"Jadi pakai otak dikit!"

GUBERNUR Papua Mathius Fakhiri mengatakan Pemerintah Provinsi Papua menargetkan mencetak 5.380 hektare sawah pada 2026. Kebijakan itu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan berbasis potensi lokal di Papua.

"Program cetak sawah merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan pemerintah usat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia," tutur Fakhiri mengutip Antara, Jumat, 2 Januari 2026.

Menurut Fakhiri, program ini dinilai menjadi langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. "Pada 2025 telah direalisasikan pencetakan sawah seluas 640 hektare yang berlokasi di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi," kata dia.

Dia menjelaskan program cetak sawah menjadi fondasi awal pengembangan kawasan pertanian pangan di Papua. "Untuk itu program cetak sawah akan berlanjut pada 2026 dengan akan memastikan program berjalan optimal melalui pendampingan teknis, penyediaan sarana produksi pertanian, serta penguatan sistem pascapanen," ucap Fakhiri.

Dia mengatakan, dengan keberlanjutan program tersebut Pemprov optimistis Papua mampu meningkatkan produksi beras secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. "Kami memproyeksikan Papua tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menjadi penyangga pangan bagi wilayah lain di Tanah Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan pada 2027 Papua akan menjadi lumbung pangan, bukan hanya untuk Provinsi Papua, tetapi juga sebagai penyangga pangan bagi provinsi-provinsi di seluruh wilayah Papua. "Oleh sebab itu penguatan ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta kemandirian daerah," tutur Gubernur Papua.

DIREKTUR Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Fadhilah Mathar mengatakan proyek Satelit Republik Indonesia generasi kedua atau SATRIA-2 sudah masuk proyek strategis nasional. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 di Sektor Teknologi untuk Proyek Satelit Multifungsi. Dia mengatakan Indonesia masih membutuhkan kapasitas satelit untuk menjangkau kawasan tertinggal. “Sudah masuk proyek strategis nasional, tetapi penamaan itu intinya kita masih memerlukan kapasitas satelit,” katanya kepada awak media di Stasiun Bumi Satelit SATRIA-1, Cikarang, Jawa Barat, Rabu, 10 Desember 2025. Fadhilah mengatakan pengembangan proyek satelit membutuhkan analisis, termasuk permintaan atau kebutuhan sekarang. Menurut dia, data jumlah kebutuhan ini harus akurat dan valid agar sesuai dengan kondisi masyarakat. “Yang paling kami hati-hati adalah demand analysis, kebutuhan riil atas perlunya kapasitas satelit,” ujarnya. Di samping itu, Fadhilah mengatakan saat ini ada 30.017 lokasi di seluruh Indonesia yang terintegrasi layanan SATRIA-1 per 7 Desember 2025. Dari jumlah itu, kategori kebutuhan untuk pendidikan mendominasi dengan total 69,24 persen, kantor pemerintahan 19,48 persen, pelayanan kesehatan 5,63 persen, pusat kegiatan masyarakat 1,48 persen, tempat ibadah 1,31 persen, pertahanan dan keamanan 1,66 persen, dan lokasi wisata 0,48 persen.SATRIA 1 merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang menyediakan satelit berkapasitas 150 Gbps untuk memperkuat konektivitas digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta lokasi prioritas layanan publik. Dengan total investasi sekitar Rp 6,42 triliun dan skema Build–Operate– Transfer (BOT), proyek ini dilaksanakan oleh PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP), dengan Kementerian Komunikasi dan Digital selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang didelegasikan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Fadhilah menambahkan, pemerintah saat ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi berpenghasilan tinggi melalui tiga program, yaitu digitalisasi bisnis, digitalisasi masyarakat, dan digitalisasi pemerintahan. “Tiga prioritas strategis dan tiga enabler utama untuk digital perlu dikembangkan,” ujarnya.

