Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas perusahaan di Indonesia dinilai belum siap menghadapi ancaman serangan siber yang makin kompleks, termasuk serangan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kondisi itu tecermin dalam peluncuranIndosat Business Cybersecurity Whitepaperyang menyoroti masih lebarnya kesenjangan ketahanan siber korporasi di Tanah Air.

Deputy Head of Master IT Program Swiss German University Charles Lim mengatakan peluncuran white paper tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kondisi keamanan siber perusahaan di Indonesia belum dalam kondisi aman.

“Ini penting. Ini sebuah momentum untuk menjelaskan bahwa keadaan perusahaan enterprise di negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja,” kata Charles dalam peluncuran Indosat Business Cybersecurity Whitepaper di Gedung Indosat Ooredoo Hutchison, Jakarta Barat, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, ketahanan siber ataucyber resiliencemenunjukkan kesiapan perusahaan menghadapi serangan digital yang dapat terjadi kapan saja. Namun, berdasarkan data yang dipaparkan dalam white paper tersebut, sebanyak 89% perusahaan di Indonesia masuk dalam kategori belum siap dalam menghadapi ancaman siber.

“Jadi banyak perusahaan itu yang tidak ya. Kalau kita lihat di sini, 89% itu enggak siap, berarti mayoritas,” kata Charles.

Dalam white paper tersebut, sebanyak 89% perusahaan di Indonesia belum mencapai tingkat kematangan siber (cyber maturity). Hal ini mengindikasikan bahwa di tengah risiko siber yang terus meningkat seiring pertumbuhan digital, sebagian besar organisasi belum memiliki tingkat kesiapan yang memadai untuk merespons ancaman secara efektif.

Charles menuturkan pertumbuhan digital Indonesia melaju lebih cepat dibandingkan kesiapan sibernya. Adapun, pasar teknologi informasi dan komunikasi (ICT) enterprise di Indonesia diproyeksikan melampaui Rp203,5 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 14,4%.

Sayangnya, tingkat kesiapan siber masih rendah, yakni baru mencapai 11%, sementara 54% perusahaan masih belum memiliki kapabilitas keamanan TI (IT security) yang memadai.

Charles menilai masih terdapat kesenjangan besar antara target ketahanan siber dan kesiapan aktual perusahaan. Dia mengibaratkan kondisi tersebut seperti ketahanan energi nasional yang terus diperkuat secara bertahap.

“Nah, ini menunjukkan bahwa ada gap yang sangat besar antara yang kita mau capai yaitu ketahanan siber,” katanya.

Dia menilai ancaman siber kini berkembang makin kompleks seiring pemanfaatan AI oleh pelaku kejahatan digital. Menurutnya, teknologi AI tidak hanya membantu perusahaan menemukan celah keamanan, tetapi juga dimanfaatkan penyerang untuk melakukan aksi penipuan digital yang makin sulit dideteksi.

“AI ini jadi senjata bermata dua. Bisa dipakai oleh kita untuk mencari solusi tapi juga oleh attacker untuk menyerang,” ujarnya.

Charles mencontohkan ancaman deepfake yang memungkinkan pelaku meniru wajah maupun suara seseorang secara sangat mirip untuk melakukan penipuan. Selain itu, AI juga disebut mampu menemukan kerentanan sistem yang sebelumnya sulit dideteksi manusia.

Selain deepfake, ransomware masih menjadi ancaman siber paling dominan yang menyerang perusahaan. Menurutnya, serangan ransomware membuat sistem perusahaan terkunci sehingga operasional tidak dapat berjalan tanpa kunci pemulihan dari pelaku serangan.

Untuk itu, Charles menilai perlu adanya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman siber yang makin kompleks. Menurutnya, pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas perlu bekerja sama membangun ketahanan siber nasional.

Dia juga mengingatkan risiko serangan siber tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan kesiapan dan kematangan sistem keamanan digital secara berkelanjutan.

