SURABAYA - Pameran AllPack Surabaya dan East Beauty Pack Expo 2026 dibuka di Surabaya, Rabu (1/7/2026). Sebanyak 130 peserta, 10 di antaranya UMKM, meramaikan pameran yang digelar di Krista Exhibitions Group ini. Pameran ini menjadi ajang bagi pelaku industri memperkenalkan inovasi, memperluas jaringan bisnis, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pengemasan, percetakan, pengolahan, dan industri kecantikan di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan, AllPack Surabaya 2026 menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya digelar secara mandiri, setelah sebelumnya selalu berlangsung bersamaan dengan EastFood Indonesia (IIFEX) Surabaya. Pemisahan ini karena tingginya antusiasme peserta dan kebutuhan industri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Melalui penyelenggaraan AllPack Surabaya 2026 dan East Beauty Pack Expo 2026, kami ingin menghadirkan peluang kolaborasi yang lebih luas bagi pelaku industri. Surabaya memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Kami optimistis pameran ini akan menjadi momentum memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mempercepat adopsi teknologi dan inovasi," kata Daud.

Banyak iovasi di sektor pengemasan, percetakan, pengolahan makanan dan minuman, farmasi, logistik, hingga manufaktur dipamerkan dalam ajang tersebut. East Beauty Pack Expo 2026 menampilkan beragam inovasi industri kecantikan, mulai dari kemasan kosmetik, bahan baku, mesin produksi, hingga teknologi pendukung bagi pelaku usaha beauty dan personal care.

Selain pameran produk dan teknologi, pengunjung juga dapat mengikuti seminar, forum diskusi, hingga program Business Matching yang mempertemukan peserta dengan calon mitra bisnis potensial. Penyelenggara juga menghadirkan Hosted Buyer Program yang mengundang pembeli dari dalam maupun luar negeri untuk mengikuti pertemuan bisnis terjadwal dengan peserta pameran.

”Kami berharap kedua program tersebut mampu membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor. Sekaligus memperkuat kemitraan bisnis di sektor pengemasan, pengolahan, dan industri kecantikan,” tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan pembukaan Radial Road yang menghubungkan Jalan Mayjen Jonosewoyo dan Jalan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Ia berharap infrastruktur sepanjang 2,8 kilometer tersebut dapat mengurai kemacetan di kawasan Surabaya Barat sekaligus menyumbang pendapatan bagi kas daerah.

Eri menjelaskan pada tahap awal arus lalu-lintas di sepanjang Radial Road akan diberlakukan sistem satu arah, dari Jalan Mayjen Jonosewoyo menuju Jalan Lontar. Rekayasa tersebut diberlakukan agar arus kendaraan bermotor dapat mengalir dan lancar sebelum diterapkan sistem baru yang diberlakukan secara penuh.

“Keberadaan Radial Road saat ini difungsikan agar masyarakat bisa lewat, tapi hanya satu arah, yakni dari timur ke barat," ujar Eri, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mengubah mekanisme arus lalu-lintas yang selama ini berjalan di Jalan Lontar, di mana ruas jalan yang melayani kendaraan secara dua arah akan diubah menjadi hanya satu arah dengan arus sebaliknya, yakni dari Jalan Lontar menuju Jalan Mayjen Jonosewoyo.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap kali terjadi di sepanjang Jalan Lontar sehingga dapat menciptakan sirkulasi kendaraan yang lebih tertata serta menekan antrean panjang kendaraan yang menjadi persoalan menahun di titik itu.

"Jalan Lontar itu jalurnya kecil, dan ada dua jalur di situ. Nah, sekarang kita buat satu jalur, tapi ini sudah kita buka lebih awal biar mengurangi kemacetan. Nanti Insyaallah di minggu depan ke depan sudah berjalan keduanya," ucapnya.

Tak hanya berguna untuk mengurai kemacetan, Eri berharap infrastruktur yang menelan anggaran senilai Rp38 miliar itu akan membawa pengaruh positif terhadap iklim investasi di Kota Surabaya di masa mendatang.

Menurut dia, lokasi infrastruktur tersebut tergolong dalam kawasan jasa perdagangan, yang dikelilingi oleh investasi milik korporasi terkemuka seperti Pakuwon dan Ciputra Group.

“Sepanjang jalan itu, tarif PBB (pajak bumi bangunan) naik karena menjadi jalan besar. Otomatis PBB akan naik karena tidak lagi tergolong sebagai [kawasan] rumah, tapi sudah menjadi jasa perdagangan,” bebernya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh pedagang perantara (middleman) komoditas telur ayam ras yang beroperasi di daerah setempat, khususnya yang terdapat di wilayah sentra penghasil komoditas pangan tersebut.

Kebijakan tersebut dijalankan sebagai bentuk respons atas situasi terdesak yang saat ini tengah menimpa para peternak telur di sejumlah titik Provinsi Jatim, di mana ketentuan harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebesar Rp26.500, yang disebut belum sepenuhnya berjalan dan diterapkan.

