi kepada awak media, Kamis (4/6/2026).

Budi menjelaskan, alasan penahanan Simly karena dugaan alur perintah atau penerimaan uang dilakukan saat Simly menjabat sebagai Dirjen.

Budi menyebut para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Selain disangkakan Pasal12e tentang dugaan tindak pidana korupsi, KPK juga menyangkakan Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi.

"Artinya para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memenuhi unsur pasal-pasal tersebut ya, baik Pasal 12e maupun 12B. Artinya semua unsurnya sudah terpenuhi," sambung Budi.

Selain itu, KPK melakukan pemasangan KPK-line atau penyegelan di beberapa titik lokasi untuk kemudian nanti kebutuhan penggeledahan pada saat di tahap penyidikan.

Adapun KPK menginformasi bahwa OTT dilaksanakan pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam perkara ini, KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

KPK juga mengamankan logam mulia dalam bentuk emas yang beratnya sekitar ratusan gram, serta mata uang dolar Amerika dan Singapura.

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp364,7 miliar selama periode Januari-April 2026.

“Realisasi itu sudah mencapai 22,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,6 triliun,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode sama 2025 yang saat itu mencapai Rp531,1 miliar dengan target saat itu mencapai Rp1,56 triliun.

Selain berasal dari pendapatan visa, PNBP di imigrasi juga bersumber dari pendapatan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya.

Menurut dia, konflik Timur Tengah menjadi salah satu penyebab kontraksi penerimaan PNBP tersebut yaitu karena sempat ditutupnya jalur udara yang berdampak terhadap pembatalan penerbangan internasional khususnya yang transit di Timur Tengah seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.

Untuk menggenjot penerimaan, pihaknya akan menambah inovasi berupa layanan baru kepada masyarakat dan wisatawan asing yang mengurus izin keimigrasian untuk memberikan nilai tambah.

Salah satunya menambah kenyamanan dan layanan ruang tunggu di Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

“Kami akan meningkatkan layanan yang harapannya salah satunya untuk mendorong PNBP,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menata kembali alur pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yang memiliki jalur lebih pendek dibandingkan Bandara Soekarno Hatta.

Di terminal kedatangan internasional di Bali misalnya, begitu penumpang tiba disambut area untuk mengurus visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA), meja layanan karantina dan meja layanan All Indonesia.

“Sehingga arena tersebut cukup padat karena banyak desk antarinstansi yang ada di tengah kedatangan penumpang dan konter imigrasi. Ini kami perbaiki,” imbuhnya.

Nantinya, konter layanan VoA akan berada di sisi kiri dan kanan penumpang, dilengkapi perangkat All Indonesia sehingga jalur tengah terminal kedatangan internasional menjadi steril.

“Kami berupaya meningkatkan penggunaan autogate karena ini cepat tapi tidak mengesampingkan keamanan karena sistem pemeriksaan sudah canggih,” imbuhnya.

Adapun paspor yang bisa melewati fasilitas itu, lanjut dia, penumpang yang memiliki paspor dengan dilengkapi chip elektronik.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ditjen Imigrasi menelusuri kebocoran sistem eVisa Indonesia yang menyebabkan bocornya 3 juta data Imigrasi Indonesia. Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan informasi mengenai sistem eVisa diretas adalah hoaks.

Hal ini menjawab informasi yang dibagikan akun X @DailyDarkWeb. Dalam cuitannya, akun itu menyebutkan bahwa seorang peretas telah membobol eVisa sistem (evisa.imigrasi.go.id) dan mengekspos 3 juta data. Adapun data yang ditawarkan berupa nomor paspor, identitas visa, nama lengkap, hingga status visa.

"Tidak benar data Imigrasi telah mengalami kebocoran dibuktikan pada unggahan yang beredar disebutkan bahwa klaim tersebut masih belum terverifikasi dan kredibilitas pengunggah tergolong rendah dikarenakan menggunakan akun baru," ujar Hendarsam, Minggu (26/4/2026).

Dari investigasi awal, dia meyakini adanya perbedaan field database sebagaimana yang telah beredar. Imigrasi memiliki tampilan field database yang berbeda.

Dia juga memastikan tidak ada akses langsung ke database imigrasi. Hendarsam menduga apa yang diklaim dibobol berasal dari login pengguna layanan yang disalahgunakan.

"Kami pastikan bahwa tidak ada akses langsung ke database imigrasi dan data tersebut diduga berasal dari login pengguna layanan yang disalahgunakan," ucapnya.

"Imigrasi terus berkomitmen mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan seluruh layanan keimigrasian," tambahnya.