Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait agar proses pengadaan barang dan jasa, serta perizinan pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya tersebut untuk menutup celah korupsi saat membangun rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mengingat Meikarta sempat diterpa perkara suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Maka tentu KPK juga mewanti bagaimana kita menciptakan ekosistem ini bisa betul-betul bersih. Maka pada aspek perizinannya ini harus betul-betul firm," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (21/1/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, katanya, pada tahapan pengadaan barang dan jasa perlu dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang ketiga bagaimana kemudian distribusinya termasuk soal subsidi itu juga harus clear sehingga nanti pada saat pertanggung jawabannya juga bisa disampaikan secara kredibel," jelas Budi.

Adapun di kawasan Meikarta, Budi memastikan sudah tidak ada perkara hukum yang dapat menghambat pembangunan rumah susun bersubsidi.

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar mengatakan pembangunan rumah susun itu untuk menjalankan program 3 juta rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah

Menurutnya ada lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang memiliki rumah tidak layak huni. Targetnya di 2026 akan disediakan 400 ribu rumah.

"Tahun ini, 2026 menjadi 400 ribu rumah kenaikannya 800 persen. Ini untuk menjawab betul-betul negara hadir," katanya.

Rencananya rumah susun bersubsidi akan dibangun di kawasan Meikarta seluas 20 hektare.

Pembangunan Meikarta

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan lahan seluas 20 hektare yang akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi di meikarta tidak bermasalah hukum. Sebab, sebelumnya Meikarta sempat tersandung kasus suap pada 2018.

"Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi [Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika] dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Maruarar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).

Dengan demikian, Ara menekankan bahwa lahan tersebut dipastikan clean and clear dan bakal didorong untuk segera eksekusi proses pembangunannya.

Asal tahu saja, rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Kementerian PKP menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Meskipun berstatus hunian subsidi, Ara menekankan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas. Proyek ini diproyeksikan menjadi pilot project hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan fasilitas penunjang yang mumpuni.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan ekosistem hunian, Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan mendalam terkait aksesibilitas terhadap fasilitas publik utama.

Ara mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memetakan jarak hunian terhadap empat fasilitas utama. Di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), pasar atau pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan (rumah sakit).

"Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mematangkan rencana pembangunan hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan membangun sedikitnya 18 tower rumah susun (rusun) subsidi di kawasan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak di wilayah perkotaan dan penyangga industri.

“Saya hari ini datang ke Meikarta, sesuai dengan apa yang kami sampaikan, kita akan membangun rumah susun subsidi di Meikarta. Hari ini saya bersama Dirjen dan staf melakukan survei dua titik, nanti datanya akan dilengkapi,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Adapun, rencana pembangunan tersebut akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.

Ara menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.

Meskipun berstatus hunian subsidi, Ara menekankan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas. Proyek ini diproyeksikan menjadi pilot project hunian MBR dengan fasilitas penunjang yang mumpuni.

“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” tambahnya.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan ekosistem hunian, Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan mendalam terkait aksesibilitas terhadap fasilitas publik utama.

Maruarar mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memetakan jarak hunian terhadap empat fasilitas utama. Di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), pasar atau pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan (rumah sakit).

"Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya,” tambahnya.

Sebelumnya, Ara memang telah memastikan akan bekerja sama dengan Lippo Group dalam waktu dekat menghadirkan rusun bagi MBR di kompleks Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat.

Apabila berjalan sesuai rencana, konstruksi rusun MBR di Meikarta tersebut akan dijalankan pada tahun ini.

"Rencana pembangunan Rusun subsidi yang pertama di Meikarta, pak James sudah siapkan yang saya rasa besar [ukurannya]. Nanti kita pastikan dahulu," kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Kamis (15/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) ditutup pada Rp710 per lembar pada penutupan pasar Senin (19/1), naik 11,81%. Kenaikan harga saham emiten Grup Lippo itu disinyalir menjadi respons pasar terhadap rencana pemerintah membangun hunian vertikal subsidi di Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui sedang mematangkan rencana pembangunan hunian vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi.