Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah mengantongi daftar 10 perusahaan crude palm oil (CPO) yang telah melakukan manipulasi harga ekspor. Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas upaya manipulasi harga tersebut.

Purbaya mengatakan 10 perusahaan besar itu telah dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicing dalam melakukan ekspor.

Under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Ditanyai terkait penindakan atas upaya manipulasi harga 10 perusahaan itu, Purbaya mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus.

"Kita sudah jalan sejak 2 bulan, 3 bulan lalu. Ada tim dengan Kejaksaan, BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang," ujarnya setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan upaya penindakan itu menurutnya akan berdampak baik terhadap kinerja pajak dan ekspor Indonesia.

"Datanya kuat sekali itu. Jadi dampaknya bagus ke pajak ke ekspor kita. Dan kalau perusahaan listed di bursa, ke nilai perusahaan itu, karena sebelumnya biasanya dimainkan pemiliknya, sekarang tidak bisa, dia akan masuk ke perusahaan itu, jadi perusahaan akan untung berkali-kali lipat," tuturnya.

Purbaya juga memberi contoh langkah manipulasi harga ekspor perusahaan CPO. Purbaya misalnya menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta.

"Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan adanya 10 perusahaan crude palm oil (CPO) besar yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

Hal itu akan disampaikan Purbaya saat menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

"Diundang makan siang. [Akan melaporkan] jaga-jaga jangan sampai kalau ditanya tidak bisa. 10 perusahaan CPO mana saja yang melakukan manipulasi harga. Kalau ditanya saya akan jawab," ujarnya.

Menurutnya, 10 perusahaan besar itu dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicing dalam melakukan ekspor."Hasilnya signifikan. Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," ujarnya.

Dia memberi contoh, terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta.

"Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Prabowo Singgung Praktik Under Invoicing

Dalam pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna, Prabowo menyinggung praktikunder invoicingatau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang menurutnya telah merugikan negara selama 34 tahun terakhir dengan nilai US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebutunder invoicing. Under invoicingadalah sebenarnyafraudatau penipuan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha diduga menjual komoditas ekspor dengan nilai sebenarnya yang tidak dilaporkan kepada negara. Praktik tersebut dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” katanya.

Prabowo menyebut, praktik tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menjelaskan modus manipulasi laporan ekspor dapat dilakukan di dalam negeri, tetapi sulit ditutupi ketika barang telah masuk ke negara tujuan.

“Kita kirim 10.000 tonbatu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton bisa di Indonesia, di sana tidak bisa karena dicatat,” ujarnya.

Menurut dia, praktik serupa terjadi di berbagai komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit dan komoditas ekspor lainnya. “Itu terjadi pada kelapasawit, itu terjadi hampir semua komoditas,” kata Prabowo.

Selain manipulasi dokumen ekspor, Kepala Negara juga menyoroti praktik penyelundupan melalui pelabuhan yang disebut masih terjadi hingga kini.

“Di atas kertas ada lagi penyelundupan, ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya seperti Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani ke Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun turut hadir di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Agus, Perry, dan Rosan tiba di Istana Nega pada sekitar pukul 12.15 WIB. Kemudian disusul Purbaya yang tiba di Istana Negara pada pukul 12.30 WIB.

Rosan mengatakan bahwa maksud kedatangannya ke Istana Negara adalah untuk menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo. Selain itu, dia menjelaskan bahwa dirinya akan melaporkan terkait dengan pembentukan BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Ini mau lapor mekanismenya," kata Rosan.

Sementara, Agus mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan arahan. Dirinya pun bersiap untuk melaporkan kondisi industri di Tanah Air.

"Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa dirinya dipanggil Presiden untuk makan siang. Kemudian, dirinya telah berjaga-jaga untuk melaporkan terkait dengan kondisi ekspor.

Dia telah memegang data 10 perusahaan besar di bidang crude palm oil (CPO) yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

"Kalau ditanya saya akan jawab," jelasnya.

Purbaya menjelaskan bahwa 10 perusahaan besar itu secara acak dipilih. Hasilnya signifikan.

"Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," kata Purbaya.

Dia menjelaskan contoh nilai ekspor yang ditetapkan 10 perusahaan itu mencapai seperempat atau sepertiga dari AS.

"Di sini jadi rugi. Jadi di sana, income lebih rendah, nilai ekspornya lebih rendah," ujarnya.