"Kami akan memanggil seluruh middleman atau perantara telur, kami akan duduk bersama untuk memastikan harga telur ini dapat terjaga, dan peternak bisa memperoleh untung karena kita prihatin biaya produksi yang dikeluarkan ternyata tidak sebanding dengan harga jual," ungkap Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Emil mengungkapkan satu dari sekian kebijakan jangka pendek yang akan dijalankan Pemprov Jatim tersebut akan dikomandoi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Peternakan. Dirinya menyatakan pertemuan tersebut juga dijadwalkan untuk digelar pada pekan depan.

"Kami tadi sudah periksa ke Disperindag Jatim dan Dinas Peternakan, kalau data perantara sudah dimiliki. Kami pastikan dalam seminggu ini, kami tindak lanjuti dengan memanggil langsung dengan seluruh pedagang perantara yang menghubungkan antara peternak dengan pasar untuk mencari tahu penerapan HAP telur oleh Bapanas ini di lapangan," ucapnya.

Mengacu pada data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim, Emil memaparkan banderol telur ayam ras di tingkat konsumen saat ini berkisar Rp25.000 per kilogram, seperti yang diamatinya di Kota Surabaya, Bangkalan, dan Lumajang.

Menurut dia, kondisi tersebut sesungguhnya dapat memicu dilema operasional karena harga jual di tingkat hilir justru berada di bawah HAP yang telah ditetapkan Kepala Bapanas sebesar Rp26.500 per kilogram.

"Kita akan periksa dahulu, maka dari itu pedagang perantara akan dikumpulkan untuk membuka transparansi harga beli di tingkat peternak. Realitanya, harga di tingkat konsumen hari ini sekitar Rp25.000-an. Di sini ada pekerjaan rumah besar saat bertemu middleman karena mereka pasti akan keberatan kalau dipaksa membeli Rp26.500, sementara harga jual di pasar saja Rp25.000," papar Emil.

Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak ingin kebijakan perlindungan ini hanya menjadi teori di atas kertas tanpa menyentuh realita lapangan. Oleh sebab itu, pertemuan dengan para pedagang perantara tersebut ditargetkan dapat terealisasi sesuai rencana guna merumuskan kesepakatan harga yang rasional serta saling menguntungkan (win-win solution), baik bagi keberlangsungan usaha para peternak rakyat maupun kelancaran rantai pasok hilir.

"Jadi, harus ada kalkulasi yang tepat dan adil saat pertemuan itu terjadi, di mama kita targetkan satu minggu sebelum hari ini sudah bisa terlaksana dan dapat tercapai kesepakatan di antara seluruh pihak," ucapnya.

Berikut tuntutan massa aksi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN):

1. Penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP)

Meminta pemerintah melalui Satgas Pangan Polri melakukan langkah nyata agar harga telur di tingkat peternak membaik sesuai surat edaran yang telah diterbitkan BAPANAS No.285/TS.02.02/K/2026 tanggal 9 Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak.

2. Transparansi Harga Pakan

Meminta adanya keterbukaan informasi mengenai:

a. Harga bahan baku pakan impor.

b. Mekanisme pembentukan harga pakan jadi.

c. Data impor bahan baku pakan.

d. Distribusi bahan baku dan pakan kepada peternak karena hingga saat ini peternak kecil hanya menjadi obyek penerima kenaikan harga pakan tanpa mengetahui dasar kenaikan dengan jelas.

3. Perlindungan Usaha Peternak Rakyat

a. Meminta DPRD Jawa Timur ikut memperjuangkan perlindungan usaha peternakan rakyat baik dari monopoli korporasi besar, hak atas pakan murah, telur sebagai pangan pokok sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia harus berbasis kekeluargaan, bukan kapitalisme murni yang membiarkan peternak kecil kalah telak dari korporasi raksasa.

b. Meminta pemerintah secepatnya mentapkan budidaya ayam ras petelur dalam Daftar Negatif Investasi (Investment Negative List) dan membatasi izin dan populasi budidaya ayam ras petelur, sesuai dengan surat Permohonan KEMENTAN No.B-132/PP.220.M/06/2026 tanggal 9 Juni 2026. Perlu pengaturan yang lebih tegas agar pemodal besar tidak melakukan ekspansi berlebihan pada sektor budidaya unggas agar tercipta iklim usaha yang lebih berkeadilan.

c. Penghapusan Peraturan Menteri Pertanian 10/2024 Pasal 24 huruf (c) yang berbunyi “paling tinggi 2% produksi DOC final stock (FS) dari pelaku usaha integrasi dan pembibitan parent stock (PS) dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan atau peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri”, kembalikan budidaya pada peternak rakyat.

4. Peningkatan Serapan Telur Peternak Rakyat

Mendorong pemerintah untuk memperluas penyerapan telur peternak rakyat dalam semua program pemerintah.

5. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Peternakan Rakyat

Keberlangsungan usaha peternak rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional dan tidak hanya diukur dari tersedianya pangan hari ini, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat untuk terus bertahan dan berproduksi. Apabila peternak rakyat terus mengalami kerugian dan berhenti berusaha, tentu akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar ke Jatim ditambah hingga total menjadi 2,7 juta kiloliter guna mengatasi peningkatan permintaan.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan penambahan suplai hingga penguatan distribusi tersebut merupakan upaya-upaya dalam mengatasi kekurangan stok biosolar yang terjadi akibat dari pembelian di luar batas wajar.

