Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat berjalan dengan baik sejak awal hingga selesai.

“Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP tidak hanya berperan melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan agar tata kelola program terlaksana secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta menjaga agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang menjadi perhatian utama BPKP adalah memastikan program ini benar-benar tepat sasaran. Dia menekankan bahwa manfaat yang diberikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pekerja informal yang jumlahnya cukup besar, khususnya di wilayah Cikarang dan Bekasi, Jawa Barat.

“Kami sebagai auditor dapat tugas dari Presiden, khususnya Menteri PKP, untuk mendampingi, mengawal program ini dengan baik, supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, tata kelolanya baik, tidak ada penyimpangan dan terakhir terutama supaya bisa tepat sasaran, bener-bener diterima para masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama para pekerja informal yang tentu sangat banyak di daerah Cikarang, Bekasi,” kata Ateh.

Untuk itu, BPKP berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan program ini melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Danantara, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

BPKP berharap melalui pengawalan yang kuat dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, program ini dapat terlaksana secara efektif, memiliki tata kelola yang baik, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai tambahan, pemerintah menerima hibah lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun subsidi yang ditujukan bagi MBR. Kehadiran lahan hibah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan hunian vertikal di wilayah penyangga Jakarta.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bahwa Komite Tapera menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan mendukung penuh arahan Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.

Ara mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

"Bahwa Komite (Tapera) menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto) dan mendukung penuh arahan Presiden," kata Menteri PKP ditemui usai rapat Komite Tapera di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.

"Kita buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, bisa dijalankan oleh perbankan," ujarnya.

Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.

Ara menilai kebijakan mempertahankan bunga 5 persen merupakan bentuk konsistensi pemerintah dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.

Sementara itu, untuk rumah susun subsidi, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 6 persen sebagai bagian dari skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik hunian vertikal.

Ia juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi dan meminta BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan perbankan serta pengembang agar target tersebut dapat tercapai.

Menurut Ara, pemerintah turut memberikan berbagai insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis guna mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

"Itu tadi, satu bunganya tetap 5 persen (rumah subsidi tapak), yang kedua tenornya (KPR) 40 tahun, yang ketiga 6 persen buat rusun subsidi. Artinya kita putuskan begitu tiga poin itu," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) skema tenor cicilan KPR Rumah Subsidi hingga 40 tahun untuk memberikan kemudahan kepada rakyat.

"Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi, tapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar. Itu sudah arahan Presiden dengan tujuan yang sangat baik memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah itu bagus sekali. Sekarang bagaimana tata kelolanya juga bisa berjalan dengan baik," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa rencana skema tenor cicilan KPR Rumah Subsidi hingga 40 tahun akan dibahas dalam Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Tapera.

"Kita lagi mencari waktu yang cocok karena harus dengan Komite Tapera. Dalam Komite Tapera itu ada saya, ada Pak (Menteri Keuangan) Purbaya, ada Menteri Tenaga Kerja serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi sama-sama kita sudah dipersiapkan oleh Tapera, sudah dipelajari satu setengah bulan ini, sudah bicara dengan perbankan, bicara dengan SMF nanti diajukan dibawa ke Tapera dulu, komite yang bicarakan," katanya.

Ara menyampaikan bahwa aturan skema tenor cicilan KPR Rumah Subsidi hingga 40 tahun diharapkan dapat rampung pada tahun ini.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan skema KPR rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

Dirinya menegaskan skema tenor 40 tahun nantinya bersifat pilihan, sehingga masyarakat tetap dapat mengambil tenor lebih pendek sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Ia menjelaskan masyarakat tetap memiliki opsi memilih tenor 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun, sehingga fleksibilitas pembayaran cicilan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan tersebut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan pelat merah kian dimatangkan dalam mendukung ambisi Presiden Prabowo Subianto demi memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI muncul sebagai penggerak utama dengan capaian realisasi pembiayaan yang melampaui seluruh target awal dalam waktu relatif singkat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Pusat BRI untuk mengevaluasi sekaligus mengakselerasi program Kredit Program Perumahan (KPP). Dalam pertemuan tersebut, Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan bahwa peran perbankan sangat vital dalam menggerakkan roda ekonomi melalui sektor konstruksi dan UMKM dalam rantai produksi rumah subsidi selama ini.

