Kemendag telah menerbitkan 3.310 surat sanksi kepada pelaku usaha PMSE dalam empat periode pelaporan, yakni Triwulan IV 2024 hingga Triwulan III 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuat permintaan penurunan (take down) terhadap 2.639 iklan elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui patroli siber pada 21 platform niaga elektronik hingga Maret 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kemendag telah meminta take down 95 akun pedagang (merchant) di sejumlah lokapasar yang telah menayangkan materi iklan elektronik yang tidak sesuai ketentuan sebanyak tiga kali periode.

"Ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan penjualan komoditas barang yang diatur, yaitu 1.731 iklan minuman beralkohol; 514 iklan bahan berbahaya; 124 iklan gula kristal rafinasi; 10 iklan pupuk bersubsidi; 257 iklan Minyakita; serta tiga iklan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi menyampaikan pemerintah terus memperkuat pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), baik secara luring maupun daring. Langkah tegas yang diambil mencakup take down akun dan sanksi akhir berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam dan Pemblokiran Sementara Layanan PMSE.

Hingga Maret 2026, Kemendag telah melakukan pengawasan luring terhadap 104 pelaku usaha PMSE yang terdiri atas lokapasar (marketplace), retail online, classified ads, daily deals, dan pedagang.

"Sebagai langkah penegakan hukum, Kemendag telah menerbitkan 3.310 surat sanksi kepada pelaku usaha PMSE dalam empat periode pelaporan, yakni Triwulan IV 2024 hingga Triwulan III 2025," ujar Budi.

Adapun sanksi akhir berupa pencantuman dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PMSE telah dikenakan kepada 52 pelaku usaha pada Triwulan IV 2024, tujuh pelaku usaha pada Triwulan I 2025, dan 48 pelaku usaha pada Triwulan II 2025.

Budi menegaskan pemerintah terus memperkuat tata kelola perdagangan digital melalui penguatan regulasi dan pengawasan PMSE.

Saat ini, Kemendag tengah menyiapkan penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 yang difokuskan pada peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, perlindungan konsumen, dan tata kelola teknologi digital.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil investigasi Amerika Serikat (AS) untuk memastikan kelanjutan kebijakan perjanjian tarif dagang Arrangement on Reciprocal Trade (ART), yang telah diteken oleh pemerintah kedua negara pada 19 Februari 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Senin, menjelaskan saat ini AS tengah melakukan investigasi berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 (Trade Act of 1974) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, terutama yang memiliki surplus perdagangan.

Ia mengatakan sebelumnya kebijakan terkait ART sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, sehingga saat ini hanya diberlakukan tarif sementara sebesar 10 persen dalam periode terbatas sekitar 150 hari.

Menurut Budi, kepastian kebijakan setelah periode tersebut menjadi perhatian pemerintah Indonesia, mengingat besarnya nilai perdagangan dengan AS.

“Pertanyaannya nanti setelah 150 hari bagaimana,” katanya.

Budi menyebutkan terdapat dua isu utama yang menjadi fokus dalam investigasi tersebut, yakni biaya tenaga kerjadan kelebihan kapasitas manufaktur.

Namun, ia memastikan Indonesia telah menyelesaikan kedua isu tersebut dalam proses klarifikasi dengan otoritas AS.

Lebih lanjut, Mendag berharap keberadaan ART dapat memberikan perlakuan yang lebih baik bagi Indonesia dibandingkan negara lain dalam mengakses pasar AS.

Ia menambahkan sejumlah negara juga tengah berupaya menjalin kesepakatan serupa dengan AS, sehingga Indonesia perlu memanfaatkan momentum yang ada.

“Banyak negara lain seperti Thailand pun sekarang mengejar ingin segera menandatangani ART. Kita sudah (menandatangani) ART. Harapan kami ketika dengan ART itu akan diperlakukan berbeda, artinya diperlakukan lebih baik,” kata Budi.

Pasar AS memiliki peran penting bagi ekspor Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai sekitar 30,9 miliar dolar AS pada 2025 dan surplus 18,11 miliar dolar AS.

