Bisnis.com, CIREBON- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan investor muda di tengah meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar modal.

Kampus kini dipandang bukan hanya sebagai tempat mencetak lulusan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki kemampuan mengelola keuangan dan berinvestasi secara rasional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan tantangan sektor jasa keuangan saat ini tidak lagi sebatas menambah jumlah investor baru. Yang lebih penting, menurut dia, adalah memastikan pertumbuhan investor berjalan seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, dan karakteristik investasi.

“Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Karena itu mereka harus dibekali literasi keuangan yang kuat agar mampu menjadi investor yang cerdas, rasional, serta tidak mudah terpengaruh investasi ilegal maupun berbagai modus penipuan keuangan digital,” kata Agus, Rabu (1/7/2026).

Menurut Agus, perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah industri keuangan dan pasar modal. Akses investasi yang sebelumnya identik dengan kalangan tertentu kini semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.

Melalui berbagai platform digital, pembukaan rekening investasi dan transaksi pasar modal dapat dilakukan dengan cepat dan praktis.

Kemudahan tersebut mendorong munculnya tren baru di kalangan generasi muda. Jika sebelumnya kelompok usia muda lebih banyak menempatkan dana pada tabungan konvensional, kini semakin banyak yang mulai mengenal instrumen investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal, perdagangan aset tanpa izin, hingga berbagai bentuk penipuan berkedok investasi yang menyasar generasi muda.

Karena itu, peningkatan literasi keuangan dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara finansial.

Agus menegaskan, investasi seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses membangun kesejahteraan secara bertahap, bukan sarana memperoleh keuntungan instan.

Pemahaman mengenai profil risiko, tujuan keuangan, serta karakteristik produk investasi menjadi hal yang harus dimiliki setiap investor sebelum menempatkan dananya.

“Investasi bukan sekadar mengejar keuntungan dalam waktu singkat. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mampu menyusun perencanaan keuangan yang matang dan berinvestasi sesuai kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” ujarnya.

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memutuskan berinvestasi. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangan melalui kanal resmi OJK serta mempertimbangkan secara rasional skema keuntungan yang ditawarkan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas basis investor domestik. Kampus memiliki posisi strategis karena menjadi tempat berkumpulnya generasi muda yang sedang berada pada fase pembentukan pola pikir, termasuk dalam mengelola keuangan pribadi.

Kepala Pengelolaan Wilayah I Bursa Efek Indonesia, Thasrif Murhadi, menilai generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan investor pasar modal di daerah. Namun pertumbuhan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko investasi.

Menurut Thasrif, investor muda yang berkualitas akan menjadi modal penting bagi penguatan pasar modal nasional.

“Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, keberadaan investor yang memahami prinsip pengelolaan risiko juga dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Thasrif.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang April sampai Mei 2026 telah menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta yang belum berizin atau ilegal.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK, Hudiyanto menegaskan penutupan dan penghentian kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut dilakukan berdasarkan Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (29/6/2026).

Hudiyanto menekankan bahwa aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat, mengingat pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen.

Sebab itu, lanjutnya, Satgas PASTI dan OJK terus mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat, memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157), dan tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

Diberitakan sebelumnya, salah satu perusahaan gadai swasta yakni PT Gadai ValueMax Indonesia menilai usaha gadai ilegal dapat menjadi tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada 2026.

Manajer Operasional Gadai ValueMax Ronny Reginaldo mendorong agar para usaha gadai yang belum mendapat izin, segera mengurusnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Perlu kami ingatkan bahwa usaha pergadaian tanpa izin merupakan perbuatan kriminal dan dapat dipidana. ValueMax mengajak agar dapat mengurus izin kepada OJK,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Meski demikian, Ronny memandang industri pergadaian di Indonesia menunjukkan tren yang positif pada tahun depan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum masuk dalam kategori bankable.

