Bisnis.com, JAKARTA — PT Gadai Mas Nusantara melihat persaingan industri pergadaian ke depan akan semakin kompetitif, seiring bertambahnya pelaku usaha yang berkembang secara nasional.

Coporate Secretary & Legal Gadai Mas Nusantara, Evi Mayanti Situmorang menilai kondisi itu menjadi momentum positif bagi industri untuk terus mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.

Untuk terus dapat memperkuat daya saing, lanjut Evi, perusahaan fokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan tata kelola perusahaan, dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah.

“Selain itu, perusahaan juga terus memperluas jaringan layanan secara bertahap dan memperkuat manajemen risiko agar pertumbuhan usaha dapat berjalan sehat, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya, Senin (29/6/2026).

Kendati begitu, Gadai Mas Nusantara memperkirakan pada tahun ini industri pergadaian menghadapi sejumlah tantangan seperti persaingan usaha yang semakin kompetitif, fluktuasi harga emas yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, serta perubahan kebutuhan dan perilaku nasabah yang semakin mengutamakan kemudahan layanan.

“Untuk menghadapinya, perusahaan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kualitas pembiayaan, penerapan prinsip kehati-hatian serta peningkatan kualitas layanan agar tetap tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tegas Evi.

Oleh karena itu, dia berpendapat ke depannya daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh skala usaha, tetapi juga oleh kualitas layanan, tata kelola yang baik dan kemampuan memahami kebutuhan nasabah.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat sebesar 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri Pergadaian.

Bisnis.com, JAKARTA — Peta persaingan industri pergadaian kian dinamis setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha pergadaian skala nasional kepada perusahaan yang sebelumnya hanya beroperasi di tingkat provinsi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha gadai untuk memperkuat strategi bisnis guna menarik nasabah dan memperluas pangsa pasar.

Sebelumnya, OJK resmi memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

Persetujuan kepada PT Gadai Sakti Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-43/PL.02/2026 tanggal 7 Mei 2026. Sebelum itu, OJK juga telah memberikan persetujuan kepada PT Gadai Mas Nusantara yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk PT Gadai Mas Nusantara, ada tujuh entitas Gadai Mas yang bergabung (merger) ke dalam PT Gadai Mas Nusantara.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan dengan persetujuan itu, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia.

“Dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

OJK, katanya, berharap perluasan lingkup wilayah usaha ini dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

“Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” tegas Agus.

Untuk diketahui, OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian meningkat 56,80% (year on year/YoY) menjadi Rp157,20 triliun pada April 2026. Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85% dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian.

Adapun, sumber pendanaan pergadaian periode April 2026 mencapai Rp123,31 triliun meningkat 73,07 persen YoY. Sumber pendanaan Perusahaan Pergadaian berasal dari pinjaman yang diterima Rp105,39 triliun (85,46%) dan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebesar Rp17,93 triliun (14,54%).

Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) menilai dengan kondisi adanya perusahaan gadai berizin nasional itu membuat peta persaingan industri pergadaian ke depannya akan semakin ketat.

“Namun, persaingan yang sehat tentu yang bisa membuat konsumen atau pengguna jasa gadai diuntungkan, akan memperoleh bunga yang rendah dan layanan yang semakin baik,” kata Sekretaris Umum PPGI, Holilur Rohman kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Holilur optimistis bahwa perusahaan gadai itu mampu bersaing di tengah dominasi PT Pegadaian (Persero), meski pangsa pasar yang diambil hanya sekian persen dan segmen yang berbeda.

Cara Gaet Nasabah Gadai

Holilur melanjutkan, untuk memperkuat daya saing dan memperluas pangsa pasar, perusahaan gadai dapat mendirikan outlet di tempat yang tepat, menghadirkan harga yang bersaing, dan layanan yang baik serta transparan.

“Adapun, tantangan yang perlu diwaspadai adalah fluktuasi harga emas, nilai tukar karena akan berpengaruh pada harga barang-barang elektronik yang menjadi jaminan. Perusahaan gadai harus rajin update kedua hal tersebut day to day untuk menetapkan nilai taksiran barang jaminan,” tegasnya.

Sementara itu, PT Budi Gadai Indonesia memandang bertambahnya perusahaan gadai berskala nasional sebagai tantangan sekaligus peluang. Pasalnya, perusahaan meyakini pasar gadai masih terbuka luas dan persaingan akan semakin sehat.

