Bisnis.com, JAKARTA — Cisco Systems Inc. merilis Foundry Security Spec, sebuah kerangka kerja terbuka (open-source) untuk sistem evaluasi keamanan berbasis agentic AI.

Inisiatif ini menandai babak baru bagi lini bisnis Cisco dalam upaya menguasai ekosistem arsitektur keamanan digital secara global dengan menawarkan solusi yang bersifat model-agnostic dan stack-agnostic.

Perusahaan membaca di tengah masifnya adopsi kecerdasan buatan (AI), lanskap industri keamanan siber global mengalami pergeseran orientasi bisnis yang fundamental.

Cisco mendorong sistem pengaman universal yang sangat fleksibel, yang dijamin cocok dan bisa langsung "nyambung" dengan teknologi AI atau komputer merek apa pun yang sudah dibeli oleh perusahaan tersebut.

Distinguished Engineer, AI Security Engineering, S&TO Cisco, Omar Santos, memaparkan inisiatif ini lahir dari kebutuhan nyata untuk melampaui peningkatan produktivitas bertahap.

Melalui pemikiran menemukan serta memperbaiki kerentanan dalam skala besar, kehadiran Foundry Security Spec menjadi peluang penting untuk memberdayakan tim keamanan siber dan memperkuat posisi pertahanan dalam menghadapi ancaman digital yang bergerak secepat mesin.

“Kami ingin membantu komunitas di bidang perlindungan keamanan agar bisa bergerak lebih cepat dan lebih cerdas,” kata Omar dikutip Kamis (28/5/2026).

Omar mengatakan dengan solusi diharapkan organisasi tidak lagi disibukkan untuk mengurusi banyak notifikasi tetapi lebih fokus pada temuan keamanan bisa diverifikasi dan memberikan dampak nyata.

Dari kacamata efisiensi bisnis konsumen, kata Omar, kerangka kerja ini menyelesaikan masalah finansial yang krusial akibat investasi kecerdasan buatan yang tidak efisien. Selama ini, banyak korporasi terjebak pada pengeluaran tinggi untuk Large Language Models (LLM) namun hanya menghasilkan output halusinatif dan false positive dalam skala besar.

Foundry hadir memangkas kerugian operasional tersebut dengan membungkus AI menggunakan sistem koordinasi delapan peran inti, mulai dari Orchestrator hingga Validator, guna menjamin hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan auditor maupun Chief Information Security Officer (CISO).

Lebih jauh, Cisco mengintegrasikan spesifikasi ini dengan Project CodeGuard yang sebelumnya telah disumbangkan ke Coalition for Secure AI (CoSAI). Integrasi ini menciptakan efek roda terbang (flywheel) ekonomi yang bernilai tinggi.

Celah keamanan yang ditemukan oleh sistem eksplorasi Foundry otomatis dikonversi menjadi aturan baru pada CodeGuard.

“Efeknya, pencegahan bug dan kesalahan kode dapat langsung diterapkan di editor pengembang sebelum evaluasi keamanan berikutnya berjalan, yang secara signifikan memangkas biaya pemulihan pasca-insiden,” kata Omar.

Keputusan untuk membuka spesifikasi, alih-alih kode sumber internal yang terikat pada pusat data privat Cisco, menegaskan kehati-hatian perseroan dalam menjaga aset digitalnya sekaligus memastikan teknologi ini fleksibel diimplementasikan di infrastruktur awan mana pun.

Melalui standarisasi tata kelola berbasis agentic AI ini, Cisco sukses mematangkan posisinya sebagai lokomotif utama yang menstabilkan proses evaluasi keamanan dunia usaha, terlepas dari mesin AI apa pun yang digunakan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas perusahaan di Indonesia dinilai belum siap menghadapi ancaman serangan siber yang makin kompleks, termasuk serangan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kondisi itu tecermin dalam peluncuranIndosat Business Cybersecurity Whitepaperyang menyoroti masih lebarnya kesenjangan ketahanan siber korporasi di Tanah Air.

Deputy Head of Master IT Program Swiss German University Charles Lim mengatakan peluncuran white paper tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa kondisi keamanan siber perusahaan di Indonesia belum dalam kondisi aman.

“Ini penting. Ini sebuah momentum untuk menjelaskan bahwa keadaan perusahaan enterprise di negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja,” kata Charles dalam peluncuran Indosat Business Cybersecurity Whitepaper di Gedung Indosat Ooredoo Hutchison, Jakarta Barat, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, ketahanan siber ataucyber resiliencemenunjukkan kesiapan perusahaan menghadapi serangan digital yang dapat terjadi kapan saja. Namun, berdasarkan data yang dipaparkan dalam white paper tersebut, sebanyak 89% perusahaan di Indonesia masuk dalam kategori belum siap dalam menghadapi ancaman siber.

“Jadi banyak perusahaan itu yang tidak ya. Kalau kita lihat di sini, 89% itu enggak siap, berarti mayoritas,” kata Charles.

Dalam white paper tersebut, sebanyak 89% perusahaan di Indonesia belum mencapai tingkat kematangan siber (cyber maturity). Hal ini mengindikasikan bahwa di tengah risiko siber yang terus meningkat seiring pertumbuhan digital, sebagian besar organisasi belum memiliki tingkat kesiapan yang memadai untuk merespons ancaman secara efektif.

Charles menuturkan pertumbuhan digital Indonesia melaju lebih cepat dibandingkan kesiapan sibernya. Adapun, pasar teknologi informasi dan komunikasi (ICT) enterprise di Indonesia diproyeksikan melampaui Rp203,5 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 14,4%.

Sayangnya, tingkat kesiapan siber masih rendah, yakni baru mencapai 11%, sementara 54% perusahaan masih belum memiliki kapabilitas keamanan TI (IT security) yang memadai.

Charles menilai masih terdapat kesenjangan besar antara target ketahanan siber dan kesiapan aktual perusahaan. Dia mengibaratkan kondisi tersebut seperti ketahanan energi nasional yang terus diperkuat secara bertahap.

“Nah, ini menunjukkan bahwa ada gap yang sangat besar antara yang kita mau capai yaitu ketahanan siber,” katanya.

Dia menilai ancaman siber kini berkembang makin kompleks seiring pemanfaatan AI oleh pelaku kejahatan digital. Menurutnya, teknologi AI tidak hanya membantu perusahaan menemukan celah keamanan, tetapi juga dimanfaatkan penyerang untuk melakukan aksi penipuan digital yang makin sulit dideteksi.

“AI ini jadi senjata bermata dua. Bisa dipakai oleh kita untuk mencari solusi tapi juga oleh attacker untuk menyerang,” ujarnya.

Charles mencontohkan ancaman deepfake yang memungkinkan pelaku meniru wajah maupun suara seseorang secara sangat mirip untuk melakukan penipuan. Selain itu, AI juga disebut mampu menemukan kerentanan sistem yang sebelumnya sulit dideteksi manusia.