Ia juga menyebut proses distribusi energi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dari depo menuju masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga tidak dapat dilakukan secara instan.

"Jadi, ada peningkatan pembelian di luar dari pola yang sewajarnya. Ingat, terdapat prosesnya untuk penyaluran BBM dari depo sampai ke pom bensin. Jadi, jangan kemudian kita berasumsi kalau stok di pom bensin habis karena di depo juga habis, tidak seperti itu," ungkap Emil di Surabaya, Selasa (30/6/2026).

Guna memperkuat pasokan BBM biosolar di Jatim, Emil menyebut PT Pertamina (Persero) sampai-sampai harus menambah pasokan energi untuk kendaraan diesel tersebut sebesar 6%-8% dari kuantitas secara normal. Kuota biosolar yang diterima Provinsi Jatim secara keseluruhan sebelumnya hanya sebesar 2,4 juta kiloliter.

"Kuota BBM jenis biosolar untuk Provinsi Jawa Timur sudah dinaikkan oleh PT Pertamina (Persero) antara 6 persen sampai 8 persen. Jadi, pasokan yang ditambah saat ini mencapai 2,7 juta kiloliter untuk BBM bersubsidi jenis biosolar," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini PT Pertamina (Persero) telah berusaha untuk mempercepat usaha untuk mengurai rantai pasok BBM bersubsidi jenis biosolar. Emil pun telah meminta perusahaan pelat merah tersebut untuk menambah armada pengangkut BBM agar suplai energi dapat disalurkan secara maksimal.

"Kendala yang dihadapi adalah mengangkut dari depo ke pom bensin ini. Kalau misalnya biosolar itu lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi untuk mengatasi hal tersebut," ucapnya.

Namun begitu, kendaraan pengangkut energi tersebut juga dalam kuantitas yang terbatas. Oleh sebab itu, Emil mengungkapkan PT Pertamina (Persero) mematok skala prioritas mengenai lokasi pendistribusian biosolar ke SPBU yang terletak di titik vital, seperti pelabuhan dan pintu tol agar penyaluran bahan pangan dan logistik sentral lainnya tidak terhambat.

"Dengan kuantitas armada pengangkut yang terbatas, PT Pertamina (Persero) kemudian menetapkan tempat-tempat yang vital, seperti akses jalan di kawasan pelabuhan dan pintu tol karena hal ini berkaitan dengan masalah logistik agar penyaluran bahan pangan tidak terganggu," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, saat ini terdapat 12 unit armada pengangkut BBM bersubsidi jenis biosolar yang disiagakan di titik-titik vital tersebut guna mengatasi lonjakan permintaan, terkhusus di wilayah aglomerasi Surabaya Raya.

"Terdapat 12 unit mobil tangki khusus biosolar yang difokuskan di jalur logistik akses pelabuhan dan pintu tol sejak 23 Juni lalu. Distribusi dipercepat untuk mengejar lonjakan permintaan karena antrean biosolar terutama di Surabaya Raya, di mana terjadi antrean yang bersamaan melebihi dari pola pembelian yang pernah ada sebelumnya," paparnya.

Dengan berbagai upaya strategis tersebut, Emil optimistis fenomena kelangkaan BBM bersubsidi jenis biosolar dapat terselesaikan di wilayah kerjanya tersebut. Sebab, kuota yang dikucurkan PT Pertamina (Persero) telah melampaui jumlah kebutuhan energi yang diperlukan masyarakat di Jatim.

Bilamana masih terjadi kelangkaan ataupun antrean untuk mengisi biosolar, ia meminta otoritas terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hingga PT Pertamina (Persero), untuk dapat melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh dan komprehensif.

"Pertanyaannya, apakah pasti cukup atau tidak? Kita pakai logika dulu saja. Logikanya, kuota biosolar sudah ditambah dari 2,4 juta kiloliter jadi 2,7 juta kiloliter. Kuotanya ada, pembelian bersamaan, dan armadanya ditambah. Apabila ternyata masih belum mengatasi, tentu ini harus disikapi oleh Kementerian ESDM melalui BPH Migas serta PT Pertamina (Persero)," bebernya.

Gojek mengenakan biaya pembatalan pesanan GoCar kepada pelanggan sebesar Rp3.000. Namun, biaya pembatalan tersebut tidak berlaku untuk layanan GoCar Instant dan GoCar Rental.

Pengenaan biaya pembatalan itu diberlakukan Gojek secara bertahap mulai 3 Februari 2026 di kota-kota tertentu antara lain Bali, Surabaya, Jogja, Medan, Bandung, Malang, dan Makassar.

"Penerapan skema ini akan dievaluasi secara berkala sebelum diimplementasikan ke kota-kota lain," bunyi pengumuman resmi Gojek dalam blog resminya, Sabtu (27/6).