Ia menyampaikan pemerintah berharap kepastian kebijakan ART dapat membuka peluang lebih luas bagi produk manufaktur Indonesia seperti alas kaki, pakaian jadi, dan elektronik untuk masuk ke pasar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Kita komunikasikan apakah bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak penutupan sejumlah gerai minimarket di Lombok, Nusa Tenggara Barat, khususnya terhadap tenaga kerja.

Ia menyatakan pemerintah membuka opsi penyesuaian lokasi usaha agar tetap dapat beroperasi sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.

“Kita komunikasikan apakah bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing,” ujar Budi di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan penataan wilayah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa penutupan gerai seperti Alfamart dan Indomaret tersebut berkaitan dengan perizinan dan penataan ulang rencana tata ruang wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Budi menegaskan tidak ada persoalan lain di balik kebijakan tersebut selain aspek perizinan.

“Tidak ada isu lain, ini hanya terkait perizinan,” katanya.

Sementara itu, terkait kemungkinan perubahan peraturan daerah (perda) tentang penataan ritel modern, Budi menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Kalau pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir tujuannya baik karena setiap daerah punya tata ruang, tata wilayah masing-masing,” ujar Budi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah disebut menghentikan sementara operasional 18 gerai Alfamart dan tujuh gerai Indomaret lantaran belum melengkapi perizinan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Ritel Modern.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh toko ritel modern tersebut, yakni terkait dengan aturan jarak minimal dari pasar tradisional atau pasar rakyat terhadap lokasi pendirian gerai.

Penutupan gerai-gerai ini kemudian memicu aksi demonstrasi dari para pegawainya, yang kemudian beredar luas melalui video di media sosial.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

ASEAN perlu menunjukkan kepada komunitas bisnis dan internasional bahwa kawasan ini tetap terbuka

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan ASEAN harus tetap terbuka dan tangguh di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik dan gangguan rantai pasok dunia.

Dalam pertemuan Gabungan Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN (Joint ASEAN Foreign and Economic Ministers Meeting/AMM-AEM Meeting) di Cebu, Filipina, Rabu (7/5), Budi mengatakan koordinasi antara pilar ekonomi dan politik ASEAN menjadi kunci untuk memastikan kawasan mampu merespons berbagai guncangan global secara cepat, terukur, dan kolektif.

"ASEAN perlu menunjukkan kepada komunitas bisnis dan internasional bahwa kawasan ini tetap terbuka, tangguh, dan mampu menjaga stabilitas perdagangan serta rantai pasok di tengah ketidakpastian geopolitik global," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Pertemuan ini juga membahas pandangan ekonomi global dan regional serta dampak krisis Timur Tengah terhadap kawasan ASEAN. Pertemuan berlangsung dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Ia menyampaikan, Indonesia mendorong penguatan kerja sama ketahanan energi dan pangan ASEAN sebagai prioritas strategis kawasan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan produksi, memastikan keamanan pasokan, serta mempertahankan kelancaran arus perdagangan barang-barang esensial.

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pasokan energi, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), serta peningkatan pertukaran informasi antarnegara ASEAN guna mengantisipasi potensi krisis pangan dan energi di masa mendatang.

Dalam forum tersebut, Indonesia turut mendorong penguatan perdagangan intra-ASEAN melalui percepatan ratifikasi Second Protocol to ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok kawasan di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global.

Lebih lanjut, Indonesia juga menegaskan pentingnya memperluas kerja sama perdagangan ASEAN dengan mitra strategis. Hal tersebut mencakup percepatan penyelesaian ASEAN–Canada Free Trade Agreement (ACaFTA) serta optimalisasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Budi menambahkan, respons ASEAN terhadap berbagai tantangan global harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan kawasan.

"ASEAN harus mampu membangun solusi jangka panjang yang tidak hanya memperkuat ketahanan kawasan, tetapi juga melindungi masyarakat, khususnya petani dan UMKM, dari dampak krisis global," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan penurunan impor pada Maret 2026 untuk seluruh golongan barang dipengaruhi libur panjang Idul Fitri hingga tekanan geopolitik.

Dalam keterangan resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Rabu, pada Maret 2026 impor Indonesia tercatat sebesar 19,21 miliar dolar AS, terkontraksi 8,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih tumbuh 1,51 persen dibandingkan Maret 2025 secara tahunan.