Sementara itu, SVP Head of Enterprise Security IOH Yohanes Glen menilai perusahaan perlu mengubah cara pandang terhadap keamanan siber. Menurutnya, cyber security bukan lagi sekadar isu teknis teknologi informasi, melainkan risiko bisnis yang harus menjadi perhatian manajemen perusahaan.

“Cyber security itu sebenarnya adalah suatu business risk. Jadi bukan cuma sekadar technical issue,” ujar Glen.

Glen menilai perusahaan perlu mengubah pendekatan keamanan siber dari reaktif menjadi proaktif dengan membangun pondasi ketahanan siber sejak awal. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat sistem identitas digital melalui penerapan multi-factor authentication (MFA) dan konsep zero trust untuk meminimalkan risiko pencurian kredensial dan penyalahgunaan akses.

“Cyber security itu masih didorong oleh ketakutan dan juga masih didorong oleh compliance. Jadi bukan yang sifatnya suatu hal yang strategis,” ujarnya.

Berdasarkan Indosat Business Cybersecurity Whitepaper, ekonomi digital Indonesia kini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 6,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024. Nilai ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan mencapai US$99 miliar pada 2025.

Namun, pertumbuhan digital tersebut disebut belum diimbangi dengan kesiapan keamanan siber. White paper ini mencatat 54% perusahaan di Indonesia masih belum memiliki kapabilitas keamanan teknologi informasi (IT security) yang memadai.

Di sisi lain, implementasi penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sejak Oktober 2024 membuat perusahaan dituntut memiliki kemampuan pemantauan dan respons insiden siber selama 24 jam penuh, termasuk kewajiban melaporkan kebocoran data maksimal 72 jam setelah insiden terjadi.

Jakarta: Obligasi semakin populer sebagai pilihan investasi yang stabil dan berisiko lebih rendah dibanding saham.

Instrumen ini pada dasarnya adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan maupun negara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, dengan jangka waktu tertentu atau yang dikenal sebagai tenor.

Obligasi juga dapat diterbitkan dalam berbagai mata uang, sehingga menawarkan fleksibilitas bagi investor.

Sebelum membeli obligasi, ada baiknya memahami istilah-istilah yang paling sering digunakan agar kamu bisa mengambil keputusan investasi yang lebih tepat.

Istilah dasar dalam obligasi

Merangkum dari laman BCA, berikut istilah dasar yang harus kamu ketahui tentang oblogasi:

1. Tenor
Tenor adalah jangka waktu hingga obligasi tersebut jatuh tempo. Umumnya dibagi menjadi:

Tenor pendek: 1-5 tahun
Tenor menengah: 5-10 tahun
Tenor panjang: lebih dari 10 tahun

Tenor memengaruhi risiko dan potensi imbal hasil. Semakin panjang tenornya, semakin besar sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga.

2. Kupon
Kupon merupakan bunga yang dibayarkan penerbit obligasi kepada investor secara berkala, biasanya setiap bulan atau setiap 6 bulan. Inilah salah satu daya tarik utama obligasi, sebab memberikan pendapatan tetap selama jangka waktu obligasi.

3. Harga beli dan harga jual
Harga obligasi bisa berubah-ubah di pasar, dan terdiri dari tiga jenis:

Harga Par: dibeli di angka 100%, dan dibayar kembali 100% saat jatuh tempo.
Harga Premium: dibeli di atas 100%, namun tetap kembali ke 100% saat jatuh tempo.
Harga Diskon: dibeli di bawah 100%, tetapi juga kembali ke 100% saat jatuh tempo.

Perubahan harga inilah yang menciptakan potensi keuntungan tambahan bagi investor.

4. Capital gain dan capital loss
Jika investor menjual obligasi sebelum jatuh tempo, maka harganya bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibanding harga beli.

Capital gain: harga jual lebih tinggi dari harga beli.
Capital loss: harga jual lebih rendah dari harga beli.

Nilainya diperhitungkan dari selisih harga jual dan beli setelah dikurangi biaya transaksi.

