Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kami akan bangun totalnya menjadi 18 tower

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atau Danantara Indonesia menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp16 triliun untuk mendukung pembangunan hunian vertikal pada lahan hibah Lippo Group.

Pendiri Yayasan Pelita Harapan James Riady menghibahkan tiga bidang lahan sekitar 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang direncanakan untuk pembangunan 140 ribu unit hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kami akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih rentangnya antara Rp14 triliun sampai Rp16 triliun,” kata CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani saat kunjungan lahan di Cikarang, Jawa Barat, Minggu.

Rosan menyatakan Danantara Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan hunian vertikal itu, mengingat proyek ini mendukung target Program 3 Juta Rumah.

Proyek itu juga diyakini mampu membantu mengatasi permintaan dan penawaran perumahan.

Dalam proses pembangunan proyek itu, Danantara Indonesia bakal melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait hingga berkolaborasi dengan kontraktor swasta.

“Kami akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara dalam proyek ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menambahkan pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan keterbatasan lahan hunian di wilayah perkotaan sekaligus backlog perumahan.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Setelah tinjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh MBR.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Lippo Group, James Riady, angkat bicara menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menuding adanya penyerobotan lahan oleh pihak Lippo di Makassar. James dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Namun, James mengakui Lippo memang menjadi salah satu pemegang saham PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Perusahaan itu adalah salah satu pihak dalam sengketa tanah tersebut.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan Pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," ucap James di Kementerian PKP, dikutip Rabu (12/11/2025)

Ia menjelaskan bahwa kepemilikan lahan tersebut berada di bawah pengelolaan perusahaan daerah yang juga memiliki struktur saham publik, bukan di bawah kontrol langsung Lippo Group.

"(GMTD) Tapi itu perusahaan Pemda jadi yang perlu ditanya [terkait sengketa lahan] itu ke sana," jelasnya.

Foto: Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK) meninjau lokasi sengketa tanah. (Nur Hidayat Said/detikSulsel) Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK) meninjau lokasi sengketa tanah. (Nur Hidayat Said/detikSulsel)

James menegaskan bahwa sengketa lahan itu seharusnya diklarifikasi kepada pihak PT GMTD, bukan Lippo Group.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," kata James menegaskan kembali.

Menurutnya, Lippo Group hanya berperan sebagai salah satu pemegang saham dan tidak memiliki kewenangan operasional langsung atas aset yang disengketakan tersebut. Lebih lanjut, James juga menepis tudingan JK secara tegas dengan retorika balik yang menunjukkan keyakinannya bahwa Lippo tidak melakukan pelanggaran apapun.

"Kamu percaya Lippo melakukan penyerobotan tanah? Kan tidak kan?" ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan CEO Lippo Group, James Riady. Pertemuan keduanya membahas sejumlah agenda strategis di sektor perumahan.

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Ara itu menyoroti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi kinerja Bank NOBU yang aktif mensosialisasikan KUR Perumahan secara luas, sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap pelaku UMKM, baik dari sisi pembeli rumah maupun dari sisi penyedia seperti kontraktor dan toko bangunan berskala kecil dan menengah.

Ara menambahkan, NOBU juga menargetkan penyaluran KUR Perumahan dalam skala besar, dan dirinya berencana menghadiri acara sosialisasi KUR Perumahan yang akan digelar di Universitas Pelita Harapan (UPH).

"Di sana sudah ada ekosistem lengkap ada kampus, UMKM, dan banknya juga. Jadi ini bisa jadi model sinergi yang baik antara dunia pendidikan, perbankan, dan pelaku usaha," kata Ara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11/2025).

Foto: Menteri PKP Maruarar Sirait bahas KUR Perumahan dan Progres Meikarta bersama James Riady. (Dok. kementerian PKP) Menteri PKP Maruarar Sirait bahas KUR Perumahan dan Progres Meikarta bersama James Riady. (Dok. kementerian PKP)

Selain membahas KUR Perumahan, Ara juga menerima laporan terbaru terkait progres penyelesaian masalah konsumen Meikarta. Ia menyampaikan bahwa tahap pertama telah dilakukan refund kepada 15 orang, tahap kedua kepada 25 orang dan 12 serah terima unit, sementara tahap ketiga sedang dikonsolidasikan untuk 80 unit yang sedang dalam proses penjualan.

