Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan instruksi tegas kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA) yang baru dilantik, Sudarto, untuk memperketat pengawasan terhadap usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Saya benar-benar ingin DJA menjadi penjaga disiplin fiskal dan kualitas belanja negara. Disiplin fiskal itu penting, bukan hanya menjaga defisit saja," ujar Purbaya dalam pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Purbaya menyoroti kebiasaan K/L yang kerap mengajukan tambahan anggaran di tengah berjalan atau bahkan di awal tahun anggaran. Menurutnya, jika pola penambahan anggaran instan ini terus dibiarkan, hal itu mencerminkan perencanaan pengeluaran yang buruk dan berpotensi merusak disiplin fiskal.

"Jadi Anda nanti follow up-nya jangan sampai gara-gara ABT anggaran kita terganggu. Yang penting adalah pemerintahan lembaga mengerti bahwa disiplin fiskal kita akan belanjakan sesuai dengan yang dianggarkan," kata Purbaya mengingatkan.

Ke depan, Kemenkeu berkomitmen untuk menekan kemunculan ABT sekecil mungkin. Purbaya juga mendesak K/L untuk menyusun perencanaan anggaran yang jauh lebih akurat dan matang sejak awal untuk tahun-tahun mendatang.

"Jadi ABT-nya, anggaran belanja tambahannya mungkin akan kita kurangi semaksimal mungkin," ungkap dia.

Lebih lanjut, Bendahara Negara ini mengingatkan bahwa pemerintah tidak wajib memenuhi seluruh usulan anggaran yang diajukan oleh K/L. Kebijakan fiskal saat ini akan jauh lebih selektif dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

"Saya sering mengingatkan bahwa tidak semua pemerintahan anggaran harus dipenuhi. Yang harus kita penuhi adalah program yang benar-benar prioritas, siap dilakukan akan, berdampak bagi rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas dia.

Usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan belum langsung mendapat lampu hijau dari pemerintah karena dinilai berpotensi lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar dibanding pekerja berpenghasilan rendah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mempelajari lebih dahulu profil peserta yang selama ini dikenai pajak sebelum memutuskan apakah aturan tersebut layak diubah atau tetap dipertahankan.

Menurut Purbaya, evaluasi diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kelompok yang membutuhkan, bukan justru memberi keuntungan lebih besar kepada peserta dengan nilai pencairan tinggi.

"Kan sampai Rp 50 juta 0% ya, kita akan cek yang bayar di atas Rp 50 juta berapa sih. Jangan-jangan nanti saya kasih untuk orang yang kaya saja," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa melihat data secara menyeluruh.

Karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan kajian lebih lanjut sekaligus membandingkan kebijakan Indonesia dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," ujarnya.

Purbaya juga mengingatkan bahwa penghapusan pajak tidak selalu berarti memberikan manfaat yang merata kepada seluruh pekerja.

Ia bahkan melempar candaan bahwa kebijakan tersebut justru bisa menuai kritik apabila ternyata hanya menguntungkan kelompok tertentu.

"Jangan sampai saya potong, yang untung orang kaya, nanti dimaki-maki lagi gua," ucapnya.

Pernyataan itu muncul setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menghapus pajak atas manfaat JHT, pesangon, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI Said Iqbal menilai pemotongan pajak terhadap dana JHT tidak lagi relevan karena penghasilan pekerja setiap bulan telah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima, karena itu ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0% sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Said Iqbal.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah mengingatkan bahwa pengenaan pajak atas manfaat JHT bukanlah aturan baru.

Ketentuan itu telah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam regulasi tersebut, manfaat JHT yang dicairkan sekaligus dikategorikan sebagai penghasilan sehingga dapat dikenai PPh Pasal 21.

Hal itu berbeda dengan gaji bulanan yang telah lebih dahulu dipotong pajak setiap periode pembayaran.

Aturan yang berlaku saat ini juga membedakan besaran pajak berdasarkan nilai pencairan dan jangka waktunya.

Untuk pencairan hingga Rp50 juta dalam periode maksimal dua tahun, tarif PPh final ditetapkan sebesar 0 persen.

