Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan meluncurkan rangkaian Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 guna mendorong inisiatif transformasi pelabuhan hijau dan cerdas melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan.

"Dengan Green and Smart Port ini tentu produksi pangan kita, kemudian tujuan distribusi kita itu bisa kita laksanakan secara efektif dan tetap menjaga lingkungan," kata Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan Tatang Yuliono dalam acara peluncuran di Jakarta, Rabu.

GSPI ASRI 2026 merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut asesmen Green and Smart Port 2025 yang dilaksanakan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang jasa survey, IDSurvey.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja pelabuhan melalui penerapan teknologi pintar dan praktik ramah lingkungan guna mendukung kelancaran logistik pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung pengurangan emisi karbon.

Tatang menjelaskan bahwa program pada 2026 juga mengintegrasikan Gerakan Indonesia ASRI yang diinisiasi Presiden, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, sebagai bagian dari indikator penilaian pelabuhan.

"Tentu GSPI ini, kenapa kok tambah inisiatif? Kita ingin menunjukkan bahwa program ini looking forward. Salah satu indikator looking forward-nya kita langsung masukkan inisiatif Presiden yang mengarahkan tentang ASRI tetapi eksekusinya masih belum terlihat di di kalangan pemerintahan ataupun swasta. Kita langsung mulai dengan IDSurvey, kita tambahkan ASRI," ujar dia.

Ia mengatakan rangkaian GSPI ASRI 2026 diawali dengan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebelum puncak kegiatan yang akan digelar pada 15 Juli 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

Menurut dia, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama logistik pangan yang menghubungkan sentra produksi dengan pusat konsumsi maupun pasar ekspor.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kelancaran distribusi sehingga transformasi pelabuhan menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem logistik nasional.

Program tersebut juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung target penurunan biaya logistik hingga 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, lalu menjadi 8 persen pada 2045 dengan implementasi teknologi dan efisiensi distribusi logistik di pelabuhan.

Program Green and Smart Port telah dilaksanakan sejak 2019. Hingga 2025, sebanyak 41 pelabuhan telah mengikuti asesmen dengan komposisi penilaian 80 persen dari aspek ramah lingkungan atau Green Port dan 20 persen dari aspek implementasi teknologi cerdas atau Smart Port.

Asesmen tersebut mencakup aspek manajemen, teknis, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, digitalisasi, sistem informasi, integrasi teknologi, serta inovasi pengelolaan pelabuhan.

Pada asesmen 2025, delapan pelabuhan dinyatakan memenuhi kriteria, yakni Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik, Terminal Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Umum PT Krakatau Bandar Samudera, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Terminal Petikemas Banjarmasin, PT Pelindo Multi Terminal Cabang Tanjung Intan, serta PT Pelindo Terminal Petikemas Bitung.

Tatang menjelaskan mekanisme self-assessment diberlakukan dalam pelaksanaan asesmen sehingga pelabuhan dapat mengajukan penilaian berdasarkan kesiapan masing-masing dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dan digitalisasi.

"Pemerintah akan melanjutkan asesmen tersebut secara bertahap agar semakin banyak pelabuhan di Indonesia menerapkan konsep Green and Smart Port," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan sertifikasi Green and Smart Port saat ini masih bersifat sukarela, namun berpeluang diterapkan lebih luas pada masa mendatang.

"Pada waktunya lain nanti berpotensi bisa menjadi suatu kewajiban, ketika hampir semua pelabuhan atau fasilitas dermaga dan pelabuhan itu sudah tersertifikasi," ucap Masyhud.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus mendorong operator pelabuhan mengikuti sertifikasi Green and Smart Port agar pelabuhan menjadi lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) membidik transformasi digital dan penguatan kemitraan strategis internasional sebagai solusi untuk mengurai kendala sistemik industri susu nasional yang selama ini terbebani rendahnya produktivitas peternakan lokal serta tingginya ketergantungan pada impor.

Melalui kolaborasi global seperti U.S.-Indonesia Dairy Partnership (USIDP), pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan dan adopsi teknologi modern bagi para peternak skala kecil di berbagai daerah.

Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bara Krishna Hasibuan, mengungkapkan sektor persusuan dalam negeri memerlukan pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir guna mengejar ketertinggalan produksi.

