Bisnis.com, MEDAN – Pengamat sekaligus Akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin menilai kebijakan tata kelola ekspor Sumber Daya Alam (SDA) yang mengatur agar kegiatan ekspor dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan mendorong penyerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke pasar keuangan Tanah Air.

Gunawan menyebut DHE akan sangat berguna untuk menambah cadangan devisa negara dan memberikan banyak likuiditas ke sistem keuangan.

"Poin pentingnya adalah menyerap devisa hasil ekspor ke pasar keuangan Tanah Air. Karena harapannya, kehadiran PT DSI akan memberi transparansi yang jelas terhadap lalu lintas devisa ekspor, tidak ada praktek under invoicing dalam bentuk apapun, serta bisa memastikan bahwa devisa hasil ekspor itu harus kembali ke Tanah Air," kata Gunawan, Selasa (23/6/2026).

Gunawan membeberkan keuntungan bagi Indonesia dengan peningkatan devisa, salah satunya memperbesar peluang negara dalam mengatasi tekanan mata uang yang dialami belakangan ini. Devisa tersebut disebutnya menjadi backup otoritas moneter dalam menstabilkan mata uang rupiah.

"Serapan devisa yang optimal akan membuat ekonomi Indonesia lebih tahan banting jika dihadapkan dengan gejolak ekonomi dan politik global dunia yang rentan membuat mata uang mengalami koreksi," tambahnya.

Menanggapi dampak kehadiran kebijakan tersebut yang sempat menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani, Gunawan menilai hal itu terjadi karena pelaku usaha mengambil sikap wait and see.

Pelaku usaha disebutnya belum berani mengeluarkan keputusan strategis lantaran belum ada kepastian terkait aturan maupun tatanan teknis pelaksanaan ekspor lewat DSI.

"Jadi memang penting petunjuk teknis kehadiran DSI ini nantinya bisa meyakini pelaku pasar, bahwasanya tidak ada yang berubah secara signifikan terkait dengan tatanan teknis ekspor satu pintu," ujar Gunawan.

Adapun acuan pelaku usaha dalam tata kelola ekspor komoditas strategis adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2026 yang diundangkan pada 20 Mei 2026.

Gunawan mengatakan aturan tersebut telah menegaskan kebijakan pemerintah terkait kebijakan ekspor SDA strategis ke depan.

Dia berharap keberadaan aturan itu terimplementasi dengan baik dan minim dari kesalahan karena menurutnya selama ini masalah sawit lebih banyak di level hilir yang merambat hingga ke hulu dan merugikan petani.

"Tata pelaksanaannya nanti sebaiknya bisa meringkas birokrasi yang dinilai tidak perlu atau justru menghambat," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan alasan di balik perbedaan pengaturan perizinan ekspor komoditas strategis batu bara dan kelapa sawit dalam skema ekspor satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN) Ekspor.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor untuk melaksanakan mekanisme ekspor satu pintu komoditas strategis. Kendati sama-sama diekspor melalui BUMN Ekspor, tata kelola perizinan kedua komoditas tersebut diatur berbeda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit (Permendag 16/2026), ekspor kelapa sawit hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor yang telah mengantongi Persetujuan Ekspor (PE) dari Menteri Perdagangan.

Persetujuan tersebut merupakan perizinan berusaha di bidang ekspor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Berbeda dengan ketentuan ekspor kelapa sawit, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara (Permendag 15/2026) mengatur bahwa eksportir batu bara wajib memiliki perizinan berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara (ETB).

Dokumen tersebut menjadi persyaratan pelengkap pabean dalam penyampaian pemberitahuan ekspor serta memuat nomor ETB, nomor induk berusaha (NIB) dan identitas eksportir, serta masa berlaku izin. Meski demikian, ekspor batu bara tetap hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari karakteristik tata kelola masing-masing komoditas.

Dewi menjelaskan, dalam hal kegiatan ekspor tertentu, eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha, yang terdiri atas Eksportir Terdaftar (ET) dan Persetujuan Ekspor (PE).

“Perbedaan dokumen Perizinan Berusaha tersebut termasuk tata kelola ekspornya disesuaikan dengan karakteristik komoditas yang akan diekspor,” kata Dewi kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (18/6/2026).

Pada komoditas batu bara, misalnya, sistem perizinan dan pengawasan telah terintegrasi dengan tata kelola sektor pertambangan. Untuk itu, eksportir tetap diwajibkan memiliki perizinan sektoral berupa ET batu bara beserta dokumen teknis yang diterbitkan kementerian atau lembaga terkait.

Sementara itu, lanjut dia, untuk komoditas kelapa sawit, mekanisme ekspor diatur melalui Persetujuan Ekspor (PE) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan di bidang perdagangan.

“Dengan demikian, perbedaan pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keselarasan antara kebijakan ekspor satu pintu dengan regulasi sektoral yang telah berlaku pada masing-masing komoditas,” terangnya.

Masa Transisi hingga Akhir 2026

Lebih lanjut, Kemendag memastikan implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun hambatan administrasi bagi pelaku usaha.

Menurutnya, pemerintah telah menetapkan pembagian peran yang jelas antara BUMN Ekspor dan pelaku usaha sebagai pemilik komoditas sekaligus pemegang perizinan sektoral.