Selain deepfake, ransomware masih menjadi ancaman siber paling dominan yang menyerang perusahaan. Menurutnya, serangan ransomware membuat sistem perusahaan terkunci sehingga operasional tidak dapat berjalan tanpa kunci pemulihan dari pelaku serangan.

Untuk itu, Charles menilai perlu adanya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman siber yang makin kompleks. Menurutnya, pemerintah, swasta, akademisi, hingga komunitas perlu bekerja sama membangun ketahanan siber nasional.

Dia juga mengingatkan risiko serangan siber tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya. Karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan kesiapan dan kematangan sistem keamanan digital secara berkelanjutan.

Sementara itu, SVP Head of Enterprise Security IOH Yohanes Glen menilai perusahaan perlu mengubah cara pandang terhadap keamanan siber. Menurutnya, cyber security bukan lagi sekadar isu teknis teknologi informasi, melainkan risiko bisnis yang harus menjadi perhatian manajemen perusahaan.

“Cyber security itu sebenarnya adalah suatu business risk. Jadi bukan cuma sekadar technical issue,” ujar Glen.

Glen menilai perusahaan perlu mengubah pendekatan keamanan siber dari reaktif menjadi proaktif dengan membangun pondasi ketahanan siber sejak awal. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat sistem identitas digital melalui penerapan multi-factor authentication (MFA) dan konsep zero trust untuk meminimalkan risiko pencurian kredensial dan penyalahgunaan akses.

“Cyber security itu masih didorong oleh ketakutan dan juga masih didorong oleh compliance. Jadi bukan yang sifatnya suatu hal yang strategis,” ujarnya.

Berdasarkan Indosat Business Cybersecurity Whitepaper, ekonomi digital Indonesia kini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 6,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024. Nilai ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan mencapai US$99 miliar pada 2025.

Namun, pertumbuhan digital tersebut disebut belum diimbangi dengan kesiapan keamanan siber. White paper ini mencatat 54% perusahaan di Indonesia masih belum memiliki kapabilitas keamanan teknologi informasi (IT security) yang memadai.

Di sisi lain, implementasi penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sejak Oktober 2024 membuat perusahaan dituntut memiliki kemampuan pemantauan dan respons insiden siber selama 24 jam penuh, termasuk kewajiban melaporkan kebocoran data maksimal 72 jam setelah insiden terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak profesional keamanan siber mempertimbangkan untuk berhenti bekerja. Kondisi ini dipicu oleh ketimpangan besar antara tingginya tuntutan pekerjaan di bidang keamanan siber dan penghargaan yang mereka terima.

Di tengah meningkatnya ancaman digital, mulai dari serangan siber hingga teknologi baru berbasis kecerdasan buatan seperti Anthropic Mythos, peran tim keamanan siber justru semakin penting. Namun, banyak pekerja di bidang ini merasa kontribusi mereka kurang dihargai.

Laporan Global Technology Talent & Salary Report dari Harvey Nash, yang dikutip dari ZDNET pada Selasa (28/4/2026), melibatkan lebih dari 3.600 profesional teknologi. Hasilnya menunjukkan meskipun 19% perusahaan mengalami serangan besar dalam dua tahun terakhir, hanya sebagian kecil profesional keamanan yang mendapatkan kenaikan gaji.

Hanya sekitar 29% pekerja keamanan siber yang melaporkan kenaikan pendapatan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan bidang lain seperti DevOps, manajemen produk, dan analisis bisnis, di mana lebih dari separuh pekerja mendapatkan kenaikan gaji.

Menurut Ankur Anand dari Nash Squared, kondisi ini terjadi karena banyak pimpinan perusahaan merasa aman selama belum terjadi serangan besar. Padahal, tim keamanan bekerja keras mencegah masalah sebelum terjadi, meskipun hasil kerja mereka sering tidak terlihat.

“Ironisnya, tim keamanan yang paling banyak mencegah kerusakan justru paling sedikit mendapat pengakuan,” kata Anand.

Akibatnya, tingkat kepuasan kerja di bidang keamanan siber menjadi rendah. Sekitar 23% profesional di bidang ini mengaku tidak bahagia, menjadikannya salah satu profesi TI dengan tingkat kepuasan terendah.

Lebih lanjut, hampir 49% dari mereka berencana mencari pekerjaan baru dalam 12 bulan ke depan.

Anand menjelaskan salah satu masalah utama adalah sifat pekerjaan keamanan siber itu sendiri. Jika berhasil, hasilnya tidak terlihat, tetapi jika gagal, dampaknya sangat besar. Hal ini membuat banyak perusahaan meremehkan pentingnya peran tim keamanan.

Situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya sistem teknologi yang semakin rumit serta ancaman yang terus berkembang. Banyak perusahaan juga masih menggunakan sistem lama yang sulit diamankan, sementara beban kerja terus bertambah.

AI jadi ancaman baru

Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan turut membawa tantangan baru. Teknologi AI membuat ancaman siber berkembang lebih cepat dibanding kemampuan perusahaan untuk mengimbanginya.

Menurut Anand, sistem AI canggih seperti Anthropic Mythos menunjukkan teknologi ini mampu menemukan celah keamanan dengan sangat cepat, sehingga potensi risiko serangan juga meningkat.

“Perkembangan ini menunjukkan bagaimana AI dapat menemukan semua kerentanan tersembunyi dalam sistem,” ujarnya.

Namun, dampaknya tidak sepenuhnya negatif. AI juga dapat membantu meringankan beban kerja tim keamanan melalui otomatisasi dan analisis yang lebih cepat. Banyak profesional justru melihat AI sebagai alat bantu, bukan ancaman.

Anand menegaskan peran profesional keamanan siber tidak akan hilang, melainkan semakin penting. Mereka perlu ikut menentukan bagaimana AI digunakan secara aman dan sesuai regulasi. (Nur Amalina)

Transformasi digital telah mengubah wajah konflik global secara fundamental. Gangguan pada sistem digital, hilangnya akses terhadap data, atau lumpuhnya infrastruktur teknologi kini dapat menimbulkan dampak yang setara dengan serangan fisik. Dalam konteks ini, ruang digital telah menjadi arena strategis yang menentukan keberlangsungan layanan publik, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat.

Indonesia tidak berada di luar dinamika tersebut. Dalam enam bulan pertama 2025 saja, lebih dari 3,64 miliar aktivitas serangan siber terdeteksi. Berbagai insiden seperti kebocoran data dalam skala besar, serangan ransomware terhadap layanan publik, hingga gangguan pusat data nasional yang berdampak luas menunjukkan bahwa sistem digital kita masih menghadapi kerentanan yang signifikan. Secara global, sekitar 80% insiden keamanan berkaitan dengan data, yang menegaskan bahwa data telah menjadi aset strategis sekaligus target utama dalam konflik digital modern.