“Kami menyadari industri susu nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya produktivitas peternakan sapi perah, terbatasnya akses terhadap teknologi dan pembiayaan bagi peternak kecil, serta tingginya ketergantungan pada impor susu,” kata Bara dikutip Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, situasi tersebut menuntut adanya model penyelesaian yang berdampak jangka panjang. Kerja sama dengan mitra global dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memetakan alih teknologi dan peningkatan kapasitas para peternak di lapangan.

Lebih lanjut, Bara menjelaskan modernisasi tidak boleh hanya berhenti pada aspek budi daya ternak saja. Integrasi teknologi digital ke dalam seluruh ekosistem bisnis persusuan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar agar menciptakan transparansi pasar dan efisiensi logistik.

“Di era transformasi digital saat ini, kita harus memanfaatkan inovasi teknologi untuk memperkuat setiap aspek rantai nilai industri susu, mulai dari sistem informasi peternakan dan kelayakan rantai pasok hingga pemasaran digital produk olahan susu,” ucap Bara.

Implementasi teknologi ini juga diharapkan mampu memitigasi risiko keamanan pangan secara berkala. Standarisasi kualitas produk menjadi fokus utama agar susu lokal memiliki daya saing tinggi dan aman saat dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Selain melakukan pendekatan digital, pemerintah juga mendorong kemitraan global melalui kerja sama pelatihan dengan U.S. Dairy Export Council (USDEC), melalui inisiatif USIDP.

Berdasarkan data USDEC, inisiatif USIDP yang berjalan sejak November 2024 terbukti memberikan dampak positif di tingkat peternak. Peserta program kepelatihan mencatat rata-rata peningkatan produksi susu harian hingga 32,5% pada 2025. Hingga kini, program tersebut telah menggelar 54 rangkaian pelatihan di delapan lokasi dengan merangkul 500 peternak secara langsung serta melatih 100 teknisi persusuan.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, Bara mengajak seluruh pemangku kepentingan merumuskan kebijakan yang integratif, mulai dari perbaikan kesehatan hewan, perluasan pendampingan teknis, hingga pembentukan sistem jaminan mutu berbasis risiko.

“Untuk mencapainya, diperlukan kolaborasi erat antara institusi pemerintah, pelaku industri, dan lembaga riset guna membangun sistem jaminan mutu berbasis risiko yang terintegrasi,” kata Bara.

Pemerintah optimistis komitmen lintas sektor antara pusat, daerah, serta pelaku usaha swasta akan mampu melahirkan ekosistem persusuan yang inklusif dan tangguh, sekaligus mengurangi beban ketergantungan pasokan dari luar negeri secara bertahap.

Sementara itu, President dan CEO USDEC Krysta Harden mengatakan bahwa USDEC mewakili hampir 135 perusahaan yang berbeda, termasuk para pengolah, eksportir, serta berbagai industri pendukung yang terlibat dalam sektor susu.

Melalui kemitraan ini, USDEC membantu para peternak sapi perah di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sekaligus memperdalam pemahaman tentang perawatan ternak dan keamanan pangan.

“Membangun kepercayaan di industri akan meningkatkan permintaan terhadap produk susu, dan sebagian besar kebutuhan itu akan dapat dipenuhi langsung oleh para peternak Indonesia di sini,” kata Krysta.

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan petani harus menjadi aktor utama dalam transformasi sektor pertanian menuju sistem produksi pangan yang rendah emisi dan berkelanjutan.

Direktur Bidang Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Fajar Nuradi di Denpasar, Rabu, mengatakan keberhasilan pengurangan emisi di sektor pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan petani sebagai pelaku utama di lapangan.

"Petani bukan hanya objek kebijakan, tetapi aktor utama dalam transformasi ini. Karena itu pembangunan kapasitas petani menjadi sangat penting," ujar Fajar dalam forum internasional pertukaran Pengetahuan tentang Teknologi Mutakhir untuk Sistem Padi dan Peternakan Rendah Emisi FSIP-FOLUR Dialog Global Kedua tentang Transformasi Beras Berkelanjutan di Sanur, Denpasar, Bali.

Penguatan kapasitas petani, dukungan teknologi, dan akses pembiayaan iklim dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pangan yang produktif sekaligus ramah lingkungan.

Menurutnya, petani perlu didukung dengan kemampuan mengoperasikan teknologi modern sekaligus memahami pemanfaatan data untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Pemerintah saat ini terus mendorong penggunaan berbagai inovasi seperti drone, sensor jarak jauh, serta sistem pemantauan digital untuk mendukung pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Fajar menjelaskan, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam pengembangan pertanian rendah emisi mengingat beras merupakan fondasi ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, budidaya padi juga menjadi salah satu penyumbang emisi metana terbesar di sektor pertanian.

