JAKARTA - Evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dinilai perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PLN tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi, Pasokan 141 Juta Metrik Ton Diamankan demi Cegah Pemadaman Listrik



Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Ardhi pun mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," tandas Ardhi.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran ketika menerima laporan stok batu bara untuk memasok PLN habis di pertengahan tahun. Hal Ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk melarang perusahaan tambang melakukan ekspor sebelum memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bahlil menjelaskan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara sebesar 190 juta metrik ton. Adapun kebutuhan batubara PLN selama setahun sekitar 154 juta metrik ton.

Lebih jauh Bahlil menyebut yang sudah dikontak oleh PLN dari para perusahan tambang sekitar 141 juta metrik ton. Sehingga batu bara yang belum dikontrak hanya sekitar 13 juta metrik ton, alias masih tersisa cukup ruang seharusnya dibanding kapasitas produksi yang diberikan oleh pemerintah.

"Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abuleke apalagi gitu loh. Aku jujur-jujur aja ini, berarti kan ada sesuatu," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil Mengakui Pembangkit PLN Kekurangan Suplai Batu Bara Medium



Oleh sebab itu, Bahlil menegaskan pemerintah telah mengambil larangan ekspor batu bara, demi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Tujuannya agar tidak ada lagi pemadaman listrik yang sebelumnya sempat terjadi akibat kurangnya suplai batubara ke pembangkit.

"Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak kepingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal, dari beberapa yang harus ekspor keluar, kita tahan untuk kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil.

Harga Batu Bara buat PLN Bakal Naik, Begini Penjelasan Bahlil



Bahlil mengatakan, ke depan pihaknya telah membentuk tim pengadaan energi primer. Tim gabungan ini beranggotakan perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, BPKP, dan PT PLN (Persero).

Ia juga menjelaskan pembentukan tim ini untuk memastikan pasokan batubara ke pembangkit tidak terjadi hambatan. Sehingga bisa terus memproduksi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pengadaannya harus transparan. Saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini (kekurangan batubara) setiap tahun muncul terus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pengaturan terkait modifikasi atau co-blendingbatu bara guna menjamin ketersediaan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PT PLN (Persero).

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penerbitan peraturan menteri (Permen) terkait mekanisme co-blending batu bara, Bahlil mengaku masih akan memeriksa lebih lanjut skema regulasi yang akan digunakan.

"Saya belum [periksa], coba nanti saya cek ya. Tapi memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara itu kan yang high calorie itu kan makin hari makin sedikit," ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa produksi batu bara nasional saat ini didominasi oleh batu bara berkalori rendah hingga menengah. Sementara itu, porsi batu bara dengan kalori lebih tinggi yang dibutuhkan untuk proses pencampuran atau blending di pembangkit listrik makin terbatas.

"Dari total produksi batu bara kita 100%, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20%. Delapan puluh persennya itu yang medium ke bawah," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Bahlil, mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar pemanfaatan batu bara domestik tetap dapat mendukung kebutuhan operasional pembangkit listrik nasional.

"Nah, memang harus ada modifikasi. Nah modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik," tandas Bahlil.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi menyoroti lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian ESDM yang mengakibatkan terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah.

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujarnya.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang memengaruhi operasional pembangkit listrik. Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-undang Minerba.

Bambang juga mengkritik proses persetujuan RKAB yang dinilainya belum transparan. Menurut dia, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

“Kami Komisi XII bolak-balik minta kepada ESDM untuk menjelaskan bagaimana proses pemangkasan untuk efektivitas RKAB ini. Tapi mereka sampai saat ini tidak pernah memberikan kejelasan,” katanya.