Manajemen Gojek menjelaskan biaya pembatalan pesanan GoCar dibayarkan secara penuh kepada mitra pengemudi.

"Biaya pembatalan akan 100 persen dibayarkan kepada mitra driver sebagai bentuk kompensasi dari waktu tunggu atau pun proses penjemputan yang sudah dilakukan," imbuh Gojek.

Biaya pembatalan Rp3.000 itu berlaku jika cancel pesanan GoCar dilakukan baik oleh pelanggan maupun mitra pengemudi. Berikut ketentuannya:

- saat driver telah tiba di titik penjemputan.- saat driver sudah berjalan lebih dari 1 kilometer menuju titik jemput atau waktu sudah berlalu 7 menit sejak pelanggan mendapatkan driver dan driver sudah bergerak menuju titik pelanggan.

- setelah menunggu penumpang di titik penjemputan selama 10 menit atau lebih.

Gojek menyebut pembayaran biaya pembatalan dilakukan secaracashlessvia GoPay hingga e-wallet. Namun, jika pelanggan memilih tunai, maka sistem Gojek akan mencatat biaya yang perlu dibayar sebelum memesan lagi.

Gojek juga memberlakukan pengecualian pengenaan biaya pembatalan pesanan GoCar dengan kondisi berikut:

- pembatalan dilakukan oleh driver di luar ketentuan pembatalan yang berlaku.- driver tiba di titik penjemputan yang tidak sesuai dengan lokasi di aplikasi.- pembatalan terjadi di luar ketentuan biaya pembatalan yang berlaku

Jika pelanggan merasa seharusnya tidak dikenakan biaya pembatalan GoCar sebesar Rp3.000, maka pelanggan dapat membuat laporan di halaman bantuan pada aplikasi Gojek.

"Pelanggan tidak akan langsung dikenakan biaya pembatalan. Pada pembatalan pertama, sistem akan memberikan pembebasan biaya (waiver) hingga waktu yang belum ditentukan. Biaya pembatalan baru akan dikenakan pada pembatalan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Gojek.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Surabaya sedang menawarkan pelajaran menarik. Kota ini berusaha menunjukkan bahwa investasi bukan sekadar tentang modal yang datang, melainkan tentang manfaat yang tinggal.

Surabaya (ANTARA) - Ada kota yang mengejar investasi demi mengejar angka. Ada pula kota yang berusaha menjadikan investasi sebagai jalan memperluas kesejahteraan. Kota Surabaya, Jawa Timur tampaknya memilih jalur kedua.

Pilihan itu kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Anugerah Investa Surabaya (AIS) 2025 yang digelar di Balai Kota Surabaya belum lama ini dengan mengangkat tema Surabaya Gerbang Investasi Kelas Dunia.

Sekilas, ajang ini memang tampak seperti seremoni pemberian penghargaan kepada pelaku usaha. Namun, jika dicermati lebih dalam, AIS menyimpan pesan yang jauh lebih besar. Investasi tidak lagi dipandang sebatas besarnya modal yang masuk, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mengurangi kemiskinan.

Cara pandang tersebut menarik karena berkembang di tengah persaingan antardaerah yang semakin ketat dalam memperebutkan investasi. Banyak pemerintah daerah berlomba menawarkan insentif fiskal, kemudahan perizinan, hingga pembangunan kawasan industri. Sayangnya, tidak sedikit investasi yang berhenti pada pencatatan statistik. Nilai penanaman modal meningkat, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitar.

Surabaya mencoba menghadirkan ukuran yang berbeda. Dalam AIS 2025, perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan. Kepatuhan terhadap regulasi, legalitas usaha, hingga komitmen menyerap tenaga kerja lokal menjadi indikator utama. Bahkan, kemitraan dengan UMKM ikut menjadi bagian dari penilaian.

Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma investasi yang kini banyak dikembangkan di berbagai negara. Organisasi internasional seperti UNCTAD dalam World Investment Report beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya investasi berkelanjutan (sustainable investment), yakni investasi yang tidak sekadar menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan manfaat sosial dan lingkungan.

Indonesia pun mulai mengarah ke konsep serupa. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM terus mendorong investasi yang berkualitas, yaitu investasi yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memperkuat ekonomi lokal.

Dalam konteks itu, langkah Surabaya memiliki relevansi yang kuat. Kota ini tidak sekadar menjadi tujuan modal, melainkan berusaha memastikan bahwa setiap investasi meninggalkan jejak kesejahteraan.

Ekonomi lokal

Tantangan terbesar investasi sebenarnya bukan bagaimana menarik investor datang, melainkan bagaimana membuat manfaat investasi menyebar secara adil.

Persoalan tersebut kerap muncul di banyak daerah. Investasi besar masuk, kawasan industri tumbuh, tetapi masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Tenaga kerja didatangkan dari luar daerah, rantai pasok dikuasai perusahaan besar, sementara UMKM kesulitan menembus pasar.

Fenomena semacam itu menciptakan apa yang dalam ekonomi pembangunan disebut enclave economy, yakni pertumbuhan ekonomi yang terisolasi dan tidak terhubung dengan masyarakat sekitar.