Daftar Perusahaan Gadai yang Diberhentikan Satgas PASTI:

1. Gadai 99 (Pusat Gadai) Manado
   Nama perusahaan/pemilik: Gadai 99 (Pusat Gadai) Manado
   Aktivitas: Gadai Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
2. Dana Gadai Sejahtera
   Nama perusahaan/pemilik: Dana Gadai Sejahtera
   Aktivitas: Gadai Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
3. Jasa Titip Langsung Cair
   Nama perusahaan/pemilik: Jasa Titip Langsung Cair
   Aktivitas: Gadai Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
4. Jiwa Gadai
   Nama perusahaan/pemilik: Jiwa Gadai
   Aktivitas: Gadai Kendaraan
   Kota: Kotamobagu
   Provinsi: Sulawesi Utara
5. Gadai Manado
   Nama perusahaan/pemilik: Gadai Manado
   Aktivitas: Gadai Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
6. Titip Gadai Manado
   Nama perusahaan/pemilik: Titip Gadai Manado
   Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
7. Gadai Bitung
   Nama perusahaan/pemilik: Gadai Bitung
   Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
   Kota: Bitung
   Provinsi: Sulawesi Utara
8. GO GADAI
   Nama perusahaan/pemilik: GO GADAI
   Aktivitas: Gadai Elektronik, Perhiasan, dan Kendaraan
   Kota: Gorontalo
   Provinsi: Gorontalo
9. Menerima Gadai Gorontalo
   Nama perusahaan/pemilik: Menerima Gadai Gorontalo
   Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
   Kota: Gorontalo
   Provinsi: Gorontalo
10. Gadai BPKB Gorontalo
    Nama perusahaan/pemilik: Gadai BPKB Gorontalo
    Aktivitas: Gadai Kendaraan
    Kota: Gorontalo
    Provinsi: Gorontalo
11. Gadai Gemoy
    Nama perusahaan/pemilik: Gadai Gemoy
    Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
    Kota: Gorontalo
    Provinsi: Gorontalo
12. Gorontalo Gadai
    Nama perusahaan/pemilik: Gorontalo Gadai
    Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
    Kota: Gorontalo
    Provinsi: Gorontalo
13. Gadai Bitung
    Nama perusahaan/pemilik: Gadai Bitung
    Aktivitas: Gadai Kendaraan
    Kota: Bitung
    Provinsi: Sulawesi Utara
14. Gade Manado
    Nama perusahaan/pemilik: Gade Manado
    Aktivitas: Gadai Kendaraan
    Kota: Manado
    Provinsi: Sulawesi Utara

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup operasional atau menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan BAFI Group Indonesia serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait.

OJK menyampaikan bahwa kedua perusahaan melakukan tindakan merugikan konsumen melalui penipuan investasi dan kegiatan keuangan tanpa izin.

"Universal Peak yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham serta BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas yang berwenang," tulis OJK dalam keterangan resmi, Rabu (17/6).

OJK menyebutkan Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari entitas Universal Peak Investment Inc., yaitu entitas yang berizin di Colorado. Universal Peak diduga melakukan penipuan dengan modus investasi dengan skema penyetoran deposit untuk melakukan investasi saham dan saham Initial Public Offering untuk memperoleh keuntungan.

"Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak dan kepada para anggotanya," kata OJK.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa Universal Peak tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, BAFI Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi permasalahan pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban.

"Korban diarahkan untuk melakukan gagal bayar terlebih dahulu. Selanjutnya, BAFI Group Indonesia menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online dan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan," tulis OJK.

Otoritas juga menyampaikan bahwa dalam publikasinya, BAFI Group Indonesia mencantumkan klaim berizin dan telah terdaftar di OJK.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

"Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing," jelasnya.

Ke depan, masyarakat diminta mewaspadai penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk melakukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

IDXChannel – Keinginan untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat sering dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal untuk menarik korban. Banyak masyarakat tergiur dengan promosi yang menjanjikan keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.

Penawaran seperti ini perlu diwaspadai karena dapat menjadi indikasi investasi ilegal atau skema penipuan yang berpotensi merugikan investor.