Sebab itu, Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring berujar bertambahnya perusahaan gadai yang berizin dan berskala nasional, perusahaannya tidak melihat hal tersebut sebagai ancaman utama.

“Untuk mempertahankan daya saing, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan, proses gadai yang lebih humanis, penguatan jaringan cabang, serta rencana ekspansi cabang secara bertahap menuju skala nasional,” bebernya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Adapun, lanjut Budi, tantangan yang perlu diwaspadai industri pergadaian pada tahun ini adalah fluktuasi harga emas karena penurunan harga emas memengaruhi nilai taksiran, risiko tata kelola dan kepatuhan, serta dinamika ekonomi dan suku bunga.

Sependapat, PT Gadai ValueMax Indonesia berpandangan tantangan industri pergadaian tahun ini antara lain kondisi ekonomi yang masih dinamis serta pergerakan suku bunga, perubahan daya beli masyarakat, persaingan yang semakin meningkat, serta kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekspektasi nasabah.

Menghadapi hal itu, Direktur Utama Gadai ValueMax Indonesia Brian Wiraatmadja mengemukakan perusahaan terus memperkuat fundamental perusahaan. Mulai dari pengelolaan risiko, kualitas sumber daya manusia, inovasi layanan, hingga menjaga kedekatan dengan nasabah.

“Fokus kami adalah membangun PT Gadai ValueMax Indonesia menjadi perusahaan gadai yang terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan memberikan solusi keuangan yang mudah, cepat dan relevan bagi kebutuhan nasabah,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Untuk tetap memperkuat daya saing, Gadai ValueMax Indonesia terus fokus pada beberapa hal utama seperti meningkatkan kualitas layanan cabang, memperkuat proses operasional, meningkatkan customer experience, serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah.

“Selain itu, kami juga terus melakukan pengembangan jaringan secara terukur untuk semua cabang kami dengan tetap memperhatikan kualitas portofolio pembiayaan dan prinsip kehati-hatian,” beber Brian.

Semakin Kompetitif

Oleh karena itu, Brian melihat perkembangan industri pergadaian ke depan akan sekami kompetitif, terutama dengan semakin banyaknya perusahaan yang memperluas cakupan wilayah usaha.

Dia menyebut bahwa hal ini adalah hal yang positif karena menunjukkan industri pergadaian semakin dipercaya dan memiliki peluang pertumbuhan yang besar. Bahkan, perusahaannya pun merencanakan ekspansi cabang walaupun secara terencana dan tidak sporadis.

“Bagi kami, persaingan bukan hanya mengenai jumlah cabang atau skala usaha, tetapi bagaimana setiap perusahaan dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah melalui layanan yang cepat, aman, nyaman, transparan, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan masyarakat,” sebut Brian.

Adapun, PT Indonesia Gadai Oke melihat perkembangan ini adalah sinyal positif bagi industri pergadaian nasional. Dengan adanya perusahaan yang memperoleh izin perluasan wilayah usaha menjadi nasional, tingkat kompetisi tentu akan meningkat.

Kami memandang persaingan tersebut akan mendorong seluruh pelaku industri untuk meningkatkan kualitas layanan, inovasi produk, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik,” ucap Direktur Gadai Oke Danioko Sastra Sembiring kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Untuk tetap dapat memperkuat daya saing, Danioko membeberkan lima cara yang dilakukan perusahaan. Pertama, transformasi digital, dengan cara mengembangkan aplikasi dan layanan online untuk mempermudah proses pengajuan, pembayaran, dan pemantauan pinjaman.

Kedua, meningkatkan kualitas layanan, dengan mempercepat proses pencairan dana dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ketiga, diversifikasi produk sehingga tidak hanya fokus pada gadai emas, tetapi juga memperluas pembiayaan berbasis aset bergerak lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, ekspansi jaringan dan kemitraan, baik melalui pembukaan cabang baru di lokasi strategis. Kelima, menguatkan manajemen risiko, guna menjaga kualitas portofolio pembiayaan serta memastikan pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Kami optimistis industri pergadaian masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah akan tetap tinggi. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, menjaga kualitas layanan, serta menerapkan tata kelola yang baik akan memiliki peluang besar untuk tumbuh secara berkelanjutan,” tutup Danioko.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari tingkat provinsi menjadi tingkat nasional kepada dua perusahaan pergadaian, yaitu PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara.

"Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Gadai Mas Nusantara dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik," kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Sakti Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-43/PL.02/2026 tanggal 7 Mei 2026.

Persetujuan tersebut diberikan setelah perusahaan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Sebelumnya, OJK juga telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Mas Nusantara yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

OJK menyampaikan, perluasan lingkup wilayah usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha kedua perusahaan, memperluas jangkauan layanan pergadaian yang legal dan terdaftar, serta memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai daerah.

Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya OJK dalam mendorong penguatan industri pergadaian melalui peningkatan skala usaha, penguatan tata kelola, dan perluasan akses layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Pada April 2026, penyaluran pinjaman industri pergadaian mengalami peningkatan sebesar 56,80 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp157,20 triliun, berdasarkan data OJK.

Proporsi penyaluran pinjaman terbesar adalah PT Pegadaian konvensional yaitu Rp130,24 triliun atau 82,85 persen dari total penyaluran pinjaman industri pergadaian.

Adapun sumber pendanaan pergadaian periode April 2026 sebesar Rp123,31 triliun, meningkat 73,07 persen (yoy). Sumber pendanaan perusahaan pergadaian berasal dari pinjaman yang diterima sebesar Rp105,39 triliun (85,46 persen) dan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp17,93 triliun (14,54 persen).

OJK pun menegaskan terus mendorong pengembangan industri pergadaian yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal di seluruh Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan pergadaian syariah pada Maret 2026 meningkat 35,38 % (year on year/YoY) menjadi Rp22,99 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pembiayaan itu didominasi oleh produk Rahn (Gadai) dengan porsi 82,45% atau sebesar Rp18,96 triliun.

Dia menilai bahwa pertumbuhan tersebut antara lain disorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk gadai syariah.

“Adapun, perbedaan antara gadai syariah dengan konvensional antara lain terkait skema imbal hasil, yang mana gadai syariah menggunakan akad berbasis prinsip syariah seperti ujrah [biaya pemeliharaan],” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (13/5/2026).

Di sisi lain, Agusman turut mengingatkan industri pergadaian syariah untuk perlu memperhatikan dampak dari dinamika suku bunga, antara lain terhadap efisiensi dan pengelolaan sumber dana secara prudent.

Adpaun, pada kuartal I/2026 ini sumber pendanaan pergadaian syariah didominasi oleh pinjaman yang diterima dengan porsi 62,45% atau sebesar Rp8,61 triliun.

Lebih jauh, OJK juga mengimbau agar industri pergadaian perlu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, seiring perkembangan digitalisasi.

“Walau begitu, keberadaan kantor cabang masih memiliki peran penting, terutama untuk layanan yang membutuhkan interaksi langsung seperti penilaian barang jaminan, sehingga digitalisasi dan jaringan fisik dapat saling melengkapi,” tegas Agusman.

Bisnis.com,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perusahaan pergadaian tidak diperbolehkan mengambil margin keuntungan dari hasil lelang barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan hal ini mengacu pada ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

“Hasil lelang hanya digunakan untuk kondensasi pinjaman pokok, bunga, biaya lelang, biaya penyelamatan, dan pajak. Apabila terdapat selisih lebih, perusahaan wajib mengembalikannya kepada nasabah sebagai uang kelebihan serta mencatatnya secara terpisah dari keuangan perusahaan,” jelasnyadalam konferensi pers daring RDKB OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Agusman menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nasabah tidak menebus barang jaminannya. Salah satu alasan utama adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Dalam hal pengawasan, kata Agusman, OJK secara aktif memantau aktivitas perusahaan pergadaian melalui laporan berkala. Laporan tersebut mencakup informasi terkait barang agunan yang dijual atau dilelang. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai ketentuan serta hak nasabah, terutama terkait pengembalian kelebihan dana, dipenuhi dengan baik.

Sebagai informasi,tren penyaluran pembiayaan tercatat cukup kuat dari industri pergadaian. Hal ini dinilai menjadi katalis positif bagi prospek industri pada 2026.

