JAKARTA - Menguatnya tuntutan publik terhadap reformasi Polri lahir dari sebuah gagasan akademik yang menawarkan penguatan sistem pengawasan eksternal kepolisian sebagai bagian dari agenda reformasi kelembagaan. Gagasan tersebut disampaikan advokat dan akademisi Rangga Afianto yang berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian dari STIK Lemdiklat Polri.

Dia mendapat predikat Cum Laude melalui disertasinya berjudul “Police Oversight & Accountability: Studi Tentang Independensi dan Eksistensi Kelembagaan Kompolnas.

“Reformasi kepolisian yang berkelanjutan tidak cukup hanya dilakukan melalui penguatan organisasi dan profesionalisme internal Polri, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan instrumen pengawasan eksternal yang independen, efektif, dan memiliki daya paksa,” ujar Rangga, Selasa (9/6/2026).

Dalam penelitiannya, Rangga menempatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi modern untuk memastikan akuntabilitas kepolisian. Penguatan Kompolnas perlu dilakukan tidak hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada perluasan kewenangan agar lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif terhadap Polri.

Disertasi tersebut menawarkan tiga konsep utama sebagai model penguatan kewenangan Kompolnas yakni pengawasan (oversight), investigasi (investigation), dan penindakan (enforcement).

“Dalam aspek pengawasan, Kompolnas diproyeksikan memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan, kinerja, dan tata kelola kepolisian secara menyeluruh,” ucapnya.

Fungsi ini tidak hanya berfokus pada evaluasi administratif, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Selanjutnya, pada aspek investigasi, Kompolnas diusulkan memiliki kewenangan yang lebih luas untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap laporan masyarakat, dugaan penyimpangan, maupun persoalan yang berdampak luas terhadap kepercayaan publik.

Adapun aspek penindakan, disertasi tersebut mengusulkan agar hasil pengawasan dan investigasi Kompolnas tidak sekadar menjadi catatan administratif atau rekomendasi moral. Sebaliknya, rekomendasi yang dikeluarkan harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan mengikat.

Dalam kerangka tersebut, Rangga menawarkan konsep bahwa rekomendasi Kompolnas yang bersifat substantif perlu diberikan karakter legally binding, yaitu memiliki kekuatan mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Polri dalam jangka waktu tertentu.

Menurut dia, selama rekomendasi pengawasan hanya bersifat persuasif, efektivitas pengawasan eksternal akan selalu bergantung pada kemauan institusi yang diawasi.

“Karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang memberikan daya paksa terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah dihasilkan melalui proses pengawasan dan investigasi yang akuntabel,” katanya.

Penelitian juga menempatkan Kompolnas bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi sebagai pembantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional. Dalam posisi tersebut, Kompolnas diharapkan dapat menjadi penghubung antara kebutuhan reformasi institusi kepolisian, aspirasi masyarakat, dan agenda pembangunan hukum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sehingga, wacana Reformasi Polri tidak lagi dipahami semata sebagai reformasi internal organisasi melainkan sebagai pembangunan ekosistem akuntabilitas yang melibatkan mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, independen, dan memiliki legitimasi hukum.

Keberhasilan Rangga meraih gelar Doktor di STIK Lemdiklat Polri juga menjadi simbol semakin berkembangnya tradisi akademik Ilmu Kepolisian yang terbuka terhadap perspektif sipil.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui putusan ini, masa usia pensiun mengalami perubahan.

Masa usia pensiun untuk tingkat tamtama-bintara menjadi 59 tahun. Sedangkan perwira tinggi menjadi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Adapun terdapat tambahan kalimat berupa "atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden".

Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026). Awalnya Ketua Komisi III, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri telah memaksimalkan meaningful participation.

"Kemudian juga Komisi III melakukan kunjungan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dari universitas di 12 provinsi. Lalu kita mengundang 15 ahli, 6 kelompok masyarakat, 3 kelompok mahasiswa memberikan masukan terhadap upaya reformasi Polri," jelasnya.

Pembahasan RUU telah dibahas dalam 12 RDPU, melibatkan 16 pakar ilmu hukum, 2 pakar ilmu kesehatan masyarakat, 3 kelompok mahasiswa, dan 124 masukan tertulis. Dia menyebut setelah pembahasan insentif, Panja telah menyelesaikan tugas.

Dia menjelaskan bahwa pembahasan RUU Polri pada awalnya direncanakan dilakukan sebelum pembahasan KUHAP. Namun, saat proses revisi KUHAP berlangsung, berbagai masukan dari masyarakat terkait reformasi kepolisian turut mengemuka dan menjadi perhatian pembentuk undang-undang.

Menurutnya, sebagian besar agenda reformasi Polri telah diakomodasi dalam revisi KUHAP karena aturan tersebut merupakan landasan hukum operasional bagi proses penegakan hukum.