Karena itu, kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang mendorong investor bermitra dengan UMKM menjadi langkah yang layak diapresiasi. Ketika perusahaan membutuhkan katering, percetakan, logistik, seragam kerja, hingga jasa kebersihan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi pelaku usaha lokal. Nilai ekonomi yang tercipta pun tidak berhenti di perusahaan, tetapi mengalir ke masyarakat.

Efek bergandanya sangat besar. UMKM memperoleh pasar yang lebih pasti, kualitas produksinya meningkat karena mengikuti standar industri, sementara perusahaan mendapatkan rantai pasok yang lebih efisien.

Hubungan semacam ini juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa ekonomi lokal yang memiliki jejaring usaha kuat lebih mampu bertahan menghadapi krisis dibanding ekonomi yang hanya bergantung pada perusahaan besar.

Surabaya sebenarnya telah memiliki modal cukup baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi kota ini didominasi sektor perdagangan, industri pengolahan, akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa. Seluruh sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan UMKM.

Karena itu, investasi yang masuk semestinya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pengungkit bagi ribuan usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota.

Di sisi lain, langkah Pemkot Surabaya membuka Klinik Investasi juga menunjukkan bahwa kemudahan perizinan kini dipahami sebagai pelayanan publik, bukan sekadar urusan administratif. Kepastian hukum menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Investor membutuhkan proses yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang bersih merupakan modal yang tidak kalah penting dibanding pembangunan infrastruktur. Banyak studi menunjukkan bahwa kepastian regulasi sering kali lebih menentukan keputusan investasi dibanding besarnya insentif yang diberikan.

Namun demikian, kemudahan perizinan harus tetap diimbangi dengan pengawasan yang kuat. Investasi yang baik bukan berarti mengabaikan perlindungan lingkungan, hak pekerja, ataupun kepentingan masyarakat. Di sinilah pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepentingan publik.

Masa depan

AIS 2025 menunjukkan bahwa investasi dapat menjadi wajah baru pembangunan daerah. Akan tetapi, penghargaan hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang.

Ke depan, indikator investasi berkualitas dapat diperluas. Misalnya melalui pengukuran jumlah UMKM yang berhasil naik kelas setelah bermitra dengan perusahaan besar, peningkatan pendapatan tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan, hingga penciptaan inovasi berbasis teknologi.

Penghargaan juga dapat diarahkan untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Perusahaan yang berhasil mengurangi emisi karbon, mengembangkan energi terbarukan, mengelola limbah secara bertanggung jawab, atau meningkatkan inklusi penyandang disabilitas dapat memperoleh apresiasi lebih tinggi. Dengan demikian, investasi tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas pembangunan.

Tidak kalah penting adalah membangun ekosistem kolaborasi yang lebih luas. Perguruan tinggi, lembaga riset, komunitas inovasi, dan pelaku usaha perlu dipertemukan agar investasi mampu melahirkan produk bernilai tambah tinggi. Surabaya memiliki modal besar sebagai kota pendidikan, industri, dan perdagangan yang dapat menjadi pusat inovasi kawasan timur Indonesia.

Pada saat yang sama, keberhasilan investasi sebaiknya tidak lagi hanya diukur melalui triliunan rupiah yang tercatat dalam laporan penanaman modal. Angka memang penting, tetapi dampak jauh lebih bermakna.

Investasi yang mampu membuka pekerjaan, menghidupkan UMKM, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat industri lokal, serta mempersempit kesenjangan sosial akan meninggalkan warisan pembangunan yang lebih kokoh.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Surabaya sedang menawarkan pelajaran menarik. Kota ini berusaha menunjukkan bahwa investasi bukan sekadar tentang modal yang datang, melainkan tentang manfaat yang tinggal.

Ketika setiap rupiah yang ditanam mampu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pekerjaan, layanan publik, kesempatan usaha, dan harapan baru, investasi telah melampaui fungsi ekonominya. Ia berubah menjadi fondasi kesejahteraan yang tumbuh bersama kota dan seluruh warganya.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan keputusan perpanjangan jalur kereta cepat ke Surabaya hingga Banyuwangi akan berpegang pada hasil restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono, dikutip dari Antara, Senin (29/6/2026).

Allan menuturkan, kebijakan itu sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dia menegaskan hasil restrukturisasi keuangan akan menjadi tolok ukur pemerintah dalam mengevaluasi kelayakan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh sampai Surabaya, bahkan Banyuwangi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator KCJB.

Dia mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia mengenai rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan memengaruhi peta jalan pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

Adapun, Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Agus Harimurti sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," demikian bunyi salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 pada Minggu (31/5).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi tolok ukur sebelum pemerintah memutuskan perpanjangan jalur ke Surabaya hingga Banyuwangi.

"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono di Jakarta, Sabtu, mengenai prioritas penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Allan menyatakan kebijakan itu sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menegaskan hasil restrukturisasi keuangan akan menjadi tolok ukur pemerintah dalam mengevaluasi kelayakan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh sampai Surabaya, bahkan Banyuwangi.