Karena itu, penerapan teknologi rendah emisi dinilai mampu memberikan manfaat ganda, yakni menekan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan produktivitas, efisiensi penggunaan air, dan ketahanan sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim.

Selain penguatan kapasitas petani, pemerintah juga mendorong peningkatan akses pembiayaan iklim.

Menurut Fajar, hingga saat ini porsi pembiayaan iklim global yang mengalir ke petani kecil dan sektor pertanian masih sangat terbatas.

Untuk memperluas akses pendanaan, Indonesia mengembangkan G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang bertujuan menghimpun sumber pembiayaan dari pemerintah, sektor swasta, filantropi, hingga lembaga internasional guna mendukung berbagai program aksi iklim.

"Kita membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih besar agar inovasi dan teknologi dapat benar-benar diterapkan oleh petani di lapangan," katanya.

Ia menambahkan, transformasi pertanian masa depan juga membutuhkan sistem pemantauan emisi yang lebih akurat melalui teknologi digital, termasuk pemanfaatan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

Fajar menegaskan upaya membangun sistem pangan berkelanjutan harus dilakukan secara kolaboratif dengan menempatkan petani sebagai pusat perubahan.

"Transformasi ini bukan hanya soal teknologi dan keuangan, tetapi bagaimana membangun kepercayaan dan kerja sama untuk menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah kini mulai menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai upaya untuk meringankan beban dan memangkas birokrasi membeli pupuk yang selama ini dinilai terlalu rumit.

"Saat ini, pola penebusan pupuk bersubsidi bagi petani tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu, masih memerlukan proses validasi serta verifikasi administratif berlapis-lapis. Sekarang tidak seperti itu lagi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Widi Astuti saat menghadiri acara rembuk tani di kawasan Kelurahan Tunjung, Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.

Ia menjelaskan, langkah itu dilakukan pemerintah pusat agar para petani di daerah tidak perlu lagi menunggu waktu lama atau terjebak birokrasi rumit untuk membeli pupuk.

Astuti yang hadir dalam acara itu mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasi atas inovasi pertanian berbasis geospasial yang dikembangkan oleh Pemkab Bangkalan.

"Terobosan Pemkab Bangkalan ini sangat solutif karena mampu mendata secara presisi mengenai kepemilikan lahan, luas area pertanian, hingga estimasi riil kebutuhan pupuk para petani di lapangan. Bahkan, sistem ini juga dibekali kemampuan mendeteksi potensi serta ketersediaan aliran sumber air di setiap titik koordinat," katanya.

Astuti menyatakan, hasil peninjauan lapangan terkait inovasi pertanian yang diterapkan Pemkab Bangkalan itu akan dilaporkan langsung kepada Menko Pangan agar program tersebut bisa dijadikan proyek percontohan (pilot project) berskala nasional untuk diterapkan di wilayah lain.

"Inovasi yang dikembangkan Pemkab Bangkalan ini benar-benar menginspirasi dan patut dicontoh agar bisa diterapkan di daerah lain," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kebudayaan, dan Perikanan (Dispertan) Kabupaten Bangkalan Henry Kusuma Karyadinata menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan penurunan harga pupuk, yang dinilai terbukti meringankan beban operasional usaha tani di Madura.

Pada kesempatan itu, Henry juga memaparkan tren positif pada sektor komoditas gabah.

"Saat ini harga gabah di tingkat petani Bangkalan sudah merangkak naik berada di kisaran Rp7 ribu hingga Rp7.500 per kilogram. Capaian ini sudah jauh lebih berpihak kepada kesejahteraan petani jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat anjlok di angka Rp4 ribu hingga Rp4.500 per kilogram," katanya.

Henry juga menambahkan, pemutakhiran data pertanian di kabupaten paling barat di Pulau Garam itu juga sudah terintegrasi secara digital dalam satu sistem satu data.

Melalui data geospasial ini, sambung dia, profil pemilik lahan, luas bentangan tanah, hingga kuota pupuk yang dibutuhkan sudah terpetakan secara akurat.

Program integrasi data itu baru mencakup empat kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan dan diproyeksikan akan rampung dalam dua bulan ke depan.