Namun, di tengah eskalasi ancaman tersebut, tata kelola teknologi informasi di banyak organisasi masih diposisikan sebagai fungsi administratif dan kepatuhan. Governance seringkali berhenti pada dokumen, sementara keamanan dipandang sebagai isu teknis yang terbatas pada unit TI. Pendekatan ini tidak lagi memadai.

Serangan modern tidak hanya mengeksploitasi celah teknologi, tetapi juga kelemahan dalam struktur organisasi, proses bisnis, dan pengambilan keputusan. Ketidakjelasan akuntabilitas data, lemahnya pengendalian pihak ketiga, serta tidak terintegrasinya manajemen risiko dengan strategi bisnis menjadi pintu masuk yang sering kali dimanfaatkan.

Dalam situasi ini, kedaulatan digital menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari ekosistem global, melainkan memastikan adanya kendali strategis atas data, sistem, dan infrastruktur digital yang menopang kehidupan nasional. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana kendali tersebut benar-benar dimiliki oleh Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa ekosistem digital nasional masih sangat bergantung pada infrastruktur cloud global, platform teknologi asing, dan rantai pasok internasional. Ketergantungan ini mungkin memang memberikan efisiensi dan kecepatan, namun sekaligus menciptakan risiko strategis.

Dalam kondisi tertentu, pembatasan akses layanan, penghentian dukungan sistem, atau kendala yurisdiksi terhadap data dapat berdampak langsung pada operasional nasional. Dalam skenario ekstrem, kondisi ini dapat berkembang menjadi blokade digital yang melumpuhkan tanpa perlu adanya konflik fisik.

Permasalahan utama yang dihadapi bukan semata keterbatasan teknologi, melainkan belum kuatnya tata kelola digital yang bersifat strategis dan berbasis risiko. Tata kelola seharusnya memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko jangka panjang, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks data, hal ini mencakup kepemilikan yang jelas, kualitas yang terjaga, serta perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dan data strategis.

Di sisi lain, terdapat dimensi yang sering terabaikan dalam diskursus kedaulatan digital, yaitu peran industri teknologi informasi dalam negeri. Kemandirian digital tidak akan tercapai apabila fondasi teknologi nasional terus bergantung pada pihak eksternal, baik pada level infrastruktur, platform, solusi aplikasi, maupun tata kelolanya. Ketergantungan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan posisi tawar dan keberlanjutan jangka panjang.

Oleh karena itu, keberpihakan terhadap industri TI dalam negeri harus menjadi kebijakan strategis yang nyata dan terukur. Bukan sekadar dukungan normatif, tetapi diwujudkan dalam keputusan konkret, seperti prioritas penggunaan produk dan layanan dalam negeri pada proyek-proyek strategis nasional, penguatan kapasitas riset dan inovasi, serta penciptaan ekosistem yang memungkinkan perusahaan lokal tumbuh dan bersaing secara sehat. Tanpa keberpihakan seperti ini, industri nasional akan sulit berkembang, dan ketergantungan akan terus berulang dalam berbagai bentuk.

Dalam perspektif tata kelola, keberpihakan tersebut harus tercermin dalam setiap keputusan arsitektur dan investasi teknologi. Pemilihan vendor, desain sistem, hingga strategi pengelolaan data tidak dapat lagi hanya mempertimbangkan efisiensi jangka pendek, tetapi harus dilihat dalam kerangka besar kemandirian dan ketahanan nasional. Tata kelola yang baik bukan hanya memastikan sistem berjalan, tetapi memastikan bahwa sistem tersebut tetap berada dalam kendali strategis yang lebih luas.

Perubahan paradigma menjadi suatu keharusan. Tata kelola digital harus dipandang sebagai kapabilitas inti organisasi. Keamanan siber harus ditempatkan sebagai risiko bisnis strategis. Data harus dikelola sebagai aset bernilai tinggi. Dan yang terpenting, ketahanan digital harus menjadi tujuan utama, yaitu kemampuan untuk tetap beroperasi, beradaptasi, dan pulih dengan cepat dalam situasi krisis.

Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan digital di kawasan. Namun potensi tersebut hanya akan menjadi kekuatan apabila didukung oleh tata kelola yang kuat dan ekosistem industri nasional yang berkembang. Tanpa itu, pertumbuhan digital justru berisiko memperbesar ketergantungan dan kerentanan.

Pada akhirnya, Indonesia berada pada titik persimpangan. Pilihan yang dihadapi bukan sekadar soal adopsi teknologi, melainkan tentang bagaimana membangun kedaulatan di atasnya. Kedaulatan digital bukan lagi agenda jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan melalui tata kelola yang kuat dan keberpihakan nyata terhadap industri teknologi dalam negeri.

Karena di era ini, negara tidak kalah ketika wilayahnya direbut, tetapi ketika kehilangan kendali atas sistem, data, dan teknologi yang menopang kehidupannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi mengaku khawatir dengan maraknya kejahatan dan serangan siber yang terjadi di ruang digital, yang menyasar perempuan dan anak. Menurutnya, regulasi yang diciptakan pemerintah belum mampu untuk membendung ancaman siber sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih dinamis.

Arifah menilai kehadiran fitur keamanan siber yang tertanam langsung di smartphone kini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk melindungi kelompok rentan dari ancaman di dunia digital.

“Perlindungan digital tidak cukup hanya dengan regulasi dan literasi. Butuh teknologi yang mumpuni. Perlindungan harus tertanam pada sistem,” kata Arifah di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Arifah mengatakan pada 2024 saja, diperkirakan 23,3 juta perempuan mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis, dan 7,5 persen perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan secara daring. Ini, lanjutnya, bukan isu virtual dengan dampak virtual.

“Ini dampaknya nyata, dan respons kita juga harus nyata,” ujarnya.

Arifah juga menyoroti bahwa Indonesia telah memperkuat fondasi hukum dan kebijakan melalui pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, integrasi keamanan siber dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, serta penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Lingkungan Online 2025 hingga 2029.

Namun, dia menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup. Perlindungan harus hadir dan bekerja di ruang yang sama tempat kekerasan terjadi. Perlu ada kerja pendekatan yang lebih dinamis melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta, seperti melalui program SHECURE Digital.

“Melalui SHECURE Digital, kita menanamkan perlindungan langsung ke dalam ekosistem digital Indonesia melalui kolaborasi dengan UNFPA dan ITSEC Asia. Tanggung jawab kita jelas, memastikan perempuan dan anak perempuan dapat berpartisipasi dalam masa depan digital dengan percaya diri,” ujarnya.

Untuk diketahui, SHECURE Digital dibangun melalui tiga pilar utama yang berfokus pada pencegahan, perlindungan serta pemberdayaan.