"Penurunan ini dipengaruhi faktor musiman libur panjang Idul Fitri, tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah, serta pelemahan permintaan domestik," kata Budi.

Ia menambahkan, penurunan impor bulanan ini dipengaruhi pelemahan impor nonmigas sebesar 15,14 persen secara bulanan di tengah lonjakan impor migas yang meningkat signifikan sebesar 58,73 persen.

Kontraksi terdalam terjadi pada impor barang modal yang turun 15,75 persen, diikuti barang konsumsi sebesar 11,64 persen serta bahan baku dan penolong sebesar 5,21 persen secara bulanan.

Secara kumulatif, impor Indonesia Januari-Maret 2026 mencapai 61,30 miliar dolar AS, naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama ditopang impor nonmigas yang naik 12,16 persen, sementara impor migas terkontraksi sebesar 1,72 persen.

Sementara itu, berdasarkan golongan penggunaan barang (BEC), seluruh komponen impor mencatatkan pertumbuhan. Kenaikan tertinggi dicatatkan barang modal sebesar 24,02 persen, diikuti bahan baku dan penolong 6,89 persen serta barang konsumsi 6,12 persen secara kumulatif.

Peningkatan impor barang modal ini didorong, antara lain, oleh permintaan terhadap komoditas strategis seperti telepon pintar, komputer, serta pesawat terbang.

Dari sisi komoditas, lonjakan impor nonmigas tertinggi terjadi pada kendaraan udara dan bagiannya sebesar 546,55 persen.

Selain itu, impor garam, belerang, batu, dan semen tumbuh 71,95 persen; diikuti bijih logam, terak dan abu sebesar 60,64 persen; serta logam mulia, perhiasan, dan permata naik 44,71 persen. Kenaikan juga terjadi pada berbagai produk kimia yang tumbuh 36,31 persen.

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia masih didominasi dari Tiongkok, Australia, dan Jepang dengan kontribusi gabungan mencapai 52,97 persen.

Namun demikian, pertumbuhan impor tertinggi tercatat dari beberapa negara nontradisional, antara lain, Meksiko yang meningkat 383,37 persen, Spanyol 177,70 persen, serta Oman 138,90 persen secara kumulatif yang menunjukkan semakin beragamnya sumber pasokan impor Indonesia.

Budi juga menegaskan, pemerintah menjaga momentum kinerja perdagangan dengan terus memperkuat ketahanan sektor domestik.

"Kami akan terus memperluas pasar dengan tetap menjaga stabilitas industri dalam negeri serta memastikan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sepanjang tiga bulan pertama 2026, pertumbuhan ekspor didorong kinerja sektor industri pengolahan naik 3,96 persen atau menjadi 54,98 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sektor industri pengolahan seperti nikel, aluminium hingga bahan kimia organik menjadi pendorong pertumbuhan ekspor pada periode Januari-Maret 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan industri pengolahan juga mendominasi struktur pangsa total ekspor di periode tersebut sebesar 82,25 persen.

"Sepanjang tiga bulan pertama 2026, pertumbuhan ekspor didorong kinerja sektor industri pengolahan naik 3,96 persen atau menjadi 54,98 miliar dolar AS dibandingkan periode Januari-Maret 2025 yang sebesar 52,89 miliar dolar AS," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ekspor dengan kenaikan tertinggi terjadi pada nikel dan barang daripadanya yang melonjak 60,60 persen; timah dan barang daripadanya 49,09 persen; aluminium dan barang daripadanya 40,97 persen; bahan kimia organik 21,44 persen; dan bahan kimia anorganik 14,46 persen secara kumulatif.

Menurut Budi, peningkatan ini dipengaruhi tren harga global dan permintaan dari mitra dagang.

Namun demikian, kinerja ekspor sektor pertanian turun 32,18 persen dan sektor pertambangan dan lainnya turun 11,17 persen pada periode Januari-Maret 2026. Kopi, teh dan rempah-rempah menjadi komoditas sektor pertanian dengan penurunan ekspor terdalam sebesar 40,15 persen.