Sementara pencairan yang melebihi Rp50 juta dikenai tarif final sebesar 5 persen.

Apabila pencairan dilakukan setelah melewati jangka waktu dua tahun, maka pengenaan pajaknya tidak lagi bersifat final, melainkan mengikuti tarif progresif sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Hingga kini pemerintah belum memastikan apakah usulan penghapusan pajak JHT akan diakomodasi.

Keputusan akhir akan ditentukan setelah kajian selesai, termasuk melihat siapa kelompok peserta yang paling terdampak apabila kebijakan tersebut benar-benar diubah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku akan memeriksa ketentuan pajak untuk pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Pungutan pajak kedua program itu sebelumnya diprotes Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pajak JHT dan THR seharusnya 0 persen.

Purbaya mengaku harus memastikan ketentuan pajak tersebut sehingga belum bisa menanggapi permintaan Said Iqbal.

“Jangan-jangan nanti saya kasih untuk orang yang kaya saja. Jadi saya akan investigasi lebih dalam,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Purbaya tidak mengingat dengan yakin apakah ketentuan pajak JHT hanya berlaku bagi anggota dengan nominal pencairan di atas Rp 50 juta.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan melihat dan membandingkan aturan pungutan pajak JHT di negara lain.

“Kita akan lihat yang bayar di atas Rp 50 juta berapa sih?” ujar Purbaya.

Ketika dimintai tanggapan terkait kritik uang JHT bersumber dari gaji yang telah dipajaki sehingga terjadi pajak dobel, Purbaya enggan berkomentar banyak.

Ia hanya menyebut, saat ini terdapat aturan undang-undang terkait perpajakan.

“Kita lihat, tapi begini, jangan sampai saya kasih potong yang dapat yang untung orang kaya, nanti dimaki-maki lagi goa,” tutur Purbaya.

Sebelumnya, Said Iqbal menyatakan akan bersurat hingga bertemu dengan Purbaya guna meminta agar JHT tidak dipungut pajak.

Menurut Said, setiap bulan para buruh sudah membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong dari upah mereka.

Upah tersebut juga dipotong untuk membayar iuran JHT.

Namun, ketika seorang pekerja pensiun dan mencairkan iurannya justru dipungut pajak.

“Nah, kenapa harus dipajakin lagi? Itu, kan sudah dipotong pada upahnya. Masa negara berlaku tidak adil pada rakyatnya,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6/2026).

“Apalagi kita jumpai viral, kan JHT itu dipotong sampai 15 persen. Itu, kan ngawur tidak berpihak pada rakyat kecil,” tambahnya.

IDXChannel – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merampungkan kompilasi usulan tambahan anggaran belanja dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk Tahun Anggaran 2027. Total usulan tambahan anggaran yang dihimpun dari hasil pembahasan Komisi I hingga Komisi XIII mencapai Rp984 triliun.

Usulan tambahan tersebut diajukan di luar pagu indikatif awal belanja K/L 2027 yang sebesar Rp1.389,94 triliun. Dengan demikian, apabila seluruh usulan disetujui pemerintah, total belanja K/L pada tahun depan berpotensi meningkat menjadi Rp2.373,94 triliun.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pagu belanja K/L pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1.510,5 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pihaknya hanya menyampaikan hasil pembahasan yang telah disepakati antara masing-masing komisi DPR dengan kementerian atau lembaga mitra kerja.

"Kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing," kata Said dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (29/6/2026).

Said menegaskan keputusan akhir mengenai diterima atau tidaknya usulan tambahan anggaran tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Bendahara Umum Negara.

Menurut dia, publik baru akan mengetahui postur final belanja K/L tahun anggaran 2027 saat pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada pertengahan Agustus mendatang.

"Kita akan menunggu tanggal 16 setelah paripurna. Tanggal 16 Agustus nota keuangan yang akan disampaikan pemerintah," ujar Said.