Politikus Gerindra itu juga menilai Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-Undang Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

“Mereka juga tidak menjalankan mandat undang-undang. Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Stok Batu Bara Pembangkit PLN Tahan 15,9 Hari, Pasokan LNG 12 Hari



Namun di sisi lain, lanjutnya, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi Undang-Undang Minerba. Dalam beleid itu, pemegang IUP dan IUPK diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

“Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi,” tutupnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tidak membantah adanya hambatan pada hari operasi pembangkit (HOP) milik PT PLN (Persero) yang dipicu oleh minimnya suplai batu bara dengan kalori menengah atau sebesar 5.200 kcal/kg GAR. Adapun Kementerian ESDM juga sempat mencatat hanya sekitar 5% yang memiliki nilai kalori di atas 6.000 kcal/GAR dari total cadangan batu bara nasional sebesar 31 miliar ton.

Sehingga jika sektor industri bergantung kuat lini operasionalnya pada batu bara kalori tinggi, maka bakal mengancam kelangsungan bisnis. Bahlil mengakui bahwa persoalan ini tidak terlepas dari kecenderungan menyusutnya kualitas kandungan kalori pada hasil produksi batu bara domestik.

"Ada kendala sedikit terhadap batu bara yang medium kalori, yang 5.200. Kita tahu bahwa sekarang kan kalori batu bara kita ini kan semakin hari semakin rendah. Nah ini yang kita lagi cari solusinya, tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," ujar Bahlil di Kompleks Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dari sisi regulasi niaga, harga jual komoditas batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri saat ini masih mengacu pada ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar USD70 per ton.

Di sisi lain, para penambang harus menghadapi kenyataan berupa membengkaknya ongkos produksi di lapangan, yang tercermin dari tingginya rasio pengupasan tanah atau stripping ratio (SR) yang kini bertengger di rentang 8% hingga 12%.

Kondisi beban operasional yang terlampau tinggi ini dinilai tidak lagi seimbang dengan ketentuan harga jual yang rendah untuk keberlanjutan roda bisnis pertambangan. ESDM Menjawab Isu Pasokan Batubara Jadi Penyebab Pemadaman Listrik di Pulau Jawa



"Untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12 persen, cost produksinya udah tinggi. Jadi kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha harus jaga agar mereka tidak rugi ucapnya," kata Bahlil.

Terkait dengan keluhan dari para pelaku usaha mengenai ketetapan harga batu bara acuan (HBA) yang dinilai belum pernah disesuaikan sejak tahun 2019 di tengah tren lonjakan biaya produksi, Bahlil menyatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap aspirasi tersebut.

"Betul, itu salah satu pertimbangan yang akan kita hitung," tuturnya.

Bahlil menjabarkan, bahwa pemerintah tengah melakukan kajian komprehensif mengenai kalkulasi untung-rugi dari skema harga DMO saat ini. Tujuannya adalah merumuskan kebijakan yang adil agar PLN terhindar dari potensi kerugian, sementara para pelaku usaha pertambangan juga tetap bisa mempertahankan kelayakan bisnis mereka.

"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," kata dia.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru untuk memperketat pengawasan praktik pencampuran (blending) batu bara . Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2026, perusahaan tambang kini wajib memperoleh persetujuan Menteri ESDM sebelum melakukan pencampuran batu bara untuk menghasilkan spesifikasi tertentu.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, maupun pemegang PKP2B yang telah memperoleh persetujuan RKAB dapat melakukan pencampuran batubara setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.

"Untuk memenuhi spesifikasi batu bara tertentu, pemegang izin usaha pertambangan dapat melakukan pencampuran batubara setelah mendapatkan persetujuan Menteri," demikian ketentuan dalam Pasal 34A ayat (1) Permen ESDM 6/2026 dikutip Rabu (17/6/2026).

Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI

Perusahaan yang ingin melakukan blending wajib mengajukan permohonan melalui sistem informasi yang disediakan pemerintah. Permohonan tersebut harus dilengkapi sejumlah dokumen pendukung, mulai dari persetujuan RKAB untuk pemilik batu bara induk dan batubara pencampur, kontrak pembelian batu bara pencampur, kontrak penjualan hasil pencampuran, hingga hasil uji kualitas batubara dari surveyor yang terdaftar.

Pada pasal 34A juga ditegaskan bahwa, perusahaan wajib menyampaikan simulasi spesifikasi batu bara sebelum dan sesudah pencampuran. Data yang harus disampaikan meliputi nilai kalori, kandungan sulfur, kadar air, dan kadar abu.

Kementerian ESDM selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut sebelum memberikan persetujuan atau penolakan. Jika ditolak, pemerintah wajib menyampaikan alasan penolakan kepada perusahaan pemohon.

"Dalam hal terjadi kesalahan administratif dan/atau kesalahan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur dalam proses penerbitan persetujuan atau penolakan RKAB, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perbaikan," demikian bunyi pasal 33.

Ketahanan Energi Nasional Dinilai Masih Rapuh di Tengah Tekanan Global



Tidak hanya mewajibkan izin, regulasi baru ini juga mengharuskan perusahaan yang telah memperoleh persetujuan blending untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pencampuran batubara dalam laporan berkala setiap tiga bulan kepada pemerintah. Kewajiban pelaporan tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan terhadap produksi dan perdagangan batu bara nasional.

Kebijakan baru ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi tata niaga batubara sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kualitas komoditas yang dipasarkan. Pemerintah juga berharap aturan tersebut dapat mencegah praktik manipulasi kualitas batu bara yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang diikuti pembukaan kembali Selat Hormuz sempat memunculkan harapan stabilitas di pasar energi global. Harga minyak dunia yang sebelumnya melonjak akibat kekhawatiran gangguan pasokan pun mulai mendingin.

Namun, di tengah kondisi tersebut, pemerintah justru tetap membuka ruang relaksasi terhadap kebijakan pembatasan produksi batu bara nasional melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan. Jika risiko geopolitik mulai mereda dan tekanan terhadap pasokan energi global berkurang, apakah relaksasi produksi batu bara masih relevan?

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan produksi batu bara tahun depan akan disesuaikan dengan kebutuhan domestik, khususnya untuk memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

"Iya pasti [di atas 600 juta ton]. Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, itu kan ada DMO yang ditetapkan," kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa target produksi batu bara nasional bakal melampaui batas 600 juta ton yang sebelumnya sempat digadang-gadang pemerintah. Padahal, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan realisasi produksi batu bara nasional yang mencapai 834 juta ton pada 2024 dan 790 juta ton pada 2025.

Gagasan relaksasi pertama kali disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada awal Juni lalu. Saat itu, pemerintah mengakui perlu menyesuaikan kebijakan produksi dengan perkembangan harga komoditas dan dinamika pasar global.

Menurut Bahlil, pengelolaan produksi tidak dapat dilakukan secara kaku. Pemerintah harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan volume produksi dengan kondisi harga dan permintaan pasar.

"Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," ujar Bahlil.

Kepastian Lebih Penting dari Relaksasi

Pelaku industri menyambut positif sinyal relaksasi RKAB. Namun, mereka menilai isu utama yang dihadapi sektor pertambangan saat ini bukan sekadar tambahan kuota produksi, melainkan kepastian perizinan dan operasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, penentuan angka produksi ideal seharusnya tetap mengacu pada perhitungan pemerintah yang memiliki data lengkap mengenai kebutuhan domestik maupun ekspor.

"Soal angka produksi yang ideal tahun ini, sejujurnya itu bukan angka yang bisa saya sebutkan sepihak dari sisi asosiasi. Yang lebih tepat punya gambaran komprehensif ya pemerintah," ujarnya kepada Bisnis.

Menurut Gita, hingga kini belum ada keputusan final mengenai relaksasi RKAB sehingga masih terlalu dini untuk menghitung dampaknya terhadap harga batu bara global.

Meski demikian, APBI melihat kebijakan tersebut sebagai sinyal positif karena memberikan kepastian bagi perusahaan dalam menyusun rencana produksi.

"Yang pasti, kami melihat sinyal relaksasi ini sebagai langkah positif karena memberikan kepastian dan stabilitas bagi pelaku usaha untuk bisa merencanakan produksi dengan lebih baik," ucap Gita.