“Dalam masa transisi hingga 31 Desember 2026, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pelaku usaha guna memastikan proses bisnis ekspor tetap berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Dia menambahkan, selama masa transisi, ketentuan yang telah berlaku, termasuk penggunaan surat keterangan dan persetujuan teknis dari kementerian atau lembaga terkait, tetap dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan potensi hambatan administrasi sebelum implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

“Dalam implementasinya, pemerintah telah mengatur pembagian peran yang jelas antara BUMN Ekspor dan pelaku usaha serta menyiapkan masa transisi hingga akhir 2026 untuk memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu kegiatan ekspor maupun kepastian berusaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menilai terjadi anomali dalam pergerakan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di dalam negeri di tengah penguatan harga CPO global serta nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga TBS merupakan fenomena anomali yang tidak seharusnya terjadi dalam mekanisme pasar.

Menurutnya, harga TBS seharusnya ikut terdorong naik seiring penguatan harga CPO. Namun, kondisi yang terjadi justru sebaliknya, yakni harga TBS mengalami penurunan di tengah penguatan faktor eksternal tersebut.

Amran juga menyinggung sebelum adanya pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), tidak terdapat pergerakan kenaikan harga TBS di lapangan.

“Kalau ini naik, pasti naik. Yang terjadi adalah [harga TBS] turun. Jadi jangan kita cerita dulu tentang pengumuman [ekspor satu pintu lewat PT DSI],” kata Amran dalam rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Amran memaparkan ketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Dia menyebut harga CPO dunia naik signifikan, tetapi kondisi ini tidak tercermin pada harga TBS.

Data menunjukkan selama periode April 2024–Mei 2026, harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29%–32%. Pada saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sedangkan harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.

Bahkan, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.

“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” ucapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak wajar dalam mekanisme pasar, terutama di tengah penguatan faktor eksternal seperti harga CPO dan nilai tukar dolar AS. Amran menilai anomali tersebut berdampak langsung pada sekitar 15 juta petani sawit di Indonesia.

“Artinya, anomali terjadi tidak boleh di Republik ini, karena menzalimi 15 juta petani,” ujarnya.

Amran menyampaikan tidak ada alasan bagi harga TBS untuk tidak kembali ke level normal, bahkan menurutnya harga seharusnya dapat meningkat sekitar 10% seiring penguatan dolar AS.

“Jadi tidak ada alasan. Sekali lagi, tidak ada alasan harga tidak kembali semula, bahkan naik daripada semula, naik 10%. Paham maksudku? Harusnya seperti itu. Jadi kami minta mulai hari ini, tidak ada lagi cerita, bahwa di bawah harga,” tuturnya.

Dia juga menyampaikan instruksi tersebut akan ditindaklanjuti oleh aparat di daerah melalui Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan Satuan Tugas (Satgas), dengan tembusan kepada Kapolri. Dia menekankan seluruh pihak terkait harus memastikan harga TBS kembali normal tanpa penundaan.

“Kalau Rp3.200 [per kilogram], harusnya tetap Rp3.200. Ada Rp3.600, kembali ke Rp3.600, berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti Pergub, Peraturan Gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh Gubernur,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24/2026 terkait sentralisasi ekspor komoditas strategis dinilai masih menjadi overhang atau sentimen pemberat bagi pergerakan saham-saham emiten komoditas.

Meski telah merinci mekanisme secara lebih jelas, regulasi ini dinilai masih menyisakan ketidakpastian implementasi serta potensi risiko penurunan profitabilitas eksportir akibat adanya kewenangan pengendalian margin oleh pemerintah.

Riset Stockbit Sekuritas menilai regulasi yang mulai berlaku 1 Juni 2026 itu sejatinya menambah kejelasan operasional. Namun, aturan tidak serta-merta memberikan dampak positif bagi pergerakan harga saham sekuritas terkait.

Poin yang menjadi perhatian adalah wewenang PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola ekspor.

Merujuk pada pasal 3 ayat 2 dan 4 PP No. 24/2026, PT DSI memiliki kuasa untuk menentukan harga jual ekspor. Lembaga ini juga berhak menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Stockbit menyebutkan ketentuan wewenang penetapan margin oleh Danantara berisiko menggerus tingkat profitabilitas eksportir. Kondisi tersebut juga diproyeksi menahan laju saham sektor terkait dalam jangka pendek.

“Masih banyak ketidakpastian terkait implementasi kebijakan yang masih harus menunggu peraturan teknis, sehingga masih menjadi overhang bagi saham–saham komoditas,” tulis Stockbit, dikutip Minggu (7/6/2026).

Berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), IDX Energy yang mencerminkan kinerja saham emiten komoditas mencatatkan penurunan sebesar 41,36% secara year to date (YtD) hingga perdagangan 5 Juni 2026. Penurunan ini menjadi yang terdalam dibandingkan sektor saham lainnya.

Untuk tahap awal, kebijakan sentralisasi ekspor bakal menyasar tiga komoditas utama, yaitu batu bara, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferroalloy. Rincian mengenai spesifikasi dan jenis komoditas tersebut nantinya akan diatur lebih spesifik melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

Sebelumnya, Corporate Secretary PT ABM Investama Tbk. (ABMM), Boogee Garystho Priyono mengatakan kebijakan ekspor satu pintu berisiko menekan daya saing apabila fleksibilitas komersial berkurang dan margin tergerus.