Direktur BRI, Hery Gunardi menyatakan, komitmen penuh untuk mengawal kebijakan ini melalui kecepatan eksekusi di lapangan. Sinergi ini digadang-gadang dapat menjawab tantangan backlog perumahan yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

BRI Resmikan Kick-Off Desa BRILiaN 2026 untuk Dorong Transformasi Desa 5.0



"Hari ini saya kedatangan tamu, Pak Menteri PKP, kami berdiskusi tentang gimana caranya untuk menyalurkan pembiayaan perumahan bersubsidi dan juga KUR kepemilikan perumahan, alhamdulillah BRI bisa mendukung program ini dengan baik," ujar Hery dalam jumpa pers di kantor pusat BRI Sudirman, Jakarta, Senin (25/2026).

Adapun dari data yang tersedia, capaian BRI dalam pasar rumah subsidi terlihat kontras dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan data per 25 Mei, realisasi KPP dari BRI telah menyentuh angka Rp9,2 triliun, yang terdiri dari sisi supply sebanyak 752 nasabah (Rp1,1 triliun) dan sisi demand yang mencapai 65.576 nasabah dengan nilai Rp8,1 triliun.

Akad Massal KUR 1.000 UMKM, BRI bersama Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif di Bali



Ara lantas memberikan apresiasi tinggi atas performa bank tersebut yang mampu menguasai lebih dari separuh pangsa pasar nasional. Keberhasilan ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa ekosistem pembiayaan rakyat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan pemerintah.

"Realisasi KPP dari Bank Rakyat Indonesia mencapai 54 persen dari realisasi nasional, ini terbesar dari semua bank sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirut karena ini menggerakkan ekonomi luar biasa," ungkap Ara.

Luasnya jangkauan geografis Indonesia menuntut sistem distribusi pembiayaan yang tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga merata secara kewilayahan. Perseroan memastikan bahwa seluruh jaringan kantor mereka di pelosok daerah telah diinstruksikan untuk melayani nasabah perumahan tanpa terkecuali.

Upaya ini dilakukan demi masyarakat di wilayah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah melalui skema subsidi pemerintah. Pemerataan akses keuangan menjadi prioritas utama agar dampak ekonomi dari program perumahan ini dapat dirasakan hingga ke tingkat akar rumput.

"Kami punya wilayah luas dari Sabang sampai Merauke dengan 7.500 cabang lebih, artinya pemerataan ini harus terjadi dan dijalankan sesuai sebaran titik cabang kita sehingga nasabah bisa mendatangi kantor kami di mana-mana," tutur Hery.

Seturut itu, akselerasi penyerapan dana dari plafon awal sebesar Rp8 triliun untuk tahun ini habis hanya dalam kurun waktu empat bulan. Melihat tren positif tersebut, kuota pembiayaan kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun demi menjaga momentum pemenuhan target pembangunan tahun 2025 dan 2026.

Ara optimis bahwa dengan kekuatan jaringan yang dimiliki BRI, target pembangunan puluhan ribu unit rumah ke depan akan tercapai lebih awal. Selain rumah tapak, pemerintah kini mulai mendorong perbankan untuk memperluas fokus pada sektor rumah susun subsidi bagi masyarakat perkotaan.

"BRI telah menambah kuota dari 8 triliun menjadi 12 triliun karena plafon awal sudah terserap semua pada April lalu, kami juga meminta BRI mulai fokus pada rumah susun subsidi karena ekosistemnya sudah sangat kuat melalui nasabah PNM dan mikro," kata Ara.

Kita akan mengeluarkan sebuah kebijakan yang kita diskusikan bersama untuk satu rumah subsidi yang dibangun, ada satu pohon

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah asosiasi pengembang perumahan mendukung rencana program "satu rumah subsidi satu pohon” yang tengah dikaji Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari upaya penghijauan kawasan permukiman.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah bersama asosiasi pengembang telah membahas kebijakan tersebut untuk mendukung penghijauan dan pelestarian ekosistem kawasan perumahan.

“Kita akan mengeluarkan sebuah kebijakan yang kita diskusikan bersama untuk satu rumah subsidi yang dibangun, ada satu pohon,” kata Maruarar di Kementerian PKP, Jakarta, Senin.

Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan program tersebut menjadi langkah positif untuk mendukung penghijauan sekaligus merespons dampak perubahan iklim.

“Ini adalah cara kita untuk mendorong penghijauan sebagai bentuk menyayangi bumi dan anak cucu kita karena climate change itu sudah terasa,” ujar Joko.

Ia mengatakan mekanisme penanaman pohon nantinya diserahkan kepada pengembang dan penghuni rumah agar dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masing-masing kawasan.

Menurut dia, REI sebelumnya juga telah memiliki program sejuta pohon yang kemudian didiskusikan bersama pemerintah hingga muncul konsep satu rumah satu pohon.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan asosiasi pengembang mendukung penuh kebijakan tersebut karena dinilai tidak membebani pengembang.

“Itu tinggal nambah Rp100 ribu atau Rp200 ribu sudah jadi,” Ucap Tri.

Ia menilai program tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang hijau dan kualitas lingkungan permukiman.

Menurut Tri, masyarakat juga perlu mulai memahami bahwa kondisi cuaca yang semakin panas tidak cukup diatasi hanya dengan penggunaan pendingin ruangan.

“Panas itu tidak bisa dilawan dengan AC. Perlu oksigen,” ujarnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali menilai program tersebut dapat membantu mengurangi dampak suhu panas sekaligus meningkatkan daya resap air di kawasan perumahan.

“Ini menambah penghijauan dan menambah ketersediaan air yang lebih stabil di tanah tersebut,” kata Syawali.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan dan pembiayaan sekitar 350 ribu rumah subsidi pada 2026.

Selain program penghijauan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan sektor perumahan seperti KPR FLPP tenor hingga 40 tahun, relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta percepatan penyelesaian persoalan lahan perumahan subsidi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nanti untuk dibuat skema yang baru di luar BSPS, yaitu revitalisasi, supaya bisa melestarikan kebudayaan bangsa kita

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Kebudayaan mengkaji program revitalisasi lebih dari 3.500 rumah adat di Indonesia sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan revitalisasi rumah adat tengah disiapkan melalui skema baru di luar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Nanti untuk dibuat skema yang baru di luar BSPS, yaitu revitalisasi, supaya bisa melestarikan kebudayaan bangsa kita,” kata Ara usai rapat dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat menjaga keberadaan rumah-rumah adat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Ara menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya dan rumah adat sebagai bagian dari identitas bangsa.

“Bapak Presiden Prabowo juga sangat mengedepankan budaya, kultur bangsa kita yang harus kita lestarikan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pihaknya mendata lebih dari 3.500 rumah adat yang membutuhkan perhatian dan penyelamatan.

“Jumlahnya se-Indonesia itu dari data yang kami punya lebih dari 3.500 rumah-rumah adat yang mungkin perlu perhatian, perlu penyelamatan,” ucap Fadli.

Ia mengatakan rumah-rumah adat tersebut memiliki karakteristik dan filosofi berbeda di setiap daerah sehingga membutuhkan pendekatan revitalisasi yang sesuai dengan nilai budaya masing-masing.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi atau mega diversity.

“Rumah-rumah adat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini benar-benar sangat unik, khas, spesifik, dan punya latar belakang nilai yang luar biasa,” ujar Fadli.

Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan, terdapat 3.053 masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 desa adat telah direvitalisasi, sedangkan 2.519 desa adat lainnya belum direvitalisasi.

Data Kementerian Kebudayaan menunjukkan sebaran revitalisasi desa adat tersebar di 33 provinsi dengan jumlah terbesar antara lain di Aceh sebanyak 151 desa adat, Sulawesi Selatan 47 desa adat, Lampung 26 desa adat, dan Nusa Tenggara Timur 21 desa adat.

Fadli mengatakan revitalisasi rumah adat diharapkan tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mempertahankan fungsi rumah adat sebagai ruang kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

Ia menilai kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian PKP dapat menjadi langkah awal pembentukan program nasional revitalisasi rumah adat.

