Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengungkapkan peredaran rokok ilegal di Indonesia berpotensi menggerus penerimaan negara hingga Rp15 triliun per tahun, mengacu pada data yang dikutip dari kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah besarnya kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian nasional.

"Perlu diingat bahwa industri hasil tembakau ini mempekerjakan tenaga kerja yang sangat besar, sekitar 6 juta orang baik langsung maupun tidak langsung," ujar Saleh dalam forum diskusi publik di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Ia menjelaskan IHT masih menjadi sektor strategis karena memberikan sumbangsih besar bagi penerimaan negara.

Pada 2023, penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp213 triliun, dan meningkat menjadi sekitar Rp216 triliun pada 2024.

Selain itu, kinerja ekspor juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai ekspor produk hasil tembakau naik dari sekitar US$600 juta pada 2020 menjadi US$1,8 miliar pada 2024, atau meningkat hampir 94 persen.

Produksi rokok nasional sendiri mencapai sekitar 515 miliar batang per tahun, dengan 55 persen untuk pasar domestik dan 45 persen untuk ekspor.

Namun, di sisi lain, peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan 2025, jumlah penindakan kasus rokok ilegal menurun 11,3 persen dari 15.201 kasus menjadi 13.484 kasus pada periode September 2024-September 2025.

Meski begitu, jumlah batang rokok ilegal yang disita justru meningkat 37 persen, dari 596 juta batang menjadi 816 juta batang.

Sebagian besar produk ilegal tersebut merupakan Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang mendominasi 72,9 persen dari total peredaran, disusul Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 21,3 persen, dan jenis lain sebesar 5,8 persen.

"Dari total produksi rokok nasional sekitar 515 miliar batang per tahun, jumlah rokok ilegal itu memang kecil. Tapi tetap berpotensi besar menggerus penerimaan negara," kata Saleh.

Ia juga menyinggung masih besarnya aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) di Indonesia yang mencapai 23,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional, dan menilai potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.

"Jangan sampai yang sudah taat justru diburu. Fokuslah pada sektor yang benar-benar berpotensi menambah penerimaan negara, salah satunya dengan memperkuat pengawasan rokok ilegal," ucapnya.

Saleh kemudian mendorong agar pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal diperkuat.

"Yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan memperkuat penegakan hukum agar penerimaan keuangan negara bisa meningkat," tuturnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor membagikan kisah menarik saat berdiskusi dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan alias Babe Haikal soal status halal-haram rokok di Indonesia.

Ia menilai persoalan rokok bukan sekadar urusan agama atau kesehatan, tetapi juga menyangkut kepentingan politik dan ekonomi yang rumit.

"Kami pernah diskusi sedikit dengan Babe Haikal, saya bilang, berani enggak menghalalkan rokok? Dijawabnya, 'wauw wauw'. Terus saya tanya lagi, berani enggak mengharamkan rokok? Dijawabnya juga, 'wauw wauw'. Artinya ya sama aja," kata Afriansyah dalam forum diskusi publik di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Afriansyah sempat menjabat sebagai wakil kepala BPJPH sebelum kembali diangkat menjadi wamenaker di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku perpindahan tugas itu tak lepas dari arahan langsung Prabowo, mengingat isu halal-haram rokok juga bersinggungan dengan nasib jutaan pekerja di industri hasil tembakau (IHT).

Ia menjelaskan industri rokok telah menjadi bagian dari sejarah panjang ekonomi Indonesia.

"Petani tembakau sudah hidup di republik ini sejak lama, bahkan sejak masa VOC yang datang untuk urusan jual-beli tembakau dan cengkeh," ujarnya.

Namun, menurutnya, industri rokok kini menghadapi masa sulit akibat perubahan tren dan kebijakan global.

Afriansyah menyebut sejumlah perusahaan besar seperti Philip Morris dan Gudang Garam sudah mulai mengalihkan sebagian bisnisnya ke sektor lain, seiring dengan meningkatnya regulasi dan pergeseran ke produk rokok elektrik.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan agar pekerja di industri padat karya seperti rokok tidak menjadi korban dari transisi tersebut.

"Pengusaha sudah kaya raya, aset mereka banyak. Tapi yang sedang dipikirkan presiden adalah bagaimana jangan sampai rakyat rugi sebanyak-banyaknya. Pemerintah harus tegas," ujarnya.

Afriansyah juga mengaku memahami pandangan kalangan medis yang mengaitkan rokok dengan dampak kesehatan.

Ia menyebut telah berdiskusi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengenai perokok pasif dan perlunya perlindungan bagi masyarakat nonperokok, namun tetap meminta agar petani tembakau dan pekerja industri tidak dirugikan.

"Saya bukan anti rokok karena saya juga perokok. Tapi bukan berarti mengabaikan teman-teman yang tidak merokok. Yang perlu diatur adalah bagaimana petani tidak dirugikan dan pekerja industri rokok tidak terabaikan," tutur Afriansyah.

Adapun di Indonesia, status halal-haram rokok hingga kini belum memiliki ketetapan resmi dari lembaga keagamaan negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa tunggal yang bersifat mengikat secara nasional, sehingga perdebatan masih terus muncul, terutama ketika isu kesehatan publik dan kebijakan cukai diperbincangkan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Ferry Noor menyatakan akan mengkaji kemungkinan pemanfaatan sebagian dana cukai hasil tembakau (CHT) sebagai jaminan sosial atau pesangon bagi pekerja industri rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Usulan tersebut muncul dalam sebuah forum diskusi publik ketika wartawan senior Bambang Harymurti mengajukan ide agar dana cukai rokok, yang nilainya lebih dari Rp200 triliun per tahun, dapat dialokasikan untuk perlindungan para pekerja yang terdampak kebijakan di sektor industri hasil tembakau (IHT).

"Selama ini kan pekerja rokok hanya mendapatkan asuransi dari potongan yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, ada usulan dari Pak Bambang bagaimana kalau cukai rokok bisa meng-cover asuransi buat pekerja. Nanti kita coba pelajari regulasinya apakah bisa," ujar Afriansyah di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Ia menjelaskan apabila secara regulasi memungkinkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan kajian tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah itu, menurutnya, bisa menjadi solusi tanpa membebani pengusaha maupun pemerintah.

"Menurut saya bagus, dan tidak membebankan pengusaha dan pemerintah serta pekerja. Jadi cukainya yang diambil itu yang diberikan kepada pekerja untuk lebih meningkatkan jaminan sosial mereka," kata Afriansyah.

Afriansyah menegaskan kajian lintas kementerian akan dilakukan untuk menilai kelayakan dan dampaknya bagi keberlanjutan industri tembakau dan perlindungan pekerjanya.

Selama ini, industri hasil tembakau menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar dan penopang lapangan kerja di berbagai daerah.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mencatat kontribusi CHT pada 2024 mencapai Rp216,9 triliun dan menyerap sekitar 5,98 juta tenaga kerja dari petani hingga pekerja pabrik.

Namun, ia juga menyoroti kenaikan tarif cukai yang beruntun sejak 2020 dan kebijakan non-fiskal seperti PP Nomor 28 Tahun 2024, yang dinilai mempersempit ruang gerak industri legal dan meningkatkan risiko PHK.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan menaikkan cukai rokok tahun depan. Ia justru menegaskan dukungan perlindungan pemerintah terhadap industri rokok.

"Ya sudah enggak saya ubah (tarif cukai rokok). Tadinya, saya mau nurunin (tarif). Kesalahan mereka itu, tahu gitu minta turun (tarif)," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan.