BANDUNG - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi korban penyekapan dan penganiayaan sadis Taufik Hidayat, YTR. Kemenkes memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemberian perawatan yang optimal pada YTR.

Menurut Budi hal itu sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). "Kemenkes tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa perawatan yang paling optimal kita berikan ke yang bersangkutan, dan itu sudah, sudah, sudah, sudah berjalan begitu di RSHS," tutur Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Budi menekankan, perawatan itu akan dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. "Termasuk rehab. Bukan operasi plastik, rehabilitasi dan rekonstruksi, ya, sesuai dengan standar medis," tutur Budi.

Sebelumnya, Taufik Hidayat (30), pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap pacarnya, YTR (29) selama tiga tahun di Bandung, Jawa Barat kini ditahan di sel khusus. Bahkan, sel tersebut dilengkapi kamera pengawas.

“Kita lakukan penahanan di sel khusus, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan dikutip Rabu (24/6/2026).

Lihat video: Taufik Hidayat Pelaku Penyiksaan Wanita Klaim Khilaf Akibat Pengaruh Alkohol



Penyidik juga menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan terhadap Taufik. Termasuk tes narkoba dan hasilnya negatif. “Tes narkoba sudah keluar tadi hasilnya, negatif ya. Tersangka hanya mengakui habis minum Intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya? Sebuah merek minuman keras Intisari ya, sejenis anggur hitam itu," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas Nankai, Tiongkok.

Gelar ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan kepemimpinan Menkeu dalam pengelolaan keuangan publik, pembangunan ekonomi, serta penguatan stabilitas sektor keuangan di kawasan Asia Tenggara.

Rektor Universitas Nankai, Prof. Chen Yulu secara langsung memberikan gelar Profesor Kehormatan tersebut kepada Purbaya.

Dalam keputusan yang disampaikan, penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Menkeu dalam mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menkeu menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Universitas Nankai. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan hanya merupakan pengakuan atas kontribusi dan capaian individu, tetapi juga mencerminkan semakin eratnya hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, termasuk di bidang ekonomi, keuangan, dan pendidikan.

"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia dan insan pengelola keuangan negara yang terus bekerja menjaga stabilitas ekonomi nasional. Saya meyakini bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan para pembuat kebijakan menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks," ujar Menkeu, melalui siaran pers di laman resmi Kemenkeu, Rabu (24/6/2026).

Dalam surat resminya, Presiden Universitas Nankai juga mengundang Menkeu untuk menyampaikan kuliah kehormatan, berdialog dengan para peneliti dan akademisi, serta menghadiri seremoni penganugerahan gelar Profesor Kehormatan yang akan diselenggarakan di kampus Universitas Nankai.

Menkeu berharap penganugerahan tersebut dapat semakin memperkuat hubungan akademik dan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan riset, pendidikan, dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah anggaran dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada tahun anggaran 2027.

Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan masih berpotensi meningkat.

Peningkatan itu, kata dia, menyesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tetap menjaga disiplin fiskal.

“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah.

“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” ujarnya menambahkan.

Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN.

Capaian tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Per Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08 persen.

"Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen," ujar Purbaya saat menyampaikan kuliah umum di Nankai University, Tianjin, China, sebagaimana dikutip di Jakarta, Sabtu.

Perkembangan ini, menurut Purbaya, membuktikan bahwa Indonesia memasuki kuartal I 2026 dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Purbaya juga menyoroti ketahanan Indonesia dalam menghadapi risiko gangguan energi global.

Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, Indonesia berada pada kelompok negara dengan tingkat eksposur rendah dan memiliki bantalan (buffer) yang kuat. Skor ketahanan energi Indonesia mencapai 77 persen, sedikit di atas China yang sebesar 76 persen.

Menurut dia, ketahanan tersebut ditopang oleh pengelolaan fiskal yang prudent dengan defisit anggaran yang tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, sehingga APBN memiliki ruang yang memadai untuk meredam gejolak eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap solid, antara lain PMI manufaktur yang berada pada level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) sebesar 14,8 persen yoy, serta pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,5 persen yoy.