Pada prinsipnya, tidak ada instrumen investasi yang mampu memberikan keuntungan tinggi tanpa risiko. Semakin tinggi potensi keuntungan yang ditawarkan, semakin tinggi pula risiko yang menyertainya.

Oleh karena itu, investor perlu memahami karakteristik investasi sebelum menempatkan dana. MotionTrade telah merangkum ciri–ciri investasi ilegal yaitu:

1. Menjanjikan Keuntungan Tinggi

Pelaku sering menawarkan keuntungan dalam persentase tinggi tanpa terpengaruh kondisi pasar. Padahal, kinerja investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar keuangan.

2. Mengklaim Tidak Memiliki Risiko Kerugian

Setiap investasi memiliki risiko, baik risiko pasar, likuiditas, maupun risiko lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa investasi pasti untung dan tidak mungkin rugi, investor perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap instrumen investasi tersebut.

3. Tidak Menjelaskan Produk Secara Transparan

Penawaran investasi yang legal umumnya menjelaskan cara kerja produk, sumber keuntungan, risiko, dan ketentuan investasi secara terbuka. Sebaliknya, investasi ilegal sering kali memberikan informasi yang minim atau sulit dipahami.

4. Mengandalkan Testimoni Orang Lain

Pelaku kerap menampilkan testimoni keuntungan fantastis untuk menarik minat calon investor. Namun, informasi tersebut belum tentu mencerminkan kinerja investasi yang sebenarnya.

5. Tidak Memiliki Izin dari Otoritas Berwenang

Sebelum berinvestasi, pastikan perusahaan atau pihak yang menawarkan investasi telah memiliki izin dari regulator yang berwenang sesuai dengan kegiatan usahanya. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah memperoleh izin usaha dan menjalankan kegiatan usahanya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Semakin besar potensi keuntungan yang ditawarkan, semakin besar pula risiko yang harus dipahami dan diterima. Jangan mudah tergiur oleh janji keuntungan tinggi yang terdengar terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google Play Store dan Apple App Store melalui tautan onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan drama China dengan iming-iming mendapatkan pendapatan harian dan bonus tambahan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan minat masyarakat, oknum penipuan turut berinovasi pula dalam membuat modus penipuan baru untuk menjaring korban.

Modus penipuan drama China ini diketahui dari laporan masyarakat yang masuk ke sistem Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan kegiatan usaha salah satu oknum penipuan drama China, yaitu YUDIA.

"Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha YUDIA yang diduga melakukan penipuan dengan modus penawaran pekerjaan paruh waktu dan pembelian hak cipta film drama China untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono saat konferensi pers RDKB OJK Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Selain entitas yang melakukan penipuan drama China, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan usaha lima entitas lainnya yang diduga melakukan penipuan dan investasi ilegal, yaitu CANTVR, Appeninc, VID, Magento, dan Sensenowai.

Dalam akun Instagram resminya, OJK membeberkan, dari hasil investigasi Satgas PASTI, entitas yang melakukan modus penipuan drama China maupun lima entitas lainnya tidak mengantongi izin yang sesuai dengan kegiatan usaha mereka dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

Selain itu, aplikasi mereka juga tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

"Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan dan memblokir akses aplikasi atau URL terkait serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan sesuai ketentuan," tulis OJK dalam Instagram resminya @ojkindonesia.

Modus

Masing-masing entitas tersebut menjaring korban dengan modus penipuan yang sama, yaitu impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin.

Namun skema yang digunakan berbeda-beda.

Misalnya, CANTVR menggunakan skema penawaran investasi saham IPO dan Magento menggunakan skema pembuatan akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Sementara Appeninc dan VID tidak hanya melakukan impersonasi.

Appeninc juga melakukan penipuan berupa penawaran pekerjaan paruh waktu dengan tugas menebak gambar untuk memperoleh keuntungan sedangkan VID melakukan penawaran menonton iklan dan penawaran pembiayaan proyek fiktif.