Terlebih, katanya, sekitar 90% penyidik yang menjalankan fungsi penyidikan berasal dari institusi Polri. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan yang bertujuan memperkuat reformasi kepolisian telah dimasukkan ke dalam substansi KUHAP dan disebut telah mencakup sekitar 90% agenda reformasi yang sebelumnya diharapkan masuk dalam pembahasan RUU Polri

"Ini acuannya juga dari putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur," ucapnya.

Kemudian penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. RUU memberikan penguatan dan fungsi serta kedudukan komisi kepolisian nasional.

Setelah memaparkan hal tersebut, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad meminta pendapat kepada para fraksi apakah dapat disetujui menjadi undang-undang.

"Apakah rancangan undang-undangan perubahan ketiga atas Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi undang-undang," tanya Dasco.

"Setuju," ucap para fraksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian kembali memunculkan polemik, terutama terkait usulan perpanjangan usia pensiun anggota Polri hingga 62 tahun.

Pemerintah dan DPR menilai langkah tersebut diperlukan demi menghadirkan rasa keadilan antarinstansi penegak hukum. Namun di sisi lain, pengamat hingga lembaga pengawas kepolisian menilai wacana itu belum menyentuh akar persoalan reformasi Polri.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Revisi beleid tersebut mencakup sejumlah isu, mulai dari penguatan internal Polri, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), reformasi kultural institusi kepolisian, hingga perubahan batas usia pensiun anggota Polri.

RUU tersebut telah menjadi usul inisiatif DPR. Terbaru, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat untuk mengesahkan panitia kerja (Panja) RUU Polri pada Senin (25/5/2026). Rapat itu dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dalam pembahasan revisi tersebut, salah satu poin yang paling menyita perhatian publik adalah usulan memperpanjang usia pensiun anggota Polri. Saat ini, anggota kepolisian pensiun pada usia 58 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun bagi personel dengan keahlian khusus. Namun, dalam revisi terbaru muncul usulan agar usia pensiun diperpanjang menjadi 62 tahun.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan usulan tersebut diajukan untuk menghadirkan rasa keadilan di antara lembaga negara, terutama setelah perubahan aturan batas usia pensiun di institusi lain seperti TNI dan Kejaksaan.

Menurutnya, batas usia pensiun aparatur sipil negara saat ini juga bervariasi, mulai dari 58 tahun hingga 65 tahun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Selain faktor kesetaraan antarinstansi, Supratman menyebut meningkatnya angka harapan hidup masyarakat turut menjadi pertimbangan pemerintah. Dia menilai usia produktif masyarakat kini semakin panjang sehingga aparat penegak hukum juga dinilai masih dapat bekerja secara optimal di usia yang lebih matang.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, penambahan usia pensiun di Polri layak dipertimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan institusi penegak hukum lain.

Dasco menyinggung perubahan aturan di tubuh TNI yang memungkinkan perwira tinggi bintang empat pensiun pada usia 63 tahun dan dapat diperpanjang dua tahun sesuai kebutuhan. Sementara itu, usia pensiun di institusi Kejaksaan kini mencapai 60 tahun.

"Kemudian juga di TNI pensiunnya juga ditambah. Tentunya di Polri juga pihak Kepolisian itu juga dan juga teman-teman memandang bahwa layak diusulkan juga penambahan usia pensiun agar tidak ada perbedaan begitu dalam usia pensiun," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Tak Menjawab Akar Masalah

Meski demikian, usulan tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai perpanjangan usia pensiun tidak menjawab kebutuhan utama reformasi Polri.

Menurut Bambang, publik sesungguhnya berharap reformasi kepolisian diarahkan pada peningkatan profesionalisme, independensi, transparansi, dan akuntabilitas institusi.

"Semua itu hanya akan tercapai bila ada perubahan struktur, termasuk penguatan struktur pengawasan eksternal. Bukan sekadar penambahan kewenangan, pengembangan organisasi, bahkan sekadar perpanjangan usia pensiun," katanya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Dia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menambah persoalan internal Polri yang selama ini sudah muncul, seperti inflasi personel di level atas, penumpukan perwira menengah senior dan perwira tinggi tanpa jabatan, stagnasi kaderisasi, hingga penuaan organisasi.

Bambang juga menyoroti tantangan Polri di masa depan yang dinilai membutuhkan paradigma baru. Menurutnya, kebutuhan institusi ke depan lebih berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia di bidang keamanan siber, AI-based policing, kejahatan transnasional, serta penguasaan teknologi digital dan platform.

"Artinya penambahan usia pensiun tersebut berisiko membuat paradigma organisasi mengalami stagnasi karena mempertahankan paradigma-paradigma lama pemolisian, sementara 'para orang tua' ini yang memiliki power tentu secara alamiah akan resisten pada perubahan, cenderung mempertahankan status quo," jelasnya.

Dia juga mengingatkan adanya dampak politik dari konsolidasi kekuasaan yang terlalu lama di tubuh institusi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat patronase elite, oligarki internal, hingga penumpukan kewenangan yang akhirnya memicu konflik kepentingan dan loyalitas personal.