Sebelumnya, Agus Harimurti menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia mengenai rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan mempengaruhi peta jalan pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Agus Harimurti sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," demikian bunyi salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 pada Minggu (31/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

menawarkan mereka yang sudah jadi nasabah untuk punya tabungan emas

Surabaya (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Region Office VIII Surabaya menargetkan penambahan 50 ribu nasabah baru tabungan emas hingga akhir 2026, setelah mencatat pertumbuhan sekitar 100 ribu nomor rekening baru sepanjang semester pertama tahun ini.

"Ini tumbuh hampir 100 ribu NoA (Number of Accounts), yaitu ada 100 ribu orang yang buka tabungan baru. Dan kita targetkan sampai dengan akhir tahun itu bisa tumbuh 50 ribu NoA lagi," kata Regional CEO BSI Regional VIII Surabaya Jajang Abdul Karim di Surabaya, Jumat.

Menurut Jajang, hingga Mei-Juni 2026, pertumbuhan tabungan emas masih sesuai target yang ditetapkan perusahaan dengan tambahan sekitar 50 ribu NoA.

"Perkembangannya Alhamdulillah on track sampai dengan bulan Mei Juni ini. Kita on track ya sampai dengan bulan ini kita sudah tumbuh kurang lebih 50 ribuan, 50 ribu NoA," ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah nasabah BSI di Regional Office VIII saat ini mencapai sekitar 1,8 juta orang. Karena itu, perseroan memprioritaskan pemasaran tabungan emas kepada nasabah eksisting.

"Nah kita target utamanya adalah menawarkan mereka yang sudah jadi nasabah untuk punya tabungan emas," katanya.

Jajang menilai kelompok generasi Z (Gen Z) menjadi penyumbang pertumbuhan jumlah rekening baru. Namun, nilai transaksi yang dilakukan kelompok tersebut relatif kecil karena umumnya hanya melakukan pembelian dalam jumlah terbatas.

"Nah kita evaluasi, jadi Gen Z itu bagus dari sisi pertumbuhan NoA-ya. Tapi dia penjualannya itu atau pembeliannya relatif kecil," katanya.

Karena itu, BSI mulai mengarahkan strategi pemasaran kepada nasabah yang telah memiliki penghasilan tetap, seperti pekerja penerima gaji (payroll) dan pelaku usaha.

"Nah kita sekarang lebih bergeser kepada nasabah-nasabah yang memiliki penghasilan. Yang payroll, pengusaha, nah itu mereka relatif selain buka rekeningnya juga jual beli di situ," ujarnya.

Ia menambahkan pertumbuhan tabungan emas di seluruh wilayah Regional VIII relatif merata. Meski demikian, dari sisi nominal transaksi, Surabaya masih menjadi kontributor terbesar karena didukung daya beli masyarakat yang lebih tinggi.

"Untuk emas ini relatif seimbang, rata semua. Jadi karena mungkin ini produk baru ya, jadi hampir di semua daerah, di semua kabupaten responnya cukup bagus," kata Jajang.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) menyiapkan percepatan pengembangan sejumlah proyek dengan total seluas 186 hektare (ha) sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan kinerja pada 2026.

Direktur Utama DMS Propertindo Mohamad Prapanca mengatakan prospek bisnis perseroan pada 2026 tetap positif seiring fokus perusahaan memperkuat fondasi usaha dan mempercepat realisasi proyek-proyek strategis.

"Perseroan akan terus membangun sinergi dengan mitra strategis yang memiliki kesamaan visi guna memastikan keberhasilan implementasi rencana bisnis," ujar Prapanca dalam Paparan Publik, Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan sejumlah proyek yang tengah dipersiapkan diperkirakan mulai memasuki tahap groundbreaking pada 2026 dengan periode pengembangan yang berbeda-beda. Menurutnya, dimulainya pembangunan proyek tersebut diharapkan menjadi titik awal peningkatan kinerja perusahaan secara lebih progresif.

Saat ini, KOTA tengah mengembangkan sejumlah proyek, yakni Kemayoran Indah Golf Jakarta, Urbanova Surabaya, Rest Area Cimanggis-Cibitung, Accola Sport Center BSD, serta kawasan hunian Padjajaran City di Bandung, Jawa Barat.

Khusus Padjajaran City, proyek tersebut dikembangkan di atas lahan sekitar 9,8 ha yang merupakan bagian dari total kawasan pengembangan seluas sekitar 63 ha.

Perseroan meyakini pengembangan proyek-proyek tersebut akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan nilai tambah perusahaan sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis untuk mendukung pencapaian target jangka panjang.

Untuk menopang ekspansi, hingga akhir 2025 perseroan telah menguasai landbank seluas 96 ha dari total target pengembangan 186 ha yang disiapkan untuk mendukung bisnis properti dan perhotelan.

Prapanca menilai cadangan lahan tersebut menjadi modal penting bagi perusahaan untuk merealisasikan proyek, melakukan monetisasi aset, serta meningkatkan kontribusi bisnis pada masa mendatang.