Terakhir, entitas Sensenowai diduga melakukan penipuan dengan modus investasi kripto dengan skema layanan copy trading melalui aplikasi WAPEX.

"Sebagian besar entitas ini mewajibkan anggota melakukan deposit dana dan merekrut anggota baru (Member Get Member) untuk mendapatkan pendapatan harian dan bonus tambahan," tulis OJK.

Itulah modus-modus penipuan baru yang harus diwaspadai masyarakat selain modus penipuan drama China.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kasus penipuan investas i kerap muncul dan memakan korban. Salah satu yang semakin marak adalah penipuan berkedok customer service (CS) atau layanan pelanggan.Dalam modus ini, pelaku mengaku sebagai petugas resmi dari suatu lembaga keuangan.

Biasanya pelaku menghubungi korban melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau media sosial dengan menggunakan identitas yang menyerupai kanal resmi perusahaan. Pelaku biasanya beralasan bahwa akun bermasalah, terdapat transaksi mencurigakan, korban memperoleh hadiah, atau perlu melakukan pembaruan data.

Tips MotionTrade: Jangan Tertipu, Waspadai Contoh Modus Investasi Ilegal Ini



Dalam situasi tersebut, pelaku biasanya menciptakan rasa panik dan mendesak korban untuk segera bertindak tanpa berpikir panjang. MotionTrade telah merangkum ciri-ciri penipuan berkedok customer service (CS) palsu, yaitu:

1. Meminta Kode OTP, Password, atau PIN

CS resmi tidak akan pernah meminta kode OTP yang dikirim ke ponsel nasabah. OTP bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh pemilik akun untuk proses verifikasi. Password, PIN, dan data keamanan lainnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan.

2. Mengirim Tautan Mencurigakan

Pelaku sering mengarahkan korban ke situs palsu yang tampak mirip dengan situs resmi perusahaan untuk mencuri data login atau informasi pribadi. Hindari mengklik tautan dari pihak yang tidak dikenal.

3. Menghubungi dari Nomor atau Akun Tidak Resmi

Perhatikan nomor telepon, alamat email, atau akun media sosial yang digunakan. Banyak kasus penipuan menggunakan akun palsu yang mencatut nama dan identitas perusahaan resmi.

Tips MotionTrade: Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal



Sebelum memberikan informasi atau mengikuti instruksi apa pun, pastikan Anda hanya berkomunikasi melalui kanal resmi MNC Sekuritas, yaitu website www.mncsekuritas.id , media sosial resmi MNC Sekuritas, email Call Center [email protected], layanan telepon 1 500 899 (ext. 3), atau WhatsApp Business 0888-8000-005 .

4. Mendesak Korban untuk Segera Bertindak

Pelaku biasanya menciptakan kondisi darurat agar korban tidak memiliki waktu untuk melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, investor perlu tetap tenang dan tidak mudah panik ketika menerima pesan, telepon, atau informasi yang mengatasnamakan perusahaan keuangan.

Luangkan waktu untuk melakukan verifikasi melalui kanal resmi perusahaan sebelum memberikan data pribadi atau melakukan instruksi apa pun.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian, investor dapat terhindar dari berbagai modus penipuan serta berinvestasi dengan lebih aman dan nyaman. Lakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, dan manfaatkan fitur keamanan yang tersedia pada aplikasi investasi.

Di Aplikasi MotionTrade , investor dapat mengaktifkan biometrik login (sidik jari atau face recognition) untuk perlindungan ekstra.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menonton drama China alias dracin kini tidak hanya menjadi hiburan.

Di tangan pelaku kejahatan digital, aktivitas tersebut justru dijadikan umpan untuk menjerat korban melalui skema investasi ilegal dan penawaran pekerjaan paruh waktu.

Modus ini terungkap setelah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha YUDIA yang diduga melakukan penipuan dengan memanfaatkan tren drama China.

Selain menawarkan tugas harian menonton film, platform tersebut juga menawarkan pembelian hak cipta drama China dengan janji pendapatan harian dan bonus tambahan.