Ara mengapresiasi keseriusan pihak Lippo dalam memperbaiki proyek tersebut dan mendorong agar sebagian lahan Meikarta yang masih luas dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, James Riady menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah terhadap sektor perumahan. Menurutnya, langkah pemerintah mendorong pembangunan 3 juta rumah merupakan fondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

"Pemerintah sekarang memberikan perhatian yang belum pernah sebesar ini terhadap sektor perumahan. Kami di Lippo Group, bersama Bank NOBU, berkomitmen untuk terus mendukung program KPR dan KUR Perumahan, khususnya untuk MBR," timpal James.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa kasus sengketa tanah di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, merupakan persoalan lama yang sudah berlangsung sejak era 1990-an. Kasus seluas 16,4 hektare itu melibatkan sejumlah pihak, di antaranya PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang berafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," ujar Nusron dalam keterangannya dikutip, Senin (9/11/2025).

Hasil penelusuran Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa lahan tersebut memiliki dua dasar hak berbeda. Pertama, sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036. Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT GMTD Tbk yang bersumber dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain itu, sengketa juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Nusron mengklaim bahwa secara hukum, putusan pengadilan tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara beserta ahli warisnya. Ia menegaskan, fakta hukum juga memperlihatkan bahwa PT Hadji Kalla memiliki dasar penerbitan hak yang berbeda.

"Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan," jelas Nusron Wahid.

Adapun pelaksanaan eksekusi di lapangan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menjalankan fungsi administratif berdasarkan data pertanahan yang sah.

"Secara administrasi, Kementerian ATR/BPN berkewajiban memastikan bahwa objek tanah yang disebut dalam putusan sesuai dengan data pertanahan yang ada," tegasnya.

Sebagai langkah koordinasi, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta klarifikasi dan koordinasi teknis.

"Termasuk perlunya konstatiring administratif sebelum pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek," tambahnya.

Lebih lanjut, Nusron menyebut bahwa kasus ini menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pembersihan dan digitalisasi data lama, termasuk sinkronisasi peta bidang tanah. Upaya ini penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih sertipikat dan penerbitan ganda di masa mendatang.

"Kalau hari ini kasus lama muncul ke publik, itu justru karena sistem kita sedang jujur dan dibuka. Kami ingin semua terang agar ke depan tidak ada lagi tumpang tindih," kata Nusron.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan eksekusi tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan oleh pengadilan atas permintaan dari Grup Lippo, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).

Menurut JK, tanah tersebut merupakan milik Grup Hadji Kalla yang dibelinya secara resmi dan telah dikuasai selama 30 tahun.

"Padahal ini tanah saya sendiri yang di beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (lokasi) kan dulu masuk Gowa ini. Sekarang (masuk) Makassar," kata JK mengutip detik.com saat meninjau langsung lokasi lahan sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu (5/11/2025).

JK menilai lahan yang dimiliki Hadji Kalla tersebut sah dengan kepemilikan sertifikat resmi. Tanah itu juga katanya sudah dikuasai selama 30 tahun.

"(Punya) sertifikat, dibeli, tiba-tiba ada yang datang, merekayasa, segala macam. Sok-sokan, pendatang lagi, tiba-tiba merampok. Mereka omong kosong semua," katanya.

JK pun menilai tindakan GMTD sebagai penghinaan terhadap warga Bugis-Makassar yang menjaga kehormatan lewat perjuangan mempertahankan hak atas tanah. Dia menilai kasus ini bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga soal harga diri masyarakat Makassar.

"Ini kehormatan untuk orang Makassar, kehormatan untuk orang Bugis-Makassar. Yang punya tanah selama 30 tahun tiba-tiba ada yang datang merampok. Kehormatan kita semua," ucapnya

JK juga menyoroti klaim GMTD yang menyebut telah melakukan eksekusi atas lahan tersebut. Dia menilai tindakan itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung (MA).

JK menegaskan MA mewajibkan proses eksekusi dilakukan dengan pengukuran resmi oleh BPN. Karena itu, dia menyebut langkah GMTD tersebut sebagai bentuk kebohongan dan rekayasa hukum.