Secara kumulatif Januari-Maret 2026, total ekspor Indonesia mencapai 66,85 miliar dolar AS atau tumbuh tipis 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja ini terutama ditopang oleh ekspor nonmigas yang meningkat 0,98 persen yang menjadi 63,60 miliar dolar AS di tengah kontraksi ekspor migas sebesar 10,58 persen yang menjadi 3,25 miliar dolar AS.

Dari sisi tujuan ekspornya, ekspor nonmigas Indonesia pada Januari-Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan yang kuat di sejumlah pasar.

Lonjakan ekspor tertinggi tercatat ke Spanyol sebesar 38,86 persen, diikuti Mesir 25,43 persen, Tiongkok 17,49 persen, Thailand 13,58 persen, serta Belanda 11,37 persen.

Selain itu, ekspor ke kawasan nontradisional seperti Asia Tengah lainnya, Afrika Utara, Asia Timur, Amerika Selatan lainnya, dan Afrika Barat mencatatkan kinerja positif.

Pada Maret 2026, kinerja ekspor Indonesia tercatat sebesar 22,53 miliar dolar AS atau tumbuh 1,62 persen dibandingkan Februari 2026 secara bulanan, meskipun secara tahunan masih terkontraksi 3,10 persen secara tahunan.

Peningkatan ekspor secara bulanan didorong lonjakan ekspor migas sebesar 18,60 persen, sementara ekspor nonmigas tumbuh terbatas sebesar 0,75 persen.

Kenaikan ekspor nonmigas ditopang peningkatan signifikan pada sejumlah komoditas utama, di antaranya bijih logam, terak dan abu yang melonjak 8.055,36 persen, aluminium 112,99 persen, serta logam mulia dan perhiasan 98,89 persen.

Selain itu, pertumbuhan juga didukung oleh meningkatnya permintaan dari mitra dagang utama, khususnya Hong Kong yang tumbuh 78,20 persen, Thailand 67,08 persen dan Taiwan 29,38 persen secara bulanan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 12 Tahun 2026 terkait kebijakan dan pengaturan ekspor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan, poin utama perubahan pengaturan ini mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan dan pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat nonsanksi administratif. Kebijakan ini telah diundangkan dan mulai berlaku pada 29 April 2026.

"Perubahan ini memperkuat kendali pemerintah untuk bertindak cepat dalam menjaga kepentingan nasional, kepentingan umum, kelancaran program pemerintah, serta pelaksanaan arahan Presiden. Kami ingin memastikan aktivitas ekspor tetap berjalan selaras dengan pemenuhan kebutuhan domestik," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, ketentuan ekspor diatur dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendag Nomor 5 Tahun 2026. Namun, aturan tersebut memiliki ruang lingkup yang terbatas karena hanya mengatur sanksi administratif atas ketidakpatuhan eksportir.

Budi menyampaikan, penerbitan Permendag Nomor 12 Tahun 2026 merupakan upaya strategis pemerintah untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan barang tertentu di dalam negeri demi kepentingan nasional.

Dengan diterbitkannya Permendag Nomor 12 Tahun 2026, inisiasi penangguhan, pembekuan, hingga pencabutan perizinan tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Perdagangan, tetapi juga dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga terkait.

Keputusan tersebut selanjutnya akan dibahas melalui Rapat Koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai dengan kewenangannya.

"Hal ini merupakan wujud penguatan sinergi antarinstansi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekspor," kata Budi.

Selanjutnya, keputusan rapat koordinasi tersebut akan dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINW).

Untuk menjamin transparansi, eksportir juga akan menerima notifikasi elektronik secara otomatis terkait status perizinannya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menyampaikan, Permendag Nomor 12 Tahun 2026 dirancang dengan menerapkan prinsip fleksibilitas.

"Kebijakan penangguhan, pembekuan, hingga pencabutan ini bersifat dinamis. Kami juga telah mengatur mekanisme pengaktifan kembali izin yang dibekukan maupun pembatalan penangguhan layanan," kata Tommy.