Kasus ini menunjukkan bahwa modus penipuan di sektor keuangan terus berkembang mengikuti tren yang sedang populer di masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono sebelumnya menyebut, modus penipuan saat ini semakin beragam dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Data OJK menunjukkan, sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, regulator menerima 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.380 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal, 2.601 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 124 pengaduan mengenai gadai ilegal.

Sementara itu, data Satgas PASTI mencatat sejak 2017 hingga 31 Mei 2026 terdapat 14.966 entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatannya. Jumlah terbesar berasal dari pinjaman online ilegal sebanyak 12.824 entitas, disusul investasi ilegal sebanyak 1.890 entitas dan gadai ilegal sebanyak 251 entitas.

Modus memanfaatkan tren drama China

YUDIA menjadi salah satu contoh bagaimana pelaku memanfaatkan tren budaya populer untuk menarik korban.

Satgas PASTI menjelaskan, YUDIA diduga melakukan penipuan dengan modus penawaran pekerjaan paruh waktu dan pembelian hak cipta film drama China untuk memperoleh pendapatan harian serta bonus tambahan.

Dalam praktiknya, pengguna diminta menyetor dana deposit terlebih dahulu. Setelah itu, mereka memperoleh tugas harian berupa menonton film drama China.

Tak berhenti di situ, korban juga ditawari untuk membeli hak cipta film drama China dengan janji keuntungan tambahan. Skema tersebut dilengkapi dengan perekrutan anggota baru atau member get member guna memperoleh bonus yang lebih besar.

"Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, YUDIA diketahui melakukan kegiatan usaha tanpa mengajukan perizinan lanjutan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI," demikian keterangan Satgas PASTI.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan, sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan kegiatan YUDIA dan akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi maupun tautan yang terkait.

Satgas juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Bukan sekadar menonton dracin

Modus YUDIA bukan sekadar meminta korban menonton drama China.

Berdasarkan hasil investigasi Satgas PASTI, mayoritas entitas yang dihentikan menggunakan pola yang serupa, yakni meminta korban menyetorkan dana deposit dan merekrut anggota baru agar memperoleh pendapatan harian maupun bonus tambahan.

Dengan kata lain, aktivitas menonton drama hanya menjadi pintu masuk untuk membangun kepercayaan korban.

Setelah korban mulai memperoleh komisi atau bonus awal, mereka didorong untuk menyetor dana yang lebih besar atau mengajak anggota baru bergabung.

YUDIA diduga menjalankan modus investasi melalui penyetoran dana deposit, pengerjaan tugas harian berupa menonton film drama China, pembelian hak cipta film drama China, serta perekrutan anggota baru untuk memperoleh pendapatan harian dan bonus tambahan.

Modus serupa juga ditemukan pada sejumlah entitas lain yang dihentikan Satgas PASTI.

Misalnya MAGENTO yang diduga melakukan penipuan dengan modus penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin melalui skema pembuatan akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Kemudian Appeninc yang menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan tugas menebak gambar untuk memperoleh keuntungan.

Ada pula VID yang menawarkan tugas menonton iklan serta pembiayaan proyek fiktif, dan Sensenowai yang diduga melakukan penipuan berkedok investasi kripto dengan layanan copy trading melalui aplikasi WAPEX.

"Sebagian besar entitas ini mewajibkan anggota melakukan deposit dana dan merekrut anggota baru (member get member) untuk mendapatkan pendapatan harian dan bonus tambahan," demikian keterangan OJK.

Ratusan ribu laporan penipuan

Maraknya modus penipuan digital membuat OJK bersama anggota Satgas PASTI membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

Lembaga ini mulai beroperasi sejak 22 November 2024 dan menjadi pusat koordinasi antara OJK, perbankan, serta penyedia sistem pembayaran untuk mempercepat penanganan kasus penipuan.