"Ini Mahkamah Agung (sesuai aturan) mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi, pembohong semua mereka itu," lanjutnya.

JK bahkan menyebut mempertahankan hak atas tanah ini sebagai jihad melawan ketidakadilan. Dia menilai kasus ini sarat rekayasa yang terstruktur dan merugikan pihak Hadji Kalla.

JK menegaskan Hadji Kalla tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan GMTD dalam perkara yang diklaim dimenangkan di pengadilan. Menurutnya, pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan hanya melakukan klaim sepihak.

"Kami tidak ada hubungan (persoalan) hukum dengan GMTD. Karena yang dituntut Manyombalang (Dg Solong). Itu penjual ikan kan? Masa penjual ikan punya tanah seluas ini? Jadi, itu kebohongan, rekayasa semua. Itu permainan Lippo (Group), ciri Lippo begitu," tuturnya.

JK juga menuding ada indikasi praktik mafia tanah di balik langkah GMTD tersebut. Dia menilai jika dirinya saja bisa menjadi korban, masyarakat kecil bisa lebih mudah dirampas haknya.

"Kalau begini, nanti seluruh kota (Makassar) dia akan mainkan seperti itu, merampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja dia mau main-mainin, apalagi yang lain," ketusnya.

JK memastikan akan terus melawan dugaan ketidakadilan dalam kasus ini melalui jalur hukum. Dia juga mendesak aparat pengadilan untuk berlaku adil dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

"Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, ketidakbenaran. Dan juga aparat pengadilan itu berlaku adillah. Jangan dimainin," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, buka suara tentang kasus sengketa tanah tersebut. Nusron menilai, polemik tersebut muncul lantaran adanya eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Namun demikian, proses eksekusi ini belum melalui proses konstatering.

Konstatering adalah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek sengketa dengan kondisi di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan amar putusan pengadilan.

"Itu karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu adalah pengukuran ulang," ujar Nusron mengutip detik.com di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Kementerian ATR/BPN sudah bersurat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai respons atas polemik tersebut. Dalam surat itu, Nusron mempertanyakan proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan.

"Kami sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstatering, mengingat di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah," ujarnya.

Nusron menyebut, terdapat sejumlah persoalan yang melingkupi tanah tersebut. Pertama, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari pihak atas nama Mulyono. Kedua, HGB dari PT Hadji Kalla.

"Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kita mempertanyakan itu saja," kata dia.

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) adalah perusahaan kongsi (patungan) antara Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dan Lippo Group. Secara terperinci, entitas terafiliasi Lippo Group, melalui PT Makassar Permata Sulawesi, memiliki sekitar 32,5% saham di GMTD. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan properti, khususnya kawasan terpadu Tanjung Bunga di Makassar.

Belakangan ini, perusahaan tersebut sedang menghadapi konflik lahan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kalla Group, di mana Jusuf Kalla menuding GMTD merekayasa kasus tanah miliknya di area tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba menanyakan mengenai kelanjutan proyek Meikarta yang dijalankan Lippo Group kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Saat mengunjungi Kementerian PKP, kemarin, Selasa (15/10/2025), Purbaya bertanya kepada Menteri Maruarar atau yang akrab dipanggil Ara: "Meikarta jalan terus nggak?"

Kemudian Ara menjawab: "Kalau saya sudah lihat ke sana. Menurut saya bukan proyek mangkrak, jalan Pak."

Dia pun menjelaskan kepada Purbaya bahwa pengusaha, dalam hal ini pemilik Lippo Group James Riady, memiliki itikad baik.

"Buktinya apa, dia bayar. Dia sudah mulai bayar 2 kali, sudah 2 tahap," paparnya.

Purbaya pun kembali bertanya: "berarti apartemen tetap dibangun?"

Ara menegaskan apartemen Meikarta sudah dibangun. Namun Ara memberikan pilihan refund bagi konsumennya.

"Apartemennya sudah dibangun Tapi saya kasih pilihan mereka (konsumen) minta duit (refund)," ujarnya.

Sebagai catatan, proses pengembalian dana atau refund pembelian rumah yang mangkrak milik konsumen Meikarta dibantu oleh Kementerian PKP. Pengembalian ini menggunakan skema titip jual.