Sejalan dengan itu, strategi bisnis KOTA pada 2026 akan difokuskan pada percepatan pengembangan proyek, optimalisasi kinerja aset perhotelan, peningkatan pendapatan, serta pengelolaan struktur pendanaan yang lebih disiplin.

"Melalui pendekatan tersebut, Perseroan berharap dapat menjaga keseimbangan antara upaya ekspansi dan pengelolaan arus kas sehingga setiap peluang pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi nilai tambah yang berkelanjutan," kata Prapanca.

Di sisi kinerja, KOTA mencatat lonjakan pendapatan sepanjang 2025 menjadi Rp122,58 miliar atau meningkat 317,27% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp29,3 miliar.

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pulihnya bisnis properti yang membukukan pendapatan Rp80 miliar, serta peningkatan kontribusi segmen perhotelan menjadi Rp42,58 miliar.

Prapanca optimistis tren perbaikan tersebut akan berlanjut pada tahun depan seiring mulai bergulirnya proyek-proyek baru dan optimalisasi aset yang telah dimiliki perseroan.

"Proses perbaikan yang telah terjadi akan terus berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja keuangan yang akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Mayapada Hospital Surabaya (MHSB) kini resmi berperan sebagai Official Medical Partner untuk klub sepakbola Persebaya, menandai langkah kolaborasi membangun ekosistem sports medicine terintegrasi pertama di Indonesia.

MHSB mendukung Persebaya lewat kehadiran tim dokter spesialis multidisiplin di Sports Injury Treatment & Performance Center (SITPEC) Mayapada Hospital Surabaya. Dalam penerapannya, digunakan pendekatan preventif untuk penanganan cedera, rehabilitasi, hingga peningkatan performa atlet secara menyeluruh, serta layanan medis berstandar internasional bagi seluruh elemen tim.

Sinergi ini melibatkan 20 dokter spesialis dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari kedokteran olahraga, ortopedi, kardiologi, rehabilitasi medik, radiologi, gizi klinik, penyakit dalam, hingga psikologi. Layanan SITPEC juga mencakup pencegahan cedera berbasis data, identifikasi faktor risiko, optimalisasi performa, rehabilitasi, serta pemantauan kondisi pemain secara berkelanjutan.

Chief Operating Officer Mayapada Healthcare, Hendy Widjaja, mengatakan bahwa pengalaman Mayapada Healthcare dalam mendukung berbagai atlet profesional menjadi fondasi bagi Mayapada Hospital Surabaya menghadirkan layanan sports medicine yang komprehensif bagi Persebaya.

"Melalui SITPEC, kami menghadirkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pencegahan cedera, pemantauan kondisi atlet, rehabilitasi, peningkatan performa, hingga dukungan kesehatan mental. Kami memahami bahwa dukungan medis yang profesional dan komprehensif juga merupakan bagian penting untuk memastikan para pemain Persebaya tetap berada pada performa terbaik di Super League 2026-2027, sama pentingnya dengan dukungan dan semangat yang diberikan Bonek kepada Persebaya," ujar Hendy.

Layanan SITPEC ini pun terbuka bagi masyarakat luas. Hendy menjelaskan, sports medicine tidak hanya untuk atlet profesional. Masyarakat, komunitas olahraga, dan sport enthusiast dapat memanfaatkannya untuk menjaga kebugaran, mencegah cedera, meningkatkan performa, hingga mempercepat pemulihan.

"Kami ingin semakin banyak masyarakat Surabaya tetap aktif, sehat, dan terus mendukung Persebaya dalam kondisi terbaik," katanya.

Hospital Director Mayapada Hospital Surabaya, dr. Bona Fernando, BSc, M.D., FISQua menambahkan, SITPEC MHSB memberikan pendekatan preventif berbasis data melalui skrining kesehatan dan kebugaran komprehensif, meliputi pemeriksaan laboratorium, jantung, Body Composition Analysis, penilaian fungsi jantung dan paru (VO2Max), penilaian ortopedi, pencitraan medis bila diperlukan, functional movement assessment untuk memetakan risiko cedera berdasarkan pola gerak atlet, serta evaluasi psikologis.

MHSB juga siap memberikan penanganan advanced terhadap cedera, termasuk prosedur penggantian sendi lutut atau Total Knee Replacement (TKR) menggunakan teknologi robotik terkini, VELYS™ Robotic-Assisted Solution, rehabilitasi medik, dan penerapan protokol Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®).

"Agar pemulihan berjalan lebih optimal dan pemain dapat kembali bertanding lebih cepat," ujar dr. Bona.

MHSB merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi ERAS® untuk prosedur Robotic TKR, dan resmi tergabung dalam ERAS® Society, yakni organisasi global dalam pengembangan standar pemulihan pascaoperasi modern.

Pengakuan ini menegaskan posisi MHSB sebagai pusat ortopedi unggulan berstandar internasional di Jawa Timur dan Indonesia Timur.

Sementara itu, Direktur Persebaya, Candra Wahyudi menyebut kolaborasi dengan MHSB lahir dari kesamaan visi kedua pihak untuk menghadirkan standar pelayanan kesehatan atlet yang komprehensif, modern, dan berstandar internasional. Sebelumnya, kerja sama klub dengan rumah sakit lebih banyak bersifat rujukan.