5. Yield to Maturity (YTM)
YTM adalah imbal hasil rata-rata per tahun yang diterima investor bila memegang obligasi hingga jatuh tempo. Komponen perhitungannya mencakup harga obligasi, kupon, dan tenor.

Semakin tinggi YTM, semakin besar imbal hasil yang diterima investor.

6. Durasi
Durasi mengukur sensitivitas perubahan harga obligasi terhadap pergerakan yield. Durasi bukan tenor, meskipun sering disalahartikan demikian.

Contohnya:

FR101 jatuh tempo 2029 → tenor 4 tahun, durasi 3 tahun
FR079 jatuh tempo 2039 → tenor 14 tahun, durasi 9 tahun

Artinya, FR079 akan lebih sensitif terhadap naik-turunnya suku bunga dibanding FR101.

Faktor penggerak harga obligasi

Meskipun Obligasi memberikan kupon secara rutin, namun pergerakan harga Obligasi bergantung pada kondisi ekonomi, inflasi, dan suku bunga suatu negara.

Instrumen Obligasi akan menjadi salah satu pilihan utama investor ketika ekonomi sedang lesu, inflasi rendah, dan suku bunga rendah.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Chairman Indonesian Mining Institute Irwandy Arif menilai digitalisasi RKAB tahunan yang lancar merupakan kunci fleksibilitas buat pemerintah. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah melakukan penyesuaian volume produksi sesuai dengan perkembangan pasar global dan domestik.

Sebagai contoh, fenomena kelebihan produksi yang sebelumnya menekan harga komoditas seperti nikel dan batu bara pada periode 2023–2024 harusnya bisa teratasi, apabila pemerintah memiliki ruang yang lebih adaptif dalam menyesuaikan target produksi.

"Terlebih, kontribusi minerba itu salah satu sektor andalan untuk menggenjot pendapatan negara. Jadi kalau produksi berlebihan, ujungnya yang menderita negara ini juga," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum Bertajuk Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital 2026, Selasa (21/10/2025).

Oleh sebab itu, Irwandy menyarankan pelaku usaha bergegas mempersiapkan diri dalam rangka adaptasi terhadap digitalisasi MinerbaOne. Pasalnya, pelaporan digital menuntut perusahaan berinvestasi pada sistem data dan segenap SDM teknis di dalamnya, agar pengajuan dokumen sesuai dengan format digital standar pemerintah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menekankan digitalisasi mampu memberikan titik keseimbangan antara kontrol dan akuntabilitas, namun dengan tetap memberikan kemudahan berusaha buat menjaga iklim investasi.

Sebagai contoh, saat ini masih ada fenomena selisih pencatatan ekspor minerba Indonesia kepada negara mitra dagang utama, seperti China dan India. Hal ini menjadi penanda bahwa akuntabilitas dan tata kelola harus terus ditingkatkan.

"Karena investasi minerba ini dalam 5 tahun terakhir selalu jadi nomor satu. Jadi demi memperbaiki tata kelola tapi tetap iklim investasi, pada akhirnya digital maturity dari segenap institusi dan pelaku usaha harus terus bertransformasi menjadi lebih baik," jelas Faisal.

Selain itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai RKAB tahunan berbasis digital patut dicoba, asalkan stakeholder mampu menekan masalah-masalah teknis di lapangan.

Misalnya, ketidakpastian waktu dan proses, data administratif yang kadang tidak mencerminkan kondisi aktual, hingga kesiapan infrastruktur.

Oleh karena itu, menurut Bisman, pemerintah juga harus adaptif dan siap. Pasalnya, sistem juga bisa menjadi sarana kontrol untuk mencegah pelanggaran lewat early warning system, hingga memperkuat prinsip reward and punishment.

"Kalau masalah itu bisa diatasi, RKAB digital akan memperkuat kontrol dan akuntabilitas. Jangka waktu 1 tahun dapat dilakukan evaluasi lebih rutin atas kinerja produksi, kepatuhan lingkungan, dan realisasi investasi," tutupnya.