Selain revitalisasi rumah adat, Kementerian PKP juga menyiapkan program BSPS bagi 3.053 pekerja seni, budayawan, dan juru pelihara situs budaya yang saat ini tengah menjalani proses verifikasi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yang kami sepakati adalah untuk pekerja seni sejumlah 3.053 unit. Itu akan diverifikasi oleh tim selama dua minggu ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 3.053 pekerja seni, budayawan, dan juru pelihara situs budaya yang diusulkan Kemenbud.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan data penerima usulan tersebut akan diverifikasi selama dua minggu untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Yang kami sepakati adalah untuk pekerja seni sejumlah 3.053 unit. Itu akan diverifikasi oleh tim selama dua minggu ini,” kata Ara usai rapat dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kementerian PKP, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hasil verifikasi akan disampaikan dalam pertemuan lanjutan bersama Kementerian Kebudayaan pada 2 Juni 2026.

Menurut Ara, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan program BSPS, termasuk masuk kategori desil 1 sampai desil 4 agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Karena sesuai aturan itu harus masuk ke desil 1 sampai 4 supaya jangan sampai tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Sejumlah syarat penerima BSPS lainnya mencakup status hak atas rumah yang jelas, belum pernah menerima bantuan BSPS, dan kondisi rumah benar-benar tidak layak huni.

Ia mengatakan indikator rumah tidak layak huni antara lain dilihat dari kondisi lantai, dinding, dan atap.

Program BSPS secara nasional pada tahun ini ditargetkan mencapai 400 ribu unit, meningkat dari 42 ribu unit pada tahun sebelumnya.

Ara mengatakan Kementerian PKP mengalokasikan sekitar Rp8 triliun dari total anggaran sekitar Rp10 triliun untuk program bedah rumah.

“Dari Rp10 triliun anggaran kami, kurang lebih Rp8 triliun itu untuk membedah rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni,” ucap dia.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan usulan mencakup pelaku budaya, seniman, serta juru pelihara yang menjaga situs dan cagar budaya di berbagai daerah.

Menurut dia, kelompok tersebut membutuhkan dukungan perbaikan rumah agar dapat menunjang aktivitas kebudayaan yang mereka jalankan.

"Yang kita usulkan adalah yang terkait dengan para pelaku budaya, seniman yang membutuhkan, ada juru pelihara-juru pelihara yang menjaga situs-situs cagar budaya di seluruh Indonesia,” ungkap Fadli.

Ia mengatakan pendataan dilakukan melalui jaringan Kementerian Kebudayaan, termasuk 33 Balai Pelestarian Kebudayaan di seluruh provinsi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai bagian dari percepatan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program BSPS di Jawa Timur tahun 2026 mencatat peningkatan signifikan dengan total penerima mencapai 33 ribu kepala keluarga (KK), naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.000 unit.

“Peningkatannya sangat besar, tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur mencapai 33.000 rumah,” kata Maruarar saat meninjau lokasi di Surabaya, Minggu.

Dalam program tersebut, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah. Rinciannya, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja.

Menurut dia, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dengan asumsi setiap pembangunan rumah melibatkan tiga pekerja, maka BSPS berpotensi menyerap hingga 99 ribu tenaga kerja.

“Kalau 33 ribu rumah dikerjakan tiga orang, berarti hampir 99 ribu tenaga kerja terlibat. Ini dampaknya besar terhadap ekonomi,” ujarnya.

Selain meninjau BSPS, Menteri PKP juga menyosialisasikan program pemberdayaan ekonomi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Mekar, yang menyasar pelaku usaha ultra mikro, terutama kaum perempuan.

Ia menilai banyak perempuan di Surabaya menunjukkan ketangguhan dalam menopang ekonomi keluarga melalui usaha kecil dengan penghasilan berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono yang ikut mengawal penyaluran program.

Dari total penerima BSPS di Jawa Timur, sekitar 1.200 KK berasal dari Kota Surabaya, dengan lebih dari separuhnya telah terverifikasi.

Dari 1.200 penerima di Surabaya, sekitar 600 sudah terverifikasi hingga awal Mei dan akan percepat agar sesuai target.

Bambang Haryo juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai pro-rakyat, termasuk program pembangunan tiga juta rumah yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2026.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap pemerintah pusat atas pelaksanaan BSPS yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kegiatan peninjauan juga dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso.