"Dampaknya, hal itu akan memunculkan demoralisasi di level menengah, menguatnya kultur asal bapak senang, gerbong-gerbongan atau faksi-faksi, pragmatisme karier dan kompetisi yang tidak sehat," tuturnya.

Masuknya usulan perpanjangan usia pensiun dalam RUU Polri juga memunculkan spekulasi bahwa aturan tersebut dapat membuka ruang bagi perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bukan Pembahasan Mendesak

Kritik serupa juga datang dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Sugeng Teguh Santoso menilai pembahasan soal usia pensiun bukan isu yang mendesak dalam revisi UU Polri.

"Sesungguhnya revisi terkait dengan penambahan usia anggota Polri menjadi 60 tahun dan untuk pejabat utama Polri menjadi 62 tahun termasuk Kapolri adalah sesuatu yang tidak mendesak," katanya saat dihubungi.

Sugeng menilai usulan tersebut menjadi dilematis setelah perubahan aturan di institusi TNI dan Kejaksaan turut memperpanjang usia pensiun. Namun demikian, IPW tetap menolak apabila batas usia pensiun Polri diperpanjang hingga 62 tahun, terlebih jika dikaitkan dengan peluang memperpanjang masa jabatan Kapolri.

Menurutnya, hal yang lebih penting justru kepastian aturan mengenai masa jabatan Kapolri yang hingga kini belum diatur secara jelas dalam UU Polri.

"Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah masa jabatan Kapolri yang harus diatur sedemikian rupa. Masa jabatan Kapolri tidak boleh tidak pasti ya, seperti saat ini dalam Undang-Undang Polri tidak disebutkan masa jabatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sugeng menilai perpanjangan usia pensiun berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengganggu mekanisme tour of duty di internal Polri. Akibatnya, promosi jabatan perwira tinggi bisa tersendat dan memicu demoralisasi di kalangan jenderal polisi yang menunggu giliran menduduki posisi strategis.

"Yang paling krusial terkait dengan masa jabatan Kapolri ini adalah isu regenerasi dan promosi jabatan. Anggota jenderal polisi bintang tiga yang menunggu untuk bisa menjabat karena memang memiliki kapasitas, tentu akan terjadi demoralisasi," katanya.

Selain isu usia pensiun, IPW juga menyoroti sejumlah poin lain dalam revisi RUU Polri, terutama terkait kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan. IPW menilai kewenangan tersebut tetap harus berada dalam mekanisme pengawasan dan memerlukan izin pengadilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

IPW juga mendorong penguatan fungsi pengawasan penyidikan Polri serta memperkuat posisi Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian yang independen.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR bersama pemerintah melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senin (25/5/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan telah menerima masukan dari sejumlah pihak untuk menggali pokok permasalahan sehingga menghasilkan sejumlah poin perbaikan RUU Polri.

"Adapun secara singkat beberapa poin rekomendasi panja antara lain: Satu, penegasan kedudukan Polri di bawah presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana amanat Tap MPR Nomor 6 dan Nomor 7 tahun 2000," katanya.

Dia melanjutkan usulan kedua adalah optimalisasi fungsi kompolnas. Lalu, pentingnya pengaturan mengenai penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, perlunya penguatan sistem internal Polri, termasuk tata kelola sumber daya serta anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, reformasi kultural di tubuh Polri perlu diperkuat dengan menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

"Enam, pentingnya reformasi kultural polri yang dititik beratkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Tujuh, modernisasi polri dan pemanfaatan teknologi untuk tugas dan fungsi kepolisian," jelasnya.

Menurutnya, rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri sejalan dengan pembahasan Panja Reformasi Polri dan Kejaksaan di Komisi III DPR RI.

Usulan Pemerintah

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas selaku perwakilan dari pemerintah mengungkapkan sejumlah usulan terhadap RUU Polri. Dia menegaskan pentingnya penguatan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri.

Pemerintah juga mengusulkan penataan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri.

"Ketiga, penyesuaian ketentuan mengenai batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi kepada kepentingan organisasi dan negara," ucap Supratman.

Selanjutnya pemerintah mengusulkan penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis.

Supratman menyampaikan, pemerintah juga menginginkan penguatan Kompolnas meliputi penambahan tugas dan kewenangan serta penataan keanggotaan melalui mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

Kendati demikian, dia menyebut bahwa pemerintah menyambut baik RUU Polri dan bersedia membahas secara komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai aturan yang berlaku.

"Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," tandasnya.

JAKARTA - Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) . Pemerintah juga ingin revisi ini memperkuat pengawasan internal Korps Bhayangkara.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat Raker bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Dia mengatakan, UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 4 mengamanatkan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Amanat konstitusional ini menjadi landasan utama bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kelembagaan Polri agar mampu mengemban tugas pokoknya secara profesional, bersih, dan akuntabel di tengah dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks," ujar Supratman.