"Melalui integrasi data ini, Bangkalan siap membuktikan bahwa jika sarana, prasarana, serta pemenuhan pupuk diberikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan, maka target swasembada pangan nasional pasti bisa kita capai," katanya.

Rembuk tani yang diikuti ratusan orang perwakilan dari 1.305 kelompok tani yang tersebut di 273 desa, dan 8 kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

Pemkab Bangkalan memfasilitasi kegiatan itu, agar petani bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat, sekaligus bisa memaparkan program baik yang telah dicapai dan dukungan para petani Bangkalan dalam ikut mensukseskan program prioritas pemerintah pusat.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mendorong pengembangan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) sebagai strategi meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor daging dan susu sapi.

Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan kebutuhan protein hewani masyarakat terus meningkat, sementara produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.

“SISKA menjadi solusi berbasis sumber daya lokal yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kemandirian protein hewani nasional,” kata Widiastuti dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, konsep integrasi sapi dan kelapa sawit memanfaatkan limbah perkebunan seperti bungkil inti sawit, pelepah, dan daun sawit sebagai pakan ternak, ditambah pemanfaatan rumput yang tumbuh di area perkebunan.

Skema tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi usaha peternakan karena dapat menekan biaya pakan hingga 40 persen.

Selain meningkatkan efisiensi, SISKA juga dinilai berpotensi memperkuat populasi sapi nasional melalui pemanfaatan lahan perkebunan sawit yang tersedia.

Indonesia saat ini memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Apabila separuh luas lahan tersebut dimanfaatkan untuk program integrasi, potensi tambahan populasi mencapai sekitar 2,73 juta ekor sapi untuk kegiatan penggemukan maupun pembibitan.

Menurut Widiastuti, peningkatan populasi sapi domestik menjadi penting untuk memperkuat pasokan protein hewani nasional di tengah tingginya kebutuhan daging sapi.

Ia menyebut impor daging sapi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton sehingga peningkatan produksi dalam negeri perlu terus didorong.

Selain mendukung pasokan protein hewani, program integrasi sapi dan sawit juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui diversifikasi usaha.

Kotoran sapi yang dihasilkan dari sistem integrasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik sehingga membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan herbisida di perkebunan.

Meski demikian, lanjut dia, pengembangan SISKA masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kebutuhan investasi, dukungan regulasi, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, koperasi, dan masyarakat.

Menurut dia, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar integrasi sapi dan kelapa sawit dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani maupun peternak.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjadikan integrasi sapi-sawit sebagai penggerak kesejahteraan petani dan peternak sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada protein nasional,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ruang strategis untuk meningkatkan konsumsi susu sekaligus memperkuat kualitas generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Ahad (14/6/2026), Hanif mengatakan program MBG memiliki peran penting dalam membangun budaya konsumsi susu yang lebih kuat di masyarakat.

"Justru di sini, maka kita ingin sangat titip kepada teman-teman di MBG bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan emas. Dengan program MBG ini, maka paling tidak susu diwajibkan hadir. Syukur-syukur setiap hari, tidak hanya dua kali sepekan," kata Hanif.

Menurut dia, program tersebut menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan asupan susu bagi anak-anak Indonesia guna mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik secara berkelanjutan.

Ia berharap susu dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda.

Hanif mengungkapkan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun secara nasional.

"Karena harian kita, kalau dirata-rata, hanya satu sendok makan per hari. Jadi, satu orang dalam satu hari, kita hanya mampu mengonsumsi susu satu sendok makan. Bagaimana itu bisa memengaruhi kita kalau ini tidak terus kita tingkatkan," ucapnya.

Angka tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk meningkatkan konsumsi susu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Ia menekankan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Kandungan gizi tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang, memperkuat otot, serta membantu perkembangan otak generasi muda secara optimal dan berkelanjutan.

Hanif menegaskan penguatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama karena kualitas generasi produktif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional pada masa mendatang.

Menurut dia, peningkatan konsumsi susu tidak dapat dilakukan sendiri sehingga diperlukan dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat melalui kolaborasi yang berkesinambungan.

Selain mendorong konsumsi, pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem persusuan nasional melalui penyusunan roadmap kemandirian susu yang mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor persusuan nasional guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Di ASEAN saja, kita nomor enam atau nomor tujuh. Masih di bawah Vietnam, masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia. Maka yang paling penting adalah terus melakukan sosialisasi sehingga tumbuh minat yang cukup besar, membangun iklim yang baik, dan menyelesaikan roadmap-nya," bebernya.

Hanif menilai hilirisasi, integrasi industri, dan penguatan investasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor persusuan nasional yang lebih tangguh dan kompetitif.

"Hilirisasi dan integrasi menjadi sangat penting. Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian," tambah Hanif.

Ia optimistis penguatan konsumsi susu melalui program MBG dan percepatan kemandirian susu nasional akan melahirkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengupayakan kemandirian susu nasional dari hulu hingga hilir melalui penguatan produksi, riset, hilirisasi, dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung ketahanan pangan serta pembangunan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor sehingga kemandirian sektor ini perlu segera diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan. Indonesia saat ini baru mampu memproduksi 1 juta ton dari kebutuhan 4 juta ton per tahun.

"Peringatan Hari Susu Nusantara (2026) ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai seremonial belaka. Namun, hari ini mestinya kita kemudian mengevaluasi betapa masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang kemudian harus kita lakukan bersama," kata Hanif saat membuka kegiatan Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan peringatan Hari Susu Nusantara harus menjadi momentum evaluasi bersama untuk mempercepat pembangunan sektor persusuan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurutnya, pengembangan sektor susu tidak dapat dibebankan kepada Kementerian Pertanian semata, melainkan membutuhkan gotong royong seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas.

Ia mengungkapkan tingkat konsumsi susu nasional saat ini masih rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara satu sendok susu per hari, jauh di bawah kebutuhan ideal.

Padahal susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, vitamin D, dan probiotik yang berperan besar dalam membangun kekuatan tulang, otot, serta perkembangan otak generasi muda.

Dia menuturkan pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama karena Indonesia saat ini memiliki sekitar 70 persen penduduk usia produktif yang menjadi modal penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Maka pada kesempatan hari ini, ini harus menjadi perhatian kita serius. Belajar dari perkembangan susu ini, maka juga harus menjadi perhatian serius kita semua. Sejak tahun 1920-an masuklah investasi untuk pemenuhan susu nasional kita. Kemudian berkembang pesat di tahun 2000 sampai 2020," jelasnya.

"Namun semua masih berorientasi kepada impor. Jadi kebutuhan susu kita, yang tadi 1 sendok 1 hari, itu juga 80 persen-nya dipenuhi, diperoleh dari impor kita. Sudah cukup lama kita sebenarnya terbelenggu pada importasi," tambah Hanif.

Menurutnya, ketergantungan terhadap impor dapat menjadi risiko bagi ketahanan pangan nasional ketika terjadi gejolak geopolitik global yang berpotensi mengganggu pasokan bahan pangan dari negara-negara pemasok utama dunia.

"Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk benar-benar menghadirkan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional ini tidak bisa ditunda lagi," tegas Hanif.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan ekosistem persusuan nasional melalui pembangunan sistem yang terintegrasi dari sektor hulu, sektor tengah, hingga sektor hilir agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Hanif menilai pengembangan sektor hulu perlu difokuskan pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang sesuai dengan karakter iklim tropis Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada ternak dari wilayah subtropis.

Selain itu, riset dan inovasi perlu diperkuat untuk menghasilkan varietas ternak yang adaptif terhadap kondisi lokal sekaligus meningkatkan produktivitas susu, sehingga industri nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan.

Hanif menjelaskan pengembangan sektor persusuan nasional masih menghadapi tantangan karena sebagian besar sapi perah yang digunakan saat ini berasal dari wilayah subtropis seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru yang memiliki karakter iklim berbeda dengan Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara tropis yang berada di kawasan sekitar garis khatulistiwa sehingga membutuhkan jenis ternak yang mampu beradaptasi dengan kondisi suhu, kelembapan, dan lingkungan tropis secara optimal untuk mendukung produktivitas susu.

Ia menilai penggunaan ternak dari wilayah subtropis sering kali memerlukan penyesuaian lingkungan tertentu, termasuk pemeliharaan di kawasan dataran tinggi, sehingga pengembangan varietas ternak yang sesuai dengan karakter tropis Indonesia menjadi kebutuhan penting.