SHECURE CLASS berfokus pada edukasi dan literasi pertahanan diri digital bagi perempuan dan remaja. Pilar ini membekali peserta dengan pemahaman praktis mengenai risiko digital, cara mengelola privasi, keamanan akun, perlindungan data pribadi serta langkah aman dalam menghadapi ancaman seperti pelecehan, penipuan dan penyalahgunaan informasi di ruang digital.

SHECURE SHIELD menghadirkan perlindungan teknis yang dirancang untuk membantu pengguna melindungi diri dari risiko digital secara aktif.

Pilar ini menekankan pendekatan privacy first dengan memastikan perlindungan dilakukan tanpa pengawasan berlebihan serta memberikan kendali penuh kepada pengguna atas data dan aktivitas digital mereka.

SHECURE VOICES mendorong advokasi dan keterlibatan komunitas melalui kampanye kesadaran, ruang dialog serta penguatan suara perempuan dan generasi muda. Pilar ini bertujuan membangun budaya digital yang aman, saling menghormati serta mendukung keberanian untuk berbicara dan mencari bantuan ketika menghadapi kekerasan digital

Sementara itu, Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher menekankan bahwa perlindungan digital harus berangkat dari pengalaman nyata yang dihadapi masyarakat. Banyak perempuan mengalami risiko digital tanpa pernah menyebutnya sebagai kekerasan karena dianggap bagian dari kehidupan online.

“SHECURE Digital kami rancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan yang membumi, relevan dan dapat digunakan dalam situasi sehari hari,” kata Patrick.

Sebelumnya, laporan Malwarebytes mengungkapkan bahwa kejahatan online tidak menyerang semua orang secara setara. Perempuan dan Kelompok yang sudah menghadapi hambatan sosial-ekonomi seperti mereka dengan penghasilan rendah dan tingkat pendidikan lebih rendah akan cenderung lebih sering menjadi korban di dunia digital menurut laporan yang melibatkan lebih dari 5.000 responden di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.

Data dalam laporan menunjukkan pola yang jelas berdasarkan gender. Sebanyak 79% perempuan menerima pesan teks dari nomor tidak dikenal yang berpotensi mengandung tautan berbahaya, dibandingkan 73% laki-laki. Sebanyak 46% perempuan melaporkan akun media sosial mereka pernah diretas, jauh di atas angka 37% pada laki-laki.

Dari sisi finansial, hanya 47% responden BIPOC yang berhasil menghindari dampak keuangan akibat kejahatan siber, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan responden sebesar 59%.

Secara keseluruhan, 31% dari seluruh responden menyatakan tidak merasa aman di dunia maya, sementara 50% merasa privasi mereka tidak terlindungi. Secara global, perempuan juga menjadi kelompok yang paling tidak merasa privat dalam beraktivitas online, dengan angka 53% berbanding 47% pada laki-laki.

Kondisi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria turut menyebut bahwa penipuan di ruang digital telah menjadi ancaman nyata dan sangat merugikan masyarakat.

Bisnis.com, SURABAYA – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui jenama IM3 meluncurkan kampanye 'IM3 SATSPAM+ Amankan Pejuang Ramadan' dengan menghadirkan berbagai fitur perlindungan terhadap modus penipuan digital, termasuk perlindungan panggilan WhatsApp pertama di Tanah Air.

Fitur perlindungan SATSPAM+ (Satuan Anti Scam dan Spam Plus) dirancang untuk membantu pelanggan menghadapi berbagai ancaman digital, baik melalui SMS, panggilan reguler, hingga panggilan WhatsApp selama bulan Ramadan yang berpotensi meningkatkan risiko penipuan.

Selama bulan puasa, aktivitas digital masyarakat terbukti menanjak secara signifikan. Mulai dari komunikasi, transaksi belanja, pengiriman THR, hingga sedekah yang berbasis digital.

Kasus penipuan digital selama bulan Ramadan pada tahun 2025 lalu tercatat meningkat hingga 34,7%, dengan 89% di antaranya terjadi melalui WhatsApp dan 64% melalui panggilan telepon.

Lebih lanjut, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) juga menerangkan bahwa Pulau Jawa sebagai wilayah dengan laporan penipuan tertinggi, khususnya Provinsi Jawa Timur yang mencatat sebanyak 60.533 laporan atau tertinggi nomor tiga secara nasional.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), fitur perlindungan dari penipuan online menjadi salah satu kebutuhan keamanan digital yang paling dianggap penting oleh masyarakat.

Dengan hadirnya fitur SATSPAM+, para pelanggan dapat memperoleh perlindungan secara real-time dari ancaman penipuan melalui SMS, panggilan reguler, hingga panggilan WhatsApp.

Fitur itu dilengkapi dengan deteksi secara otomatis terhadap nomor-nomor yang dianggap mencurigakan, pemblokiran panggilan yang bersifat spam, serta laporan harian yang dapat dipersonalisasi.

Executive Vice President Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison, Fahd Yudhanegoro, menjelaskan bahwa perlindungan digital saat ini menjadi kebutuhan utama bagi segenap pelanggan, utamanya selama periode saat ini dengan aktivitas komunikasi yang meningkat seperti ketika Ramadan.

“Respons pelanggan menunjukkan bahwa perlindungan digital telah menjadi kebutuhan utama. Kami ingin pelanggan dapat menjalani aktivitas dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap ancaman penipuan,” beber Fahd.

Ia menjelaskan layanan SATSPAM+ didukung teknologi jaringan AIvolusi5G yang menggabungkan kecerdasan buatan (AI) serta teknologi 5G untuk meningkatkan keamanan dan kualitas konektivitas.

Lebih lanjut, proteksi yang diberikan IOH terhadap aktivitas digital yang mencurigakan tersebut diharapkan dapat melindungi harta yang dimiliki oleh segenap pelanggan yang bernilai triliunan rupiah. Tercatat, kasus penipuan digital di Jawa Timur mencapai sekitar 60 ribu kasus dengan total kerugian mencapai Rp700 miliar.

"Apalagi, total secara nasional, uang hasil dari scam sama spam itu sekitar Rp4,1 triliun. Sangat besar sekali. Angka ini sangat mengganggu karena biasanya traffic saat bulan Ramadan ini naik sekitar 15 sampai 20%, dan itu ternyata mengikuti. Kalau trafik penggunaan seluler naik, ternyata Scam dan Spam itu juga naik sampai 38 sampai 40%," bebernya.

Selain fitur keamanan digital, IM3 juga menyediakan Paket Ramadan SATSPAM+ yang secara otomatis dapat memberikan perlindungan penipuan tanpa biaya tambahan kepada pelanggan.

Layanan SATSPAM+ juga tersedia untuk pelanggan pascabayar IM3 Platinum yang telah mendapatkan perlindungan digital sebagai bagian dari layanan.

"Kami ingin pelanggan dapat menjalani aktivitas dengan lebih tenang, tanpa khawatir hasil kerja kerasnya terancam penipuan, terutama lansia dan masyarakat di daerah terpencil yang rentan menjadi korban penipuan digital," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perempuan dan kelompok minoritas masih menjadi target utama dalam serangan siber di sejumlah negara di Eropa. Para peretas selektif dalam mengincar targetnya.