“Penurunan marjin akan berdampak pada laba usaha dan laba bersih perseroan,” ucap Boogee dalam keterbukaan informasi di BEI, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa terkait kondisi keuangan, ada risiko penurunan harga jual karena hilangnya fleksibilitas negosiasi langsung dengan pelanggan, serta tambahan biaya administrasi dan koordinasi dalam proses operasional.

Sementara itu, Direktur PT Prime Agri Resources Tbk. (SGRO) Eris Ariaman menyatakan kebijakan ekspor satu pintu tidak akan berdampak besar terhadap kinerja keuangan, tetapi ada risiko yang membayangi laba bersih ke depan.

“Potensi dampak berupa sedikit tekanan pada margin laba akibat munculnya biaya administrasi atau jasa keagenan baru dari BUMN Ekspor,” ucapnya.

Di sisi lain, dia memaparkan arus kas juga berisiko mengalami perlambatan perputaran modal kerja pada paruh kedua 2026. Hal itu dikarenakan adanya potensi jeda waktu dalam proses verifikasi dokumen ekspor satu pintu sebelum devisa hasil ekspor dapat dicairkan ke rekening pembeli dari perseroan.

Di sisi lain, Danantara Indonesia berkomitmen menjaga kepastian berusaha dan mencegah disrupsi perdagangan ekspor komoditas melalui penguatan sistem pemantauan digital yang transparan serta akuntabel.

Dalam keterangan resmi terbarunya, manajemen sovereign wealth fund (SWF) ini memastikan pelaksanaan mandat PT DSI bertumpu pada kepastian berusaha.

“Kontrak yang sudah ditandatangani masih dapat terus berjalan selama tidak terjadi under-invoicing,” ungkap manajemen Danantara, Jumat (5/6/2026).

Pada fase transisi, manajemen Danantara turut memastikan bahwa fokus utama tertuju pada penguatan sistem pelaporan dan monitoring melalui digitalisasi tanpa memicu disrupsi. Platform digital yang dibangun disebut bakal mengidentifikasi indikasi penyelewengan secara objektif dan berbasis data.

Terkait dengan harga komoditas strategis, manajemen Danantara menyatakan bahwa penetapan akan merujuk pada metodologi yang fair, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut diambil demi mencegah under-invoicing tanpa menyeragamkan transaksi yang secara komersial memang berbeda.

Metodologi juga dipastikan tetap mempertimbangkan penyesuaian yang wajar atas perbedaan kualitas, spesifikasi, biaya logistik, hingga struktur kontrak.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Senior Capital Market Analyst Pinnacle Investment Indonesia John Daniel Rachmat menilai kebijakan ekspor satu pintu berpotensi mengurangi daya tarik saham-saham eksportir yang selama ini menjadi pilihan investor saat rupiah melemah.

Dalam kondisi tersebut, dia menilai dolar AS dan dolar Singapura menjadi instrumen yang lebih layak dipertimbangkan sebagai safe haven. Menurut John, selama ini saham-saham eksportir atau emiten yang memperoleh pendapatan dalam mata uang asing kerap menjadi pilihan investor ketika nilai tukar rupiah tertekan.

“Jadi kalau memang Rupiah-nya melorot, dengan sendirinya kalau revenue-nya perusahaannya itu dalam bentuk US Dollar atau Yuan atau apa gitu kan dia untung gitu kan,” kata John dalam acaraKapan Market Reboundyang digelar Indonesia Investment Education (IIE) secara daring, Sabtu (6/6/2026).

Namun menurut dia, kebijakan ekspor satu pintu yang akan dikelola PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi mengubah pandangan tersebut.

“Jadi mohon maaf ya kalau ditanya sekarang safe haven-nya apa, ya nggak ada. Safe haven-nya yang paling bagus beli US Dollar atau beli Dollar Singapura,” imbuhnya.

Pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis, seperti batu bara, kelapa sawit, dan fero aloi. Dalam masa transisi hingga akhir 2026, eksportir masih diperkenankan melakukan ekspor secara mandiri dengan kewajiban menyampaikan laporan kepada PT DSI. Adapun pelaksanaan penuh kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Menurut John, kebijakan itu berpotensi menghilangkan salah satu daya tarik utama emiten eksportir di mata investor. Selama ini, saham-saham yang memiliki pendapatan dalam mata uang asing dinilai mampu menjadi pelindung nilai ketika rupiah mengalami pelemahan sehingga tetap diminati investor asing.

Dia menilai sentralisasi aktivitas ekspor melalui satu lembaga justru memunculkan kekhawatiran baru di pasar. Pasalnya, fungsi pemasaran dan ekspor merupakan bagian yang melekat dalam operasional perusahaan karena berkaitan langsung dengan perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hingga kebutuhan tenaga kerja.

“Karena awalnya memang dollar earner itu dianggap safe haven. Logikanya kan gitu. Tapi tiba-tiba hilang, diambil dicopot melalui ekspor satu pintu. Itu yang sangat kecewa itu sangat banyak sekali,” ujarnya.

Selain itu, John juga menyoroti potensi persoalan tata kelola apabila seluruh ekspor komoditas strategis harus melalui satu entitas. Menurut dia, mekanisme tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian dalam penyaluran kontrak ekspor kepada perusahaan-perusahaan pelaku usaha.

Dia menambahkan, kekhawatiran terhadap kebijakan tersebut juga tercermin dari perhatian sejumlah lembaga pemeringkat internasional yang menilai sentralisasi ekspor berpotensi memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

Di tengah pelemahan rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS, John menilai arah pergerakan pasar selanjutnya akan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membebani sentimen investor.