Dari sisi eksternal, menurut Purbaya, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut dengan cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor dan mampu melakukan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Menkeu mengatakan pertumbuhan ekonomi yang kuat juga tercermin pada perbaikan kondisi pasar tenaga kerja. Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68 persen pada 2026.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025, didukung efektivitas program perlindungan sosial pemerintah.

Lebih lanjut, Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah menjalankan 8 klaster program prioritas nasional yang akan menerjemahkan strategi pembangunan ke dalam hasil yang nyata.

"Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana," jelas Menkeu.

Pada saat yang sama, pemerintah sedang mempercepat transformasi struktural melalui hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaan, serta memperdalam pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial dan lapangan kerja yang terintegrasi.

Program-program ini akan diperkuat oleh sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi, guna memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga bersifat inklusif, tangguh, dan terkoordinasi dengan baik.

"Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata," ujar Purbaya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamankan pendanaan senilai 17 miliar dolar AS dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pembangunan nasional selama periode 2025–2029.

Komitmen pendanaan tersebut menjadi salah satu capaian utama dalam pertemuan bilateral antara Menkeu RI dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, China.

“Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB.

Meski sebagian program telah dirancang sebelumnya, Pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Selain dukungan pembiayaan, Indonesia juga memperoleh sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di tanah air.

AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB.

Rencana itu disebut makin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.

“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” ujar Purbaya.

Bendahara negara menyebut AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.

“Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita,” katanya menambahkan.

Pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menkeu di Beijing, yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan China.

Purbaya menyatakan hasil pertemuan tersebut menjadi sinyal positif bahwa lembaga keuangan internasional tetap menaruh kepercayaan besar terhadap prospek ekonomi Indonesia serta keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah..

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat akses pembiayaan.

Pertemuan bilateral itu juga bertujuan untuk memperluas basis investor serta memperdalam kemitraan ekonomi dengan negara-negara mitra strategis.

“Indonesia tidak menunggu. Kami bergerak lebih awal dengan membangun fondasi pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan dapat terus berjalan di tengah berbagai tantangan global,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan kunjungan ke Beijing merupakan bagian dari strategi pembiayaan jangka panjang yang telah direncanakan secara matang oleh pemerintah.

Kunjungan juga itu mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas sumber pembiayaan yang kompetitif dan memperkuat kepercayaan investor internasional.

“Ini adalah bagian dari perencanaan yang telah disusun jauh sebelumnya. Pemerintah terus menjalankan strategi pembiayaan secara terukur, disiplin, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya menambahkan.

Purbaya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Kondisi tersebut tercermin dari rasio utang pemerintah yang terkendali, defisit anggaran yang berada dalam batas aman, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.

“Kami datang ke Beijing karena Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Ketika fondasi ekonomi kokoh, kita memiliki ruang untuk bertindak lebih strategis dan lebih percaya diri,” lanjut dia.

Dia pun meyakini kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga dengan baik.

Hal itu, kata Menkeu, terlihat pada tingginya minat investor terhadap instrumen keuangan pemerintah serta stabilitas makroekonomi nasional yang tetap terpelihara di tengah ketidakpastian global.

“Kepercayaan pasar tidak dibangun dalam semalam. Itu merupakan hasil dari disiplin fiskal, reformasi yang konsisten, dan kredibilitas kebijakan yang terus dijaga pemerintah. Karena itu, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di kawasan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kita mengoptimalkan SDA, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum. Kemudian, kita memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI dan Pemerintah sepakat menaikkan rasio batas bawah pendapatan negara terhadap PDB menjadi 12,01 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, dari sebelumnya sebesar 11,82 persen pada rancangan.

Sementara batas atas pendapatan negara tidak berubah dan tetap disepakati sebesar 12,40 persen. Dengan demikian, rasio pendapatan negara terhadap PDB disepakati berada pada kisaran 12,01 persen sampai dengan 12,40 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kesimpulan Rapat Kerja Pengambilan Keputusan atas KEM-PPKF RAPBN 2027 di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pencapaian target pendapatan negara tersebut akan dilakukan melalui peningkatan tax compliance serta tax base atau dengan efektivitas Coretax. Di samping itu, dilakukan penyelarasan sistem perpajakan global dan digital ekonomi.