Hingga 31 Mei 2026, IASC telah menerima 579.459 laporan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 283.271 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan seperti bank dan penyedia sistem pembayaran yang kemudian dimasukkan ke sistem IASC. Sementara 296.188 laporan disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC.

Jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 998.558 rekening. Dari total tersebut, sebanyak 515.553 rekening telah diblokir.

Selain itu, IASC juga menemukan 120.155 nomor telepon yang dilaporkan korban sebagai bagian dari aktivitas penipuan.

OJK mencatat, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp 638,9 miliar.

Tidak hanya itu, IASC juga berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp 196,93 miliar yang berasal dari rekening di 19 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

"IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan," tutur Dicky.

Modus penipuan terus berkembang

Kasus YUDIA menunjukkan modus penipuan tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional.

Pelaku kini memanfaatkan tren yang sedang digemari masyarakat, mulai dari drama China, pekerjaan paruh waktu, investasi saham, aset kripto, hingga aktivitas sederhana seperti menonton iklan atau menebak gambar.

Menurut Satgas PASTI, masyarakat perlu mewaspadai tawaran investasi maupun kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.

Satgas PASTI juga meminta masyarakat yang merasa dirugikan segera melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum agar proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Sementara itu, masyarakat yang menemukan indikasi penawaran investasi ilegal atau pinjaman online ilegal dapat melaporkannya melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, maupun surat elektronik [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id).

Di tengah perkembangan teknologi digital, penipuan pun ikut berevolusi. Jika dulu pelaku mengiming-imingi keuntungan dari investasi atau bisnis tertentu, kini mereka memanfaatkan tontonan yang tengah digemari, termasuk drama China, sebagai jalan untuk menguras dana korban.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel-Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta yang belum berizin atau ilegal sepanjangApril sampai Mei 2026.

Penutupan dan penghentian kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut dilakukan berdasarkan Undang?Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen.

"Satgas PASTI menegaskan bahwa kegiatan perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK," katanya Senin (22/6/2026).

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 diatur bahwa Daftar Aset Kripto (DAK) ditetapkan oleh Bursa Kripto.
Akhir-akhir ini semakin marak ditemukan entitas tidak berizin yang menawarkan investasi aset kripto melalui media sosial, grup percakapan, atau situs web tanpa otorisasi resmi.

Modus yang digunakan umumnya menjanjikan keuntungan tetap, bonus berlipat ganda, hingga iming-iming “passive income” tanpa risiko, tanpa disertai mekanisme pelindungan konsumen yang memadai.

Sepanjang Januari sampai Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha 228 pedagang aset keuangan digital (PAKD) ilegal yang menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang?undangan.

"Satgas PASTI meminta masyarakat agar memahami hal-hal berikut ini sebelum melakukan investasi pada aset kripto, lalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi tersebut," tuturnya.

Pastikan pihak tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Memastikan aset kripto yang diperdagangkan termasuk dalam DAK (daftar aset kripto). Menghindari penawaran dengan skema tidak logis. Melakukan riset dan memahami risiko aset kripto sebelum berinvestasi, memahami terkait aset kripto.

Adapun selama periode 22 November 2024 sampai dengan 31 Mei 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 579.459 laporan dari masyarakat.

Dalam penanganan laporan tersebut, sebanyak 998.558 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 515.553 rekening telah dilakukan pemblokiran.

Dari upaya tersebut, total dana korban yang berhasil diblokir mencapai sekitar Rp638,9 miliar. IASC telah mengembalikan dana korban sebesar Rp196,93 miliar yang berasal dari rekening yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.