Laporan Malwarebytes, dikutip Kamis (26/2/2026) mengungkapkan bahwa kejahatan online tidak menyerang semua orang secara setara. Perempuan dan Kelompok yang sudah menghadapi hambatan sosial-ekonomi seperti mereka dengan penghasilan rendah dan tingkat pendidikan lebih rendah akan cenderung lebih sering menjadi korban di dunia digital menurut laporan yang melibatkan lebih dari 5.000 responden di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.

Data dalam laporan menunjukkan pola yang jelas berdasarkan gender. Sebanyak 79% perempuan menerima pesan teks dari nomor tidak dikenal yang berpotensi mengandung tautan berbahaya, dibandingkan 73% laki-laki. Sebanyak 46% perempuan melaporkan akun media sosial mereka pernah diretas, jauh di atas angka 37% pada laki-laki.

Dari sisi finansial, hanya 47% responden BIPOC yang berhasil menghindari dampak keuangan akibat kejahatan siber, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata keseluruhan responden sebesar 59%.

Secara keseluruhan, 31% dari seluruh responden menyatakan tidak merasa aman di dunia maya, sementara 50% merasa privasi mereka tidak terlindungi. Secara global, perempuan juga menjadi kelompok yang paling tidak merasa privat dalam beraktivitas online, dengan angka 53% berbanding 47% pada laki-laki.

Kondisi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria turut menyebut bahwa penipuan di ruang digital telah menjadi ancaman nyata dan sangat merugikan masyarakat.

Sementara itu, menurut laporan Sidang Umum PBB ke-79 tahun 2024 berjudul “Intensification of Efforts to Eliminate All Forms of Violence Against Women and Girls: Technology-Facilitated Violence Against Women and Girls”, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang difasilitasi teknologi (TF VAWG) mengalami peningkatan signifikan di berbagai negara.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kekerasan daring terhadap perempuan terjadi di hampir semua wilayah dunia. Di negara-negara Arab, sekitar 60% perempuan pengguna internet pernah mengalami kekerasan daring.

Di Eropa Timur dan Asia Tengah, lebih dari 50% perempuan dewasa di 12 negara melaporkan pernah mengalami beberapa bentuk pelecehan berbasis teknologi sepanjang hidup mereka.

Sementara itu, di Afrika Sub-Sahara, 28% perempuan pernah menjadi korban kekerasan daring, dan di Eropa serta Amerika Serikat, survei terhadap perempuan berusia 18–55 tahun di beberapa negara, termasuk Denmark, Italia, Polandia, Spanyol, Swedia, Inggris, dan AS, menunjukkan 23% melaporkan setidaknya satu pengalaman pelecehan atau intimidasi daring.

Data yang dikutip dari UN Women menyebutkan prevalensi TF VAWG berkisar antara 16% hingga 58%. Sebanyak 67% perempuan dan anak perempuan yang mengalami TF VAWG melaporkan menjadi korban misinformasi dan pencemaran nama baik.

Selain itu, 73 % jurnalis perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan secara online. Pada 2024, sekitar 300 juta anak terdampak eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring. Secara global, satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual setidaknya sekali seumur hidupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan keamanan siber dan intelijen siber nasional, Zentara, menilai lanskap ancaman digital di Indonesia kian dinamis dan menuntut kesiapan pertahanan yang lebih adaptif.

CEO Zentara, Regal Rauniyar Star, menyebut fokus utama pengamanan bukan semata melacak asal serangan, melainkan memperkuat sistem agar tahan terhadap berbagai potensi ancaman.

“Secara teknis kita bisa melacak alamat IP untuk mengetahui asal koneksi. Namun itu tidak selalu mencerminkan lokasi sebenarnya karena pelaku kerap menggunakan proxy atau server perantara,” ujar Regal lewat keterangan pers, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, serangan siber dapat dipetakan dari negara ke negara, bahkan hingga tingkat kota.

Kendati demikian, informasi tersebut bukan tujuan akhir dari sistem pemantauan.

“Serangan bisa terjadi pada siapa saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersiap dan mengelolanya,” paparnya.

Karakter ancaman siber sangat dinamis. Pola serangan dapat berubah setiap hari dan datang dari berbagai wilayah. Karena itu, penguatan sistem pertahanan menjadi kunci utama.

Dalam konteks ini, peran Security Operations Center (SOC) menjadi vital untuk memastikan respons cepat dan terukur terhadap insiden keamanan.

Ia menambahkan, dalam praktiknya, mempertahankan sistem jauh lebih sulit dibandingkan melakukan serangan.

Untuk menguji ketahanan infrastruktur digital, Zentara menerapkan simulasi serangan internal.

Tim yang berperan sebagai penyerang (red team) akan mencoba menemukan celah dalam sistem, sementara tim pertahanan (blue team) bertugas mengantisipasi dan menutup potensi kerentanan.

“Tujuannya bukan untuk merusak, melainkan menemukan celah sebelum dimanfaatkan pihak luar,” beber Regal.

Lebih jauh, Zentara juga menyoroti pentingnya solusi keamanan siber berbasis keahlian lokal dengan standar global guna mendukung ketahanan ekosistem digital nasional.

Regal menilai, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi perlindungan data yang secara teori cukup kuat dan selaras dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR).

“Tantangannya ada pada implementasi, apalagi dalam skala nasional di negara sebesar Indonesia,” katanya.

Ia mengapresiasi kapasitas teknis para pemangku kepentingan di Indonesia yang dinilai semakin matang, termasuk dalam memahami isu-isu terkini seperti kecerdasan buatan (AI). Dengan dukungan anggaran dan penguatan kelembagaan, menurut dia, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan tata kelola keamanan siber yang kuat di kawasan.

“Keamanan data kini mulai menjadi prioritas, dan itu perkembangan yang baik bagi ekosistem digital nasional,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketahanan siber Indonesia mengalami penurunan yang menggambarkan Indonesia masih rentan terhadap serangan siber. Skor ketahanan siber yang rendah juga berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi.

Pada 2023, skor National Cybersecurity Index (NCSI) Indonesia sebesar 63,64 poin. Menempatkan Indonesia di urutan ke-48 dari 136 negara di dunia. Namun, pada 2025 skor dan peringkat Indonesia ambles menjadi urutan ke-84 dengan skor 47.50 poin. Di Asia Tenggara Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, hingga Filipina.

Untuk diketahui, NCSI merupakan indeks global yang mengukur kesiapan negara-negara dalam mencegah ancaman siber dan mengelola insiden siber.

NCSI menggunakan kerangka kerja keamanan siber nasional yang mencakup ancaman utama seperti penolakan layanan elektronik, pelanggaran integritas data, dan pelanggaran kerahasiaan data.