“Kemudian kita mengoptimalkan SDA, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum. Kemudian, kita memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi,” kata Purbaya.

Ketika ditanya wartawan mengenai perubahan batas bawah pendapatan negara tersebut, Purbaya mengatakan bahwa angka tersebut masih masuk akal (reasonable) sebab tidak terlalu jauh dari level saat ini.

Adapun terkait defisit anggaran, Panja Defisit dan Pembiayaan menyepakati defisit anggaran tahun 2027 sebesar 1,80 persen sampai dengan 2,40 persen terhadap PDB.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pembiayaan yang dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan dibutuhkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

“Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB,” kata Purbaya.

Selain itu, optimalisasi peran Danantara, SMV, BLU, dan SWF juga dilakukan untuk akselerasi pencapaian agenda pembangunan, serta pemanfaatan SAL sebagai fiscal buffer untuk memperkuat ketahanan fiskal dan antisipasi ketidakpastian.

“Jadi semuanya akan dioptimalisasi,” kata Purbaya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid selama pembahasan KEM-PPKF 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, pandangan dan saran yang telah disampaikan selama pembahasan. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kebijakan,” kata Purbaya.

Ia pun menegaskan pemerintah juga terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.

Berikut rincian besaran Asumsi Dasar Makro dan Target Pembangunan dalam KEM-PPKF dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2027 yang disepakati.

Asumsi dasar ekonomi makro
- Pertumbuhan ekonomi: 5,8-6,5 persen (yoy)
- Inflasi: 1,5-3,5 persen (yoy)
- Nilai tukar rupiah: Rp16.800-17.500 per dolar AS
- Suku bunga SBN 10 Tahun: 6,5-7,3 persen

Sasaran dan indikator pembangunan
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,30-4,87 persen
- Tingkat kemiskinan: 6,0-6,5 persen
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen
- Gini rasio: 0,362-0,367
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indikator kesejahteraan petani: 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen
- Gross National Income (GNI) per kapita: 5.800-5.840 dolar AS
- Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mempercepat transformasi kesehatan nasional, memperluas Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga perkuat penanggulangan TBC (Tuberkulosis). Menkes Budi telah melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait hasil nyata perkembangan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau quick win, serta program unggulan lainnya di bidang kesehatan yang sudah dapat diakses oleh masyarakat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 10 Juni 2026 mengatakan bahwa PHTC pertama terkait dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dilaksanakan pemeriksaan kepada lebih dari 70 juta penduduk di tahun 2025. Sementara itu, di 2026 ini telah menjangkau lebih dari 42.3 juta peserta di 38 provinsi di Tanah Air.

“Tidak hanya berhenti pada deteksi dini, program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas Puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan untuk PHTC kedua mencakup penanggulangan TBC. Menurut keterangan Seskab Teddy, sejak diluncurkan tahun lalu, program ini berhasil menekan estimasi jumlah kasus TBC di tahun ini menjadi 1.08 juta kasus atau turun dari 10.9 juta kasus seiring dengan semakin agresifnya pendeteksian kasus di masyarakat.

“Semakin banyak yang terdeteksi maka semakin mudah dan cepat pula untuk diobati. Inovasi penanggulangan TBC tahun ini terdiri dari integrasi deteksi dengan CKG, layanan one-stop service atau OSS di mana pelayanan skrining, diagnosis, dan pengobatan TBC dilakukan di satu Puskesmas pada hari yang sama,” imbuh Seskab Teddy.

Lihat juga: Kena OTT KPK, Edison Jadi Bupati Keempat yang Tersandung Korupsi dalam 6 Tahun

Selain itu, Seskab Teddy juga menjelaskan bahwa PHTC ketiga mengenai peningkatan kualitas layanan di 66 RSUD di daerah tertinggal, terluar dan terpencil, atau RSUD naik kelas dari Kelas D ke Kelas C dengan layanan yang lebih lengkap. Seskab Teddy menyebut di tahun 2025, 20 dari 22 RSUD sudah selesai dibangun, 10 di antaranya telah operasional.