Dia menambahkan bahwa relaksasi pembatasan produksi batu bara masih tetap relevan meski risiko geopolitik mulai mereda dan tekanan terhadap pasokan energi global berkurang.

"Masih," katanya singkat.

Gita menilai relaksasi tetap diperlukan karena berkaitan dengan kepastian usaha dan perencanaan produksi jangka panjang. Dinamika harga minyak tidak serta-merta mengubah kebutuhan industri terhadap kepastian regulasi.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo. Menurutnya, kebutuhan utama industri sebenarnya bukan relaksasi produksi, melainkan kepastian RKAB dalam jangka panjang.

"Yang dibutuhkan semestinya bukan relaksasi, tapi kepastian RKAB tiga tahun yang tepat," kata Singgih.

Dia menilai ketidakpastian RKAB sepanjang awal tahun justru menjadi sumber persoalan utama bagi industri batu bara. Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan biaya produksi, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), hingga berbagai perubahan tata kelola sektor pertambangan.

Bahkan jika relaksasi diberikan saat ini, implementasinya tidak serta-merta bisa meningkatkan produksi dalam waktu singkat. Perusahaan masih membutuhkan waktu untuk membuka area tambang baru atau melakukan penyesuaian operasional.

"Relaksasi perlu waktu. Bisa jadi tambang mesti melakukan pembukaan pit terlebih dahulu," ujarnya.

Di sisi lain, efektivitas relaksasi juga dipengaruhi oleh skema harga DMO yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

Saat ini harga batu bara untuk PLN ditetapkan sebesar US$70 per ton untuk batu bara acuan 6.322 kcal/kg. Untuk batu bara berkalori lebih rendah sekitar 4.000 kcal/kg, harga yang diterima pemasok bisa berada di kisaran US$44 per ton.

Menurut Singgih, harga tersebut pada sejumlah tambang hanya sedikit berada di atas biaya produksi. Akibatnya, minat perusahaan untuk meningkatkan pasokan domestik tidak terlalu besar meski kuota produksi diperluas.

Persoalan ini menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, kenaikan harga DMO dapat memperbaiki keamanan pasokan dan kualitas batu bara bagi PLN. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi meningkatkan biaya pokok penyediaan listrik dan memperbesar kebutuhan subsidi energi.

"Kondisi ekonomi nasional saat ini jelas membuat pemerintah berat untuk merevisi harga DMO batu bara," katanya.

Harga Bisa Tertekan, Tetapi Terbatas

Dari perspektif pasar, relaksasi produksi berpotensi meningkatkan pasokan batu bara global dan memberikan tekanan terhadap harga. Namun dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai, produksi batu bara nasional berpotensi kembali mendekati level tinggi seperti beberapa tahun terakhir.

"Untuk batu bara sepertinya tetap berada di kisaran 900 juta ton. Ini angka yang paling moderat atau bisa lebih sedikit," ujarnya.

Menurut Bisman, tambahan pasokan memang secara teori dapat menekan harga. Namun kondisi pasar global saat ini masih ditopang permintaan yang relatif kuat sehingga efek penurunannya diperkirakan terbatas.

"Secara normatif iya bisa jadi penyebab potensi turun, karena tambahan pasokan berpotensi menekan harga. Tetapi tidak akan besar dampaknya karena permintaan global juga lagi tinggi," ujarnya.

Senada dengan APBI, Bisman juga menilai relaksasi tetap dibutuhkan untuk menjaga iklim investasi dan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

"Iya tentu relaksasi masih relevan, baik karena kondisi juga untuk kepastian usaha dan penerimaan negara," ujarnya.

Ya, pasti (di atas 600 juta ton). Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memastikan pemerintah akan memberikan kuota produksi batu bara hingga di atas 600 juta ton sebagai bentuk kebijakan relaksasi di tengah melonjaknya harga batu bara.