Persebaya optimistis, Mayapada Hospital Surabaya dapat menghadirkan layanan medis yang lebih profesional, yang memberikan rasa aman bagi pemain, pelatih, dan seluruh elemen tim di sepanjang kompetisi.

"Kami ingin melangkah lebih jauh dengan membangun sebuah ekosistem, di mana para dokter spesialis menjadi bagian dari sistem pendukung Persebaya dan terintegrasi dengan tim medis klub," kata Candra.

Adapun konsep kolaborasi ini dipelajari Kepala Tim Dokter Persebaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO, saat mengikuti Isokinetic Conference FIFA di Madrid pada 2025. Saat itu, ia melihat klub-klub elite Eropa telah membangun kemitraan dengan rumah sakit sebagai bagian dari ekosistem kesehatan terintegrasi.

Bersama tim medis MHSB, Persebaya menerapkan pemeriksaan kesehatan pemain yang lebih mendalam, baik sebelum kompetisi maupun sebelum penandatanganan kontrak. Pemeriksaan dilakukan melalui delapan tahapan, meliputi evaluasi laboratorium, pemeriksaan jantung, penilaian ortopedi, pencitraan medis bila diperlukan, hingga functional movement assessment.

Seluruh tahapan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko cedera yang dapat memengaruhi performa pemain di masa depan. Hasil pemeriksaan tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen pemain, karena memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kesehatan dan risiko cedera seorang atlet.

Pendekatan ini memungkinkan klub memiliki profil kesehatan pemain secara komprehensif sebagai dasar program latihan dan pencegahan cedera.

"Dengan sistem terintegrasi, seluruh proses mulai dari diagnosis, penanganan, rehabilitasi, hingga pemantauan kondisi dapat berjalan dalam satu alur yang berkesinambungan," kata dr. Tommy.

Pemain muda Persebaya, Dicky Kurniawan, mengaku senang menyambut kerja sama ini. Sebagai pemain, Dicky merasa aman karena Persebaya menerapkan konsep penanganan kesehatan yang komprehensif dan didukung teknologi canggih.

"Pemeriksaan kesehatan yang saya lalui di Mayapada Hospital juga sangat lengkap. Belum pernah saya dapatkan ketika masih membela klub lain," ujarnya.

Pernyataan Dicky diamini oleh striker Persebaya baru, Ramadhan Sananta. Ia menilai kolaborasi Persebaya dan Mayapada Hospital Surabaya menunjukkan keseriusan klub dalam mendukung performa pemain.

Berbekal pengalaman bermain di sejumlah klub, termasuk di luar negeri dan bersama Timnas Indonesia, Sananta melihat pendekatan seperti ini merupakan bagian penting dari sepak bola modern.

"Saya pernah bermain di beberapa klub dan merasakan lingkungan yang berbeda-beda. Menurut saya, langkah Persebaya membangun kerja sama yang terintegrasi seperti ini sangat positif karena pemain merasa mendapat dukungan yang lengkap, baik untuk menjaga kondisi maupun saat membutuhkan penanganan medis," kata Sananta.

Implementasi kemitraan telah berjalan melalui layanan Medical Check-Up (MCU) bagi pemain baru Persebaya, dan dipastikan terus berlanjut pada berbagai aktivitas klub, termasuk dukungan layanan medis pada ajang lari tahunan Green Force Run 2026 pada 27 Juni mendatang.

Sebanyak 7 bank tutup per Juni 2026. Yang terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha salah satu bank di Klaten, Jawa Tengah.

OJK mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ceper Permata Artha yang berlokasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Nomor KEPR-111/D.03/2026, penutupan BPR  Ceper Permata Artha efektif per 25 Juni 2026.

"Seluruh kantor PT BPR Ceper Permata Artha ditutup untuk umum dan PT BPR Ceper Permata Artha menghentikan segala kegiatan usahanya," tulis OJK dalam pengumumannya.

Pada Januari hingga Maret 2026, OJK juga telah mencabut izin usaha sejumlah BPR lainnya, di antaranya PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat yang dicabut izinnya per 7 Januari 2026, disusul PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur pada 27 Januari 2026.

Pada Februari, pencabutan izin dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat pada 9 Februari 2026 serta PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali pada 18 Februari 2026.

Pada Maret, PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat juga dicabut izinnya efektif 9 Maret 2026 dan PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat pada 31 Maret 2026.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan operasional bank dihentikan dan kantor ditutup untuk umum.

Wasit lembaga jasa keuangan ini juga menegaskan proses penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing bank akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis OJK.

Sementara itu, direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham dari masing-masing BPR yang izinnya dicabut dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.

1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat (7 Januari 2026)2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026)3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat (9 Februari 2026)4. PT BPR Kamadana, Bangli, Bali (18 Februari 2026)5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (9 Maret 2026)6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat (31 Maret 2026)7. PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah (25 Juni 2026).

[Gambas:Youtube]