“Di tahun 2026, 14 dari 20 sudah mulai dibangun, dan di tahun 2027, masih ada 24 RSUD dalam perencanaan,” lanjut Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga mengatakan bahwa selain PHTC, Menkes Budi juga melaporkan program unggulan lainnya yang mencakup pendistribusian 905 alat kesehatan utama ke 258 Kabupaten/Kota. “Alat utama tersebut terdiri dari Cathlab, CT Scan, Mamografi, MRI dan Linac,” ujar Seskab Teddy.

Menutup keterangannya, Seskab Teddy mengatakan bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua yang telah selesai dan siap diresmikan oleh Presiden Prabowo juga turut dilaporkan. Rumah sakit ini nantinya tidak hanya menjadi hub untuk kawasan timur Indonesia, tapi juga untuk kawasan Pacific dan Oceania.

Selain itu, Menkes Budi juga melaporkan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau yang sudah mencapai 85 persen dan ditargetkan dapat diresmikan di Desember 2026. Rumah Sakit ini diharapkan dapat mengurangi masyarakat di Riau dan sekitarnya berobat ke luar negeri.

“Untuk rencana ke depan, Menkes juga melaporkan upaya untuk merevitalisasi RSUD di 514 Kabupaten/Kota beserta tata kelolanya dan juga program revitalisasi 10.000 Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di seluruh kecamatan & kelurahan,” pungkas Seskab Teddy.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk membangun sistem kesehatan nasional yang lebih kuat, merata, modern, dan mudah diakses seluruh rakyat Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau hingga pelosok Tanah Air.

JAKARTA - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan RI (Mantan Menkeu) Chatib Basri menekankan bahwa secara teknis, seorang bendahara negara sebenarnya hanya memiliki ruang lingkup kerja yang sederhana, namun fundamental. Meskipun neraca keuangan negara terlihat kompleks, pilihan strategis yang tersedia tetap bermuara pada tiga instrumen utama.

"Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang, dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam. As simple as that, ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," ujar Chatib dalam Grab Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Namun implementasi dari ketiga pilihan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam situasi saat ini. Menaikkan pendapatan negara melalui pajak dipandang kurang tepat karena berisiko menekan daya beli masyarakat, sementara menambah utang juga bukan pilihan bijak mengingat suku bunga global yang masih tinggi sehingga biaya dana menjadi sangat mahal.

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Berikut 5 Tugas Mendesak Menkeu



Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah disarankan untuk melakukan rasionalisasi anggaran secara progresif, termasuk dengan memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran. Langkah ini dianggap sebagai jalan paling realistis untuk menyehatkan fiskal tanpa harus membebani struktur utang jangka panjang.

"Masa di dalam situasi ini pajak mesti dinaikkan atau menambah utang? Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal," tambahnya.

Di balik perhitungan angka-angka tersebut, terdapat tantangan besar berupa realitas politik yang sering kali berseberangan dengan prinsip dasar ekonomi. Sering kali sebuah kebijakan yang secara teknis benar justru sulit dieksekusi karena adanya kekhawatiran terhadap hilangnya dukungan publik atau popularitas politik bagi para pengambil keputusan.

Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat



"Nah persoalannya adalah mungkin enggak menaikkan? Gak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue. pajak mesti dinaikkan," katanya.

"Increase debt? Enggak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga: cut the spending selectively. Jadi solusinya adalah bahwa fiskalnya itu kemudian harus di-rationalize untuk address isu itu. Jadi mungkin bisa dilakukan combined revenue, misalnya dengan cut subsidized," imbuhnya.

Terbatasnya pilihan fiskal ini ditekankan Chatib sebagai paradoks di mana pemimpin memahami solusi yang dibutuhkan, namun ragu akan kelangsungan karier politik mereka pasca-eksekusi kebijakan tersebut. Dia menekankan bahwa inti dari persoalan ekonomi nasional saat ini terletak pada keberanian mengambil keputusan politik yang sering kali mengabaikan keterbatasan sumber daya.

