Bisnis.com, JAKARTA — Tambahan impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) dari Australia disebut akan tiba di Indonesia paling lambat pada bulan depan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan tambahan pasokan LPG dari Negeri Kanguru itu berjumlah sebanyak 2 kargo. Dia mengemukakan impor tersebut kemungkinan akan tiba pada bulan ini atau pada Juni 2026.

“Sudah jalan [impor LPG]. Tanya Pertamina sudah sampai belum. Harusnya sih sudah ya, bulan Mei atau Juni,” ungkap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (18/05/2026).

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada awal April 2026, Djoko mengungkap bahwa tambahan pasokan LPG tersebut berasal dari Pemerintah Jepang melalui fasilitas produksi Inpex Corporation Ltd. yang berada di Australia.

"Kami mendampingi menteri ketemu Dubes Jepang. Jepang berkomitmen untuk menambah suplai LPG kita yang diproduksi di Australia," kata Djoko kala itu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasokan LPG Indonesia pada 2025 masih didominasi oleh impor dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada satu negara utama.

Pada tahun lalu, Amerika Serikat tercatat sebagai pemasok terbesar dengan pangsa mencapai 70,07%.

Di luar Amerika Serikat, pasokan LPG juga ditopang oleh negara-negara Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Qatar masing-masing menyumbang 11,88% dan 11,84%, diikuti Kuwait sebesar 2,43% serta Arab Saudi 1,71%.

Bahrain turut berkontribusi dengan pangsa 1,38%. Sementara itu, negara lain seperti Australia dan Malaysia hanya memiliki peran yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,62% dan 0,08%.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menghadirkan tantangan bagi Indonesia dalam pemenuhan pasokan LPGdi dalam negeri.

Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor LPG untuk memenuhikebutuhan di dalam negeri, termasuk dari negara-negara Timur Tengah. Alhasil, Pemerintah RI memutuskan pengalihan alokasi nafta untuk meningkatkan pasokanLPGdomestik.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pasokan LPG Indonesia pada 2025 masih didominasi oleh impor dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada satu negara utama.

Pada tahun lalu, Amerika Serikat tercatat sebagai pemasok terbesar dengan pangsa volume mencapai 70,07%.

Di luar Amerika Serikat, pasokan LPG juga ditopang oleh negara-negara Timur Tengah. Uni Emirat Arab dan Qatar masing-masing menyumbang 11,88% dan 11,84%, diikuti Kuwait sebesar 2,43% serta Arab Saudi 1,71%.

Bahrain turut berkontribusi dengan kontribusi 1,38%. Sementara itu, negara lain seperti Australia dan Malaysia hanya memiliki peran yang sangat kecil, masing-masing sebesar 0,62% dan 0,08%.

Berikut Daftar Asal Negara Impor LPG 2025:

Sumber: Dirjen Migas, Kementerian ESDM, diolah

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk memprioritaskan pemenuhan LPG bagi kebutuhan rumah tangga, terutama LPG 3 kilogram, di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah dengan optimalisasi kilang domestik. Hal ini termasuk pengalihan sebagian produksi dari propylene ke LPG dengan memanfaatkan bahan baku nafta di Kilang Balikpapan.

“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” kata Rizwi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang dikutip melalui siaran daring, Jumat (10/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang mengimpor LPG dari Amerika Serikat (AS) demi menambah 350.000 ton LPG 3 kg.

Adapun tambahan pasokan gas melon subsidi itu dilakukan untuk memperkuat pasokan selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memenuhi tambahan itu dari impor AS. Pasalnya, selama ini 50% impor LPG sudah dilakukan dari AS.

"Ini kita lihat itu kemungkinannya. Kalau bisa ini kan kita udah sekitar 50% lebih itu impor dari AS. Kalau mereka bisa menambah untuk pasokan kita ya, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk itu [impor]," tutur Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2025).

Asal tahu saja, tambahan stok LPG 3 kg sebanyak 350.000 ton untuk Nataru telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak memerlukan tambahan anggaran subsidi meski ada tambahan kuota LPG 3 kg.

Dia menjelaskan bahwa tren harga minyak dunia menurun sehingga asumsi Indonesian crude price (ICP) berada di bawah asumsi APBN. Hal inilah yang membuat ruang fiskal tetap terjaga.

“Enggak ada penambahan anggaran karena harga ICP itu turun karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu enggak sampai di angka Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77 triliun sampai Rp78 triliun,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan pada Kamis (27/11/2025) sore.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga tengah mematangkan skema pengetatan distribusi LPG subsidi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, Bahlil menegaskan bahwa konsep tersebut belum difinalkan.

“Lagi masih dalam pembahasan, masih belum final,” tuturnya.

Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota ini hanya untuk kebutuhan tahun 2025. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah masih berpegang pada asumsi yang ditetapkan dalam RAPBN 2026.

“Sementara yang 2026 kan asumsi APBN sudah diputuskan, jadi tetap masih memakai asumsi APBN yang telah diputuskan RAPBN 2026,” katanya.

Ketika ditanya apakah penambahan kuota bisa kembali dilakukan jika ICP tetap rendah, Bahlil terbuka terhadap kemungkinan tersebut.

“Kita lihat kemungkinan-kemungkinan itu ya,” ucapnya.

Terkait angka realisasi subsidi LPG 3 kg pada 2025, Bahlil menegaskan bahwa nilainya berada di bawah pagu APBN.

“Anggaran plafon APBN 2025 kan Rp82 triliun untuk subsidi LPG, sementara realisasinya kurang dari Rp82 triliun,” imbuhnya.

Saat dijelaskan apakah nilai itu sekitar Rp79 triliun, Bahlil mengamini hal itu. “Ya kurang lebih,” tandas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak harga minyak dunia akibat perang Amerika Serikat-Israel vs Iran mulai menjadi ujian bagi ketahanan energi Indonesia di tengah tingginya ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dan keterbatasan ruang fiskal untuk menahan lonjakan harga.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya atau OPEC+ menyampaikan kekhawatiran atas serangan terhadap infrastruktur energi di tengah gejolak perang antara Amerika Serikat melawan Iran.