IASC mengidentifikasi perkembangan modus penipuan baru dan peningkatan tren modus tertentu yang semakin kompleks dan menyasar berbagai lapisan Masyarakat, antara lain
Social engineering dengan remote access, di mana pelaku mengarahkan korban untuk melakukan share screen atau menginstal aplikasi akses jarak jauh dengan dalih bantuan layanan perbankan, pajak, kependudukan dan lainnya, yang kemudian digunakan untuk menguras rekening korban; QRIS palsu yang ditempelkan pada merchant, sehingga pembayaran korban dialihkan ke rekening pelaku;
Recovery scam, yaitu penipuan lanjutan yang menyasar korban penipuan sebelumnya dengan mengatasnamakan pihak berwenang dan meminta biaya pemulihan dana; Pemalsuan tagihan/tanda terima pembayaran yang meniru dokumen resmi Perusahaan/receipt transaksi dan memanfaatkan momentum transaksi bisnis atau pembayaran musiman.

Sehubungan dengan masih maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, Satgas PASTI dan OJK mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat, memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157), tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya, lalu tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun; dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

Dia menyebut, satgas PASTI akan terus meningkatkan koordinasi antar anggota dan instansi terkait untuk menekan penyebaran aktivitas keuangan ilegal di ruang digital.

Upaya ini merupakan bagian dari pelindungan konsumen dan masyarakat agar tidak terjebak pada penawaran pinjaman ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang meresahkan.

Apabila menemukan indikasi penawaran investasi illegal dan penipuan transaksi keuangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id.

Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.


(kunthi fahmar sandy)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Imbauan ini menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkapkan sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menerima total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal, melansir dari CNBCIndonesia, Senin (22/6).

Salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan adalah menyusup melalui situs-situs streaming drama asal China.

Menindaklanjuti maraknya laporan tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat telah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

[Gambas:Youtube]

Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati pada modus penipuan lainnya, seperti dugaan modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara itu dalam periode yang sama, dari sisi penawaran perilaku PUJK atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

JAKARTA - Di era digital, akses investasi semakin mudah melalui berbagai aplikasi dan platform online. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menjalankan investasi ilegal yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Investor perlu waspada terhadap tawaran investasi yang terdengar terlalu menggiurkan. Tidak ada investasi yang bebas risiko, sehingga penting untuk selalu melakukan pengecekan legalitas dan memahami produk sebelum menanamkan dana. MotionTrade telah merangkum beberapa contoh modus investasi ilegal yang perlu diwaspadai investor, yaitu:

1. Skema Ponzi (Piramida)

Skema ponzi atau piramida adalah bentuk modus penipuan bodong yang perlu diwaspadai investor. Dalam modus ini, keuntungan diperoleh bukan dari bisnis usaha, tetapi dari dana investasi investor yang merupakan anggota baru. Skema seperti ini biasanya berjalan lancar pada awalnya, tetapi akan runtuh ketika jumlah investor baru tidak lagi cukup untuk membayar investor lama.

Tips MotionTrade: Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal



2. Binary Option

Binary option merupakan bentuk perjudian yang berkedok investasi. Banyak orang terjebak dengan cara ini dan menganggap bahwa ini adalah bagian dari investasi. Binary option merupakan praktik bertaruh dengan naik turunnya harga saham di mana pengguna harus menebak apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Apabila tebakan benar, pengguna mendapat keuntungan. Jika salah, maka modal yang dipertaruhkan akan hangus.

3. Skema Pump & Dump

Bentuk penipuan pada pasar saham dengan proses menggiring opini melalui publik figur untuk memanipulasi pasar saham sehingga terjadi lonjakan kenaikan harga saham. Pelaku biasanya menargetkan saham murah atau perusahaan kecil dengan likuiditas rendah. Saham jenis ini mudah digerakkan karena transaksi kecil saja sudah cukup memicu kenaikan harga signifikan. Setelah harga naik dan minat investor meningkat, pelaku melepas sahamnya secara masif. Aksi ini membuat harga anjlok drastis dan meninggalkan investor lain yang membeli di puncak dalam kondisi merugi.

Tips MotionTrade: Kenali Modus Penipuan Berkedok Investasi Pasar Modal



4. Pengumpulan Dana

Modus selanjutnya yang juga sering terjadi adalah pengumpulan dana masyarakat oleh lembaga fiktif, yang berujung pada kasus penipuan. Pelaku biasanya menciptakan kesan seolah-olah peluang investasi hanya tersedia dalam waktu terbatas. Tujuannya agar calon investor tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan riset dan verifikasi. Jika seseorang terus mendesak Anda untuk segera mentransfer dana, sebaiknya berhati-hati.