OJK mencatat penyaluran pembiayaan oleh pergadaian tumbuh 38,89% (year on year/YoY) menjadi Rp120,45 triliun pada Oktober 2025.

“Prospek industri pergadaian pada 2026 dipandang positif dengan peluang pertumbuhan lanjutan [per Desember 2024 46,76% YoY], sejalan dengan tren penyaluran pembiayaan yang kuat,” kata Direktur Riset Core Indonesia, Etika Karyani Suwondo kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Selain hal itu, Etika menyoroti tumbuhnya perusahaan gadai sebesar 12% dengan total aset yang meningkat 23%, dan pendapatan tumbuh 37,5%. Kemudian, ada juga penguatan industri dengan terbitnya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 oleh OJK.

Meski demikian, dia tidak menampik masih adanya tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada tahun depan. Di antaranya adalah rendahnya kreativitas SDM, keterbatasan modal untuk ekspansi dan digitalisasi, serta rendahnya literasi konsumen terhadap layanan gadai.

“Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan inovasi digital, memperkuat perlindungan konsumen, dan membangun kapabilitas SDM yang adaptif,” sebut Etika.(Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan saat ini ada dua perusahaan gadai yang sedang berproses untuk meningkatkan lingkup usaha menjadi nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut prosesnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan.

“Antara lain terkait permodalan, tata kelola, dan aspek lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya melalui lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, Rabu (8/4/2026).

Adapun, lanjutnya, berdasarkan data posisi Maret 2026, ada dua perusahaan gadai yang lingkup wilayah usahanya nasional. Mereka adalah PT Pegadaian (Persero) dan PT Gadai Mas Nusantara.

Sementara itu, perusahaan gadai yang terdaftar di OJK dengan lingkup provinsi ada 129 perusahaan dan 85 perusahaan dengan lingkup kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Agusman turut membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi industri pergadaian pada 2026 yakni berkenaan keterbatasan permodalan dan kapasitas operasional.

“Sehingga perusahaan perlu memperkuat permodalan, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko, menjaga prinsip kehati-hatian agar dapat tumbuh secara berkelanjutan serta menjaga pelindungan konsumen,” tegasnya.

Sebagai informasi, OJK mencatat pada Februari 2026 penyaluran pembiayaan tercatat Rp152,40 triliun atau tumbuh sebesar 61,78% (year on year/YoY). Sementara itu, nilai asetnya mencapai Rp182,71 triliun.

Di lain sisi, dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, OJK selama Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 3 perusahaan pergadaian.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) Holilur Rohman mengatakan tren pengajuan maupun pelunasan pinjaman pada industri pegadaian masih terpantau seimbang menjelang Lebaran 2026.

“Aktivitas gadai menjelang Lebaran masih seimbang antara yang mengajukan pinjaman maupun melunasi pinjaman, sesuai karakter daerah dan masyarakatnya,” ujar Holilur Rohman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Menurut dia, pegadaian masih menjadi salah satu layanan keuangan favorit masyarakat karena akses yang mudah, proses yang cepat, serta kantor layanan yang tersebar di banyak lokasi.

Ia mengatakan, jenis barang yang banyak dijadikan jaminan gadai oleh para nasabah antara lain emas dan perhiasan, handphone, serta laptop.

Khusus terkait tren pengajuan pinjaman, Holilur menyampaikan pinjaman gadai lebih banyak diajukan oleh masyarakat yang tinggal di kota besar.

“Yang banyak mengajukan pinjaman biasanya yang ada di kota-kota besar,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan penyaluran pembiayaan pada industri pegadaian melonjak 60,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp143,14 triliun pada Januari 2026.

Ia menyatakan, pendanaan tersebut didominasi oleh pembiayaan berbasis produk gadai sebesar Rp115,98 triliun.

Ia pun memproyeksikan nilai penyaluran pembiayaan berpotensi meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Periode Ramadhan hingga menjelang Lebaran menjadi momentum peningkatan penyaluran pembiayaan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tambahan modal kerja UMKM secara musiman,” ujar Agusman.

Secara historis, penyaluran pembiayaan di industri pegadaian selalu tumbuh positif pada dua tahun terakhir. Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pegadaian pada Maret 2024 tumbuh sebesar 1,78 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) serta naik 1,66 persen mtm pada Maret 2025.