Dia menilai UU Polri yang telah berlaku lebih dari dua dekade perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan transnasional, serta ancaman keamanan kontemporer lainnya.

RUU ini hadir untuk memperkuat tata kelola kelembagaan Polri melalui penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Kemudian, dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian demi mewujudkan Polri yang modern, humanis, profesional, serta berintegritas.

"Penguatan pengawasan internal melalui fungsi pengawasan penyidikan, inspektorat, serta profesi dan pengamanan, termasuk pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kepolisian dan keamanan, menjadi instrumen penting untuk menghadirkan Polri yang modern dan adil," kata Supratman.

"Selain itu, penguatan Komisi Kepolisian Nasional melalui pemilihan keanggotaan yang terbuka, transparan, dan partisipatif akan mengoptimalkan fungsi pengawasan eksternal," tambahnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Kepolisian Dr Edi Saputra Hasibuan menyambut baik hasil Rapat Paripurna DPR yang menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) sebagai usul inisiatif DPR. Menurut Edi Hasibuan, langkah DPR tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi kelembagaan Polri agar mampu menjawab tantangan keamanan modern dan dinamika penegakan hukum yang profesional.

“Kita menyambut baik keputusan seluruh fraksi di DPR yang menyetujui revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR. Langkah parlemen ini sangat penting untuk memperkuat kelembagaan Polri secara profesional dan modern,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai, revisi UU Polri sebelumnya juga menjadi bagian dari rekomendasi Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang mendorong penguatan sistem pengawasan, profesionalisme, dan tata kelola kelembagaan kepolisian.

"Ada sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan revisi UU Polri. Salah satunya terkait pengaturan batas usia pensiun anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun," katanya.

Menurut Edi, persoalan usia pensiun penting agar Polri lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan regenerasi kepemimpinan di institusi kepolisian. “Kami melihat usia 58 tahun bagi anggota Polri terlalu cepat untuk pensiun. Penambahan usia pensiun dinilai perlu agar sejajar dengan institusi lainnya,” katanya.

Selain itu, Edi juga menilai perlu adanya regulasi mengenai penambahan masa jabatan Kapolri secara terbatas apabila dibutuhkan Presiden dalam mendukung program pemerintah dan menjaga stabilitas kepemimpinan institusi Polri. Namun, kebijakan tersebut tetap harus mendapat persetujuan DPR.

Pada bagian lain, Edi menekankan pentingnya penguatan kewenangan dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam revisi UU Polri. Menurut penulis sejumlah buku tentang kepolisian itu, Kompolnas perlu diperkuat mulai dari komposisi anggota yang independen, kewenangan investigasi, hingga rekomendasi yang bersifat mengikat.

“Kompolnas perlu diperkuat sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.

Edi juga menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih tegas terkait penempatan anggota Polri di kementerian maupun lembaga negara agar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Dia berharap pembahasan revisi UU Polri nantinya dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan pakar hukum sehingga menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat reformasi kepolisian di Indonesia.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM sekaligus anggota Komisi Percepatan Refornasi Polri (KPRP) Mahfud MD menilai paradigma militeristik tidak cocok diterapkan di tubuh Polri. Alasannya karena militer bertugas menjaga pertahanan negara dengan karakter komando yang ketat, disiplin tinggi, dan cenderung refresif.

Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menilai tidak semua pandangan Mahfud MD itu benar. Karena untuk hal tertentu, polisi juga harus memiliki sifat semi militer walau polisi bukan militer.

“Polisi tetap harus memiliki sifat semi militer dan polisi harus tetap memiliki karakter seperti taat terhadap disiplin, komando, penggunaaan seragam, latihan taktis dan penggunaan senjata bila sangat dibutuhkan,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Dosen Pascasarjana ini menyebut dalam perspektif hukum kepolisian modern, tindakan polisi harus legal, proporsional, akuntabel, dan menghormati HAM. Penggunaan senjata atau kekuatan fisik hanya diperlukan sebagai upaya terakhir dan tujuannya untuk melindungi masyarakat atau diri petugas.

“Harus diingat, polisi memiliki tugas utama melindungi masyarakat dari kriminal bersenjata, terorisme, kerusuhan, dan kejahatan berisiko tinggi. Artinya dalam menjalankan tugas, polisi harus juga memiliki sifat semi militer agar bisa melindungi masyarakat saat keselamatannya terancam," kata Dosen Hukum Kepolisian dan Kriminologi ini.

Lihat video: Mahfud MD Ungkap Nasib Komisi Reformasi Polri Usai Serahkan Rekomendasi ke Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah rampung usai memberikan laporan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/5/2026).

Secara historis, KPRP dibentuk oleh Prabowo pasca peristiwa kematian pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan pada akhir Agustus tahun lalu. Kala itu, Afan meninggal dunia usai dilindas oleh mobil rantis Brimob yang bertugas saat aksi demonstrasi di Jakarta.