Penyerahan usulan tambahan anggaran dilakukan dalam rapat kerja Banggar DPR RI yang juga membahas pengesahan laporan panitia kerja (Panja) dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran kementerian, perwakilan Bank Indonesia, serta anggota DPR RI. Dalam kesempatan itu, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati laporan Panja yang membahas berbagai asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Setelah laporan Panja disahkan, Banggar DPR RI secara resmi menyerahkan hasil kompilasi usulan tambahan anggaran yang berasal dari komisi-komisi DPR, DPD RI, MPR RI, BPK, serta sejumlah mitra kerja lainnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan tersebut menandai rampungnya tahapan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 dan RKP 2027 di tingkat Banggar DPR sebelum pembahasan dilanjutkan dalam Sidang Paripurna dan penyampaian Nota Keuangan pada Agustus mendatang.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Pemerintah memperingatkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar tidak menghambat realisasi investasi karena sanksi pemangkasan anggaran siap dijatuhkan kepada pihak yang mengabaikan keputusan Satgas Debottlenecking.

Ancaman tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bentuk komitmen pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha.

Menurut Purbaya, seluruh keputusan yang telah dihasilkan Satgas Debottlenecking wajib dijalankan oleh seluruh instansi terkait tanpa pengecualian.

"Saya sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Jika ada pemerintah daerah atau kementerian yang menyimpang dari keputusan Satgas Debottlenecking, saya akan memangkas anggaran mereka," kata Purbaya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Ia menegaskan langkah tersebut bukan sekadar peringatan karena Presiden Prabowo Subianto ikut mengawasi langsung proses penyelesaian berbagai persoalan investasi yang dibahas oleh Satgas Debottlenecking.

Dengan pengawasan langsung dari kepala negara, seluruh keputusan yang telah disepakati disebut harus segera dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terkait.

"Proses ini dipantau langsung oleh Presiden sehingga setiap keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan," tegasnya.

Dalam pertemuan bersama pelaku usaha, termasuk perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam Korean Chamber of Commerce and Industry in Indonesia (KOCHAM Indonesia), Purbaya mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai persoalan regulasi maupun operasional dapat segera diselesaikan.

Ia juga memastikan seluruh investor memiliki kesempatan yang sama untuk melaporkan kendala yang dihadapi melalui Satgas Debottlenecking.

"Pada dasarnya setiap pelaku usaha dapat melaporkan masalahnya kepada Satgas Debottlenecking. Mekanisme ini terbuka untuk semua pihak. Jika masih ada hambatan dan belum dilaporkan kepada satgas, maka kesempatan penyelesaiannya belum dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

Purbaya menambahkan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan yang masuk agar tidak menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Untuk memastikan proses penyelesaian berjalan cepat, Satgas Debottlenecking menggelar rapat evaluasi secara rutin setiap pekan.

"Setiap pekan kami melakukan pembahasan dan penanganan berbagai persoalan yang dilaporkan investor. Permasalahan yang masuk akan kami selesaikan secepat mungkin," tutur Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang tengah disiapkan pemerintah bukan merupakan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor kedua instrumen tersebut hanya berlaku terhadap dana yang ditempatkan pada surat utang, bukan terhadap seluruh aset maupun aktivitas usaha investor.

"Pokoknya uang yang masuk ke situ aman lah, tetapi kalau dia punya perusahaan maka dia akan diperiksa seperti biasa. Perusahaannya enggak imun, jadi tidak seperti tax amnesty," kata Purbaya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Purbaya, perusahaan maupun aset lain yang dimiliki investor tetap dapat diperiksa apabila melanggar ketentuan perpajakan atau aturan hukum lainnya.

Berbeda dengan tax amnesty, perlindungan dalam Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya melekat pada dana yang ditempatkan dalam instrumen tersebut.

"Jadi nggak seperti tax amnesty. Tax amnesty kan bebas semua, ini nggak," ujar dia saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dirancang Menarik Dana Masuk ke Dalam Negeri

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut disiapkan untuk mendorong dana milik warga Indonesia yang selama ini berada di luar negeri atau di luar sistem keuangan domestik agar kembali masuk ke perekonomian nasional.

Menurut dia, masuknya dana tersebut akan meningkatkan likuiditas dalam negeri dan mendukung aktivitas ekonomi serta pembiayaan pembangunan.

"Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, memang ada loss sedikit. Menurut saya uangnya masuk ke ekonomi kita," ujar dia.

Pemerintah juga akan memberikan waktu selama enam bulan bagi masyarakat yang ingin menempatkan dana pada Patriot Bond maupun Merah Putih Bond.

"Jadi, kalau Anda punya uang banyak, masuk ke situ cepat-cepat. Seperti saya bilang gitu kan, 6 bulan saya kasih waktu masuk," tuturnya.

Aturan Perlindungan Investor Tuai Sorotan

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pembeli surat utang khusus yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diatur dalam Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam aturan tersebut, investor memperoleh perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata atas transaksi pembelian instrumen tersebut di pasar primer.

Ketentuan itu menuai sorotan dari sejumlah pihak.

Perlindungan hukum bagi pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam tata kelola pemerintahan, pencegahan korupsi, serta pemberantasan pencucian uang lintas negara.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa instrumen yang diterbitkan Danantara tetap berada dalam koridor regulasi dan pengawasan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Airlangga, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Dia juga menilai anggapan bahwa investor memperoleh kekebalan hukum secara menyeluruh tidak sesuai dengan substansi aturan dalam revisi UU P2SK.

Pemerintah menyatakan Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan domestik sekaligus memperkuat likuiditas pasar keuangan nasional.

Dana yang dihimpun melalui instrumen tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan investasi dan berbagai proyek strategis yang memberikan dampak ekonomi lebih luas.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Tegaskan Patriot Bond dan Merah Putih Bond Berbeda dengan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku ingin anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas lebih besar lagi dari efisiensi yang telah dilakukan.

Bahkan, ia menginginkan anggaran program tersebut dipangkas hingga nol, meski mengakui hal itu tidak mungkin dilakukan karena program harus tetap berjalan.

"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya, kalau berhenti juga enggak benar. Kenapa? Programnya program yang bagus. Tinggal implementasi aja diperbaiki," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Sang Bendahara Negara mengatakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang telah melaporkan rencana efisiensi lanjutan anggaran MBG. Namun, besaran pemangkasan akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujarnya.

Ia memastikan pemangkasan anggaran yang disiapkan akan cukup signifikan dan membuat penggunaan anggaran negara lebih aman.

"Jadi, cukup signifikan pengurangannya. Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," ujarnya.

Purbaya juga mengaku mendukung apabila masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi anggaran MBG.

"Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tapi biar programnya jalan. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membentuk tim untuk memantau penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Purbaya menjelaskan pengawasan dilakukan di antaranya oleh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

"Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," ujarnya.

Tim tersebut akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mengontrol penggunaan anggaran.

Purbaya mengatakan rencana itu muncul setelah Kepala BGN menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.

"Rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju," ujarnya.

Ia mengatakan tim tersebut akan memberi informasi mengenai kondisi di daerah apa adanya.

Mereka juga akan merekomendasikan sejumlah hal, termasuk bila sebuah SPPG perlu dihentikan operasionalnya.

"Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak," ujar Purbaya menirukan omongan Kepala BGN.

"Kita diskusikan seperti itu. Kalau jelek, kita bilang jelek. Kepala BGN bilang, 'Kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup.' Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah ini akan membuat pengawasan menjadi lebih independen.

"Yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest," ujarnya.

Ia mengatakan evaluasi terhadap hasil pemantauan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Tim Kementerian Keuangan mulai bekerja pada pekan depan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah.

BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

Lebih lanjut, BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor ekonomi digital mencapai Rp52,85 triliun hingga 31 Mei 2026.

Penerimaan tersebut berasal dari empat sumber utama, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak transaksi aset kripto, pajak industri fintech peer-to-peer lending, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, kontribusi terbesar masih berasal dari PPN PMSE.

"Masuknya penyedia layanan AI dan berbagai layanan digital lainnya ke dalam daftar pemungut PPN PMSE mencerminkan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat. DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha," ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Menurut DJP, masuknya berbagai perusahaan teknologi global ke dalam sistem perpajakan Indonesia menunjukkan kemampuan regulasi nasional dalam mengikuti perkembangan ekonomi digital sekaligus menciptakan iklim usaha yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi.