Indikator difokuskan pada aspek yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, termasuk undang-undang, unit organisasi, dan lain sebagainya.

Ketua Umum Asosiasi digitalisasi dan keamanan siber indonesia (Adigsi) Firlie Ganinduto mengatakan penurunan peringkat tersebut perlu juga dibaca dengan proporsional.

NCSI, menurutnya, adalah live index yang menilai kesiapan pemerintah berdasarkan bukti yang tersedia secara publik. Jadi, peringkat bisa turun bukan hanya karena Indonesia mundur, tetapi juga karena negara lain bergerak lebih cepat atau Indonesia belum cukup terlihat di ranah publik.

Dia mengatakan seharusnya pada tahun ini ketahanan siber Indonesia dapat membaik jika kesadaran seluruh pemangku kepentingan terhadap isu keamanan siber membaik.

Menurutnya jika swasta dan pemerintah menempatkan infrastruktur keamanan siber tidak hanya sebagai investasi, tetapi sudah menjadikan itu sebagai infrastruktur dasar saat mendesain sebuah perusahaan dan masyarakat lebih sadar terhadap keamanan data maka skor NCSI dapat naik.

Dia menegaskan tiga aspek inti keamanan siber yaitu perangkat (tools), proses, dan sumber daya manusia (SDM), harus berjalan selaras jika ketahanan siber Indonesia ingin membaik.

“Percuma kalau misalnya kita punya the best tools in the world tetapi process dan people itu tidak sesuai dengan standar,” kata Firlie, Rabu (14/1/2026).

Firlie memberi contoh dalam hal mengganti kata sandi sistem IT di perusahaan. Standar yang baik, kata sandi yang berkaitan dengan sistem perusahaan diganti 3 bulan sekali. Dalam praktiknya, SDM di Indonesia bisa berbulan-bulan tidak mengganti password.

Firlie menegaskan bahwa ketahanan siber merupakan pondasi berkelanjutan dalam membangun kepercayaan digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang aman dan tangguh.

“Jadi ketika Indonesia mendapat kepercayaan, ekonomi itu akan berjalan dan kita juga bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah di 8%,” kata Firlie.

Keamanan Siber By Desain

Sementara Deputi 4 Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sekaligus Ketua Dewan Pengawas ADIGSI ⁠Slamet Aji Pamungkas mengatakan pihaknya mengupayakan berbagai cara agar infrastruktur keamanan siber menjadi desain fondasi dalam sebuah organisasi. Maksudnya, investasi dalam hal keamanan siber dipikirkan sejak awal oleh korporasi, bukan dilakukan setelah terjadi insiden.

BSSN, lanjutnya, melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber di mitra-mitra pemerintahan terutama sektor yang masuk di perlindungan infrastruktur informasi vital. Misalnya sektor keuangan.

“Jadi kalau mau melakukan sesuatu, security sudah masuk sebagai bagian dari R&D setiap perusahaan. Kemudian kita juga membentuk tim tangkap insiden cyber di semua organisasi,” kata Slamet.

Slamet mengatakan kebijakan tersebut sejauh ini baru diterapkan di lembaga pemerintahan saja. Dia berharap ke depan setiap instansi dapat menerapkan hal yang sama.

“Kalau instansi swasta kita tidak bisa melarang kan. Tapi di setiap instansi pemerintah itu sekarang berkaitan dengan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari sekian sekian poin penilaian itu salah satunya adalah tentang bagaimana keamanan data,” kata Slamet.

Inovasi lainnya, ujar Slamet, adalah bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian melalui program Indonesia 4.0. Dalam program tersebut Kemenperin akan menilai tentang segala aspek dari industri. BSSN berharap Kemenperin juga memasukan faktor keamanan siber dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada sebuah perusahaan.

“Kami tidak bisa memaksa tetapi misalnya yang dikasih izin usaha itu kalau bisa yang sistem keamanan servernya sudah bagus itu menjadi salah satu poin penilaian,” kata Slamet.

Dari pihak swasta, dalam meningkatkan ketahanan siber yang lebih andal, PT ITSEC Asiat Tbk. (CYBR) tidak hanya berfokus dalam menyediakan perangkat dan solusi, juga dari sisi penguatan SDM melalui pelatihan.

Presiden Direktur Patrick Dannacher mengatakan peluang untuk memberi pelatihan profesional di bidang siber dan AI di Indonesia sangat besar. ITSEC yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun tidak hanya ingin memberikan solusi secara parsial lewat perangkat saja, juga SDM yang terlatih menggunakan perangkat.

“Jadi kami benar-benar berusaha meluncurkan academy tidak hanya untuk satu kontrak tetapi untuk banyak lagi yang akan datang. Ini bukan proses yang sederhana,” kata Patrick.

Dia mengatakan dalam beberapa bulan ke depan perusahaan menargetkan untuk membuka lebih banyak akademi dan melatih lebih banyak orang. Pelatihan tersebut akan menyasar berbagai sektor mulai dari perbankan, perusahaan asuransi, maskapai penerbangan, hingga perusahaan milik negara.

“Karena pada dasarnya pengetahuan di industri ini sangat penting. Jadi apa yang kami lakukan adalah melatih pada teknologi terbaru, pada alat-alat terbaru, pada kerentanan terbaru,” kata Patrick.

Sebelumnya, Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar mengingatkan teknologi seperti deepfake berpotensi dimanfaatkan secara masif oleh pelaku kejahatan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Wahyudi menjelaskan generatif AI memungkinkan penciptaan konten yang sangat menyerupai peristiwa asli, sehingga menyulitkan publik untuk membedakan antara konten autentik dan hasil rekayasa teknologi.

“Itu kan memberikan satu ancaman yang cukup serius dalam konteks hari ini misalnya online scamming gitu ya. Dan terutama di sektor-sektor keuangan ya. Ataupun bahkan critical information infrastructure lainnya,” kata Wahyudi.

Wahyudi mencatat telah ada sejumlah inisiatif lintas lembaga untuk mempercepat penanganan kejahatan keuangan digital, termasuk kerja sama antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk penipuan.

Namun demikian, dia menilai tantangan akan semakin besar seiring meningkatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, sementara tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah.

“Karena seringkali publik tidak memahami satu konten apakah dia adalah konten yang original ataukah dia memang konten yang di-create oleh AI gitu ya,” ujar Wahyudi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) akan fokus dalam mendorong solusi keamanan siber berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pelatihan digital pada 2026 untuk menjaga pertumbuhan bisnis berkelanjutan pada 2026.

Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan memasuki 2026, ITSEC akan terus mendorong inovasi keamanan siber berbasis AI sekaligus menskalakan pengembangan talenta untuk mendukung kebutuhan ketahanan siber nasional dan regional.