GUBERNUR Jakarta Pramono Anung menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Senin, 10 November 2025. Dalam kunjungan itu, dia mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar Kota Tua dan Rumah Sakit Sumber Waras menjadi Proyek Strategis Nasional.Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengelola Kota Tua bersama dengan Danantara dan Kementerian Ekonomi Kreatif. “Tentunya kebersamaan antara Danantara dan pemerintah DKI akan sangat signifikan. Karena memang aset (di sana) sebagian besar adalah milik pemerintah pusat, terutama BUMN,” ucap Pramono kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Mantan Sekretaris Kabinet itu merinci, proses revitalisasi Kota Tua akan dimulai pada 2026. Pemerintah Jakarta akan mengerjakan pembangunan infrastruktur dasar, seperti pedestrian, penataan sungai, serta perbaikan jalan. Sementara perbaikan aset milik BUMN akan dilakukan oleh Danantara.Kemudian, ihwal Rumah Sakit Sumber Waras, Pramono menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan izin untuk melakukan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan untuk membangun rumah sakit tipe A bertaraf internasional di lahan seluas 3,6 hektare tersebut.Pramono mengatakan, RS Sumber Waras diharapkan bisa menjadi rumah sakit rujukan utama di Jakarta, terutama bagi pasien penyakit jantung, kanker, dan penyakit-penyakit khusus. Bila Sumber Waras ditetapkan sebagai PSN, menurut Pramono, proses pembangunannya akan menjadi lebih mudah.Politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan, Airlangga akan mempelajari usulan dari Pemerintah Provinsi Jakarta. “Tetapi karena ini spiritnya untuk kepentingan bersama, saya yakin pasti pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan untuk itu,” ujar dia.KPK telah menghentikan proses penyelidikan kasus pemulihan dan pemanfaatan aset pengadaan tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta. Alasannya, sejumlah bukti yang ditemukan para penyelidik KPK dalam kasus itu tidak mencukupi untuk dilakukan penyidikan."KPK pada tahun 2023 menghentikan penyelidikan perkara tersebut," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, di kantornya, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Bahtiar mengatakan proses penyelidikan permasalahan tanah di wilayah Sumber Waras itu dimulai pada 2014. Kala itu KPK menerima laporan ihwal tanah di kawasan itu terkendala masalah hukum.

PT Resource Alam Indonesia Tbk mengumumkan telah ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pemrakarsa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional di Jawa Tengah.

Direktur Resources Alam Indonesia Agoes Soegiarto Soeparman berharap proyek ini bisa meningkatkan pendapatan perseroan. “Di kemudian hari proyek tersebut diharapkan akan menyumbangkan pendapatan perseroan dari PLTM,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Rabu, 29 Oktober 2025.

Agoes mengklaim Bendungan Bener memiliki fungsi utama yang meliputi irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, pembangkit listrik, pariwisata, dan perikanan. Bendungan ini menjadi sumber air baku untuk kebutuhan rumah tangga, kota, dan industri dengan kapasitas 1.500 liter per detik.

Untuk proyek pembangkit listrik, Agoes mengatakan Bendungan Bener bisa memenuhi kebutuhan di kawasan Purworejo. “PLTM ini diproyeksikan untuk menghasilkan energi listrik sebesar 6-10 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik di sekitar wilayah Purworejo dan sekitarnya,” katanya.

Saat ini, Agoes mengatakan, studi kelayakan Bendungan Bener telah selesai dilaksanakan. Dia mengatakan perseroan menunggu persetujuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum atas studi kelayakan ini. “Proses selanjutnya adalah tender, yang akan diadakan oleh Kementrian PU. Karena PT Resource Alam Indonesia Tbk telah ditunjuk sebagai pemrakarsa proyek, maka diberikan hak right to match,” kata Agoes.

Setelah proses tender rampung, Agoes menambahkan, akan dilanjutkan ke Analisis Dampak Lingkungan dan pembebasan lahan. Di samping itu, prosesnya berlanjut ke penunjukan konsultan pengawas, kontraktor, dan vendor.

Proyek Bendungan Bener sempat memicu kekerasan terhadap warga di Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, pada Februari 2022. Polisi pernah menangkap 64 warga yang menolak aktivitas pengukuran lahan sebagai rencana penambangan untuk Bendungan Bener.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020, Bendungan Bener masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari total 201 PSN, 48 di antaranya di sektor pembangunan infrastruktur bendungan.

Dikutip dari laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), total anggaran investasi yang digelontorkan pemerintah untuk proyek Pembangunan Bener sebesar Rp 2,060 triliun. Sumber anggaran tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah (APBN/D).

PEMBANGUNAN jalur Pantai Selatan (Pansela) atau Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kabupaten Banyuwangi masih menyisakan 14,1 kilometer dari total 100 kilometer yang membentang dari batas Jember - Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang. Persoalan teknis dan kebijakan salah satunya terkait pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS menjadi kendala percepatan pembangunan proyek strategis nasional itu.