5. Grup Investasi Berbayar dengan Janji Profit

Saat ini banyak grup investasi di media sosial atau pesan instan yang menjanjikan rekomendasi saham atau aset tertentu dengan keuntungan tinggi. Investor perlu berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat memberikan keuntungan pasti melalui sinyal atau rekomendasi investasi berbayar.

Investor disarankan untuk mengikuti akun media sosial resmi MNC Sekuritas guna memperoleh informasi, edukasi, dan update pasar yang terpercaya. Akun media sosial resmi MNC Sekuritas meliputi:

* Instagram: @mncsekuritas

* Facebook: MNC Sekuritas

* X: @mncsekuritas

* LinkedIn: MNC Sekuritas

* YouTube: MNC Sekuritas

* TikTok: @mncsekuritas

* Thread: @mncsekuritas

* Telegram: https://bit.ly/mncstelegram

* Whatsapp Business: 0888- 8000-005.

* Whatssap Channel: https://bit.ly/mncswachannel

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan BAFI Group Indonesia karena diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan, pihaknya telah menghentikan kegiatan usaha Universal Peak yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham serta BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas yang berwenang.

"Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Universal Peak dan BAFI Group Indonesia serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2026).

Satgas PASTI menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut terhadap kedua entitas tersebut.

Sementara bagi masyarakat yang merasa dirugikan kedua perusahaan tersebut diminta untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat untuk mempercepat proses penanganan.

Dia menjelaskan, Universal Peak mengeklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc., entitas yang disebut berizin di Colorado, Amerika Serikat.

Namun berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Satgas PASTI juga menduga Universal Peak menjalankan skema investasi dengan meminta masyarakat menyetorkan dana deposito untuk berinvestasi pada saham maupun saham penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) dengan iming-iming keuntungan.

Selain tidak memiliki izin OJK, Universal Peak juga diketahui menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM.

Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak dan kepada para anggotanya," kata Hudiyanto.

Sementara itu, BAFI Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi penyelesaian masalah pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan yakni mengajukan pinjaman baru di platform lain menggunakan data pribadi korban.

Korban kemudian diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan gagal bayar.

Setelah itu, BAFI Group Indonesia menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan seluruh utang pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa yang berasal dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.

Dalam publikasinya, BAFI Group Indonesia juga mencantumkan klaim telah terdaftar dan berizin di OJK.

Namun berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya.

"Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM," ucapnya.

Untuk itu, Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing.

Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk mengajukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

"Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menangkap Ketua Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) Nicholas Nyoto Prasetyo, terkait dugaan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Penangkapan dilakukan setelah Satgas PASTI berkoordinasi dengan sejumlah instansi dan menindaklanjuti laporan mengenai produk simpanan yang menawarkan bunga hingga 4,17% per bulan.

Satgas PASTI menuturkan, pengungkapan perkara Koperasi BLN dilakukan melalui berbagai rangkaian investigasi, mencakup pemeriksaan bersama yang melibatkan anggota Satgas PASTI antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah.

“Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai anggota Satgas PASTI juga melaksanakan profiling para pelaku dan mengukur potensi dampak serta menelusuri penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN,” jelas Satgas PASTI dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Melalui koordinasi antaranggota, Satgas PASTI berhasil menangkap Nicholas Nyoto Prasetyo selaku Ketua Koperasi BLN. Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17% per bulan.

Menyusul temuan tersebut, Satgas PASTI meminta masyarakat lebih waspada terhadap berbagai penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan.

Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak berwenang jika menemukan aktivitas yang diduga ilegal atau menawarkan imbal hasil maupun bunga yang tidak logis.

Adapun, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157).

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diimbau untuk segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.