Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada POJK 39 Tahun 2024 untuk menciptakan kemudahan berusaha, menyederhanakan syarat administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.

Penyesuaian terwujud melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa POJK 29/2025 diterbitkan sebagai bentuk dukungan regulator terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan serta mempercepat inklusi keuangan.

Selain itu, aturan baru tersebut juga menjadi bentuk dukungan OJK guna meningkatkan indeks kemudahan berusaha, khususnya melalui penyederhanaan perizinan bagi usaha pergadaian pada lingkup wilayah kabupaten/kota.

OJK memandang bahwa kebutuhan akses pembiayaan masyarakat terus meningkat, terutama bagi kelompok yang belum terlayani optimal oleh lembaga jasa keuangan formal.

Selain itu, pelaku usaha pergadaian membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel agar mampu bersaing dan tumbuh dengan tata kelola yang tetap prudent.

Salah satu perubahan pokok ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2025 yakni penyederhanaan persyaratan izin usaha untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota bagi pelaku usaha pergadaian yang telah beroperasi namun belum memiliki izin usaha dari OJK.

Aturan baru juga mencakup penyesuaian ketentuan mengenai rangkap jabatan penaksir, kemudahan pemberian pinjaman melalui penyesuaian data historis debitur yang tidak material, penambahan ketentuan untuk pembukaan kantor cabang di luar negeri bagi perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan seterusnya.

Adapun POJK 29/2025 mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada 26 November 2025.

OJK juga mengimbau pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin usaha agar segera mengajukan permohonan izin melalui Kantor OJK sesuai tempat/kedudukan pelaku usaha gadai.

Hal ini sehubungan dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha pergadaian lingkup kabupaten/kota, serta amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur kewajiban perizinan bagi pihak yang menjalankan usaha gadai sebelum berlakunya UU tersebut paling lambat 12 Januari 2026.

OJK menyampaikan, kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk memastikan kegiatan usaha gadai berjalan dengan tata kelola yang baik dan menjaga integritas industri pergadaian nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga keuangan swasta nonbank PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menilai, pemerintah daerah (pemda) memiliki peluang untuk mengembangkan infrastruktur sektor ekonomi biru dengan memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Head of Advisory IIF Irman Boyle dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa skema tersebut memungkinkan investor swasta untuk masuk, sehingga pada akhirnya dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan mempercepat pembangunan.

Irman menjelaskan, IIF sendiri sejumlah portofolio pada proyek-proyek ekonomi biru, termasuk keterlibatan langsung dalam pembangunan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo melalui skema KPBU.

Melalui pembiayaan dan dukungan teknisnya, IIF berperan dalam mendorong pengembangan infrastruktur maritim yang berkelanjutan, memperkuat konektivitas logistik laut, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.

Inisiatif ini, menurut perusahaan, mencerminkan komitmen IIF dalam memperluas kontribusinya terhadap ekonomi biru sekaligus memastikan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) pada sektor maritim nasional.

Pada proyek tersebut, IIF berperan sebagai salah satu pemberi pinjaman (lender). Perusahaan menyebut, keberhasilan proyek ini menjadi bukti konkret implementasi KPBU pada sektor ekonomi biru yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

Selain itu, Irman juga menyampaikan bahwa IIF turut terlibat dalam layanan konsultasi untuk proyek ekonomi biru, seperti pengembangan Ferry Terminal di Batam yang menghubungkan kota Batam dengan Singapura.

Kegiatan ini memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya kelautan melalui peningkatan konektivitas maritim yang menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir dan mendukung pertumbuhan sektor kelautan secara berkelanjutan.

Adapun IIF menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pemerintah dalam transformasi ekonomi biru.

Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, IIF menyampaikan bahwa pihaknya terus berperan aktif dalam mendorong proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak sosial dan lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund Yahya Rachmana Hidayat turut mendorong pemerintah daerah untuk bisa mencari alternatif akses atau potensi pembiayaan inovatif dan berkelanjutan pada sektor infrastruktur seperti melalui IIF.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk memastikan potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025