Karena itu, Hanif mendorong penguatan riset dan inovasi untuk menghasilkan ternak perah yang lebih adaptif dan produktif di lingkungan tropis, sekaligus mampu meningkatkan produksi susu nasional guna memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Selain penguatan sektor hulu, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas industri pengolahan susu di sektor tengah dan hilir melalui pembangunan industri yang terintegrasi agar rantai pasok persusuan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

"Ini yang harus benar-benar kita pikirkan. Mulai dari hulunya, seberapa besar kemudian penghasil susu ini mampu kita hadirkan di negara kita," kata Hanif.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita mungkin perlu dibahas di mereka (bersama APTRI)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan penghapusan harga eceran tertinggi (HET) gula yang disampaikan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Menurut Hanif, pemerintah akan mencermati usulan tersebut secara komprehensif bersama seluruh pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

"Itu kan dalam bentuk satu kesatuan tim, ya. Kita mungkin perlu dibahas di mereka (bersama APTRI)," kata Hanif ditemui ANTARA dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan pembahasan mengenai tata niaga gula dilakukan melalui mekanisme tim dan forum yang melibatkan berbagai unsur sehingga keputusan dapat dihasilkan secara terukur.

Meski demikian, Hanif belum memberikan tanggapan lebih rinci terkait usulan penghapusan HET gula tersebut karena pembahasannya masih dilakukan bersama tim dan pemangku kepentingan terkait.

Ia menegaskan pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan sikap agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di ruang publik, sehingga seluruh substansi usulan dapat dibahas secara utuh dan komprehensif terlebih dahulu.

"Kita tidak bisa (hanya) dalam satu sisi kita sampaikan, nanti takutnya diskursusnya berbeda," ucapnya singkat.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram serta penghapusan harga eceran tertinggi (HET) tingkat konsumen demi memperkuat kesejahteraan petani tebu.

"Kami sudah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kg," kata Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen ditemui usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).

Soemitro mengatakan usulan tersebut disusun melalui perhitungan cermat yang mempertimbangkan kenaikan biaya produksi sekaligus menjaga keseimbangan nilai ekonomi gula dengan komoditas pangan lain. Adapun HPP gula tingkat produsen hingga saat ini Rp14.500 per kg.

Menurutnya harga jual gula di tingkat petani idealnya dapat mendekati angka Rp18.000 per kilogram sehingga memberikan ruang keuntungan yang lebih sehat bagi petani di tengah meningkatnya biaya sarana produksi.

APTRI juga mengusulkan agar pemerintah tidak lagi membatasi harga gula melalui HET di tingkat konsumen, melainkan menyesuaikan harga pasar.

Menurut APTRI, pembatasan harga yang terlalu ketat dapat membuat pelaku perdagangan ragu menjual gula karena khawatir terkena sanksi ketika harga bergerak di atas batas yang ditentukan.

Menurut asosiasi itu, jika HET dihapus, pabrik gula yang mampu menghasilkan produk berkualitas lebih baik memiliki peluang memperoleh nilai tambah sehingga mendorong peningkatan mutu industri gula nasional.

Untuk menjaga stabilitas pasar setelah penghapusan HET, APTRI mengusulkan pemerintah membentuk cadangan gula nasional yang dikelola lembaga negara sehingga dapat digunakan sebagai instrumen intervensi ketika harga bergejolak.

APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani memperoleh ruang keuntungan lebih sehat untuk menutup kenaikan pupuk, tenaga kerja, serta operasional produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan riset sapi perah tropis guna mempercepat kemandirian susu nasional dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan Indonesia.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif menegaskan penguatan sektor persusuan nasional memerlukan dukungan riset yang mampu menghasilkan terobosan sesuai kebutuhan dan kondisi Indonesia.

"Riset-riset harus segera digalakkan. Ambil sapi-sapi yang sesuai dengan karakter tropis kita. Tidak memaksakan subtropis datang ke kita, sehingga begitu dipelihara banyak problem," kata Hanif.

Menurutnya, pengembangan sapi perah yang adaptif terhadap iklim tropis menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas susu nasional secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Ia menjelaskan sebagian besar produksi susu saat ini masih bergantung pada jenis sapi yang berasal dari kawasan subtropis, sehingga pengembangannya menghadapi sejumlah tantangan.

Kondisi iklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi memerlukan pendekatan berbeda agar pengembangan peternakan sapi perah dapat berlangsung lebih optimal dan produktif.

Karena itu, Hanif mendorong lembaga riset, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pengembangan bibit sapi yang sesuai karakter wilayah Indonesia.