Patrick mengatakan ITSEC akan memperkuat strategi jangka panjangnya melalui pengembangan ITSEC Cybersecurity & AI Academy, sebuah platform pengembangan kapabilitas yang dirancang untuk mencetak talenta keamanan siber dan AI yang selaras dengan kebutuhan industri.

Sebagai perusahaan terbuka yang beroperasi di tengah lanskap ancaman yang dinamis, ITSEC meyakini bahwa kesiapan nasional dan industri harus dibangun dengan solusi keamanan yang terpercaya dan juga kapabilitas sumber daya manusia yang berstandar global.

Melalui ITSEC Cybersecurity & AI Academy, ITSEC melengkapi penawaran end-to-end dengan memungkinkan organisasi maupun institusi mengakses tidak hanya teknologi dan layanan, tetapi juga tenaga profesional terlatih yang mampu mengimplementasikan, mengoperasikan dan mempertahankan pertahanan siber modern.

“Pasar tidak hanya membutuhkan alat yang lebih baik, tetapi juga SDM yang mampu mengoperasikannya. Academy kami merupakan komitmen jangka panjang bagi talenta keamanan siber dan AI di Indonesia,” kata Patrick dikutip Rabu (31/12/2025).

Sepanjang 2025, kata Patrick, ITSEC terus memperkuat misinya dalam menghadirkan solusi keamanan siber yang terukur, skalabel, dan relevan terhadap ancaman digital. Perusahaan mempertajam fokus pada pemanfaatan AI sebagai force multiplier yang praktis.

Tidak hanya untuk mendorong inovasi produk dan layanan, tetapi juga untuk mencetak profesional keamanan siber dan AI yang siap menjawab kebutuhan sektor publik dan swasta yang terus meningkat.

“Kami memperkuat layanan dan kinerja keuangan, sekaligus berfokus pada AI, bukan hanya sebagai jargon, tetapi sebagai kemampuan nyata yang dapat membantu organisasi mendeteksi ancaman lebih cepat, merespons dengan lebih cerdas dan mengukur tingkat keamanan,” kata Patrick.

Dia mengatakan AI terus membentuk ulang lanskap ancaman siber, termasuk cara serangan digital diluncurkan, diperluas dan disamarkan. Menjawab tantangan tersebut, ITSEC memperluas peran AI di seluruh ekosistem keamanan sibernya untuk menghadirkan hasil yang nyata.

Sebelumnya, ITSEC juga mengumumkan perluasan layanannya dengan masuk ke Qatar, salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi menjanjikan di Timur Tengah. Patrick mengatakan perusahaan berkomitmen untuk memberikan solusi keamanan terbaik ke sejumlah sektor strategis di Qatar.

ITSEC melihat sektor telekomunikasi, minyak & gas (migas), penerbangan, hingga perbankan, sebagai sektor yang potensial yang akan digarap ITSEC. Menurutnya, secara fundamental masalah yang terjadi di Qatar sama seperti masalah yang terjadi di Indonesia sehingga menghadirkan layanan yang sudah terbukti di suatu negara dan kemudian diadopsi ke negara lain - karena permasalahannya sama - bukanlah hal yang sulit.

“Saya pikir ini adalah negara yang sangat penting secara global. Nomor satu dan bagi kami ini benar-benar menunjukkan lagi tentang apa yang bisa dilakukan talenta Indonesia,” kata Patrick kepada Bisnis, Jumat (5/12/2025).

Sekadar informasi, meski memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia, namun tingkat PDB per kapita di Qatar lebih tinggi sehingga secara persentase nilai layanan yang dijual di Qatar akan lebih berkualitas.

Pertumbuhan PDB tinggi di Qatar disebabkan negara ini memiliki keunggulan di sektor gas alam cair/LNG.

QatarEnergy, ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, dan ConocoPhillips adalah sejumlah nama besar perusahaan yang bergerak di sektor tersebut. Sementara untuk perusahaan telekomunikasi, ada Ooredoo dan Vodafone, yang seluruhnya menjadi pasar yang diincar ITSEC.

Patrick menambahkan ITSEC Asia hadir di Qatar dengan menggandeng mitra lokal. Dia tidak menyebutkan nama perusahaan tersebut, tetapi dipastikan perusahaan besar.

Selain menggandeng mitra lokal, ITSEC Asia rencananya juga akan membangun pusat pengembangan dan riset (R&D) di Doha untuk mempelajari pasar dan solusi yang relevan.

Solusi dan hasil riset yang dihasilkan oleh R&D tersebut nantinya tidak hanya dimanfaatkan di Qatar, juga Indonesia. Pun sebaliknya.

“Apa pun yang dipelajari di sana akan kami bawa ke Indonesia,” kata Patrick.

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan investigasi bersama bertajuk "Intellexa Leaks" mengungkap ancaman spyware terhadap para pegiat hak asasi manusia dan jurnalis. Serangan siber tersebut turut melibatkan produsen pembuat spyware Intellexa.

Investigasi ini, yang dilakukan oleh Inside Story, Haaretz, dan WAV Research Collective dengan analisis teknis dari Amnesty International, mengungkap operasi internal Intellexa—perusahaan yang terkenal menjual spyware invasif bernama Predator.

Spyware adalah perangkat lunak berbahaya (malware) yang dirancang untuk menyusup ke perangkat secara diam-diam, mengumpulkan informasi pribadi (seperti riwayat penjelajahan, detail login, data perbankan) tanpa izin, dan mengirimkannya ke pihak ketiga untuk tujuan jahat, iklan, atau keuntungan finansial, seringkali menyebabkan perangkat lambat dan mengganggu privasi.

Amnesty International mendokumentasikan kemampuan teknis Intellexa dan berbagai kasus penyalahgunaan spyware mereka dalam "Predator Files" pada 2023.

Investigasi lanjutan tentang kampanye serangan di Pakistan dan kasus-kasus lain akan dirilis dalam serangkaian laporan Amnesty International mendatang.

Teknolog di Security Lab Amnesty International Jurre van Bergen mengatakan dalam beberapa kasus, Intellexa menggunakan kemampuan akses jarak jauh ke log pelanggan Predator, yang memungkinkan staf perusahaan melihat detail operasi pengawasan dan individu yang menjadi target. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang proses due diligence hak asasi manusia perusahaan tersebut.

"Jika perusahaan spyware bayaran ditemukan terlibat langsung dalam pengoperasian produknya, maka menurut standar hak asasi manusia, mereka berpotensi menghadapi tuntutan tanggung jawab atas penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi yang disebabkan oleh spyware," kata van Bergen dikutip dalam laporan Amnesty International, Sabtu (13/12/2025).

Spyware Predator sebelumnya terlibat dalam serangan pengawasan pada 2021, seperti terhadap jurnalis Yunani Thanasis Koukakis, berdasarkan penelitian forensik digital oleh Citizen Lab.

Dokumen bocor kini menambah bukti yang menghubungkan produk Intellexa dengan pelanggaran hak asasi, termasuk hak privasi dan kebebasan berekspresi.