Untuk menjamin kelancaran arus barang, terdapat ketentuan peralihan. Ketentuan ini mengatur barang yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) sebelum berlakunya keputusan penangguhan, pembekuan, maupun pencabutan izin akan tetap dilayani proses ekspornya oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Tommy menambahkan, penyusunan aturan ini telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari dunia usaha. Ia berharap, kebijakan ini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

ketika UAE itu sudah berhasil dengan kita, maka negara-negara Timur Tengah lainnya juga ingin membuat perjanjian dagang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut negara-negara di kawasan Timur Tengah menunjukkan minat untuk memperkuat kerja sama perdagangan dengan Indonesia, seiring keberhasilan perjanjian dagang yang telah terjalin sebelumnya.

Mendag dalam Rakornas Kadin Bidang Perdagangan di Jakarta, Kamis menjelaskan bahwa keberhasilan Indonesia menjalin kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan Uni Emirat Arab (UEA/UAE) menjadi pintu untuk memperkuat kerja sama bagi negara-negara lain di kawasan tersebut untuk ikut menjajaki perjanjian serupa.

"Jadi itu sebenarnya salah satu cara, ketika UAE itu sudah berhasil dengan kita, maka negara-negara Timur Tengah lainnya juga ingin membuat perjanjian dagang," katanya.

Meski demikian, Budi mengakui kondisi geopolitik di Timur Tengah turut berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia. Pada periode Januari hingga Februari 2026, ekspor Indonesia ke kawasan tersebut tercatat mengalami penurunan 13 persen.

Namun, Indonesia masih mencatatkan surplus perdagangan sebesar 641 juta dolar AS dengan kawasan tersebut.

Secara total, nilai ekspor Indonesia ke Timur Tengah mencapai 9,8 miliar dolar AS atau 3,4 persen dari total ekspor nasional. Dari jumlah tersebut, 40 persen ekspor ditujukan ke Uni Emirat Arab dan 29 persen ke Arab Saudi.

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong perluasan pasar ekspor melalui berbagai perjanjian dagang internasional.

Selain Timur Tengah, Indonesia juga tetap menjaga pasar utama seperti Amerika Serikat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap surplus perdagangan nasional.

Disampaikan Mendag pula, secara struktur, ekspor Indonesia didominasi oleh industri pengolahan dengan persentase 80 persen, diikuti pertambangan 10 persen, serta sisanya mencakup sektor migas dan pertanian.

Sementara untuk impor, 70 persen didominasi oleh bahan baku penolong, 8 persen barang modal, dan 8 persen barang konsumsi.

"Artinya yang kita impor itu sebenarnya untuk proses industri kita yang kebanyakan juga untuk proses ekspor kita. Jadi sebenarnya secara ekosistem ekonomi kita itu berjalan dengan baik," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini menjalankan beberapa strategi di sektor perdagangan, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan mendorong produk lokal agar mampu bersaing di pasar global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur impor sejumlah komoditas pertanian guna mendukung program swasembada pangan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut regulasi tersebut telah diundangkan pada 24 April 2026 dan mulai berlaku efektif pada 8 Mei 2026.

"Tujuannya untuk menyempurnakan kebijakan impor, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di dalam negeri, melindungi harga produsen dalam negeri, serta memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Budi melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

Budi menjelaskan pengaturan ini secara garis besar mengatur pemasukan sejumlah komoditas ke dalam daftar pembatasan impor.

Komoditas-komoditas ini meliputi gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan (termasuk dalam kelompok komoditas beras), dan buah pir (termasuk dalam kelompok hortikultura).

Dengan adanya penambahan ruang lingkup pengaturan tersebut, kata Budi, para importir wajib memenuhi ketentuan persetujuan impor (PI) dari Kemendag berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian.

Proses perumusan Permendag Nomor 11 Tahun 2026 dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan kebijakan ini mengacu pada amanat Undang-Undang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 29bTahun 2021 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026.

Sementara itu, Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan pengaturan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri, mendorong produksi petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pengaturan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan kepentingan produsen dalam negeri.

"Salah satunya, yaitu pada komoditas kacang hijau dan kacang tanah. Penurunan minat petani untuk membudidayakan komoditas tersebut, antara lain, disebabkan oleh masuknya produk impor secara bebas, tanpa pembatasan waktu maupun volume," jelas Gilang.

