Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pemerintah dan pelaku e-commerce belum membahas rencana kenaikan tarif layanan marketplace menjelang implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pedagang (merchant) melalui platform perdagangan digital.

Maman mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian tarif layanan sengaja ditunda. Menurutnya, pemerintah bersama penyelenggara e-commerce masih memprioritaskan integrasi sistem agar implementasi kebijakan pemungutan pajak dapat berjalan lebih cepat.

“Sampai sekarang kesepakatan kami dengan e-commerce kami belum mau bicara tentang kenaikan, bukan kenaikan harga, kenaikan tarif. Ya betul dong? Kenaikan tarif. Jadi kalau kenaikan harga kesannya harga-harga barang nanti,” kata Maman di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Saat ditanya mengenai implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2026, Maman enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia meminta agar rincian kebijakan tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Gini, bagi saya terkait urusan pajak untuk lebih jelasnya saran tanyakan detail kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.

Mulai 1 Agustus 2026, PPh atas pedagang di marketplace akan dipungut melalui empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/2025 yang diterbitkan tahun lalu, tetapi implementasinya sempat ditunda hingga akhir kuartal II/2026.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pajak e-commerce tersebut merupakan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22, bukan jenis pajak baru. Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemungutan melalui marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pelaku usaha, khususnya UMKM luring dan daring.

Tarif PPh Pasal 22 juga tidak berubah. Pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dikenai tarif 0%, sedangkan yang memiliki omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenai tarif 0,5%.

Bimo menjelaskan pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta tetap wajib menyampaikan surat pernyataan sesuai PMK No. 37/2025 agar tidak dipungut pajak melalui marketplace mulai bulan depan.

“Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK No.37/2025. Ini menjadi sinyal yang sangat penting ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil,” terangnya dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (2/7/2026).

PPh sebesar 0,5% yang dipungut dari pedagang dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat dikreditkan sebagai pajak tahun berjalan.

Bimo mengatakan penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli telah mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, serta penggunaan mekanisme rekening escrow. Keempat platform tersebut dinilai siap melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

“Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan,” terang Bimo.

Dari sisi pendataan, Bimo menyebut DJP telah mengantongi data jumlah pedagang di marketplace. Menurutnya, basis data tersebut terus bertambah seiring proses pengayaan dan integrasi dengan berbagai data transaksi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli resmi ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa keempat perusahaan ini merupakan yang terbesar dengan tingkat kesiapan tertinggi.

Penunjukkan empat perusahaan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Mulai 1 Agustus 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan mulai memungut PPh pasal 22 pedagang lokapasar.

"Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Penunjukan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Bimo, penunjukan ini didasari oleh pertimbangan kesiapan sistem dan marketplace, skala transaksi, kapasitas administrasi, serta penggunaan mekanisme escrow account. Keempat marketplace masih diberikan waktu satu bulan untuk melakukan persiapan sampai 1 Agustus 2026.

Ke depan, Bimo tidak menutup kemungkinan adanya marketplace lain yang ikut ditunjuk memungut PPh pasal 22. Semuanya akan didasari dengan pertimbangan yang sama yakni kesiapan maupun skala transaksi.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa kriteria pemilihan perusahaan pemungut pajak e-commerce didasarkan pada besaran omzet serta jumlah traffic. Untuk itu, perusahaan yang bakal ditunjuk lagi ke depannya untuk memungut PPh pasal 22 bakal ditentukan oleh kriteria tersebut.

"Penunjukan pemungut tentu berdasarkan perkembangan, kami mengevaluasi siapa saja yang sudah memiliki kriteria yang tadi. Kalau jumlah omzet itu Rp600 juta dalam 12 bulan atau juga kalau dalam trafficnya itu 12.000 dalam 12 bulan. Nanti apabila perkembangannya kami temukan yang lain tentu juga secara bertahap akan kami masukkan," papar Yon dalam kesempatan yang sama.

Kredit Pajak

Yon turut menjelaskan bahwa pemungutan PPh pasal 22 atas merchant di lokapasar memiliki keistimewaan tersendiri. Untuk tarifnya, bagi merchant dengan peredaran bruto di atas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun, maka tetap dikenakan tarif final 0,5% sebagaimana pedagang luring.

"Tetapi kalau nanti kemudian ternyata penghasilannya itu dalam empat [platform] digabungkan menjadi lebih dari Rp4,8 miliar tentu yang sudah dipotong di dalam empat platform tadi akan menjadi kredit pajak di dalam SPT tahunannya," papar Yon.

Dari segi alurnya, Bimo menjelaskan bahwa nantinya konsumen akan melakukan pembayaran melalui marketplace. Lalu, perusahaan memungut PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.

Selanjutnya, marketplace akan menerbitkan invoice atau tagihan atas transaksi tersebut. Isinya mengenai besaran PPh pasal 22 yang dipungut.

Bimo menyebut tagihan yang dikeluarkan marketplace ini dipersamakan dengan bukti potong PPh pasal 22.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," lanjut Bimo.

Terakhir, marketplace nantinya diwajibkan untuk turut melaporkan pemungutan melalui SPT PPh.

Di sisi lain, terdapat beberapa pengecualian atas pungutan pajak e-commerce ini. Salah satunya wajib pajak dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun, dengan syarat memberitahu marketplace.

Kemudian, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh WP orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas pemotongan/pemungutan PPh; penjualan pulsa dan kartu perdana; serta transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata, dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu.

Terakhir, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau PPJB atas tanahdan/atau bangunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan bahwa pajak perdagangan elektronik atau pajak e-commerce tak ubahnya pajak penghasilan (PPh) pasal 22 seperti yang berlaku biasanya. Pedagang di lokapasar dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta tetap tidak dikenai pajak.

Untuk diketahui, PPh atas pedagang di lokapasar atau marketplace akan mulai dipungut melalui empat perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli pada 1 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pemungutan pajak ini, meski dengan metode anyar, bukanlah jenis pajak baru. Pemungutan pajak melalui marketplace ini diharapkan bisa menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pedagang khususnya UMKM luring maupun daring.

Tarif PPh pasal 22 pun tidak berubah. Usaha dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun dikenai tarif 0%, sedangkan besaran di atasnya sampai Rp4,8 miliar setahun dikenai tarif 0,5%.

Bimo mengatakan bahwa usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta perlu menyertakan surat pernyataan mengenai status penghasilan mereka. Tujuannya agar mereka tidak ikut dipajaki melalui empat marketplace sebelumnya mulai bulan depan.

"Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK No.37/2025. Ini menjadi sinyal yang sangat penting ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil," terangnya pada konferensi pers di kantor DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, pajak 0,5% yang dipungut kepada pedagang dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar ini bisa dijadikan kredit pajak tahun berjalan.

Bimo menyatakan bahwa penunjukan empat marketplace ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek dari hulu sampai hilir. Kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi dan penggunaan mekanisme rekening escrow turut menadi cakupan pemilihan empat marketplace ini.

Di sisi lain, keempat marketplace ini dinilai siap untuk melakukan pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak secara elektronik.

"Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," terang Bimo.

Dari sisi pendataan, Bimo menyebut pihaknya sudah memeroleh jumlah pedagang atau pelaku usaha di lokapasar. Jumlahnya semakin meningkat seiring dengan pengayaan data DJP yang diintegrasikan atau mirroring dengan data transaksi lain.

Adapun, kebijakan ini sudah dliuncurkan sejak tahun lalu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Namun, implementasinya sempat ditunda hingga akhir kuartal II/2026 ini.