Merespons keinginan publik. Prabowo membentuk KPRP melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

Sisanya, ada delapan anggota mulai dari Eks Menkopolhukam, Mahfud MD, Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra,Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan Wamenko Hukum, HAM, dan Imipas, Otto Hasibuan.

Kemudian, Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Eks Kapolri Idham Azis; Eks Kapolri Badrodin Haiti; dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri.

Kesembilan pejabat KPRP ini dilantik pada Jumat (7/11/2025). Komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri.

Setelah resmi dibentuk, Jimly cs langsung bergerak untuk mengumpulkan catatan untuk kepolisian dari sejumlah pihak, baik itu LSM, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa. Setelah itu, KPRP merumuskan sejumlah rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden.

Menurut anggota KPRP, Mahfud MD, total laporan KPRP selama tiga bulan kerja itu telah termuat dalam 10 dokumen yang mencapai 3.000 halaman. Ribuan halaman itu memuat pembahasan, usulan, hingga rekomendasi KPRP untuk arah Polri sampai dengan 2029.

Setelah itu, tugas KPRP tuntas. Sebab, kata Mahfud, KPRP merupakan komisi ad hoc atau komisi yang pembentukannya selesai setelah merampungkan tugasnya.

"Kalau tugas pokoknya sebagai ad hoc itu sudah selesai. Nanti kita akan dipanggil lagi dalam ya diskusi-diskusi lagi kata Presiden itu penting diatur kayak begini yang nanti Setneg akan mengatur diskusi kita. Tapi kalau intinya sudah selesai," ujar Mahfud di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

6 Rekomendasi Komisi Reformasi Polri

Secara garis besar, total ada enam rekomendasi dari KPRP yang diserahkan kepada presiden. Perinciannya, KPRP mengusulkan RUU Polri sebagai dasar reformasi yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui peraturan turunan seperti PP, Perpres, hingga Inpres serta revisi terhadap beberapa peraturan dalam lingkup internal Polri seperti Perkap dan Perpol.

Kemudian, KPRP merekomendasikan agar kedudukan Polri tetap seperti saat ini atau tidak perlu dibawahi oleh Kementerian Keamanan yang sempat menjadi wacana.

Selanjutnya, pengangkatan Kapolri tetap diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR; rekomendasi terkait evaluasi untuk penugasan anggota di luar kepolisian; reformasi aspek manajerial dan kelembagaan; dan penguatan Kompolnas.

Kemudian, KPRP mengungkap ada sejumlah isu strategis yang dibahas oleh komisi. Salah satunya adalah soal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Polri dengan penguatan satuan Polsek dan perampingan Mabes Polri.

Isu ini menjadi penting lantaran saat ini kondisi struktural pada Korps Bhayangkara dinilai timpang dengan gemuknya satuan pada level Mabes. Sementara itu, satuan pada level Polsek masih rendah. Padahal, seharusnya pelayanan yang paling dekat yang dijangkau masyarakat itu berada pada level Polsek.

Selanjutnya, KPRP juga membahas soal career path agar proses regenerasi di institusi menjadi lebih bagus. Terkait jejak karier ini, KPRP menilai masa jabatan ideal Kapolri selama 2-3 tahun.

Adapun, usulan terkait dengan pemusatan pengawasan internal juga dibahas. Di Polri sendiri, pengawasan dilakukan oleh Itwasum, Propam, dan Wasidik. Nantinya, fungsi Itwasum bakal mengalami perluasan jangkauan agar checks and balances akan terjadi.

Salah satu poin krusial dalam reformasi Polri lainnya adalah terkait rekrutmen dengan penghapusan istilah "kuota khusus". Istilah ini sering disalahgunakan oleh oknum untuk praktik pungli. Ke depan, kriteria ini akan dipertegas dan dipergunakan sesuai dengan tujuannya untuk calon taruna jalur prestasi atau calon dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Persoalan Struktural Disorot

Adapun, Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri, mengungkap pembahasan paling disorot dari laporannya, yaitu terkait persoalan kultural.

Mulanya, dia menjelaskan soal tiga aspek persoalan yang dilaporkan kepada Presiden, yakni struktural, instrumental dan kultural. Kemudian, sejak KPRP dibentuk, total ada sembilan perilaku negatif aktual yang ditengarai di tubuh Korps Bhayangkara.

Sembilan perilaku negatif itu mencakup budaya kekerasan, koruptif, fanatisme, "militeristik", budaya impunitas, silent blue code, hingga target angka.

"Ada sembilan. Itu lengkap jabarannya. Nah, kami akomodasi itu semua dari serap aspirasi masyarakat yang banyak tadi ya. Kami mengumpulkan, oh ternyata memang ada budaya atau perilaku aktual yang negatif," ujar Dofiri di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Penasihat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri itu mengatakan salah satu rekomendasi untuk memecahkan persoalan itu melalui evaluasi pendidikan Polri.