“Ya, pasti (di atas 600 juta ton). Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri,” ujar Yuliot ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Yuliot menyampaikan Kementerian ESDM sudah melakukan evaluasi ihwal kebutuhan batu bara di dalam negeri, termasuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN.

Dari 154 juta ton batu bara yang dibutuhkan oleh PLN, Kementerian ESDM mencatat yang sudah berkontrak sebesar 134 juta ton batu bara. Dengan demikian, PLN masih memerlukan 20 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya.

“Kekurangan 20 (juta ton) itu lagi diusahakan,” ujar Yuliot.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Bahlil menyampaikan relaksasi terukur untuk kuota produksi batu bara itu merupakan langkah pemerintah mengikuti perkembangan harga batu bara.

Harga batu bara acuan (HBA) periode II Juni 2026 ditetapkan sebesar 123,91 dolar AS per ton.

Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan HBA pada periode kedua bulan Mei 2026 sebesar 116,32 dolar AS per ton.

Idealnya, tutur Bahlil, ketika harga bagus, produksi pun harus banyak untuk mendapatkan dampak yang positif.

Akan tetapi, Bahlil belum menetapkan berapa kuota produksi batu bara setelah menetapkan kebijakan relaksasi produksi.

Pada awal 2026, Kementerian ESDM menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton atau berkurang 190 juta ton dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang 2025.

Ketidakseimbangan itu menyebabkan harga batu bara sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.

Akan tetapi, pecahnya perang AS-Israel dengan Iran menyebabkan harga batu bara meroket dari di bawah 120 dolar AS per ton, menjadi di atas 130 dolar AS per ton dalam kurun waktu kurang lebih sepekan pada awal Maret 2026.

Kenaikan harga batu bara saat ini dipicu oleh gangguan distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) di pasar internasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 12 Juni 2026, telah memberikan persetujuan terhadap 664 rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 perusahaan mineral dan batu bara (minerba).

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

"Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan," jelas Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dikutip dari keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).

Lebih lanjut, Tri menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan dan kewajiban bagi setiap badan usaha sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Untuk memperkuat tata kelola sektor minerba, Kementerian ESDM memastikan seluruh proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan berjalan melalui sistem yang baku, terukur, dan terdigitalisasi.

Dia menegaskan, kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki izin usaha pertambangan (IUP) saja. Setiap perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, memenuhi aspek teknis, lingkungan, keselamatan, serta kewajiban penerimaan negara sebelum memperoleh persetujuan untuk menjalankan operasionalnya.

“Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan,” ujar Tri.

Sesuai Pasal 111 UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, RKAB merupakan dokumen wajib bagi pemegang IUP dan IUP Khusus (IUPK) yang memuat rencana kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek pengusahaan, teknis, finansial, hingga lingkungan.

Dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan dan/atau pemurnian, hingga kegiatan pascatambang.

Oleh karena itu, setiap pengajuan RKAB harus melalui proses evaluasi sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Seluruh proses pengajuan, evaluasi hingga persetujuan diproses secara online dan terintegrasi melalui sistem informasi MinerbaOne.

Dalam proses evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Minerba melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice), pemenuhan kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, aspek keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penerimaan negara.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” jelas Tri.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.39/2025 dan Peraturan Menteri ESDM No.17/2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan ini, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban PNBP, penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

“Matriks lain yang tidak digunakan lagi, dipindahkan ke dalam matrik pelaporan realiasi yang secara berkala harus disampaikan”, lanjutnya.

Adapun, bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan,” ujar Tri.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika memastikan, bahwa stok batubara hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Ia memastikan cadangan stok batubara tersebut ikut menjamin ketersediaan listrik untuk masyarakat. Sehingga tidak ada potensi untuk melakukan pemadaman listrik serentak.

"Kemarin juga ada pertemuan kan Pak Menteri dengan PLN. Terus, hari ini kayaknya Pak Dirjen juga lagi ada rapat dengan direksi PLN. Secara umum sih enggak ada (kekurangan stok) seharusnya enggak ada. Sejak awal sudah diputuskan berapa kebutuhan PLN batu baranya," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/6/2026).

