JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Pol Purn. Chairuddin Ismail bersama pengamat kepolisian Edi Saputra Hasibuan, dan pemerhati hukum sekaligus dosen Kurniawan Tri Wibowo dalam waktu dekat bakal meluncurkan buku berjudul Politik Hukum Kepolisian. Buku setebal 200 halaman itu mengulas tentang dinamika politik hukum dalam sistem kepolisian Indonesia.

Chairuddin Ismail mengatakan, buku yang diterbitkan oleh penerbit Papas Sinar Sinanti berisi pandangannya tentang dinamika politik hukum dalam sistem kepolisian Indonesia, termasuk sorotan yang tajam akhir akhir ini terhadap kinerja kepolisian dan kedudukan Polri yang menurutnya lebih baik tetap berada di bawah Presiden.Buku ini sudah beredar luas di toko buku terkemuka dan belanja daring,

"Demi menjaga profesionalisme dan kemandirian Polri, kedudukan Polri tetap lebih baik berada di bawah Presiden dan Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR," kata Ketua Pembina Brata Bhakti ini, Kamis (14/5/2026).

Menurut Chairuddin Ismail, buku Politik Hukum Kepolisian yang ditulisnya juga memberikan gambaran bahwa kinerja polisi kerap mengalami dilema. Saat polisi menertibkan, polisi kerap disebut sebagai pengusik, dan ketika polisi menindak pelanggar demo anarkis, maka polisi kerap dituding sebagai penindas.

Maka tidak heran, kata Chairuddin Ismail, sebuah pameo populer "Jasa tak terhimpun dan dosa tak terampun " kerap dialamatkan kepada polisi. Dia menyadari sebesar apa pun jasa polisi jarang diapresiasi. Tapi ketika polisi salah, kecaman dan kritikan terus bertubi-tubi dialamatkan kepada polisi.

Menurut Chairudin Ismail yang dikenal sebagai polisi reserse tulen itu berharap buku Politik Hukum Kepolisian ini akan menjadi referensi penting bagi kalangan mahasiswa Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum di lingkungan kepolisian, termasuk Universitas Bhayangkara Jakarta.

"Sejak dahulu, pembahasan polisi selalu menarik untuk dikaji dan diteliti. Karena tugas polisi itu bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.

Menurut Chairudin Ismail, polisi tentu berbeda dengan tentara. TNI bertugas sebagai pertahanan keamanan negara tapi polisi bertugas sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom untuk masyarakat.

Pada bagian lainnya, buku Politik Hukum Kepolisian, kata mantan Kepala Korps Reserse Polri ini menyuguhkan masukan terhadap penguatan tugas Polri dalam RUU Polri yang sudah direkomendasikan Tim Percepatan Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Penguatan kepolisian itu dinilai penting dalam bidang siber, intelijen, dan restorative justice hingga penanganan kejahatan transnasional yang kini banyak ditangani Bareskrim Polri. Kejahatan tinggi seperti kejahatan siber dan kejahatan transnasional sudah tepat ditangani Mabes Polri," ucap mantan Kapolda Jabar ini.

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Irjen Pol (Purn) Bambang Karsono mengapresiasi terbitnya buku Politik Hukum Kepolisian karena dinilai dapat menjadi bahan kajian akademik sekaligus referensi praktis dalam pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia.

Buku Politik Hukum Kepolisian diharapkan mampu memperkaya literatur hukum nasional sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru untuk memperkuat institusi kepolisian yang profesional, modern, dan humanis.

"Kami akan menjadikan buku Politik Hukum Kepolisian sebagai referensi utama untuk bahan kajian dan riset untuk mshasiswa Pascasarjana," kata Bambang Karsono.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri , salah satu Jenderal (Purn) Pol Idham Azis di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Idham Azis dilantik bersama sembilan orang lainnya berdasarkan Keppres Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan 7 November 2025.

Para tokoh yang dilantik selain Idham yakni Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Tito Karnavian, Supratman Andi Agtas, Mahfud MD, Ahmad Dofiri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri, dan Badrodin Haiti. Nama Idham Azis tidak asing dalam institusi Polri.

Dia adalah Kapolri periode 2019-2021. Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara 1963 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988. Sebelum dipercaya menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2019, Idham Azis adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Idham Azis juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada 2008, Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2009, dan Wakil Kepala Densus 88 Antiteror pada 2010. Kemudian, Dirtipidkor Bareskrim Polri pada 2013, Kapolda Sulawesi Tengah pada 2014, dan Irwil II Itwasum Polri pada 2016.

Idham Azis pernah terlibat dalam upaya melumpuhkan teroris bom Bali, Dr Azahari dan komplotannya di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005. Idham Azis juga menjadi anggota tim kobra yang dipimpin Tito dalam memburu putra bungsu Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Hal itu terkait kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita pada 7 Agustus 2000 yang ketika itu melibatkan Tommy. Tak Pernah Terbayang Jadi Kapolri, Idham Azis: Mimpi Saya Cuma Jadi Kapolwil Kendari

Selain Idham Azis pernah menjadi wakil satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus-kasus teror dan konflik di Poso atau disebut Ops Camar Maleo. Karena prestasinya, pada 2017, Idham Azis dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Januari 2019. Belum genap setahun menjabat sebagai Kabareskrim, pada 1 November 2019, Idham Azis dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Tim Reformasi Polri, hari ini, di Istana Negara, Jumat (7/11/2025).

Dari pantauan CNBC Indonesia, beberapa kandidat sudah mulai tiba di kawasan Istana Negara sekitar pukul 14.38 WIB, seperti Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

"Saya belum tahu dilantik atau nggak. Tadi diberi tahu acara pelantikan dan di minta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau apakah hanya sebagai undangan nanti kita tunggu saja lah," kata Yusril kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa acara pelantikan akan diselenggarakan pukul 16.00 WIB. Yusril juga belum mengetahui berapa anggota tim perbaikan lembaga keamanan ini yang akan dilantik.

"Pelantikan sekitar jam 4 tapi kita diminta hadir jam 3," terang Yusril.

Tak lama kemudian, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Otto Hasibuan juga tiba di kawasan Istana.

Otto juga membenarkan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan Tim Reformasi Polri, termasuk dirinya yang masuk sebagai salah satu anggota bersama Yusril.

"Ya, posisinya di mana kita kan belum tahu. Tapi saya diminta untuk satu dalam tim lah maksudnya tim reformasi Polri ini, gitu," katanya.

Menurutnya dalam rencana tim ini akan beranggotakan sembilan orang, meski dia belum bisa membeberkan siapa saja sosok yang masuk dalam tim.

Namun menurutnya ada dari unsur mantan Kapolri dan beberapa tokoh hukum.

"Oh iya, kan Pak Presiden sudah menyampaikan ini sejak lama untuk menyampaikan bahwa akan ada tim reformasi ini ya kan? Dan waktu itu Pak Presiden mengatakan unsurnya ya, unsurnya akan ada diambil dari beberapa mantan Kapolri dan ada dari beberapa tokoh hukum. Nah itu yang pernah disampaikan oleh Presiden jauh hari sebelumnya. Sehingga kita diberitahukan, Pak Mahfud supaya masuk dalam tim. Ya saya tidak bertanya lagi siapa yang masuk. Tapi saya tahu unsurnya itu siapa saja," kata Otto.

Tak lama kemudian hadir Mantan Kapolri Badrodin Haiti, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jimly Asshiddiqie.

(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]