Agusman memperkirakan industri pegadaian akan tetap tumbuh positif di tengah tingginya kompetisi dengan berbagai produk pembiayaan digital, seperti pinjaman daring dan Buy Now Pay Later (BNPL/paylater), karena mampu menawarkan pembiayaan alternatif berbasis agunan yang mudah diakses masyarakat.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Sektor jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan profil risiko yang terjaga dan fungsi intermediasi yang berjalan optimal di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan sepanjang 2025

“Resiliensi sektor jasa keuangan merupakan hasil sinergi yang kuat antara regulator dan industri, serta komitmen bersama dalam menjaga tata kelola, manajemen risiko, dan kepercayaan masyarakat,” ujar Kepala OJK Malang Farid Faletehan dikutip Kamis (26/2/2026).

Farid menegaskan, penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga perbankan tumbuh positif masing-masing sebesar 5,03% yoy dan 4,55% yoy.

Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan terkontraksi sebesar 3,69% yoy, tetapi di sisi lain terdapat peningkatan signifikan atas pertumbuhan pembiayaan modal ventura yang mencapai 16,12% yoy.

Pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Desember 2025 tumbuh sebesar 54,36% yoy. Pertumbuhan di industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pun positif. Penyaluran pinjaman LKM di wilayah kerja OJK Malang tumbuh sebesar 8,85% yoy.

Menurutnya, sejalan dengan terjaganya kinerja perekonomian nasional dan sentimen positif di pasar keuangan global, pasar modal Indonesia menutup 2025 dengan kinerja yang baik.

Jumlah investor pasar modal di wilayah kerja OJK Malang mencapai 388.140 Single Investor Identification (SID) pada Desember 2025 atau tumbuh sebesar 30,33% secara yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 297.815 SID.

Rata-rata nilai transaksi saham mencapai Rp6.187 miliar selama bulan Desember 2025. Angka tersebut meningkat 56,84% secara yoy, di mana rata-rata nilai tahun sebelumnya adalah sebesar Rp3.945 miliar.

Menurut Farid, OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas di 2026 yaitu Penguatan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan; Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang Kontributif; serta Pendalaman Pasar Keuangan dan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan. Adapun kebijakan prioritas tersebut mencakup:

• Prioritas Penguatan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan akan dilakukan melalui:
• Pemenuhan modal minimum Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar terbentuk struktur industri jasa keuangan yang kompetitif dan efisien.
• Pengembangan industri keuangan syariah bersama DSN-MUI yang telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) serta mendorong spin-off bagi LJK yang telah memenuhi kriteria.
• Penyempurnaan tata kelola dan manajemen risiko, dia meyakinkan, termasuk pengelolaan risiko terhadap ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih.
• Penguatan infrastruktur pengawasan dan pelaporan yang berintegritas serta selaras dengan standar internasional, melalui pengembangan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) serta menyusun Cetak Biru Penyiapan Ekosistem dalam Memanfaatkan Teknologi dalam Mendukung Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (SupTech).

Pembentukan Satgas

OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri dan para stakeholders berkomitmen segera melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia dengan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal melalui delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.

Pengawasan market conduct serta langkah enforcement secara konsisten, termasuk pemberantasan kejahatan di sektor jasa keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dengan kolaborasi bersama OJK, Kementerian/Lembaga dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), dan pelaku usaha jasa keuangan.

“Melalui forum ini, OJK Malang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo,” ucap Farid.

Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Malang yang diwakili oleh Area Head Malang PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Muhammad Mahrus, menekankan urgensi akselerasi transformasi digital yang disertai penguatan manajemen risiko dan tata kelola guna menghadapi dinamika industri yang semakin kompleks.

Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, memaparkan sinergi kebijakan makroekonomi dan sektor jasa keuangan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, menekankan mengenai pentingnya sinergi sektor keuangan dalam memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK bersama dengan industri jasa keuangan perlu terus menjaga fondasi utama keberlangsungan sektor jasa keuangan, yaitu kepercayaan publik,” pesannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan industri pergadaian tumbuh 48,06% secara tahunan pada Desember 2025 menjadi Rp130,37 triliun. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan jangka pendek masyarakat, dengan profil risiko yang dinilai tetap terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyampaikan bahwa mayoritas pembiayaan pergadaian disalurkan melalui produk gadai konvensional.