Berdasarkan diskusi dengan anggota KPRP, evaluasi pendidikan ini bertujuan untuk mencegah perilaku negatif aktual itu berlanjut saat anggota mulai berdinas.

"Ketika mereka akan direkrut, ya, bagaimana kemudian perilaku yang sembilan tadi setidaknya jangan sampai kemudian ketika dinas itu tidak muncul, dibuatkan ketika mereka di lembaga pendidikan," imbuhnya.

Kewenangan Kompolnas Diperluas

Secara eksplisit, penguatan lembaga pengawas eksternal Polri, yaitu Kompolnas, menjadi tonggak penting dalam reformasi Polri ke depannya. Tak main-main, Kompolnas nantinya bisa melakukan investigasi berkaitan dengan pelanggaran etik anggota.

Selanjutnya, dalam persidangan etik, unsur Kompolnas juga bisa duduk sebagai hakim yang menyidangkan anggota bermasalah apabila dinilai perlu. Rekomendasi Kompolnas pun nantinya juga bersifat mengikat agar dilaksanakan oleh Polri.

Adapun, untuk penguatan independensi, Kompolnas juga bakal lebih beragam, seperti purnawirawan polri, akademisi, advokat yang sudah tidak aktif, hingga tokoh masyarakat.

Dalam hal ini, Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyatakan pihaknya menyambut baik rekomendasi KPRP ini. Sebab, penguatan Kompolnas bisa menjadi harapan untuk memperkuat pengawasan kinerja kepolisian agar lebih profesional.

"Nah harapan penguatan Kompolnas itu, oleh Kompolnas pasti, rekomendasi tersebut pasti menjadi rekomendasi yang positif dan kami apa namanya, mendukung rekomendasi tersebut. Dan ini juga selaras dengan harapan dari masyarakat, termasuk juga harapan dari kepolisian," ujar Anam saat dihubungi, dikutip Kamis (7/5/2026).

Tindak Lanjut Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan soal tindak lanjut Polri usai rekomendasi dari KPRP diterima Presiden.

Nantinya, setelah rekomendasi itu diterima, pihaknya bakal mulai melakukan perbaikan dalam revisi UU. Kemudian, perbaikan juga menyasar pada Peraturan Kapolri (Perkap) dan Perpol.

"Di situ ada hal-hal yang kemudian harus dilakukan perbaikan di dalam revisi undang-undang, juga ada yang bersifat internal yang nanti kita perbaiki dengan Perkap dan Perpol," ujar Sigit di sela Rakernis Bareskrim, Kamis (7/4/2026).

Dia menambahkan, perbaikan itu merupakan upaya Polri dalam merespons catatan-catatan yang telah dikumpulkan KPRP dari masyarakat sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo.

Polri, kata Sigit, selalu menerima kritik atau masukan agar Korps Bhayangkara terus menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.

"Sehingga kemudian itu juga bisa menjawab terkait dengan apa yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat," imbuhnya.

Adapun, eks Kabareskrim ini juga menyoroti poin rekomendasi KPRP soal penguatan Kompolnas sebagai lembaga eksternal yang mengawasi Polri. Menurutnya, hal tersebut patut dijadikan pembahasan dan evaluasi ke depannya.

"Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi," pungkasnya.

Belum Menjawab Ekspektasi

Di lain sisi, Analis Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menilai bahwa rekomendasi dari KPRP ini masih normatif dan tidak fundamental.

"Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri masih normatif, tidak fundamental, arahnya lebih mencerminkan penataan ulang tata kelola ketimbang perubahan struktur kekuasaan," ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (7/5/2026).

Dia menyoroti salah satu rekomendasi terkait dengan penguatan Kompolnas yang harus independen secara konkret dan bukan hanya sekadar kanal formal yang meredam kritik, bukan instrumen kontrol efektif.

Selanjutnya, rekomendasi KPRP belum menyentuh problem yang lebih dalam, yakni kultur organisasi, pola patronase, dan orientasi kekuasaan yang masih sangat vertikal.

"Tanpa reformasi pada sistem karier, promosi, dan mekanisme akuntabilitas internal, pembatasan masa jabatan berpotensi menjadi solusi administratif yang dampaknya terbatas," imbuhnya.

Sementara itu, terkait kepastian bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden menegaskan konsolidasi kekuasaan di ranah eksekutif. Diakui Bambang, hal ini memang memberi kejelasan komando, tetapi sekaligus memperkuat karakter executive-centric policing yang minim penyeimbang eksternal.

Dalam konteks ini, Bambang mengungkap tantangan utama reformasi Polri adalah memastikan agar penguatan efektivitas kerja Polri, tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Pasalnya, jika belum ada penguatan itu, maka keseluruhan paket reformasi ini berisiko berhenti pada level penyesuaian teknokratis, bukan transformasi mendasar dalam relasi antara kepolisian, negara, dan masyarakat.

"Kalau mencakup, tentunya sudah. Apakah menjawab ekspektasi masyarakat ? Sepertinya belum," pungkasnya.