"Sering kali pelajaran pertama ekonomi adalah soal kelangkaan, namun persoalannya, pelajaran pertama politik adalah bagaimana mengabaikan pelajaran pertama ekonomi itu," tegasnya.

Selain masalah internal, stabilitas ekonomi nasional juga sangat bergantung pada persepsi investor internasional yang terpantau melalui instrumen Credit Default Swap (CDS). Instrumen ini berfungsi sebagai asuransi bagi investor asing yang memegang obligasi pemerintah Indonesia jika terjadi risiko gagal bayar.

Semakin tinggi risiko fiskal suatu negara, maka angka CDS akan ikut merangkak naik sebagai cerminan kekhawatiran pasar. Oleh karena itu, menjaga kredibilitas fiskal melalui kebijakan yang disiplin menjadi kunci utama agar biaya perlindungan investasi tetap rendah dan kepercayaan investor global tetap terjaga terhadap perekonomian nasional.

"Jadi kalau ada beli bond, orang dari luar negeri beli bond, dia itu ada asuransinya. Asuransinya itu adalah CDS. Jadi kalau default, dia diganti dengan itu. Nah semakin tinggi risiko fiskalnya, CDS-nya akan naik, semakin tinggi. Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik," urai Chatib.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (8/6), mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka segel gerai Tiffany & Co hingga arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga tandan buah segar (TBS) sawit naik mengikuti harga crude palm oil (CPO) dunia.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Selasa ini.

Menkeu Purbaya buka segel Tiffany & Co

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka segel gerai toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta, usai pihak usaha menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban kepabeanan.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Purbaya di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Kemnaker buka pendaftaran Magang Nasional Tahap 2 pada 8-19 Juni 202

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran sertifikasi kompetensi bagi peserta Magang Nasional Perguruan Tinggi Tahap 2 pada 8–19 Juni 2026 melalui platform MagangHub.

Program yang bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini memberi kesempatan kepada peserta untuk memeroleh sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Baca selengkapnya di sini.

Mendag: Minyakita tak lagi untuk bantuan pangan

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa minyak goreng rakyat atau Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah.

Menurut Budi, seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.

Baca selengkapnya di sini.

Danantara tegaskan DSI bukan calo ekspor

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan calo ekspor.

“Seolah-olah kami jadi calo mengambil margin (ekspor), padahal itu bukan demikian,” ujar Dony ketika ditemui setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Mentan: Presiden minta harga TBS sawit naik 10 persen ikuti CPO dunia

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar naik hingga 10 persen mengikuti kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia.

Ia mengungkapkan persoalan harga TBS menjadi perhatian langsung Presiden. Saat menunaikan ibadah haji beberapa waktu lalu, Mentan mengaku dua kali dihubungi Presiden Prabowo untuk memastikan langkah pemerintah dalam melindungi petani sawit.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039



Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039



Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

Tujuan utama dari penyebaran rumor terstruktur ini dinilai sengaja untuk merusak psikologis transaksi dan stabilitas di pasar keuangan . Purbaya menggarisbawahi komitmennya untuk tetap tegak lurus mengawal kebijakan fiskal sesuai arahan Kepala Negara.

"Saya juga baca tuh selembaran yang kertas putih itu. Sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ sehingga kelihatannya betul. Karena, di setiap kalimat yang ada di situ saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden, tetapi sebagian informasinya (di twist) dipelintir," jelas Purbaya.

Rupiah Hampir Tembus Rp18.000, Kapan Purbaya Pencet Alarm Darurat?



"Ya seru lah buat guncang-guncang pasar kali. Tapi enggak, kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Jadi komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita, hahaha," tambahnya.

Sebelum klarifikasi dari Menkeu keluar, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah lebih dulu pasang badan membantah isu adanya perombakan (reshuffle) kabinet ataupun pengunduran diri Purbaya dari Kabinet Merah Putih. Istana menjamin tidak ada agenda pergeseran formasi menteri dalam waktu dekat.