Kalau jadi UHT bisa langsung suplai. Kalau sekarang ke pabrik dulu, pengirimannya ke Bandung

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Susu SAE (KopSAE) di Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, perlu melakukan hilirisasi produksi susu untuk memenuhi rantai pasok ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menko Pangan Zulkifli Hasan di Kabupaten Malang, Kamis, mengatakan hingga saat ini koperasi tersebut sudah mampu memproduksi 130 ribu liter susu segar per hari.

"Saya merasa koperasi ini sudah maju, memang perlu hilirisasi sampai jadi (produk). Bisa mensuplai SPPG di seluruh Kabupaten Malang, (Kota) Malang, dan sekitarnya," kata dia.

Salah produk olahan yang bisa diproduksi, kata dia, adalah susu ultra high temperature (UHT).

Apabila hilirisasi bisa terealisasi, Koperasi SAE Pujon juga bisa memangkas rantai distribusi.

"Kalau jadi UHT bisa langsung suplai. Kalau sekarang ke pabrik dulu, pengirimannya ke Bandung," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Koperasi Susu SAE Nur Kayin menyampaikan, pihaknya sebenarnya memiliki keinginan untuk melakukan hilirisasi, tetapi masih mengalami kendala pada modal.

Kedatangan Menko Bidang Pangan sebagai perwakilan dari pemerintah pusat pun dianggap sebagai titik terang dari upaya merealisasikan rencana tersebut.

"Alhamdulillah beliau mendukung dan secepatnya kami hitung biaya untuk pembuatan pabrik dan sistem bagiannya seperti apa," ucapnya.

Setelah seluruh tahapan selesai, pihaknya akan berangkat untuk menemui jajaran pemerintah pusat guna membahas rencana pembangunan.

"Insya Allah dalam waktu dua sampai tiga bulan akan menghadap ke sana," kata Nur Kayin.

Menurut dia, arahan hilirisasi akan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan para anggota koperasi itu.

"Kan untuk produksi 130 liter per hari dan 2 persen diantaranya yang kami olah, sisanya kami jual dalam bentuk segar ke industri. Jumlah indukan sapi yang diperah ada 9 ribu ekor dengan produktivitas 14 liter per ekor," ucapnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus melakukan perbaikan tata kelola. Sekarang sudah ada Peraturan Badan Gizi Nasional mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan strategi yang ditempuh pemerintah dalam rangka melakukan penyempurnaan pada tata kelola di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulkifli Hasan di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah, salah satunya diterbitkannya Peraturan Badan Gizi Nasional yang mencakup persyaratan untuk dipenuhi oleh pengelola SPPG.

"Kami terus melakukan perbaikan tata kelola, kami ingin sempurna ya. Sekarang sudah ada Peraturan Badan Gizi Nasional mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi," kata dia.

Perbaikan yang dilakukan dengan menerbitkan aturan baku, kata dia, menjadi langkah pemerintah untuk memastikan operasional di SPPG berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak pada kelancaran jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terlebih jumlah penerima manfaat dari program MBG saat ini telah menyentuh 60 juta lebih orang se-Indonesia.

Maka dari itu, beberapa SPPG yang kedapatan beroperasi tidak sesuai persyaratan telah dilakukan penutupan sementara waktu untuk dilakukan pembinaan. Cara itu disebutnya merupakan langkah dalam melaksanakan perbaikan mendasar.

Dia juga menyampaikan saat sedang mempersiapkan beberapa aturan baru yang untuk menguatkan standar pelayanan SPPG, misalnya soal standar gizi dari BGN maupun menyangkut kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

"Jadi sama aturannya ya, kalau tidak begitu nanti kan mereka merasa kok beda-beda gitu. Di sini berbeda dengan tempat yang lain. Peraturannya ini yang satu sudah dan ada tiga lagi kami rumuskan," kata Menko Zulkifli Hasan.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kesuksesan program MBG turut menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Setiap pemerintah daerah dikatakannya bisa terlibat aktif di dalam langkah pemantauan dan pengawasan terhadap operasional SPPG.

"Tidak hanya semua BGN, BGN pekerjaannya kan banyak sekali dan oleh karena itu semua pihak membantu," tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyempatkan diri untuk menikmati kuliner durian lokal Pontianak di sela kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, baru-baru ini.

Menko Zulhas menyebut, kekayaan varietas unggulan Indonesia adalah alasan kuat mengapa durian layak menjadi buah nasional.

"Kalimantan Barat aja banyak jenis duriannya, belum Kaltim, Sumatera, Sulawesi, hingga Jawa," kata Zulhas.

Zulhas menambahkan, hampir seluruh wilayah memiliki produksi durian yang tinggi dengan karakter rasa yang khas.

Ia menegaskan, keberagaman ini bukan hanya menunjukkan kekayaan biodiversitas Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan varietas durian terbanyak di dunia.

Zulhas optimistis, bahwa kekuatan varietas, produksi yang besar, serta kualitas rasa yang unggul adalah bukti durian sebagai buah nasional.

"Dengan kekayaan sebesar ini, jelas durian adalah buah asli Indonesia, dan selayaknya menjadi buah nasional kita bukan Malaysia," pungkas Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa ia ditunjuk menjadi Ketua Tim Koordinasi Penyelenggara MBG. Tim ini nantinya yang melakukan pengawasan program unggulan pemerintah.

"Pemerintah terus menerus melaksanakan perbaikan agar tidak ada masalah lagi. Maka pertama dibentuk tim koordinasi, saya diminta ketua tim," kata Zulhas, di Kantornya, Selasa (28/10/2025).

Dalam rapat dia menjelaskan bahwa Tim Koordinasi sudah dibentuk, namun pemerintah masih melakukan penambahan struktur organisasi untuk Tim Penyelenggara MBG. "Minggu depan kita akan selesai ya. Ini ada tim penyelenggara Makan Bergizi," kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan Tim Penyelenggara MBG nantinya bisa melakukan intervensi terhadap seluruh proses pelaksanaan.

"Seperti contohnya kan kita sudah membentuk 13.347 SPPG. Nanti pemenuhan rantai pasoknya siapa yang memenuhi. Sekarang ini sudah tidak ada tanda-tanda harga naik karena program MBG. Nah itu rantai pasok yang menjawab. Itu di bawah koordinaso Tim Koordinasi Penyelenggaraan program MBG," katanya.

Selain itu menurutnya, nantinya ada koordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang melakukan evaluasi terhadap dampak program dari MBG.

"Jadi ada tim koordinasi di bawah Menko Pangan untuk mendukung program makan bergizi, penyelenggaraan tetap BGN," jelas Dadan.