Erani juga membantah adanya potensi krisis pasokan batubara seperti yang pernah terjadi di tahun 2022. Saat ini harga batubara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri, dan pengusaha lebih milih ekspor ketimbang penuhi kebutuhan dalam negeri.

Sekedar informasi, pada tahun 2022 lalu kondisi harga batubara di pasar global mencapai USD200 per ton, sementara di dalam hanya dihargai USD70 per ton, seperti yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Enggak, insyaAllah sih enggak [mengulangi krisis energi 2022]. Enggak, insyaallah sih enggak. Dipastikan ininya [stok batu bara untuk PLN]. Kan Pak Menteri kemarin juga sudah menyampaikan pernyataan," tutur Erani.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengakui sejumlah wilayah di pulau Jawa mengalami kendala operasional yang membuat berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah. Meskipun saat ini sistem kelistrikan Jawa beroperasi dan terkendali dengan baik.

Bahlil Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah, Janji Pulih Cepat



Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kendala yang sempat dialami oleh masyarakat.

"Menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait blackout, PLN menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak terjadi," kata Gregorius melalui pernyataan resminya, Jumat (12/6).

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Mining Association (IMA-API) menyambut baik rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi relaksasi produksi batu bara untuk memaksimalkan penerimaan negara.

"Kebijakan relaksasi produksi ini menjadi semakin relevan bagi pelaku usaha di tengah tren penguatan kurs dolar AS saat ini,” ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sari menegaskan bahwa kebijakan relaksasi yang terukur ini sangat krusial untuk memastikan sektor pertambangan tetap tangguh dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kenaikan dolar AS memang menguntungkan karena transaksi ekspor batu bara menggunakan mata uang dolar, sehingga pendapatan yang dikonversi ke rupiah akan meningkat,” ucap dia.

Akan tetapi, di sisi lain, pelaku usaha juga tengah menghadapi beban pembengkakan biaya operasional (operational cost) yang diakibatkan oleh kurs rupiah terhadap dolar AS.

“Kita tahu bahwa komponen utama operasional tambang, seperti bahan bakar, alat berat, dan suku cadang, sangat bergantung pada impor yang harganya terkerek naik akibat kuatnya dolar," ujar Sari.

Menurut Sari, relaksasi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengompensasi tingginya biaya operasional.

"Jika melihat situasi nyata di lapangan, tekanan biaya operasional yang tinggi dan penurunan kuota produksi telah membuat beberapa tambang terpaksa menghentikan produksinya. Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini jadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting mencegah potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," kata dia.

Di samping menyelamatkan kelangsungan industri dan tenaga kerja, IMA meyakini bahwa momentum tingginya harga komoditas yang dipadukan dengan penguatan dolar AS dan adanya kebijakan relaksasi ini akan berdampak sangat signifikan terhadap proyeksi penerimaan negara.

“Kami mendukung penuh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini secara terukur demi kepentingan nasional,” ujar Sari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara menyusul kenaikan harga komoditas tersebut akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Kami akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harga (batu bara) bagus, kami akan meningkatkan produksi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Bahlil menyampaikan relaksasi terukur untuk kuota produksi batu bara itu merupakan langkah pemerintah mengikuti perkembangan harga batu bara.

Pada awal 2026, Kementerian ESDM menetapkan kuota produksi batu bara 2026 sekitar 600 juta ton atau berkurang 190 juta ton dibandingkan realisasi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Pemangkasan tersebut dilandasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar internasional sepanjang 2025.

Ketidakseimbangan itu menyebabkan harga batu bara sempat menyentuh 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025.