Menurut dia, pasar masih berpeluang pulih apabila pemerintah mampu menunjukkan langkah perbaikan yang kredibel. Sebaliknya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut apabila berbagai persoalan tersebut tidak segera ditangani.

“Kalau merasa Rp18.000 mahal, ya bulan depan mungkin sudah Rp19.000, bulan depannya lagi mungkin Rp20.000 kalau seandainya masalah ini tidak selesai,” katanya.

Meski demikian, John menilai kondisi pasar yang sedang tertekan dapat menjadi peluang investasi apabila berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian investor mulai menunjukkan arah penyelesaian.

Menurut dia, momentum tersebut dapat menjadi titik masuk yang menarik bagi investor karena berpotensi menghasilkan kenaikan harga saham yang signifikan ketika pasar telah mencapai titik terendahnya.

“Kalau seandainya masalah yang tadi ada daftar di atas itu sudah dalam proses akan selesai, saya dengan happy kita akan masuk. Betul, itu waktunya kita mungkin easily 2 times, 3 times, maybe 5 times bagger. Sangat mudah kalau memang sudah bottom,” ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal rumor Cina menunda atau membatalkan kontrak pembelian batu bara dari Indonesia.
Rumor tersebut muncul seiring kebijakan anyar pemerintah terkait ekspor batu bara satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berlaku mulai 1 Juni 2026.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi terkait pembatalan kontrak pembelian itu.Namun, dia berjanji terus memantau perkembangan kontrak ekspor batu bara.
"Saya kalau sampai sekarang, yang terkait dengan Cina itu, sampai sekarang belum dapat informasi yang clear betul," ucap Tri ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Tri juga mengaku belum mengetahui perusahaan mana saja yang terlibat dalam rumor pembatalan kontrak jual beli batu bara.
"Perusahaan mana yang di-cancel oleh China, terus berapa kuantitasnya, dan lain-lain. Saya belum dapat informasi," tuturnya.
Sekali lagi dia mengklaim belum ada data atau identitas perusahaan tambang spesifik yang melaporkan adanya penundaan atau pembatalan kontrak dari Negeri Tirai Bambu. Dia bahkan mengaku baru mendengar rumor tersebut dari media massa.
"Kalau kabar saya dapetnya dari media malahan," kata Tri.
Pemerintah resmi mengatur kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) memasuki masa transisi menuju skema ekspor satu pintu melalui PT DSI.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah paling ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan pengelolaan SDA. Pemerintah meyakini sentralisasi ekspor dapat memperkuat pengawasan, memperbaiki akurasi data perdagangan, serta menutup celah praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, implementasi pada tahap awal belum mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan.
Selama masa transisi, perusahaan tetap dapat melakukan ekspor secara langsung kepada pembeli seperti biasa. Perbedaannya, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada PT DSI.
Pelaporan tersebut akan terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi selama 3 bulan pertama sebelum menentukan desain implementasi lanjutan.
"Selama periode transisi ini juga akan dilakukan evaluasi pada 3 bulan pertama, yang akan menjadi dasar implementasi tahap berikutnya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Artinya, pelaku usaha memiliki waktu sekitar 7 bulan untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem baru yang sedang dibangun.
Bagi pemerintah, DSI diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan nilai ekspor yang tercatat mencerminkan nilai transaksi sebenarnya. Selama ini, praktik manipulasi harga ekspor dinilai menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan negara.
Melalui mekanisme yang lebih terpusat, pemerintah berharap devisa hasil ekspor dapat terpantau lebih baik sekaligus memperkuat posisi negara dalam pengelolaan komoditas strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan tiga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai dasar pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan regulasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu yang dimulai pada 1 Juni 2026 sebelum diterapkan penuh pada awal 2027.

“Permendag-nya sudah ada. Jadi kami buat tiga Permendag. Ketentuan ekspor CPO kami buat sendiri, kemudian ferroalloy sendiri, batu bara sendiri,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemendag, Kamis (4/6/2026).

Namun, hingga kini ketiga regulasi tersebut belum dapat diakses publik karena belum diunggah ke laman resmi Kemendag.

Budi, yang akrab disapa Busan, menegaskan kebijakan ekspor satu pintu tidak mengubah ketentuan lain yang telah berlaku, termasuk kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO).

Selama masa transisi, proses ekspor tetap berjalan seperti biasa. Seluruh pelaporan ekspor dilakukan melalui sistem Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pemerintah memberikan waktu hingga awal 2027 bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan skema baru tersebut. Pelaksanaan kebijakan juga akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama untuk menentukan tahapan implementasi berikutnya.

Pada tahap awal, kebijakan ekspor satu pintu diterapkan pada tiga komoditas sumber daya alam strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Nilai ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai US$66,13 miliar pada 2025 atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Pemerintah menilai kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan validitas data perdagangan, serta menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, dan potensi kebocoran devisa hasil ekspor.

Melalui penerapan secara bertahap, pemerintah berharap kelancaran arus barang, kepastian usaha, dan kepercayaan mitra dagang Indonesia tetap terjaga di tengah upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono meminta agar pelaksanaan ekspor sawit satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dijelaskan lebih lanjut selama masa transisi sampai 31 Desember 2026 mendatang.