Gilang menekankan importir harus memastikan dirinya sudah memiliki PI dengan persyaratan berupa rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian pada saat melakukan importasi komoditas gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah.

Selain itu, impor beras pakan harus memiliki PI dengan persyaratan berupa neraca komoditas (NK). Sedangkan, impor buah pir harus memiliki PI dengan persyaratan berupa bukti penguasaan atas gudang berpendingin (cold storage) dan dokumen lainnya yang memuat informasi terkait dengan komoditas produk hortikultura yang akan diimpor.

Selanjutnya, impor beras pakan dan buah pir juga
harus dilengkapi dengan laporan surveyor (LS).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Capaian UMKM BISA Ekspor pada Triwulan I-2026 ini menunjukkan pelaku UMKM kita memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar internasional..,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA) menghasilkan transaksi hingga 23,60 juta dolar AS atau Rp404,5 miliar pada triwulan I 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah mendorong UMKM menembus pasar internasional. Peningkatan ini didorong oleh semakin intensifnya penjajakan bisnis (business matching) yang mempertemukan UMKM dengan buyer global dengan lebih terarah.

"Capaian UMKM BISA Ekspor pada Triwulan I-2026 ini menunjukkan pelaku UMKM kita memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar internasional. Kemendag akan terus memperluas akses pasar, memperkuat promosi, serta memastikan UMKM mendapatkan pendampingan yang tepat agar mampu berkelanjutan di pasar ekspor," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag mencatat, capaian Triwulan I 2026 adalah gabungan dari potensi transaksi melalui nota kesepahaman (MoU) sebesar 19,64 juta dolar AS dan pesanan pembelian (purchase order/PO) sebesar 3,96 juta dolar AS.

Pada periode tersebut, Ditjen PEN telah menyelenggarakan 170 kegiatan business matching yang melibatkan 396 UMKM dengan total partisipasi sebanyak 528 kali.

Dari sisi buyer, Program UMKM BISA Ekspor berhasil menjangkau berbagai negara seperti Jepang, Jerman, Inggris, Belanda, Arab Saudi, dan Kanada, serta kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Sektor yang diminati meliputi olahan boga bahari dan perikanan, dekorasi rumah (home decor) dan furnitur, kesehatan dan perawatan tubuh (health and body care), rempah-rempah, makanan dan minuman, produk pertanian dan perkebunan, fesyen, kosmetik, kakao, kertas, produk kelapa, produk herbal, serta perlengkapan berbahan plastik (plasticware).

Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menambahkan, UMKM BISA Ekspor dirancang sebagai ekosistem yang terintegrasi untuk terus memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan kualitas kurasi produk.

Kemendag akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan semakin berdaya saing di pasar global.

"Kami tidak hanya mempertemukan UMKM dengan buyer, tetapi juga memastikan kesiapan produk, kualitas, dan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar global secara konsisten," ujar Puntodewi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha, terutama pada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara serta minyak dan gas bumi melalui melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 5 dan 6 Tahun 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag menjadi bagian dari upaya menyederhanakan proses ekspor sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

"Kedua Permendag tersebut merelaksasi kebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas)," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Permendag 5/2026 berisi tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Sedangkan Permendag 6/2026 mengatur barang yang dilarang untuk diekspor. Kedua regulasi tersebut telah diundangkan pada 26 Maret 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana menyampaikan perbaikan pada kebijakan ekspor ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha yang menginginkan proses ekspor lebih cepat dan efisien.

"Revisi ini bertujuan menyederhanakan regulasi serta menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kebutuhan pelaku usaha," kata Tommy.

Bentuk relaksasi kebijakan ekspor dalam kedua Permendag, antara lain, berupa penyederhanaan instrumen ekspor pada sejumlah komoditas strategis.

Pada komoditas timah industri, persyaratan cukup melalui Persetujuan Ekspor (PE) dan Laporan Surveyor (LS), sedangkan persyaratan Eksportir Terdaftar (ET) dihapus.

Sementara itu, pada sektor minyak dan gas bumi, ketentuan disederhanakan menjadi hanya PE dan LS dari yang sebelumnya mensyaratkan ET, PE, dan LS. Namun, berlaku pengecualian untuk ekspor gas bumi melalui pipa, yaitu tetap mensyaratkan adanya ET.