Pengungkapan ini muncul di tengah kasus-kasus baru penyalahgunaan Predator, yang menunjukkan bahwa produk Intellexa terus digunakan untuk mengawasi aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi secara ilegal di seluruh dunia.

Security Lab Amnesty International menemukan serangan terhadap seorang pengacara hak asasi dari provinsi Balochistan, Pakistan, melalui WhatsApp pada musim panas 2025. Temuan ini membuktikan bahwa Predator aktif digunakan di Pakistan, yang secara serius melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi.

Ancaman bagi Indonesia

Sementara itu, Chief Technology Officer (CTO) PT ITSEC Asia Tbk. Marek Bialoglowy mengatakan keadaan ini menunjukkan bahwa arsitektur serangan telah bergerak jauh melampaui malware konvensional.

Ancaman yang dihadapi direncanakan terus-menerus, dan tertanam di seluruh rantai nilai digital. Ancaman ini menjadi alarm bagi masyarakat Indonesia.

“Sebagai salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan APAC, Indonesia tidak dapat hanya bereaksi ketika insiden sudah terjadi. Kita membutuhkan kapabilitas pertahanan yang mampu mengantisipasi dan mengelola risiko ini secara berkelanjutan,” kata Marek.

Marek juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan siber nasional serta peran platform pertahanan tingkat lanjut seperti IntelliBroń dalam membantu organisasi di Indonesia untuk mendeteksi, merespons, dan memitigasi ancaman mercenary spyware secara berkelanjutan.

Kasus-kasus terbaru menunjukkan bahwa mercenary spyware tidak hanya menargetkan pejabat tinggi, tetapi juga individu serta kelompok yang dianggap sensitif secara politik, hukum, atau strategis. Di balik setiap indikator, terdapat pola yang harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan dan pemimpin keamanan siber Indonesia:

Pertama, cakupan penargetan telah meluas. Kelompok berisiko kini tidak lagi terbatas pada lingkar pemerintahan, tetapi juga jurnalis investigasi, pembela HAM, advokat kebijakan publik, dan profesional hukum. Ancaman ini tidak lagi sekadar isu intelijen sempit, tetapi berimplikasi pada institusi demokrasi dan kepercayaan publik.

Kedua, permukaan serangan semakin beragam. Kampanye kini menggabungkan eksploitasi zero-day pada browser dan sistem mobile, menginjeksi threats pada operator telekomunikasi dan ISP, serta penyalahgunaan iklan digital, melebihi pola phishing tradisional.

Ketiga, kekhawatiran terkait tata kelola dan akuntabilitas semakin meningkat. Dalam beberapa investigasi, vendor spyware komersial diduga mempertahankan akses jarak jauh atau visibilitas terhadap sistem pelanggan. Artinya, vendor spyware turut terlibat,

“Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kedaulatan data dan risiko lintas batas,” kata Marek.

Marek menekankan bahwa pengungkapan spyware ini harus dipandang sebagai peringatan dini bagi Indonesia, bukan isu yang berada jauh di luar negeri. Jika aktor mercenary spyware mampu menargetkan jurnalis, aktivis, dan pembela HAM di yurisdiksi lain, tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa Indonesia akan sepenuhnya terhindar.

“Kita adalah pasar digital besar, mengelola pemilu berskala luas, dan memiliki proyek strategis nasional yang menarik bagi banyak kepentingan,” kata Marek.

ITSEC Asia mendorong kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan yang memahami implikasi strategis dari ancaman mercenary spyware, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah yang ingin memperkuat kebijakan dan ketahanan siber.

Regulator, operator telekomunikasi, dan Internet Service Provider yang berperan sebagai gerbang utama lalu lintas digital dan berpotensi mendeteksi serta mengganggu aktivitas berbahaya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi operator seluler global, GSMA, memperingatkan belanja keamanan siber operator diperkirakan melonjak lebih dari dua kali lipat pada 2030, seiring meningkatnya ancaman digital dan rumitnya regulasi yang harus dipatuhi.

Dalam laporan terbarunya, GSMA menilai aturan yang tidak selaras justru menambah beban biaya tanpa memberikan peningkatan keamanan yang sepadan.

Laporan bertajukThe Impact of Cybersecurity Regulation on Mobile Operatorsitu menyebut operator di berbagai negara kini menghadapi banyak aturan yang tumpang tindih mulai dari kebijakan lintas sektor hingga kewajiban pelaporan dari beberapa lembaga secara bersamaan. Kondisi tersebut membuat biaya kepatuhan meningkat dan menyita waktu tim keamanan siber, yang seharusnya fokus mengidentifikasi serta menangani risiko.

Head of Policy and Regulation GSMA Michaela Angonius mengatakan laporan ini menegaskan kerangka keamanan siber bekerja paling efektif saat disusun secara harmonis, berbasis risiko, dan dibangun atas kepercayaan.

“Kerja sama erat antara regulator dan operator, dengan prinsip yang sama, dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat,” kata Michaela dikutip dari laman The Register pada Kamis (27/11/2025).

Ancaman siber sendiri terus meningkat secara global. Dalam lima tahun terakhir, jumlah serangan dilaporkan melonjak sekitar 75%. GSMA memperkirakan operator seluler di seluruh dunia saat ini menghabiskan US$15 miliar hingga US$19 miliar, atau sekitar Rp249,75 triliun hingga Rp316,35 triliun, per tahun untuk aktivitas keamanan siber inti. Pada 2030, angka itu diproyeksikan naik menjadi US$40 miliar hingga US$42 miliar, setara Rp666 triliun hingga Rp699,3 triliun, seiring ancaman yang semakin kompleks.

GSMA menjelaskan biaya yang timbul dari regulasi keamanan siber umumnya berasal dari tiga jenis kewajiban. Pertama, aturan yang sejalan dengan praktik keamanan yang sudah dijalankan operator, sehingga tidak menambah beban berarti.

Kedua, aturan yang mengharuskan operator menerapkan proses tambahan atau teknologi tertentu, meski tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas keamanan. Ketiga, kewajiban administratif untuk membuktikan kepatuhan, yang menurut beberapa operator dapat menyita hingga setengah waktu tim keamanan siber.

Untuk mengurangi beban tersebut, GSMA mendorong pemerintah dan regulator menyelaraskan kebijakan dengan standar internasional seperti ISO 27001 dan NIST Cybersecurity Framework, serta memastikan konsistensi antaraturan baru.

Penegakan regulasi juga disarankan mengutamakan pendekatan kolaboratif, bukan semata-mata sanksi setelah terjadi insiden. GSMA menilai insentif terhadap investasi pencegahan jangka panjang akan lebih efektif dalam memperkuat perlindungan jaringan. Menurut GSMA, rekomendasi ini tidak memerlukan investasi besar, melainkan perubahan pendekatan menuju kolaborasi dan tanggung jawab bersama.