Salah satu yang masih menjadi pertanyaan kalangan pengusaha sawit adalah nasib eksportir yang hanya berbasis trader, bukan merupakan industri utuh. Kelompok eksportir ini hanya memperdagangkan komoditas tersebut dan biasanya melayani permintaan-permintaan kecil dari negara-negara di Benua Afrika.

Sebagaimana diketahui, ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara dan paduan besi (ferro alloy) mulai 1 Juni 2026 dilaporkan ke DSI. Kemudian, pada 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan ekspor ketiga komoditas SDA strategis ini mulai dilakukan seluruhnya oleh BUMN ekspor tersebut.

Selama masa transisi ini, Eddy berharap agar pemerintah memastikan seluruh mekanisme dan aturan pelaksana tata kelola ekspor baru betul-betul selesai. Tujuannya agar implementasi penuh yang ditargetkan paling lambat 1 Januari 2027 tidak memicu hambatan (bottleneck) maupun stagnasi sehingga menyulitkan eksportir.

"Ini kan DSI menangani tiga komoditas yang karakteristiknya berbeda-beda. Minyak sawit itu diekspor ke 160 negara, kemudian permintaan buyer juga bisa berbeda-beda spesifikasinya dan mereka saling merahasiakan. Mereka punya formula. Nah ini sebaiknya nanti betul-betul, DSI harus benar-benar siap," terangnnya kepada wartawan usai menghadiri pertemuan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Untuk itu, Eddy meminta agar pemerintah tidak memberlakukan implementasi penuh pada 1 Januari 2027 apabila ternyata ada tahapan yang belum sepenuhnya siap. Sebab, pengusaha pun mengkhawatirkan dampaknya ke kehilangan pasar ekspor.

Meski demikian, Eddy memastikan industri siap mendukung kebijakan baru pemerintah untuk mengamankan penerimaan negara ini.

Dia pun telah mendapatkan penjelasan dari pemerintah bahwa DSI tidak akan menerapkan pungutan tambahan ke para eksportir. Perubahan hanya berbentuk penambahan rantai baru dalam proses ekspor, dari yang sebelumnya antara eksportir-pembeli (buyer), dan kini harus melalui DSI.

"Hanya memang ada layer tambahan. Kami berharap tidak ada tambahan birokrasi yang rumit, sehingga malah justru menyulitkan. Makanya saya sampaikan tadi, DSI harus betul-betul siap, kalau memang belum siap sebaiknya bertahap melaksanakannya," jelas Eddy.

Kejelasan Nasib Trader

Selama masa transisi ini, pengusaha juga meminta adanya kejelasan lebih lanjut mengenai eksportir mana saja yang akan terdampak kebijakan baru ini. Eddy mencontohkan, eksportir sawit pun mencakup dua kelompok berbeda yakni industri dan sekadar trader.

Artinya, ada eksportir sawit yang terintegrasi dengan industri hulu hilirnya. Sementara itu, ada juga eksportir yang hanya khusus memperdagangkan komoditas tersebut. Eksportir trader ini biasanya melayani negara-negara buyer dengan permintaan lebih kecil seperti di Benua Afrika.

Salah satu contoh trader ini melayani permintaan ekspor olein atau minyak goreng yang biasanya hanya berjumlah 6 sampai 10 kontainer. Eddy mengaku masih menunggu kepastian dari pemerintah apabila ekspor dari trader ini juga akan digantikan oleh DSI secara satu pintu.

"Nah ini kan mesti jelas supaya jangan sampai trader ini juga jadi mati kan. Mereka juga termasuk menyediakan lapangan kerja juga kan. Selain itu, kalau ini nanti tidak bisa dilayani, kan kita kehilangan pasar juga. Tahun lalu ekspor kita meningkat 27% ke Afrika," lanjutnya.

Eddy mengaku belum mengetahui berapa estimasi eksportir sawit yang akan terdampak kebijakan baru ini. Namun, dia menyebut 90% ekspor CPO ke luar negeri sudah berbentuk hilir.

Sebagai informasi, eksportir CPO, batu bara dan ferro alloy masih melakukan kontrak dan transaksi ekspor dengan buyer selama 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Nantinya, ekspor bakal mulai dilakukan oleh DSI secara penuh sejak proses pre-clearance pada paling lambat 1 Januari 2027.

Berdasarkan catatan pemerintah, ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy pada 2025 tercatat mencapai sekitar US$66,13 miliar atau setara 23,4% dari total ekspor nasional.

Kontribusi ketiganya telah menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha.

Selama tujuh bulan ini, eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor kepada DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu (CEISA) yang telah disiapkan.

Masa transisi akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan penuh mekanisme ekspor melalui DSI paling lambat pada 1 Januari 2027.

Selanjutnya, pemerintah juga disebut akan terus memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap mengedepankan kepastian berusaha. Arus barang akan tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang tetap diperhatikan sehingga kepercayaan dunia usaha dan mitra perdagangan internasional dapat terus terjaga.

"Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan. Dan diharapkan, memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," pungkas Airlangga, dikutip dari siaran pers.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai implementasi kebijakan baru penempatan 100 persen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) nonmigas di dalam negeri tidak akan menimbulkan gangguan signifikan terhadap industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan telah memiliki instrumen pengelolaan risiko valuta asing (valas) berupa ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN) atau net open position (NOP) yang membatasi eksposur valas bank.