Akan tetapi, pecahnya perang AS-Israel dengan Iran menyebabkan harga batu bara meroket dari di bawah 120 dolar AS per ton, menjadi di atas 130 dolar AS per ton dalam kurun waktu kurang lebih sepekan pada awal Maret 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembatalan wacana skema bagi hasil tambang ala minyak dan gas (migas) hingga rencana relaksasi kebijakan pengetatan kuota produksi batu bara dan nikel memberikan angin segar bagi pengusaha tambang. Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini dinilai memberikan stabilitas dan kepastian investasi di sektor pertambangan.

Indonesian Mining Association (IMA) mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan penerapan skema bagi hasil pada sektor pertambangan. Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan, keputusan tersebut sangat penting untuk menghilangkan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu investasi.

Menurutnya, industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dengan migas sehingga membutuhkan pendekatan fiskal tersendiri.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari kepada Bisnis, Senin (8/6/2026).

IMA berharap pembatalan rencana tersebut menjadi langkah awal menuju stabilitas kebijakan fiskal dan kewajiban keuangan perusahaan.

Menurut Sari, kebutuhan akan kepastian regulasi semakin penting karena industri saat ini sedang menghadapi berbagai penyesuaian kebijakan baru, mulai dari ekspor satu pintu, kewajiban devisa hasil ekspor (DHE), penyesuaian tarif royalti dan harga patokan mineral (HPM), bea keluar, hingga implementasi biodiesel B50.

Dia menegaskan bahwa konsistensi kebijakan menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing industri pertambangan nasional, terutama ketika kebutuhan investasi untuk hilirisasi dan transisi energi terus meningkat.

Selain itu, IMA juga menyambut baik rencana relaksasi produksi batu bara. Sari berpendapat, kebijakan tersebut relevan dengan kondisi yang dihadapi industri saat ini.

Dia mengatakan, penguatan dolar AS memang meningkatkan nilai pendapatan ekspor, tetapi pada saat yang sama juga mendorong kenaikan biaya operasional karena banyak komponen tambang masih bergantung pada barang impor. Oleh karena itu, relaksasi produksi dinilai dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengompensasi kenaikan biaya tersebut.

"Tekanan biaya operasional yang tinggi dan penurunan kuota produksi telah membuat beberapa tambang terpaksa menghentikan produksinya. Kebijakan relaksasi dari Kementerian ESDM ini menjadi angin segar yang dapat menjamin keberlanjutan operasi pertambangan dan sangat penting untuk mencegah potensi pemutusan hubungan kerja [PHK]," kata Sari.

IMA juga menilai kombinasi antara harga komoditas yang tinggi, penguatan dolar AS, dan relaksasi produksi berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Oleh sebab itu, IMA mendukung pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut secara terukur demi kepentingan nasional.

Adapun, Kementerian ESDM mulai melunakkan sejumlah aturan di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Langkah itu menjadi sinyal bahwa pemerintah responsif terhadap dinamika pasar dan kondisi bisnis saat ini yang belakangan tertekan oleh faktor eksternal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan sejumlah kebijakan. Pertama, dia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang.

Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana penerapan model pembagian hasil yang diwacanakan akan mengacu pada praktik atau skema di sektor migas, yakni cost recovery maupun gross split.

Bahlil menuturkan, kebijakan gross spli hanya berlaku di sektor hulu migas. Karena itu, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan skema tersebut.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," tutur Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).

Kedua, pemerintah bakal melakukan relaksasi produksi batu bara. Semula, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara ke level 600 juta ton pada tahun ini. Jumlah tersebut jauh di bawah realisasi produksi batu bara nasional pada 2025 yakni sebesar 790 juta ton dan sebesar 834 juta ton pada 2024.

Bahlil menjelaskan, pemerintah masih memperhatikan perkembangan ketegangan geopolitik dan permintaan batu bara global. Menurutnya, secara ideal produksi batu bara Indonesia harus ditingkatkan jika harga sedang naik.

Dia menekankan bahwa langkah tersebut diambil demi keuntungan negara, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

"Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," jelasnya.

Ketiga, pemerintah bakal menyesuaikan produksi bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026. Bahlil mengatakan, produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan dari pabrik pemurnian atau smelter.