BSPS merupakan program Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui bantuan stimulan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bantuan ini difokuskan pada penyediaan bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi saya mau melibatkan mahasiswa dan kampus dalam proses ini dari awal,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema pemanfaatan aset negara, termasuk kawasan kampus, untuk pengembangan rumah susun guna memperluas akses hunian masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, pihaknya mempersiapkan program tersebut dengan melibatkan perguruan tinggi sejak tahap perencanaan.

“Habis (acara) ini saya ke Universitas Indonesia, bertemu dengan rektor, di asrama mahasiswa. Kita akan mempersiapkan skema untuk bagaimana aset-aset negara dalam konteks ini adalah kampus-kampus untuk bagaimana digunakan untuk misalnya, rumah susun di kampus,” kata Ara di rapat internal Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu akan dilibatkan dalam pengembangan program tersebut, mulai dari aspek hukum, teknik, hingga pembiayaan.

Menurut dia, mahasiswa hukum dapat berperan dalam penyusunan aspek legal, mahasiswa teknik sipil dan arsitektur dalam perencanaan desain dan konstruksi, serta mahasiswa ekonomi dalam penyusunan skema pembiayaan.

“Jadi saya mau melibatkan mahasiswa dan kampus dalam proses ini dari awal,” ujarnya.

Ia mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses hunian untuk masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan.

"Ini menjadi langkah terobosan agar program perumahan tidak hanya bersifat pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan ekosistem pendidikan," ungkapnya.

Ara menambahkan, pemanfaatan aset negara menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyediaan hunian tanpa bergantung sepenuhnya pada pembebasan lahan baru.

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 141.000 unit rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Bekasi, secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui pengembangan hunian vertikal.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di kawasan Tanah Abang, Jakarta, guna menyediakan hunian di kawasan padat perkotaan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Program pembangunan rumah untuk rakyat, BSPS dan sebagainya 90,55 persen. Itu artinya orientasi kita benar-benar kepada bantuan rakyat dan sifatnya pembangunan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 90,55 persen atau sebesar Rp9,34 triliun dari pagu anggaran 2026 sebesar Rp10,31 triliun untuk program fisik perumahan rakyat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, komposisi anggaran tersebut menunjukkan orientasi kementerian dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.

“Program pembangunan rumah untuk rakyat, BSPS dan sebagainya 90,55 persen. Itu artinya orientasi kita benar-benar kepada bantuan rakyat dan sifatnya pembangunan,” kata Ara di Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Berdasarkan paparan kementerian, Pagu anggaran Kementerian PKP 2026 setelah efisiensi anggaran tercatat sebesar Rp10,31 triliun dengan target 406.260 unit.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi alokasi terbesar dengan anggaran Rp8,57 triliun untuk 400.000 unit rumah atau 83,1 persen dari pagu PKP.

Selain BSPS, anggaran tersebut juga mencakup rumah susun sebesar Rp373,56 miliar, rumah khusus Rp199,63 miliar, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Rp25,25 miliar, serta penataan kawasan kumuh dan sanitasi Rp170,30 miliar.

Sementara itu, anggaran untuk gaji dan operasional hanya sebesar 8,91 persen, dan pengawasan, pengendalian, dan monitoring sebesar 0,5 persen.

Ara menjelaskan bahwa kementeriannya juga menyiapkan target penyerapan anggaran secara bulanan agar realisasi tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Ini juga sesuai dengan arahan Presiden dan juga Kementerian Keuangan supaya kita lebih merata, jadi tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya.

Kementerian PKP menargetkan serapan anggaran mencapai 6,21 persen pada 1 Mei, 17,84 persen pada 1 Juni, 26,81 persen pada 1 Juli, dan 40,25 persen pada 1 Agustus.

Selanjutnya, serapan ditargetkan mencapai 53,15 persen pada 1 September, 67,21 persen pada 1 Oktober, 78,47 persen pada 1 November, dan 87,45 persen pada 1 Desember.

Adapun target serapan hingga 31 Desember 2026 ditetapkan sebesar 97,48 persen, lebih tinggi dibandingkan sekitar 96 persen pada tahun sebelumnya.

Ara mengatakan, target pelaporan penyerapan kini dibuat per tanggal 1 setiap bulan agar kementerian memiliki waktu evaluasi dan perbaikan.

“Saya mengubah satu hal yang mendasar. Biasanya target hitungannya akhir bulan, tanggal 30 atau tanggal 31. Tetapi mulai tahun ini saya mau per tanggal 1,” ungkapnya.