Dengan adanya ketentuan tersebut, tambahan dana DHE SDA yang masuk ke perbankan dinilai masih dapat dikelola tanpa menimbulkan risiko yang berlebihan terhadap stabilitas likuiditas maupun eksposur valas bank.

"Jadi artinya selama exposure itu tidak melampaui itu, ya kita juga bisa manage sebetulnya," ujarnya saat ditemui di Perbanas Institute Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dian juga menilai kebijakan baru DHE SDA tidak akan mendorong kenaikan biaya dana (cost of fund) perbankan secara signifikan.

Meski demikian, dia mengakui dampak kebijakan tersebut terhadap struktur pendanaan perbankan masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan penuh.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah ketentuan pengecualian (exception) yang dapat memengaruhi realisasi penempatan DHE SDA di perbankan.

Karena itu, dampak akhir kebijakan tersebut terhadap industri perbankan maupun sektor usaha tertentu masih bergantung pada aturan pelaksana yang akan diterbitkan pemerintah.

"Dengan ada exception dan lain sebagainya, bisa dikatakan mungkin perubahannya hanya untuk ke dalam konteks untuk ke industri tertentu. Bahwa apakah nanti akan seperti apa realisasinya, ini kan kita tidak tahu, ini kan flow bagaimana untuk pelaksanaannya. Mudah-mudahan tidak akan terlalu banyak persoalan," ucapnya.

Demikian pula dengan dampak kebijakan tersebut terhadap bank swasta.

Menurut Dian, bank swasta yang selama ini mengelola rekening khusus DHE berpotensi melakukan penyesuaian, namun besarnya dampak yang dirasakan masing-masing bank akan sangat bergantung pada ketentuan pelaksana dan skema pengecualian yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Dia menjelaskan, apabila transaksi atau kegiatan usaha tertentu masih masuk dalam kategori pengecualian, maka perubahan yang terjadi terhadap pengelolaan dana DHE tidak akan terlalu besar.

Sebaliknya, jika tidak termasuk dalam pengecualian, maka akan terjadi penyesuaian dalam penempatan dana DHE yang selama ini dikelola sejumlah bank swasta.

"Kita paham betul bahwa ada juga exception dengan perjanjian perdagangan itu yang nanti kita harus tunggu dulu nanti kira-kira ketentuan tindak lanjutnya, ketentuan pelaksanaannya seperti apa. Nah ini apakah nanti yang apakah yang dikeluarkan oleh Kemenkeu atau Bank Indonesia, nanti kita lihat nih seperti apa," kata Dian.

Meski demikian, Dian memperkirakan masa transisi implementasi aturan baru DHE SDA tidak akan berlangsung sulit.

Menurut dia, industri perbankan telah memiliki pengalaman dalam mengelola DHE sehingga perubahan kebijakan tersebut lebih merupakan penyesuaian dari mekanisme yang telah berjalan sebelumnya.

"Tetapi kalau saya memprediksi ya tidak akan terlalu bermasalah lah kira-kira. Jadi masa transisi ini mungkin kita akan bisa lalui dengan baik," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah mulai menerapkan ketentuan baru pengelolaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2026.

Kebijakan tersebut mewajibkan eksportir sektor SDA merepatriasi seluruh DHE SDA ke dalam negeri guna memperkuat cadangan devisa dan meningkatkan likuiditas valuta asing di sistem keuangan nasional.

Dalam beleid tersebut, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama paling singkat 12 bulan.

Adapun untuk eksportir minyak dan gas bumi, kewajiban penempatan DHE SDA ditetapkan minimal 30 persen dari nilai ekspor dengan jangka waktu penempatan paling sedikit tiga bulan.

Pemerintah juga mengatur bahwa rekening khusus DHE SDA dibuka pada bank yang ditunjuk pemerintah, yakni bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pemerintah memberikan sejumlah pengecualian bagi eksportir yang melakukan perdagangan dengan negara mitra yang memiliki perjanjian bilateral maupun kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

Dalam kondisi tertentu, eksportir diperkenankan menempatkan sebagian DHE SDA di luar bank Himbara.

Melalui skema relaksasi tersebut, penempatan dana pada bank non-Himbara dapat dilakukan hingga maksimal 30 persen dari total DHE SDA dengan jangka waktu penempatan paling lama tiga bulan.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah analis memproyeksikan saham emiten di sektor batu bara dalam posisi overweight di tengah kebijakan ekspor satu pintu yang mulai masuk fase transisi pada awal Juni ini.

Berdasarkan penjelasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tahap awal implementasi DSI mencakup tiga komoditas utama, yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Pemerintah menerapkan masa transisi sepanjang 2026 sebelum implementasi penuh dijalankan mulai 1 Januari 2027.

Pada fase transisi yang dimulai 1 Juni 2026, kegiatan ekspor masih dilakukan oleh masing-masing perusahaan seperti biasa. Namun seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada DSI melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah akan menggunakan periode ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sebelum memasuki tahap implementasi penuh.

Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya menilai imbas kebijakan ekspor satu pintu tersebut dalam jangka pendek berpotensi meningkatkan ketidakpastian operasional dan administrasi bagi eksportir batu bara, terutama pada masa transisi. Menurutnya investor akan mencermati kemungkinan terjadinya perlambatan proses ekspor, pengiriman, maupun arus kas perusahaan.

Namun, lanjutnya, selama implementasinya berjalan lancar dan tidak mengganggu volume ekspor, dampak fundamental terhadap kinerja emiten batu bara diperkirakan relatif terbatas.

