PEMBANGUNAN jalur Pantai Selatan (Pansela) atau Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Banyuwangi masih menyisakan 14,1 kilometer dari total 100 kilometer yang membentang dari batas Jember - Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang. Persoalan teknis dan kebijakan salah satunya terkait pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS menjadi kendala percepatan pembangunan proyek strategis nasional itu.

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, dari sisa jalan yang belum terbangun sepanjang 14,1 kilometer itu, rinciannya melewati kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 kilometer serta kawasan perkebunan Selogiri dan Malangsari PTPN I Regional 5, sepanjang 7,83 kilometer.

Dalam rangka percepatan pembangunan jalan lintas selatan ini, Badan Pemeriksa Keuangan datang ke Banyuwangi untuk mempertemukan beberapa pihak agar proyek strategis nasional itu bisa segera dilanjutkan. BPK hendak mendorong percepatan pembangunannya melalui rapat koordinasi yang digelar pada akhir pekan kemarin di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi.

Rakor pembangunan Pansela itu langsung dikawal Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhansul Khaq dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Sejumlah peserta rakor lain yang ikut hadir antara lain Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT. Jasa Marga M. Agus Setiawan serta Kepala Divisi SPI PT. Perkebunan Nusantara III Herry Nurudin.

"Pertemuan ini terkait dengan akselerasi percepatan penyelesaian jalur Pansela mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti," ujar Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Senin, 27 Oktober 2025.

Edy mengatakan Pansela ini termasuk Program Strategis Nasional (PSN). "Karenanya kami dari BPK dalam posisi turut mendukung dengan memfasilitasi pertemuan ini agar PSN segera terwujud dan agenda pembangunan nasional bisa kita jalankan dengan baik," terangnya.

Edy menyatakan jalur lintas selatan (JLS) merupakan PSN yang harus segera direalisasikan karena ini bermanfaat ekonomi besar dan berdampak pada lancarnya jalur distribusi di jalur selatan. "Banyuwangi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat banyak seperti kelautan dan pertanian dan pariwisata yang perlu untuk terus didorong dengan infrastruktur yang baik, salah satunya dengan connecting infrastruktur darat lewat JLS Pansela," kata Edy.

Edy menjelaskan ada beberapa kendala yang belum terpecahkan dalam rangka pembangunan JLS di ruas Banyuwangi-Jember, yakni soal proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS. "Bukan hal yang mudah karena melibatkan banyak pihak. Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN), maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, pihak-pihak yang terlibat telah sepakat dan sejalan agar proyek tersebut bisa kembali terlaksana. Ia berharap hasil pertemuan bisa ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan. "Alhamdulillah, dalam pertemuan hari ini yang dihadiri berbagai pihak sudah ditemukan solusi bersama. Mudah-mudahan, akselerasi pembangunan Pansela bisa segera dilakukan," tutur Edy.

Anggaran pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Perhitungan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu mencapai Rp 47,1 miliar. "Target pelaksanaan nanti akan mengacu pada jadwal dari Kementerian PUPR. Mereka akan membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan Perhutani, Pemda, dan PTPN," tutur Edy.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap dorongan dan dukungan dari BPK bisa mempercepat realisasi pembangunan JLS tahap kedua. Kehadiran JLS akan meningkatkan ekonomi, wisata, program-program pemerintah pusat. Termasuk program ketahanan pangan. "Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat," kata Ipuk.

DAVID PRIYASIDHARTA