KOMPAS.com - Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri menjelaskan salah satu rekomendasi reformasi di tubuh Polri adalah pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Bila saat ini SIM masih bisa dibuat secara offline, kedepannya diupayakan online sepenuhnya.

"Terkait dengan pelayanan yang disorot ini bidang pelayanan SIM, pelayanan SKCK. Nah sekarang SKCK sudah bagus ke depan lebih bagus lagi. Jadi sistemnya besok itu diupayakan semua online," kata Dofiri saat menyerahkan hasil kerja KPRP kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5/2026) dikutip dari Kompas.com.

Perbaikan sistem pelayanan bertujuan menghapus antrrean serta mencegah pungutan liar di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dibuatnya pelayanan SKCK dan SIM sepenuhnya online setelah KPRP menerima berbagai masukan termasuk dari berbagai lapisan masyarakat melalui kanal terbuka seperti WhatsApp dan email.

Dofiri mengamini, reformasi di bidang pelayanan kepolisian menjadi rekomendasi paling mendasar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

KPRP menyoroti, selama ini penanganan laporan masyarakat dinilai lambat serta kurang transparan.

Polri di bawah presiden

KPRP merekomendasikan kedudukan Polri harus di bawah presiden.

"Mengenai kedudukan Polri, tetap seperti sekarang, Polri langsung di bawah presiden," kata anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Yusril Ihza Mahendra, Selasa (5/5/2026).

Adanya usulan membentuk kementerian baru untuk menaungi Polri dirasa tak efektif. KPRP tak merekomendasikan hal ini.

"Tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di kawah kementerian yang ada sekarang, Polri tetap langsung di bawah presiden," jelas Yuzril.

Senada dengan Yuzril, dalam kesempatan terpisah, Anggota Komisi III DPR Abdullah mendukung rekomendasi KPRP agar Polri tetap di bawah presiden.

Alasannya, efektivitas komando.

"Posisi tersebut penting untuk menjaga efektivitas komando, independensi kelembagaan, dan stabilitas sistem keamanan nasional," jelas Abdullah, Rabu (6/5/2026).

Tak tepat bila Polri di bawah kementerian, kepolisian merupakan alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Rekomendasi ini sudah tepat. Saya sejak awal konsisten menyuarakan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden, bukan ditempatkan di bawah kementerian," jelasnya.

Presiden Prabowo sudah menerima rekomendasi reformasi di tubuh Polri dalam bentuk 10 buku setebal 3.000 halaman.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto , Selasa (5/5/2026). Analis politik dan intelijen Boni Hargens menilai rekomendasi yang disampaikan Komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie tersebut memberikan kepastian arah kelembagaan bagi Polri ke depan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima KPRP di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu membahas laporan komprehensif mengenai agenda reformasi Polri, mencakup arah kebijakan jangka pendek hingga menengah — termasuk usulan revisi Undang-Undang Polri dan peraturan turunan pendukungnya.

Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie menyampaikan seluruh hasil kerja komisi sejak pembentukannya, termasuk proses penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Hasil kerja tersebut dirumuskan dalam 10 buku laporan yang memuat rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh.

Komisi juga mengusulkan agenda reformasi internal yang mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri, dengan target pelaksanaan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan atas sejumlah isu strategis. Dua keputusan penting yang disampaikan adalah wacana pembentukan Kementerian Keamanan yang akhirnya diputuskan tidak perlu dilanjutkan dan Polri tetap berada di bawah Presiden langsung.



Boni Hargens. Foto/Dok iNews

"Hal ini memberikan kepastian arah kelembagaan bagi Polri ke depan. Peta jalan reformasi ini mencerminkan pendekatan sistematis dan terstruktur yang diusung KPRP bersama Polri, memastikan setiap tahapan memiliki landasan kebijakan yang kuat sebelum dieksekusi di lapangan," kata Boni Hargens, Rabu (7/5/2026).

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Polri untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPRP secara bertahap. Sikap terbuka dan responsif Kapolri juga mendapat perhatian dari Boni Hargens.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah mengalami banyak kemajuan dan transformasi budaya yang fundamental. Ini preseden yang positif bahwa Polri sudah melakukan reformasi diri secara signifikan. Rekomendasi KPRP menjadi masukan strategis untuk memperkuat dan mempercepat agenda reformasi yang sudah dan sedang dijalankan kepolisian saat ini di bawah komando Kapolri Listyo," ujar Boni.

Kapolri dinilai mencerminkan sikap kesatria dalam menyambut dan menerima seluruh rekomendasi eksternal sebagai bahan penguatan institusi. Boni juga mengapresiasi langkah cepat dalam cegah dini kejahatan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas oleh para oknum yang dilakukan Polri belakangan dalam rangka mengantisipasi krisis energi sebagai implikasi dari perang Timur Tengah saat ini.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, komitmen Polri untuk merespons secara positif rekomendasi KPRP mencerminkan kematangan kelembagaan dalam bingkai demokrasi yang terus berkembang. Reformasi Polri bukan hanya soal perubahan regulasi, tetapi menyentuh akar budaya organisasi yang selama ini menjadi titik kritis sorotan publik.