“Penyaluran pembiayaan industri pergadaian pada Desember 2025 tumbuh sebesar 48,06 persen year on year menjadi Rp130,37 triliun, dengan pembiayaan terbesar disalurkan dalam bentuk produk gadai sebesar Rp118,73 triliun atau 91,11 persen dari total pembiayaan,” ujar Agusman, dikutip Jumat (6/2/2026).

OJK menilai lonjakan pembiayaan pergadaian menunjukkan meningkatnya pemanfaatan instrumen pembiayaan berbasis agunan oleh masyarakat, terutama untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Agusman menegaskan bahwa di tengah pertumbuhan tersebut, tingkat risiko kredit industri pergadaian masih berada dalam kondisi terkendali.

Selain kinerja pembiayaan, OJK juga terus memperkuat pengawasan terhadap industri pergadaian, termasuk aspek tata kelola, kepatuhan, dan pelindungan konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan praktik usaha berjalan sesuai ketentuan serta menghindari potensi penyalahgunaan produk pergadaian.

Dalam konteks sektor PVML secara keseluruhan, OJK menyampaikan penegakan ketentuan dan pengawasan akan terus diperkuat seiring meningkatnya aktivitas pembiayaan nonbank. OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri PVML selama Januari 2026 atas pelanggaran ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penyaluran pembiayaan yang kuat dari industri pergadaian dinilai menjadi katalis positif bagi prospek industri pada 2026.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan oleh pergadaian tumbuh 38,89% year-on-year (YoY) menjadi Rp120,45 triliun pada Oktober 2025.

“Prospek industri pergadaian pada 2026 dipandang positif dengan peluang pertumbuhan lanjutan [per Desember 2024 46,76% YoY], sejalan dengan tren penyaluran pembiayaan yang kuat,” kata Direktur Riset Core Indonesia, Etika Karyani Suwondo kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Selain hal itu, Etika menyoroti tumbuhnya perusahaan gadai sebesar 12% dengan total aset yang meningkat 23%, dan pendapatan tumbuh 37,5%. Kemudian, ada juga penguatan industri dengan terbitnya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 oleh OJK.

Meski demikian, dia tidak menampik masih adanya tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada tahun depan. Di antaranya adalah rendahnya kreativitas SDM, keterbatasan modal untuk ekspansi dan digitalisasi, serta rendahnya literasi konsumen terhadap layanan gadai.

“Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan inovasi digital, memperkuat perlindungan konsumen, dan membangun kapabilitas SDM yang adaptif,” sebut Etika.

Etika menambahkan, untuk menjaga pertumbuhan penyaluran pembiayaan, perusahaan gadai perlu mengembangkan layanan digital, mendiversifikasi produk, dan berkolaborasi dengan pelaku UMKM sebagai mitra pembiayaan usaha kecil.

“Kemudian, agar industri pergadaian tumbuh lebih sehat, regulasi perlu diperkuat dengan mendukung digitalisasi layanan, perlindungan konsumen dan insentif bagi praktik berkelanjutan, misalnya melalui roadmap terbaru OJK,” jelasnya.

Lebih jauh, dia melihat bahwa perusahaan gadai bisa melakukan pengembangan produk digital dan perluasan jenis agunan, supaya pertumbuhan industri gadai bisa tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK lainnya OJK Agusman menyebut momentum akhir tahun, termasuk periode libur panjang, berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan jangka pendek masyarakat, sehingga kinerja industri gadai diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir tahun.

“Ke depan, prospek industri pergadaian masih positif dengan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan, sejalan dengan arah pengembangan dan penguatan sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pergadaian 2025–2030,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Gadai ValueMax Indonesia menilai usaha gadai ilegal dapat menjadi tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada 2026.

Manajer Operasional Gadai ValueMax Ronny Reginaldo mendorong agar para usaha gadai yang belum mendapat izin, segera mengurusnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Perlu kami ingatkan bahwa usaha pergadaian tanpa izin merupakan perbuatan kriminal dan dapat dipidana. ValueMax mengajak agar dapat mengurus izin kepada OJK,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Meski demikian, Ronny memandang industri pergadaian di Indonesia menunjukkan tren yang positif pada tahun depan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum masuk dalam kategori bankable.