Hingga akhir Mei 2026, DJP telah menunjuk sebanyak 271 pelaku usaha PMSE luar negeri untuk memungut PPN atas produk dan layanan digital yang dipasarkan di Indonesia.

Pada periode terbaru, terdapat tujuh perusahaan baru yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, yakni Strava Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council Inc., dan PLAUD LLC.

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor mulai dari layanan kebugaran digital, penyedia konten kreatif, lembaga pendidikan internasional hingga perusahaan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dari total penerimaan ekonomi digital, PPN PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan nilai kumulatif mencapai Rp40,55 triliun yang berasal dari 233 pelaku usaha yang telah melakukan penyetoran.

Secara historis, penerimaan PPN PMSE terus meningkat dari Rp731,4 miliar pada 2020 menjadi Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan mencapai Rp4,88 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2026.

Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto tercatat mencapai Rp2,06 triliun hingga Mei 2026. Realisasi tersebut berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, dan Rp174,46 miliar selama lima bulan pertama 2026.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp1,18 triliun dan PPN Dalam Negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Dari sektor fintech lending atau pinjaman daring, DJP mengumpulkan penerimaan sebesar Rp4,98 triliun hingga akhir Mei 2026. Angka tersebut berasal dari Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, serta Rp574,38 miliar sepanjang Januari-Mei 2026.

Kontribusi pajak fintech terdiri atas PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri sebesar Rp1,4 triliun, PPh Pasal 26 atas wajib pajak luar negeri sebesar Rp727,91 miliar, serta PPN Dalam Negeri sebesar Rp2,85 triliun.

Adapun penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp5,26 triliun hingga Mei 2026. Nilai tersebut merupakan akumulasi penerimaan sebesar Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp1,18 triliun pada lima bulan pertama 2026.

Penerimaan Pajak SIPP tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp389,88 miliar dan PPN sebesar Rp4,87 triliun.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat kembali diminta untuk waspada dengan video yang menampilkan sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kali ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan video hoaks deep fake mengenai Menkeu Purbaya yang mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah.

Dalam akun Instagram @ppid.kemenkeu yang diunggah pada Kamis (25/6/2026), Kemenkeu menegaskan video tersebut merupakan video hoaks deep fake.

"[Video tersebut] merupakan video hoaks deep fake, "demikian penjelasan Kemenkeu.

Pada unggahan tersebut, ditampilkan tangkapan layar video yang menampilkan Menkeu Purbaya dan diberi label 'Hoaks' oleh Kemenkeu. Video tersebut beredar melalui media sosial TikTok dengan akun WA 0853-8551-5066.

Saat Bisnis mengakses pada Jumat (26/6/2026) pagi, video hoaks deep fake tersebut masih ada dengan diberi caption "wawancara langsung dengan bapak Purbaya yudi Sadewa selaku menteri keuangan Indonesia membahas program bantuan dana hibah yang telah resmi dibuka".

Video ini diunggah pada 2 hari lalu dan telah mendapatkan 11 likes, 6 komentar, dan 6 kali dibagikan oleh para warganet.

Sebagai informasi, deep fake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI). Deep fake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs).

Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar. Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, tetapi sebenarnya artifisial.

Kemenkeu kembali mengingatkan warga untuk terus berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap video yang beredar terkait Menkeu Purbaya dan ajakan mendaftar bantuan.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menyicil pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai Juli 2026.

DBH ini merupakan hak daerah dari sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Bahkan, Purbaya turut menjanjikan terkait dengan penambahan untuk alokasi 2026.

"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa adanya pemangkasan DBH maupun pagu anggaran TKD secara keseluruhan turut dipengaruhi oleh rencana efisiensi belanja pemerintah, di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.

Apalagi, belanja kini terpusat untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi khususnya energi yang sudah mencapai Rp203,7 triliun sampai Mei 2026. Belum lagi, Purbaya menyebut kini rata-rata harga minyak secara tahun berjalan sudah mencapai US$100 per barel.

Namun demikian, Purbaya menyebut fiskal pemerintah masih akan memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak nantinya bisa turun ke kisaran level US$75 sampai US$80 per barel.

"Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa [anggaran]. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," jelasnya.

Usai rapat, Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani mengatakan pihaknya bakal menyiapkan skema pembayaran cicilan untuk DBH yang menjadi hak daerah selama dua tahun ke belakang.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH. Untuk 2 tahun [ke belakang]," jelas Askolani.

Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah anggaran dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada tahun anggaran 2027.

Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan masih berpotensi meningkat.

Peningkatan itu, kata dia, menyesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tetap menjaga disiplin fiskal.

“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah.

“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” ujarnya menambahkan.

Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi prima, ditopang oleh pengelolaan fiskal yang sangat sehat, prudent, dan terjaga. Menurutnya, defisit anggaran yang konsisten berada di bawah amanat undang-undang sebesar 3 persen.

Hal ini dikatakan Purbaya saat menyampaikan pidato ilmiah dalam kuliah umum di hadapan civitas akademika Nankai University, Tianjin, China.

"Saya membagikan perspektif Indonesia mengenai kebijakan ekonomi, manajemen fiskal, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan," kata Purbaya dikutip Minggu (21/6/2026).

"Saya berharap dialog ini memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, dan semakin meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan China," lanjut Purbaya.

Purbaya melanjutkan, menjelaskan bahwa di tengah situasi pasar global yang mulai stabil, seiring dengan meredanya indikator volatilitas dan membaiknya sentimen risiko, perekonomian domestik Indonesia justru tampil menonjol.

Hal ini dibuktikan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2026 yang menembus angka 5,61 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini menempatkan performa Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan kawasan ASEAN.

Kinerja impresif ini didukung oleh stabilitas harga yang sangat terjaga di dalam negeri. Per Mei 2026, tingkat inflasi tercatat berada di level yang sangat terkendali, yaitu 3,08 persen. Kombinasi pertumbuhan yang kuat dan inflasi yang terkendali, semakin mempertebal kepercayaan pasar global terhadap kredibilitas manajemen makroekonomi Indonesia.

"Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel," kata Purbaya.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan bahwa posisi Indonesia sangat diuntungkan dalam menghadapi risiko gangguan energi global. Berdasarkan analisis risiko, posisi Indonesia berada pada kuadran eksposur rendah dengan penahan (buffer) yang kuat.

Penilaian skor ketahanan energi global bahkan menempatkan Indonesia di angka 77 persen, berada di atas China yang mencatatkan skor 76 persen dan hanya selisih tipis di bawah Afrika Selatan (79 persen). Ketangguhan ini tidak lepas dari bauran kebijakan fiskal yang sehat dan hati-hati.

Defisit yang dijaga ketat di bawah 3 persen memberikan ruang yang memadai bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk berfungsi optimal sebagai shock absorber dalam meredam gejolak eksternal tanpa mengorbankan stabilitas makro.

Purbaya menegaskan, seluruh indikator utama menunjukkan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia kian bertenaga dan bergerak secara inklusif.

Geliat ini tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) sebesar 14,8 persen yoy, serta pertumbuhan kredit perbankan yang melesat hingga 11,5 persen yoy.

Selain itu, eksternalitas Indonesia diperkuat oleh catatan surplus neraca perdagangan yang bertahan selama 72 bulan berturut-turut, diiringi cadangan devisa yang gemuk sebesar USD144,9 miliar (setara 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah).

"Paling krusial, pertumbuhan ekonomi yang kokoh ini langsung ditranslasikan ke dalam peningkatan kesejahteraan riil masyarakat luas melalui perbaikan pasar tenaga kerja," kata dia.

Terjadinya penciptaan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,9 juta orang berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turun menjadi 4,68 persen pada tahun 2026.

Di sisi lain, efektivitas program perlindungan sosial berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara konsisten, dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.

Beralih dari mesin pertumbuhan baru menuju tahap implementasi, Indonesia kini memiliki delapan kluster program kerja prioritas nasional yang akan menerjemahkan strategi pembangunan ke dalam hasil yang nyata.

"Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana," kata Purbaya.

(Nur Ichsan Yuniarto)