"Kami saat ini memiliki pandangan overweight terhadap sektor batu bara. Selain valuasi yang masih relatif menarik, prospek harga batu bara juga membaik dibandingkan beberapa bulan lalu," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Batu bara Indonesia juga dinilai tetap memiliki daya saing kuat di pasar ekspor global. Selain itu, tingginya harga energi dunia akibat ketidakpastian geopolitik masih menjadi faktor penopang permintaan komoditas tersebut.

Dari sisi emiten, dua saham yang menjadi pilihan utama adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA). Keduanya dinilai memiliki fundamental yang solid, posisi keuangan yang kuat, serta menawarkan potensi dividend yield yang menarik bagi investor.

Meski prospeknya masih menjanjikan, sektor batu bara tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah risiko perlambatan ekonomi global yang berpotensi menekan konsumsi energi dan permintaan batu bara di pasar internasional.

Selain itu, sambungnya, perubahan regulasi pemerintah seperti kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), penyesuaian royalti, hingga aturan terkait lingkungan hidup masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar. Volatilitas harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah juga dapat memengaruhi kinerja perusahaan batu bara.

Dalam jangka panjang, Andrey juga menyebut tren transisi energi global menuju energi bersih juga diperkirakan tetap menjadi tantangan yang memengaruhi sentimen investor terhadap sektor batu bara.

Meski demikian, sejumlah katalis positif masih berpotensi menopang kinerja saham-saham batu bara ke depan. Ketidakpastian geopolitik global yang masih tinggi menjaga harga energi tetap berada pada level yang relatif kuat. Di sisi lain, permintaan dari negara-negara Asia yang masih bergantung pada batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik diperkirakan tetap solid.

Dia juga melihat valuasi saham batu bara saat ini masih menarik setelah mengalami koreksi dalam beberapa waktu terakhir. Tingkat dividend yield yang tinggi membuat sektor ini tetap menjadi pilihan bagi investor yang mencari pendapatan dividen secara konsisten.

"Jika tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan mulai mereda, minat investor terhadap saham-saham komoditas, termasuk batu bara, berpotensi kembali meningkat," jelasnya.

Sementara itu, Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan bagi emiten batu bara eksportir murni dan sektor perkebunan kelapa sawit, meski di sisi lain dapat menjadi sentimen positif bagi beberapa perusahaan yang memiliki kedekatan strategis dengan pemerintah.

Nafan menilai sektor yang paling rentan terkena dampak adalah perusahaan batu bara yang mengandalkan pasar ekspor sebagai sumber utama pendapatan. Hal ini sejalan dengan potensi peran DSI dalam menyelaraskan volume ekspor batu bara dengan kebutuhan energi domestik melalui kebijakan DMO serta target transisi energi nasional.

Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih terpusat, ruang gerak perusahaan untuk memanfaatkan lonjakan harga batu bara global diperkirakan menjadi lebih terbatas. Proses persetujuan ekspor yang lebih birokratis berpotensi mengurangi fleksibilitas emiten dalam melakukan strategi penjualan ketika harga pasar internasional sedang tinggi.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa DSI dapat menerapkan mekanisme pungutan ekspor baru yang diarahkan untuk mendukung pendanaan program transisi energi atau green fund. Jika skema tersebut diterapkan, margin keuntungan perusahaan batu bara berisiko tertekan.

Dalam skenario tersebut, saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) dan PT Harum Energy Tbk.(HRUM) disebut sebagai emiten yang paling rentan terdampak. Kedua perusahaan memiliki porsi ekspor yang besar dan tidak memiliki penyangga pasar domestik sebesar yang dimiliki emiten pelat merah seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

"Ketergantungan yang tinggi terhadap pasar ekspor membuat ITMG dan HRUM lebih sensitif terhadap potensi pengetatan izin ekspor maupun perubahan mekanisme perdagangan yang diterapkan DSI," tulisnya dalam riset yang dikutip, Selasa (2/6/2026).

Di tengah potensi tekanan tersebut, Mirae melihat PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) berada pada posisi yang relatif lebih menguntungkan.

Sebagai bagian dari holding pertambangan MIND ID yang berada dalam ekosistem Danantara, PTBA dinilai memiliki kedekatan struktural dengan regulator baru tersebut. DSI diperkirakan akan memastikan pasokan batu bara PTBA untuk kebutuhan domestik tetap terjaga, sementara kuota ekspor yang dimiliki perusahaan berpotensi memperoleh dukungan melalui skema perdagangan antarnegara atau government-to-government (G-to-G) yang dikembangkan Danantara Investment Fund.

Oleh karena itu, Mirae menilai prospek PTBA masih berada pada kategori netral dengan bias positif. Risiko hambatan ekspor diperkirakan lebih rendah dibandingkan emiten batu bara swasta yang sangat bergantung pada pasar ekspor.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga saham emiten batu bara dan perkebunan kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada perdagangan Senin (2/6/2026) cenderung bervariatif, di tengah kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Pelaku pasar masih mencermati dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap rantai perdagangan, kontrak ekspor, hingga margin keuntungan perusahaan tambang batu bara.

Berdasarkan data IDX Mobile hingga pukul 09.30 WIB, saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) menjadi satu-satunya emiten batu bara berkapitalisasi besar yang mengalami pelemahan. AADI turun 1,49% atau 125 poin ke level 8.275.