Boni Hargens menilai ada tiga poin yang tersirat dalam pernyataan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pertama, akuntabilitas kelembagaan. Adanya keterbukaan Polri menerima rekomendasi eksternal merupakan indikator penting dari akuntabilitas institusional yang semakin matang dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kedua, transformasi budaya. Perubahan fundamental dalam aspek budaya institusi mencerminkan bahwa reformasi Polri telah melampaui tataran prosedural dan mulai menyentuh nilai serta etos kerja institusi.

"Ketiga, kepercayaan publik. Reformasi yang konsisten dan terukur berpotensi memulihkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang melayani."

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar jabatan Kapolri idealnya bisa dijabat selama dua sampai dengan tiga tahun.

Sekretaris KPRP, Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri menjelaskan skema pengangkatan Kapolri yang ideal mulai dengan asumsi perwira Polri lulusan Akpol pada umur 22 tahun

Kemudian, untuk menjadi Perwira Tinggi (Pati) Polri harus memiliki masa dinas perwira atau MDP 25 tahun. Selanjutnya, dengan hitung-hitungan maksimal pensiun pada 58 tahun, maka Pati Polri berusia 47 tahun harus melewati perjalanan karier penting selama 11 tahun untuk menjadi Kapolri.

"47 kalau pensiunnya 58 tahun atau usia dinas maksimalnya itu usia pensiun, sisa dinas, masih ada sisa waktu itu berarti 11 tahun ya, 11 tahun dinas," ujar Dofiri di Sekretariat KPRP, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kemudian, dia menjabarkan dalam 11 tahun inilah, seorang Pati Polri harus menyiapkan pengalaman yang kaya, matang, dan mumpuni. Mulanya, bisa menjabat direktur, kepala biro selama 1,5 tahun dan ditempatkan di daerah atau menjadi wakapolda selama 1,5 tahun.

Setelah itu, Pati Polri kembali ditarik ke Mabes Polri atau Lemdik untuk menjadi bintang dua selama tiga tahun. Pada level ini, Pati Polri dengan pangkat bintang dua, minimal harus mengenyam dua jabatan baik menjadi Kepala Divisi dan dilanjutkan menjabat Kapolda.

"Ketika jadi Kapolda, itu berarti tambah 1 setengah tahun tambah 1 setengah tahun lagi itu sudah mengalami 6 tahun. Jadi 3 tahun lagi ketika dia menjabat di Kapolda," imbuhnya.

Setelah itu, perjalanan menuju bintang tiga menjadi titik krusial bagi Pati Polri untuk menjadi Kapolri. Pati Polri dari bintang dua ke bintang tiga bisa mengemban jabatan asisten atau wakil bintang tiga selama 1,5 tahun.

Selanjutnya, setelah menyandang bintang tiga, maka calon Kapolri bisa menjalankan perannya selama setahun untuk akhirnya diangkat menjadi Kapolri.

Alhasil, total Pati Polri mencapai level bintang tiga dengan menghabiskan 8-8,5 tahun. Sementara sisanya, menjabat Kapolri selama tiga tahun agar regenerasi pada korps Bhayangkara menjadi ideal.

"Kan 8 setengah tahun sisanya berapa kalau 11 tahun? 2 setengah tahun. Atau kalau dipercepat, Bintang 3-nya cuma 6 bulan misalnya. Busa 3 tahun. Nah jadi, di Kapolri itu kira-kira 2 sampai dengan 3 tahun idealnya seperti itu. Ini supaya regenerasinya juga bagus," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru merespons penyerahan hasil kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Hal itu merupakan sesuatu yang positif bagi perbaikan Polri ke depan.

Dia menilai langkah KPRP sejalan dengan sikap Komisi III DPR sebagai mitra kerja Polri. Politikus yang akrab disapa Gus Falah itu mengingatkan hasil KPRP itu akan diputuskan oleh Presiden dalam bentuk penyerahan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode ini.

"DPR dalam fungsi legislasi tentu akan membahas hal ini, pelibatan publik pun akan kita buka seperti proses pembahasan UU selama ini di Komisi III DPR RI," ujar Gus Falah, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan catatan dari proses pengawasan Komisi III DPR terhadap Polri tentu menjadi salah satu dasar dalam melakukan pembahasan revisi UU Polri. Dengan demikian, peran dan kedudukan Polri ke depannya menjadi lebih sempurna sebagai pelayan dan pelindung ketertiban masyarakat dengan memperhitungkan perubahan zaman yang semakin cepat.

"Kami siap membahas revisi UU Polri yang memang menjadi agenda legislasi DPR RI periode ini. Catatan publik bagi perbaikan dan penguatan internal Polri kami butuhkan untuk memperkaya proses pembahasan ini nanti di DPR," kata politikus PDIP itu.