Jakarta: Indonesia tengah menghadapi krisis penipuan keuangan (scam) yang serius dan membutuhkan penanganan luar biasa.

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah mengatakan, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki prosedur tetap (protap) khusus serta memperkuat layanan perlindungan konsumen.

“Kalau boleh saya bilang sebagai anggota Komisi XI, ini sebenarnya kita dalam sebuah krisis skem,” ujar Charles dalan RDP Komisi XI DPR dengan OJK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026

Ia menyoroti bahwa korban penipuan tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga menyasar kalangan elite, termasuk anggota legislatif dan aparat penegak hukum.

Charles mempertanyakan apakah OJK telah memiliki protap yang jelas dalam menghadapi krisis tersebut, mulai dari komunikasi publik, perlindungan dana nasabah, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Apakah OJK sudah mempunyai protap dalam menghadapi krisis seperti ini, dan apakah pernah dilakukan simulasi lintas lembaga?” katanya.

Selain itu, Charles menyoroti layanan pengaduan penipuan yang disebut masih terbatas pada hari kerja. Ia menilai layanan tersebut seharusnya tersedia setiap saat.

“Harusnya ini 1x24 jam, 7 hari, 365 hari. Ini penting sebagai bentuk komitmen perlindungan konsumen,” tegasnya.

Ia juga menyinggung maraknya promosi investasi ilegal oleh influencer di media sosial maupun media konvensional, yang kerap berujung pada skema penipuan.

Charles mendorong OJK tidak hanya menindak influencer bermasalah, tetapi juga memanfaatkan influencer yang kredibel untuk mengedukasi masyarakat.

“Masyarakat harus tahu kalau tertipu, lapornya ke mana. Nomor ‘911’-nya harus jelas dan mudah diakses,” pungkasnya.

(ANN)

Sebagian dari pengaduan itu merupakan konsultasi dan pengaduan terkait adanya penipuan dan kejahatan di bidang keuangan

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, melayani sebanyak 1.976 konsultasi dan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025, yang mayoritas terkait dengan layanan di bidang keuangan.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib dalam keterangannya di Cirebon, Minggu, mengatakan dari total layanan tersebut, sebanyak 343 konsultasi dan pengaduan berkaitan langsung dengan dugaan penipuan dan kejahatan keuangan.

“Sebagian dari pengaduan itu merupakan konsultasi dan pengaduan terkait adanya penipuan dan kejahatan di bidang keuangan,” katanya.

Ia memastikan pada 2026, kegiatan edukasi terkait industri jasa keuangan terus digencarkan hingga menyasar ke seluruh segmen masyarakat di Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Menurut dia, momentum liburan dan pergantian tahun baru kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan berbagai modus penipuan.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan instan.

“OJK Cirebon mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi, termasuk data perbankan serta transaksi keuangan digital,” ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat diminta tidak membagikan nomor rekening, PIN, kode OTP, kata sandi, maupun informasi sensitif lainnya kepada pihak lain dengan alasan apa pun.

Agus menyampaikan OJK Cirebon mencermati berbagai modus penipuan yang marak terjadi, seperti investasi bodong dan money game dengan iming-iming keuntungan tidak wajar.

Modus lain yang ditemukan, kata dia, berupa tantangan berhadiah dan program reward fiktif, social engineering yang menyamar sebagai petugas lembaga resmi, serta penipuan belanja daring dan toko fiktif.

Selain itu, ia menuturkan terdapat penipuan hadiah dan undian palsu, penawaran kerja palsu yang meminta biaya pendaftaran, hingga penggunaan QRIS palsu di tempat umum.

“Kami pun mengingatkan adanya love scam melalui media sosial dan aplikasi perpesanan, serta phising melalui tautan, email, atau pesan singkat yang menyerupai institusi resmi,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya penerapan prinsip 2L, yakni legal dan logis, sebelum menerima tawaran investasi atau melakukan transaksi keuangan.

Masyarakat, lanjut dia, diminta memastikan produk dan pelaku usaha keuangan terdaftar dan diawasi OJK, serta tawaran keuntungan bersifat masuk akal serta tidak menjanjikan hasil pasti dalam waktu singkat.

“Kami mengajak masyarakat, segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan atau kejahatan keuangan melalui kanal resmi OJK,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026