Sebaliknya, sejumlah saham batu bara lainnya berhasil bertahan di zona hijau. PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), salah satunya, menguat 1,19% ke level 170. Sementara itu, saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) naik 0,79% ke level 22.275.

Kenaikan juga terjadi pada saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang menguat 0,36% ke level 2.790 dengan kapitalisasi pasar Rp32,1 triliun, serta PT Baramulti Suksessarana Tbk. (BSSR) yang naik tipis 0,25% ke posisi 3.970.

Setali tiga uang, saham-saham perkebunan kelapa sawit (CPO) juga menunjukkan pergerakan yang beragam pada perdagangan hari ini di tengah perhatian pelaku pasar terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Di sektor kelapa sawit atau CPO, berdasarkan data perdagangan, saham Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menjadi salah satu penguat utama sektor sawit dengan kenaikan 1,93% ke level Rp6.600. Penguatan juga terjadi pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) yang melonjak 5,71% ke Rp740.

Sementara itu, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) menguat 3,36% ke Rp1.230. Di sisi lain, Saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) bergerak relatif stabil dengan koreksi tipis 0,20% ke Rp4.900, sedangkan PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) naik 1,20% ke Rp84.

Adapun, sentimen yang membayangi pergerakan saham emiten sektor batu bara dan CPO berasal dari mulai berlakunya masa transisi ekspor komoditas strategis melalui DSI sejak 1 Juni 2026. Pemerintah mewajibkan eksportir batu bara, CPO, dan paduan besi (ferro alloy) melaporkan dokumen ekspor melalui DSI sebelum implementasi penuh yang ditargetkan paling lambat pada awal 2027.

Tim riset OCBC Sekuritas mengatakan bahwa untuk pekan ini, aktivitas perdagangan diperkirakan kembali meningkat seiring dengan normalnya jumlah hari bursa. Selain itu, sentimen pasar diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh implementasi tahap pertama skema ekspor baru.

Sebagai gambaran, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi harga ekspor, menekan praktik under-invoicing, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memperkuat pasokan devisa.

Namun, pelaku industri masih menunggu kejelasan teknis terkait dengan kontrak jangka panjang, mekanisme perdagangan, hingga peran trader dalam rantai ekspor batu bara.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro menilai dampak kebijakan ekspor komoditas strategis melalui satu pintu belum dapat diukur, mengingat saat ini masih memasuki tahap pencatatan dan evaluasi.

Toto menjelaskan, meski PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, namun operasional pada tahap awal masih difokuskan pada proses pencatatan dan persiapan transisi sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

Menurut Toto, pembentukan DSI tidak terlepas dari upaya pemerintah menutup potensi kebocoran penerimaan negara akibat praktik underpricing maupun ketidaksesuaian volume transaksi ekspor yang selama ini ditengarai menguntungkan trader di luar negeri.

“Hal ini adalah karena adanya underpricing maupun volumenya sehingga negara dirugikan dalam penerimaan pajak dan memang diuntungkan trader yang di luar negeri, dan trader itu sendiri kadang milik perusahaan itu juga. Nah ini yang ditengarai oleh pemerintah,” kata Toto kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Namun, dia menilai mekanisme pungutan yang selama ini dibayarkan eksportir kepada pemerintah pada dasarnya telah mengacu pada harga pasar atau harga patokan yang diperbarui secara berkala.

Menurutnya, potensi perbedaan lebih banyak terjadi pada aspek pajak penghasilan karena keuntungan dapat tercatat lebih kecil di dalam negeri dan berpindah ke entitas di luar negeri.

“Jadi walaupun dibikin underpricing tapi tetap saja yang dibayar kepada pemerintah sesuai harga patokan. Hanya dalam hal pajak penghasilan mungkin akan terjadi selisih karena di dalam negeri keuntungan itu jadi mepet tapi keuntungan yang lain adalah di luar negeri yang lebih besar,” ujarnya.

Meski demikian, dia menegaskan dampak implementasi DSI belum dapat diukur karena skema tersebut masih berada pada tahap awal transisi.

Lebih lanjut, Toto menyampaikan pelaku usaha pada prinsipnya mendukung reformasi tata kelola ekspor yang tengah dijalankan pemerintah. Akan tetapi, terdapat sejumlah perhatian strategis yang perlu menjadi fokus dalam implementasi kebijakan tersebut.

Menurutnya, kesiapan kelembagaan DSI menjadi faktor yang sangat krusial. Karena itu, pendekatan pengawasan sebaiknya dilakukan berbasis risiko atau risk-based supervision, bukan pengendalian menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha.

Toto menilai efektivitas DSI setidaknya ditentukan oleh tiga faktor utama. Pertama, kualitas benchmark pricing yang digunakan sebagai acuan transaksi. Dalam hal ini, DSI harus memiliki metodologi harga acuan yang kredibel, transparan, dan mengikuti dinamika pasar global.

Kedua, independensi tata kelola lembaga. Menurut dia, tata kelola yang lemah justru berpotensi menimbulkan ruang diskresi baru dalam proses perdagangan. Ketiga, integrasi data lintas instansi.

GPEI menilai tanpa dukungan sistem data yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, hingga kementerian dan lembaga terkait, DSI berisiko hanya menjadi lapisan birokrasi tambahan.

“Jadi, skema ini berpotensi efektif, tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh desain eksekusi, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan,” ucapnya.