Selain itu, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030 juga dianggap menjadi faktor yang membuat industri berkembang positif ke depannya. Pasalnya, akan ada penyederhanaan izin usaha, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas inklusi keuangan.

“Hal ini tentu saja menjadi angin segar yang sangat terarah bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat fokus dalam strategi yang lebih agresif di tahun mendatang yang seiring sejalan dengan roadmap OJK,” tuturnya.

Ronny meneruskan, untuk tahun depan target perusahaannya adalah menjangkau dan melayani masyarakat yang masih kesulitan dalam hal keuangan supaya kesejahteraan dapat diraih lebih baik.

Sejauh ini, imbuhnya, Gadai ValueMax telah melakukan berbagai literasi keuangan dengan izin dari pemerintah setempat. Misalnya, di acara resmi pemerintah, pangkalan ojek online, bahkan hingga melakukan coffee gathering.

“Hal ini sangat disambut baik oleh pemerintah setempat karena terbukti meningkatkan geliat ekonomi yang ada di sekitar cabang ValueMax,” sebutnya.

Lebih jauh, Ronny membeberkan pihaknya sedang merancang produk terkait penitipan emas yang bisa langsung mengetahui nilai pinjaman dan apabila dibutuhkan, dapat dicairkan kapan saja.

Sementara itu, ujarnya, Gadai ValueMax telah menggandeng beberapa bank dalam struktur pendanaan. Menurut Ronny, banyak sekali bank yang berminat memberikan pinjaman kepada perusahaannya.

“Banyak sekali bank yang ingin memberikan pinjaman kepada ValueMax karena melihat kekuatan dan semangat dalam melayani Masyarakat. ValueMax jarang sekali melakukan lelang barang jaminan karena kualitas konsumennya pun juga bagus,” tegasnya.

Adapun, berdasarkan data berjalan per Desember 2025 ini Gadai ValueMax Indonesia telah berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp500 miliar.

Sebagai informasi, secara keseluruhan industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 38,89% (year on year/YoY) menjadi Rp120,45 triliun.

OJK menyebut bahwa tingkat risiko kredit dalam penyaluran pembiayaan ini terjaga. Adapun, pembiayaan terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp98,74 triliun atau 81,99% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada POJK 39 Tahun 2024 untuk menciptakan kemudahan berusaha, menyederhanakan syarat administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.

Penyesuaian terwujud melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa POJK 29/2025 diterbitkan sebagai bentuk dukungan regulator terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan serta mempercepat inklusi keuangan.

Selain itu, aturan baru tersebut juga menjadi bentuk dukungan OJK guna meningkatkan indeks kemudahan berusaha, khususnya melalui penyederhanaan perizinan bagi usaha pergadaian pada lingkup wilayah kabupaten/kota.

OJK memandang bahwa kebutuhan akses pembiayaan masyarakat terus meningkat, terutama bagi kelompok yang belum terlayani optimal oleh lembaga jasa keuangan formal.

Selain itu, pelaku usaha pergadaian membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel agar mampu bersaing dan tumbuh dengan tata kelola yang tetap prudent.

Salah satu perubahan pokok ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2025 yakni penyederhanaan persyaratan izin usaha untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota bagi pelaku usaha pergadaian yang telah beroperasi namun belum memiliki izin usaha dari OJK.

Aturan baru juga mencakup penyesuaian ketentuan mengenai rangkap jabatan penaksir, kemudahan pemberian pinjaman melalui penyesuaian data historis debitur yang tidak material, penambahan ketentuan untuk pembukaan kantor cabang di luar negeri bagi perusahaan pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional, dan seterusnya.

Adapun POJK 29/2025 mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada 26 November 2025.

OJK juga mengimbau pelaku usaha gadai yang belum memiliki izin usaha agar segera mengajukan permohonan izin melalui Kantor OJK sesuai tempat/kedudukan pelaku usaha gadai.

Hal ini sehubungan dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha pergadaian lingkup kabupaten/kota, serta amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur kewajiban perizinan bagi pihak yang menjalankan usaha gadai sebelum berlakunya UU tersebut paling lambat 12 Januari 2026.

OJK menyampaikan, kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk memastikan kegiatan usaha gadai berjalan dengan tata kelola yang baik dan menjaga integritas industri pergadaian nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025