Bahlil mengatakan, produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan smelter demi menjaga iklim investasi. Hal ini sekaligus dilakukan demi keberlanjutan program hilirisasi mineral.

"Maka kewajiban pemerintah khususnya dari kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa industri bisa berjalan," jelasnya.

Mengembalikan Kepercayaan Investor

Sejumlah kebijakan relaksasi tersebut muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri sepanjang tahun ini, mulai dari gejolak geopolitik global, penguatan dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan biaya operasional tambang, hingga ketidakpastian pasar komoditas menjadi tantangan yang dihadapi industri sepanjang tahun ini.

Pada saat bersamaan, sektor pertambangan juga sedang menghadapi sederet kebijakan baru, mulai dari penerapan ekspor satu pintu, kewajiban devisa hasil ekspor (DHE), kenaikan royalti, penyesuaian harga patokan mineral (HPM), bea keluar, hingga kewajiban biodiesel B50.

Kombinasi berbagai kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai meningkatnya biaya usaha dan berkurangnya daya saing Indonesia dibandingkan negara produsen mineral lainnya. Dalam konteks itulah langkah pemerintah kali ini dibaca sebagai upaya mengembalikan kepercayaan pelaku usaha.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai pembatalan skema bagi hasil di sektor pertambangan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha bagi investor yang selama beberapa waktu terakhir dibayangi ketidakjelasan arah kebijakan fiskal sektor pertambangan.

Selain itu, relaksasi produksi batu bara juga dinilai sebagai sinyal positif karena menunjukkan pemerintah lebih responsif terhadap kondisi pasar.

"Ini sinyal positif karena menunjukkan pemerintah lebih responsif terhadap kondisi pasar," ujar Bisman kepada Bisnis.

Menurut Bisman, relaskaski produksi batu bara berpotensi membantu meningkatkan arus kas perusahaan dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengelola operasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut belum cukup untuk meningkatkan daya saing investasi secara signifikan.

"Kebijakan-kebijakan tersebut cukup membantu meningkatkan daya saing, tetapi belum cukup jika tidak dibarengi perbaikan iklim investasi secara menyeluruh," katanya.

Menurut Bisman, faktor yang paling menentukan kepercayaan investor tetaplah konsistensi regulasi dalam jangka panjang.

Stabilitas Regulasi Harus Dijaga

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengapresiasi langkah pemerintah dengan melonggarkan sejumlah kebijakan di sektor pertambangan minerba.

Namun, dia mengingatkan pemerintah perlu menjaga stabilitas regulasi jangka panjang, memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal, menyederhanakan birokrasi, serta menghadirkan kepastian investasi. Hal itu penting karena pertambangan merupakan industri padat modal dengan tingkat risiko tinggi dan periode pengembalian investasi yang panjang.

"Kalau beberapa faktor tersebut tidak terpenuhi, maka investor akan memilih negara lain yang lebih kompetitif. Indonesia bukan satu-satunya negara pemilik kekayaan sumber daya mineral utama di dunia," ucap Rizal.

Rizal menuturkan, keputusan pemerintah membatalkan skema bagi hasil di sektor pertambangan adalah langkah tepat. Dia berpendapat, wacana penerapan skema bagi hasil ala migas memang tidak kompatibel dengan karakteristik bisnis minerba.

Menurutnya, sektor pertambangan memiliki tingkat keragaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan industri migas. Perbedaan tersebut terlihat dari jenis komoditas, kualitas cadangan, hingga skala usaha yang beroperasi.

Dia juga mendukung langkah pemerintah yang lebih fleksibel dalam menentukan kuota produksi batu bara. Menurut Rizal, penentuan kuota seharusnya mempertimbangkan perkembangan geopolitik global, kondisi ekonomi domestik, kebutuhan devisa, serta aspek ketahanan energi nasional.

"Pemerintah harus mempertimbangkan segala faktor terutama masalah perekonomian dalam negeri dan ketahanan energi nasional," imbuh Rizal.