Berdasarkan data yang diperoleh Tempo, dari sisa jalan yang belum terbangun sepanjang 14,1 kilometer itu, rinciannya melewati kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan sepanjang 6,27 kilometer serta kawasan perkebunan Selogiri dan Malangsari PTPN I Regional 5, sepanjang 7,83 kilometer.

Dalam rangka percepatan pembangunan jalan lintas selatan ini, Badan Pemeriksa Keuangan datang ke Banyuwangi untuk mempertemukan beberapa pihak agar proyek strategis nasional itu bisa segera dilanjutkan. BPK hendak mendorong percepatan pembangunannya melalui rapat koordinasi yang digelar pada akhir pekan kemarin di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi.

Rakor pembangunan Pansela itu langsung dikawal Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhansul Khaq dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Sejumlah peserta rakor lain yang ikut hadir antara lain Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT. Jasa Marga M. Agus Setiawan serta Kepala Divisi SPI PT. Perkebunan Nusantara III Herry Nurudin.

"Pertemuan ini terkait dengan akselerasi percepatan penyelesaian jalur Pansela mengingat sudah cukup lama proyek ini terhenti," ujar Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Senin, 27 Oktober 2025.

Edy mengatakan Pansela ini termasuk Program Strategis Nasional (PSN). "Karenanya kami dari BPK dalam posisi turut mendukung dengan memfasilitasi pertemuan ini agar PSN segera terwujud dan agenda pembangunan nasional bisa kita jalankan dengan baik," terangnya.

Edy menyatakan jalur lintas selatan (JLS) merupakan PSN yang harus segera direalisasikan karena ini bermanfaat ekonomi besar dan berdampak pada lancarnya jalur distribusi di jalur selatan. "Banyuwangi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat banyak seperti kelautan dan pertanian dan pariwisata yang perlu untuk terus didorong dengan infrastruktur yang baik, salah satunya dengan connecting infrastruktur darat lewat JLS Pansela," kata Edy.

Edy menjelaskan ada beberapa kendala yang belum terpecahkan dalam rangka pembangunan JLS di ruas Banyuwangi-Jember, yakni soal proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS. "Bukan hal yang mudah karena melibatkan banyak pihak. Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN), maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, pihak-pihak yang terlibat telah sepakat dan sejalan agar proyek tersebut bisa kembali terlaksana. Ia berharap hasil pertemuan bisa ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan. "Alhamdulillah, dalam pertemuan hari ini yang dihadiri berbagai pihak sudah ditemukan solusi bersama. Mudah-mudahan, akselerasi pembangunan Pansela bisa segera dilakukan," tutur Edy.

Anggaran pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Perhitungan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu mencapai Rp 47,1 miliar. "Target pelaksanaan nanti akan mengacu pada jadwal dari Kementerian PUPR. Mereka akan membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan Perhutani, Pemda, dan PTPN," tutur Edy.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap dorongan dan dukungan dari BPK bisa mempercepat realisasi pembangunan JLS tahap kedua. Kehadiran JLS akan meningkatkan ekonomi, wisata, program-program pemerintah pusat. Termasuk program ketahanan pangan. "Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS. Semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat," kata Ipuk.

DAVID PRIYASIDHARTA

SKK Migas dan INPEX Masela Ltd. telah menyelesaikan studi teknis Carbon Capture and Storage (CCS) dalam proyek lapangan gas Abadi Blok Masela. Kajian CCS tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan bawah permukaan (subsurface) sebelum teknologi tersebut diimplementasikan dalam proyek migas ini.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Taufan Marhaendrajana menyebut penyelesaian studi ini sebagai langkah penting dalam perancangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon yang sesuai dengan karakteristik geologi wilayah Maluku. “Hasil studi ini menjadi dasar penting bagi tahap lanjutan proyek agar tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2025.

Studi tersebut digarap SKK Migas dan INPEX dengan menggandeng Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB). Taufan mengatakan studi CCS ini menjadi bagian dari komitmen Proyek Abadi untuk mendukung target Net Zero Emission sekaligus meningkatkan daya saing proyek di tingkat global.

Ia menjelaskan teknologi CCS berfungsi menangkap dan menyimpan emisi karbon dioksida (CO) dari hasil produksi gas, sehingga operasi lapangan migas tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan selesainya studi tersebut, INPEX kini siap melanjutkan proyek ke tahap Front End Engineering Design (FEED).