Menurut dia, pelaporan per tanggal 1 memberi ruang bagi kementerian untuk mengambil langkah proaktif apabila capaian penyerapan belum sesuai target.

Kementerian PKP juga menargetkan serapan BSPS mencapai 38,34 persen pada 1 Agustus 2026, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yang masih nol persen pada Agustus.

Ia meminta jajaran kementerian melakukan evaluasi rutin setiap Senin hingga tingkat balai dan satuan kerja daerah untuk mengawal pencapaian target tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 29 April 2026 mencapai Rp14 triliun.

“Tadi Pak Ara (sapaan akrab Maruarar) menyampaikan tentang progres KUR perumahan. Hari ini sudah sangat tinggi, sudah Rp14 triliun, ya, untuk pencapaian sekarang. Ini angka yang luar biasa,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati ketika dijumpai di Jakarta, Rabu.

Sri mengatakan bahwa capaian tersebut disampaikan oleh Menteri Ara kepada Ketua Satgas Perumahan/Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam.

“Karena tentu KUR Perumahan juga adalah arahan dari Pak Hashim,” ujar Sri.

Selain itu, ia mengatakan rapat bersama Hashim juga membahas mengenai pemetaan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program perumahan.

Pemetaan lahan tersebut, lanjut dia, dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rapat yang sama.

Sri mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Nusron menyampaikan daftar lahan yang bisa digunakan.

“Kemudian dari Pak Menteri (Ara) menyampaikan bahwa kami akan membentuk tim survei terkait dengan daftar (lahan) tersebut. Mana yang memang menjadi prioritas, itu digunakan sebagai lahan perumahan,” kata Sri.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai 11 kota satelit yang lahannya juga sudah dipetakan oleh Nusron.

Terkait program kota satelit, Sri mengatakan terdapat keterlibatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam melakukan kajian awal ihwal desain tata ruang kota-kota satelit tersebut.

“Mulai dari backlog-nya bagaimana, terus bagaimana sarana-prasarana di sana, bagaimana konteks tata ruangnya, termasuk integrasi transportasi. Itu sudah ada gambarannya,” kata Sri.

Selanjutnya, tim survei akan menentukan lahan mana yang menjadi prioritas, sekaligus memilih skema yang tepat untuk merealisasikan program-program perumahan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan direktur jenderal yang mengundurkan diri yakni Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah kembali ke instansi asal di kepolisian.

“Aturan dari MenPAN-RB kan memang tidak boleh dari kepolisian. Jadi, mereka dikembalikan kepada instansinya. Dikembalikan kepada kepolisian,” ujar Ara sapaan akrab Maruarar ketika dijumpai di Jakarta, Rabu.

Adapun Azis Andriansyah merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 dan menempuh pendidikan kepolisian hingga Sespimti serta pendidikan akademik hingga jenjang S3. Sebelum menjadi dirjen, Azis menduduki berbagai jabatan strategis di kepolisian, seperti Kapolresta Depok.

Sementara itu, Ara tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal mundurnya Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran. Berbeda dengan Azis, Imran berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS) yang sebelumnya berdinas di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Ara menyampaikan bahwa Azis dan Imran memiliki kinerja yang baik selama menjadi pejabat di Kementerian PKP.

“Kinerjanya bagus. Kinerjanya bagus sekali,” kata Ara.

Lebih lanjut, Ara telah menunjuk Plt Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia untuk menggantikan Azis.

“Pak Menteri Perumahan ingin menunjukkan bahwa Kementerian PKP adalah kementerian yang taat hukum. Di dalam Perpol (Peraturan Polri) Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 3 ayat (2), Kementerian PKP tidak termasuk di dalam yang bisa diduduki oleh Polri,” kata Roberia.

Terkait dengan penunjukan pengganti Imran, Roberia menyampaikan sudah ada penggantinya, namun tidak mengungkapkan siapa namanya.

“Sudah ada (penggantinya). Kan tidak boleh kosong,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Roberia menyampaikan telah menjadi Plt Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP selama tiga hari. Ia diberi amanat oleh Ara untuk memastikan program pembangunan 3 juta rumah berlangsung secara efisien dan bebas korupsi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026