Ekspor batu bara juga disederhanakan melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam pengajuan ET serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam dua tahun berikut sanksinya.

Kebijakan ini diikuti pemberian fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri.

Di sisi lain, ketentuan spesifikasi teknis untuk timah solder, seperti batasan kandungan besi (Fe), dimensi, berat, dan metode pengemasan, juga dihapus untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha.

Kemudian, pemerintah mendorong digitalisasi dan otomasi layanan perizinan ekspor melalui modernisasi sistem yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan penerbitan PE secara elektronik dan otomatis untuk komoditas tertentu seperti beras dan produk perikanan.

Sistem perizinan ekspor juga telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mempercepat proses verifikasi data teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu perubahan utama adalah pengalihan kewenangan penerbitan dokumen angkut Tumbuhan
Alam dan Satwa Liar (TASL) perairan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan PE untuk konsentrat ilmenit dan rutil hanya dapat diajukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi. Ketentuan baru ini menghapus persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) karena komoditas tersebut dikategorikan sebagai produk sampingan tambang.

Tommy menambahkan, penyusunan aturan tersebut telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk masukan dari asosiasi pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja neraca perdagangan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) , Budi Santoso mengungkap penyebab tingginya harga cabai rawit merah yang kini menembus Rp100.000 per kilogram usai Lebaran 2026 . Kenaikan komoditas tersebut diketahui usai dirinya melakukan melakukan inspeksi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Pasar Minggu, pada Sabtu (28/3/2026) pagi.

Menurut Budi, lonjakan harga cabai rawit merah dipicu oleh faktor cuaca yang menghambat proses panen di tingkat petani. Harga Cabai Merah Turun, Indonesia Deflasi 0,15% di Januari 2026

“Ya, jadi problemnya kan kami sudah komunikasi dengan asosiasi petaninya. Problemnya memang cuaca, jadi salah satunya memanennya itu kan tidak bisa terus, artinya ketika hujan berhari-hari kan berarti nggak bisa memanen. Itu memang yang cabai, cabai rawit merah,” ujar Budi kepada wartawan.

Ia mengatakan, kenaikan harga hanya terjadi pada cabai rawit merah, sementara komoditas cabai jenis lainya relatif stabil atau masih di bawah harga eceran tertinggi (HET).

“Tapi yang lain nggak ada masalah. Tadi kalau lihat cabai yang panjang keriting itu kan di bawah HET. Itu kan HET-nya 55, tapi tadi dijual 50. Jadi masih normal, masih bagus ya. Sebenarnya nggak ada masalah, itu memang yang cabai rawit merahnya,” jelasnya.

Selain faktor cuaca, Budi juga menyebut aktivitas pasar yang belum sepenuhnya pulih setelah Lebaran turut memengaruhi harga. Ia mengungkapkan, baru sekitar 50 persen pedagang yang kembali berjualan lagi di pasar.

Mentan Amran Waswas, Perang Iran vs AS-Israel Picu Kenaikan Harga Pangan



“Kemudian sekarang setelah Lebaran tadi memang informasi dari teman-teman di Pasar Minggu, kurang lebih mungkin baru 50 persen ya pedagangnya baru datang,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan ketersediaan bahan pokok secara umum masih aman. “Dan kebutuhan pokok kita seperti beras, kemudian minyak, cabai, dan lain-lain tercukupi. Ya jadi saya kira semua bagus, pasokan tercukupi, dan kita terus akan terus memantau ya kebutuhan-kebutuhan pokok kita sehari-hari,” tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memantau perkembangan harga melalui sistem pemantauan berbasis digital.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya memantau pasar secara langsung, tetapi juga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

“Jadi kami memang tidak hanya memantau ke pasar langsung, tetapi sering saya sampaikan kita punya SP2KP. Jadi secara fisik, kami dari tim pusat mungkin tidak bisa ke pasar, tetapi teman-teman di daerah melalui kontributor kita, ada sekitar 550 titik pasar yang dipantau dari 514 kabupaten/kota,” ungkap Budi.