Executive Project Director INPEX Masela Ltd., Jarrad Blinco, mengatakan studi ini merupakan komitmen perusahaan dalam mendukung transisi energi bersih. “Proyek LNG Abadi akan menjadi proyek pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi CCS, yang tidak hanya menekan emisi karbon tetapi juga memastikan pasokan energi bagi negara,” kata Blinco.

Studi CCS yang dimulai sejak 2022 itu dilakukan untuk meninjau kesiapan bawah permukaan dan memperkirakan kapasitas penyimpanan CO. Penelitian lanjutan pada 2024–2025 meliputi analisis laboratorium, pemodelan geomekanika 3D, serta simulasi 4D coupled flow-geomechanics guna memahami risiko dan perilaku injeksi karbon di bawah tanah.

Sebelumnya, pemerintah meresmikan dimulainya tahap FEED untuk Proyek Lapangan Gas Abadi Blok Masela di Laut Arafura pada 28 Agustus 2025. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah mendukung penuh percepatan proyek ini melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan agar semua tahapan dapat selesai tepat waktu.

Blok Masela dikelola oleh INPEX Masela Ltd., yang menunjuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor utama tahap FEED bersama dua perusahaan EPC global, KBR dan Samsung Engineering & Construction.

Proyek strategis nasional ini ditargetkan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35 ribu barel kondensat per hari. Fasilitas LNG darat juga akan dilengkapi teknologi CCS untuk menekan emisi karbon, sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional.

Menurut Yuliot, proyek ini diharapkan memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. “Proyek Masela harus menciptakan lapangan kerja, memberdayakan pelaku usaha daerah, dan memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan manfaatnya secara nyata,” ujarnya.

Dikutip dari laman Kementerian ESDM, Blok Masela memiliki luas area kurang lebih 4.291,35 km² yang berlokasi di Laut Arafura, sekitar 800 km sebelah timur Kupang, Nusa Tenggara Timur atau sekitar 400 km di utara kota Darwin, Australia, dengan kedalaman laut 300-1000 meter.

Lewat proyek tersebut, Blok Masela berpotensi memproduksi gas 1.600 juta standar kubik per hari (MMSCFD) atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 juta standar kaki kubik per hari gas pipa, dan sekitar 35 ribu barel kondensat per hari, dengan target operasional pada kuartal IV 2029.

LNG merupakan gas bumi yang telah didinginkan sampai suhu -162 derajat celcius, mengubahnya dari gas menjadi bentuk cair dan mengurangi volumenya sampai 600 kali lebih kecil. Proses inilah yang membuat gas bumi jadi lebih mudah untuk disimpan dan didistribusikan.

LNG digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik dan bahan baku industri. Selain itu, dengan adanya LNG, emisi CO2 dapat berkurang sekitar 25 persen, emisi NOX berkurang 90 persen, serta tidak ada emisi sulfur, debu, dan partikel lain.

Selain untuk pengembangan dan produksi gas bumi lapangan Blok Masela, pembangunan pelabuhan kilang gas alam cair itu juga ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana termasuk memfasilitasi perpindahan barang, suku cadang, peralatan dan hasil olahan gas bumi.

Adapun kontrak Blok Masela sudah ditandatangani sejak 16 November 1998 silam dan harusnya berakhir pada November 2028 atau selama 30 tahun. Namun, kontraktor kontrak kerja sama Blok Masela telah mendapatkan kompensasi waktu tujuh tahun ditambah perpanjangan kontrak selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 15 November 2055.

PT HANJAYA Mandala Sampoerna Tbk mengumumkan telah membeli surat utang jangka panjang dari PT Danantara Investment Management Seri A dan B senilai Rp 500 miliar. Pembelian ini termasuk program Surat Utang Jangka Panjang yang Ditawarkan Tanpa Melalui Penawaran Umum secara Bertahap Danantara 2025 Tahap I.

Sekretaris Perusahaan HM Sampoerna Andy Revianto mengatakan investasi pada surat utang ini sebesar 1,76 persen dari ekuitas perseroan pada 2024. Surat utang ini keduanya memiliki bunga 2 persen dengan periode jatuh tempo pada 22 Oktober 2030 untuk Seri A dan 21 Oktober untuk Seri B. “Dengan demikian investasi ini bukan merupakan transaksi material,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 23 Oktober 2025.