"Para riset-riset, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan seterusnya wajib segera menghadirkan jenis-jenis (sapi) yang mampu tumbuh dan berkembang baik, khusus dengan kesesuaian dengan kondisi kita," ujarnya.

"Susu kita sebagian besar masih berasal dari susu-susu subtropis yang tidak bisa kita kembangkan dengan baik di daerah tropis," tambah Hanif.

Adapun saat ini Indonesia baru bisa memproduksi susu di dalam negeri secara mandiri sekitar 1 juta ton per tahun sedangkan kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.

Artinya, sekitar 75 persen komoditas itu masih dipasok dari luar negeri.

Oleh karena itu, penguatan riset, menurut Hanif, sangat penting untuk menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang mampu meningkatkan produksi susu sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan nasional.

Dengan peningkatan produksi di dalam negeri, maka Indonesia akan terbebas dari importasi komoditas tersebut.

Selain pengembangan bibit, peningkatan kualitas penanganan produksi dan pengolahan susu juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai pasok persusuan nasional.

Hanif menekankan percepatan kemandirian susu membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program pengembangan.

Menurutnya, pembangunan iklim usaha yang kondusif, penguatan hilirisasi, dan integrasi sektor persusuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan susu nasional.

"Jadi, langkah-langkah itu harus segera kita keroyok bersama. Tidak mungkin Kementerian Pertanian saja mampu menyelesaikan itu. Tetapi, kehadiran kita semua, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, itu harus kita lakukan bersama-sama," tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menggelorakan semangat konsumsi susu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hanif optimistis penguatan riset, peningkatan produksi, dan kolaborasi lintas sektor akan mempercepat terwujudnya ketahanan susu nasional serta mendukung Indonesia Emas 2045 yang sehat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut program makan bergizi gratis (MBG) menjadi ruang strategis untuk meningkatkan konsumsi susu sekaligus memperkuat kualitas generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu, Hanif mengatakan program MBG memiliki peran penting dalam membangun budaya konsumsi susu yang lebih kuat di masyarakat.

"Justru di sini, maka kita ingin sangat titip dengan teman-teman di MBG bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan emas. Dengan program MBG ini, maka paling tidak diwajibkan susu ini, syukur-syukur setiap hari, tidak hanya dua kali seminggu," kata Hanif.

Menurutnya program tersebut menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan asupan susu bagi anak-anak Indonesia guna mendukung pemenuhan gizi yang lebih baik secara berkelanjutan.

Ia berharap susu dapat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda.

Hanif mengungkapkan konsumsi susu masyarakat Indonesia saat ini masih relatif rendah, yakni sekitar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun secara nasional.

"Karena harian kita kalau kita rata-rata hanya satu sendok makan per hari. Jadi satu orang satu hari, kita hanya mampu mengkonsumsi susu satu sendok makan. Bagaimana itu bisa mempengaruhi kita kalau ini tidak terus kita tingkatkan," ucapnya.

Angka tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang besar untuk meningkatkan konsumsi susu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Ia menekankan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Kandungan gizi tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang, memperkuat otot, serta membantu perkembangan otak generasi muda secara optimal dan berkelanjutan.

Dia menegaskan penguatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama karena kualitas generasi produktif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional pada masa mendatang.

Menurutnya, peningkatan konsumsi susu tidak dapat dilakukan sendiri sehingga diperlukan dukungan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat melalui kolaborasi yang berkesinambungan.

Selain mendorong konsumsi, pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem persusuan nasional melalui penyusunan roadmap kemandirian susu yang mencakup pengembangan sektor hulu hingga hilir.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor persusuan nasional guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Di ASEAN saja, kita nomor enam atau nggak nomor tujuh. Masih di bawah Vietnam, masih di bawah Singapura, masih di bawah Malaysia. Maka yang paling penting sosialisasikan terus sehingga kemudian tumbuh minat yang cukup besar, bangun iklimnya, selesaikan roadmap-nya," bebernya.

Hanif menilai hilirisasi, integrasi industri, dan penguatan investasi menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor persusuan nasional yang lebih tangguh dan kompetitif.

"Hilirisasi, integrasi menjadi sangat penting. Semua harus kita gotong royong, tidak bisa kita sendirian," tambah Hanif.

Ia optimistis penguatan konsumsi susu melalui program MBG dan percepatan kemandirian susu nasional akan melahirkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026