Andy mengatakan investasi ini tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha. Dengan demikian, pembelian surat utang Danantara ini untuk mendukung program pemerintah. “Partisipasi ini mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara akan menerbitkan Patriot Bonds senilai Rp 50 triliun, obligasi baru yang menargetkan investor domestik untuk mendukung proyek strategis nasional, termasuk pengelolaan sampah skala besar. Penerbitan obligasi ini akan dikelola oleh Mandiri Sekuritas dan ditawarkan dalam dua seri, masing-masing senilai Rp 25 triliun, dengan tenor lima dan sepuluh tahun.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyatakan penerbitan Patriot Bonds sesuai dengan mandat perusahaan sebagai pengelola investasi negara, yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik.

“Melalui skema ini, negara dapat memperoleh sumber pendanaan yang berkelanjutan, sementara pelaku usaha mendapat akses ke instrumen investasi yang aman sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian,” kata Pandu pada Rabu, 27 Agustus 2025.

MENTERI Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap menjalan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto. "Industri sudah siap. Saya juga sudah berbicara dengan perusahaan. Mereknya sudah ada, dan perusahaannya juga saya sudah ketemu," kata Agus mengutip Antara, Kamis, 23 Oktober 2025.

‎Ia mengatakan sudah mengusulkan program mobil nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sudah mengirim surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan. ‎"Minggu lalu, saya sudah tanda tangan surat yang ditujukan kepada Menteri Bappenas," tutur Menperin.

‎Lebih lanjut, Agus menyampaikan dengan ditetapkannya program ini sebagai PSN akan mempercepat implementasi pembuatan mobil nasional. "Seharusnya semua hal yang berkaitan dengan persiapan, implementasi, sampai nanti commissioning itu bisa lebih cepat, sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden," kata Agus.

‎Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang. "Saudara-saudara belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang," kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

‎Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri. Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.

‎Presiden mengungkapkan Indonesia telah berhasil memproduksi kendaraan jenis jip yang digunakan oleh para pejabat dan perwira TNI. Kendaraan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena dirancang dan dibuat di dalam negeri. ‎Kendaraan jip yang dimaksud Prabowo adalah kendaraan taktis ringan Maung yang diproduksi oleh PT Pindad.

PROYEK pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Tropical Coastland dihapus dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025. Adapun beleid tersebut ditetapkan di Jakarta pada 24 September 2025.

Proyek PIK 2 Tropical Coastland sebelumnya masuk dalam daftar PSN yang termuat di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 tahun 2024. Dalam peraturan itu, proyek Tropical Coastland masuk ke dalam sektor pariwisata dengan nomor urut 226. Namun dalam peraturan yang baru, proyek tersebut dinyatakan dihapus. Pemutakhiran daftar PSN dalam peraturan baru ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.

“Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, perlu dilakukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional,” demikian tertulis dalam beleid tersebut, dikutip Senin, 13 Oktober 2025.

Penetapan status PSN terhadap proyek PIK 2 di pantai utara Jakarta dan Tangerang, Banten, telah menuai kontroversi sejak Maret 2024. Proyek yang digarap pengusaha pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan tersebut disinggung Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Nusron mengklaim telah mengantongi dugaan pelanggaran di PIK 2, salah satunya sebagian area proyek strategis di PIK 2 yang berada di kawasan hutan lindung.

Polemik muncul sejak status PSN untuk PIK 2 diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Aguan. Pemberian status PSN ini ditengarai sebagai imbalan karena mau berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara yang diterbikan Majalah Tempo edisi 8 Desember 2024, Aguan menjelaskan bahwa PIK 2 bukan bagian dari PSN. Menurut dia, lahan hijau yang berada di sekitar pesisir Jakarta tak akan berubah. Selama ini daerah itu tak pernah dirawat dan kerap terkena abrasi. “Ini ada barang mati menjadi hidup,” kata Aguan di kantor pemasaran PIK 2, Jakarta Utara, Selasa, 26 November 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kawasan PIK 2 bukan termasuk PSN. Sebab, kata dia, proyek yang termasuk PSN adalah ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group yang berdampingan dengan PIK 2.

"PIK itu bukan PSN, yang PSN itu ecotourism-nya," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Jumat, 17 Januari 2025. Airlangga berujar pemerintah akan mengkaji ulang semua rencana proyek PSN, termasuk proyek ekowisata di kawasan PIK 2.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini