REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pakar hubungan internasional menilai dunia tengah memasuki fase ketidakpastian yang kian kompleks, ditandai melemahnya efektivitas institusi global dan meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Kondisi ini mendorong negara-negara kekuatan menengah (middle powers) untuk mengambil peran lebih aktif.

Co-Founder Pendulum Geopolitical Advisory di Pendulum Group, Jonathan Berkshire Miller, mengatakan berbagai negara memiliki interpretasi berbeda terhadap dinamika global saat ini. Menurutnya, perdebatan global kerap terlalu terfokus pada Amerika Serikat dan figur seperti Donald Trump, padahal tantangan terhadap sistem internasional telah muncul jauh sebelum era tersebut. Ia menilai terdapat rasa frustrasi yang berkembang terhadap institusi global yang dinilai belum memadai dalam merespons berbagai krisis.

“Amerika Serikat adalah sebuah tantangan dan ada masalah yang harus kita tangani, tetapi ini bukan sepenuhnya tentang Amerika Serikat. Bukan hanya Amerika Serikat yang memicu tantangan-tantangan tersebut,” katanya dalam Middle Powers Conference yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia pada Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, selama ini banyak negara kekuatan menengah menggantungkan harapan pada sistem multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan NATO, serta kepemimpinan Amerika Serikat, untuk mengatasi persoalan global. Namun, kondisi saat ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih mandiri.

Miller menekankan negara-negara kekuatan menengah perlu lebih proaktif, baik dalam diplomasi, penguatan pertahanan, maupun melalui keterlibatan sektor swasta. Ia mencontohkan pendekatan Kanada yang terinspirasi dari Jepang dalam mendorong konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang menekankan pentingnya menjaga aturan, norma, jalur komunikasi laut, dan perdagangan terbuka.

Menurut dia, perubahan global tidak berarti dunia bergerak menuju “hukum rimba”, melainkan menuntut cara baru untuk mempertahankan tatanan internasional. Ia mencatat pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam Munich Security Conference yang menyebut fondasi tatanan global tengah diuji oleh realitas di lapangan.

Sementara itu, Profesor Emeritus Yonsei University sekaligus mantan penasihat khusus Presiden Korea Selatan bidang hubungan luar negeri dan keamanan nasional, Moon Chung-in, menyoroti dilema strategis yang dihadapi negaranya sebagai contoh nyata tantangan yang dihadapi kekuatan menengah.

Ia mengatakan ancaman dari Korea Utara tetap menjadi prioritas utama bagi Korea Selatan, bahkan lebih penting dibandingkan konflik di kawasan lain. Namun, di saat yang sama, Seoul juga menghadapi tekanan dari rivalitas antara Amerika Serikat dan China.

“Kita menghadapi dilema mendasar antara ketergantungan keamanan pada Amerika Serikat dan kemitraan perdagangan yang kooperatif dengan China,” ujarnya.

Moon menjelaskan secara historis Amerika Serikat berperan sebagai pelindung Korea Selatan selama Perang Dingin dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi serta ekonomi pasar bebas. Namun, saat ini kepercayaan terhadap Washington mulai berubah.

“Kita tidak bisa mengandalkan Amerika Serikat seperti yang kita lakukan di masa lalu,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut memicu perdebatan internal yang intens di Korea Selatan. Sebagian kalangan mendorong penyelarasan penuh dengan Amerika Serikat, termasuk bergabung dalam inisiatif seperti Quad dan kerangka ekonomi Indo-Pasifik.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertemuan forum kerja sama lima negara berkekuatan menengah, MIKTA, hingga bilateral dengan sejumlah negara mitra di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam pertemuan MIKTA yang beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA), pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Korea Selatan yang memegang keketuaan pada 2025.

"Di kesempatan ini juga, Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia," kata Airlangga dilansir dari Antara, Minggu (23/11/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa Gibran yang melaksanakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20, juga melakukan pertemuan bilateral "pull aside meeting".

Pertemuan bilateral itu dilaksanakan dengan Perdana Menteri Ethiopia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Angola yang juga Ketua Uni Afrika (African Union), Presiden Finlandia, Direktur Jenderal Ogranisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), serta Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD).

Dalam pertemuan bilateral itu, Airlangga mengatakan Ethiopia membutuhkan dukungan dari Indonesia dari sektor agrikultur, terutama kelapa sawit.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir menyampaikan bahwa dari total enam pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia di sela-sela KTT G20, pertemuan-pertemuan tersebut secara umum membahas dorongan untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi.

Wamenlu menyoroti keinginan dari Republik Angola kepada Indonesia untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama untuk komoditas perkebunan, seperti kopi dan cokelat.

Adapun KTT G20 di Afrika Selatan menjadi momen bersejarah karena merupakan kali pertama pertemuan tingkat tinggi itu diadakan di benya Afrika.

KTT G20 yang mengambil tema besar "Solidaritas, Kesetaraan dan Keberlanjutan" ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan negara Global-South di G20 yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia di tahun 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan Afrika Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menjajaki kerja sama ekonomi dan investasi dengan sejumlah mitra potensial di sela-sela gelaran KTT G20 Leaders Summit yang digelar di Johannesburg, Afrika Selatan, dan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan di sela-sela KTT G20, Wapres Gibran menghadiri sejumlah pertemuan bilateral dan multilateral. Salah satunya, pertemuan MIKTA dengan Meksiko, Korea, Turki, dan Australia.

“Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA pada tahun ini dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia,” jelasnya dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Selanjutnya, Wapres mengisi pertemuan bilateral diadakan pertemuan pool aside dengan Perdana Menteri PM Etiopia Abiy Ahmed Ali, PM Vietnam Phạm Minh Chính, Presiden Angola sekaligus Chairman African Union João Manuel Gonçalves Lourenço, Presiden Finlandia sekaligus Dirjen World Trade Organization (WTO) Cai-Göran Alexander Stubb, dan Sekjen UNCTAD Rebeca Grynspan.

Airlangga menjabarkan bahwa di Etiopia beberapa investor Indonesia sekitar 5-6 perusahaan.

“Tentunya mereka [Etiopia] juga membutuhkan support dari Indonesia terutama sektor agrikultur, dan sektor derivatif kelapa sawit,” paparnya.

Selanjutnya, Airlangga menyebut Finlandia yang merupakan negara dengan teknologi tinggi berminat untuk masuk ke sektor data center dan sektor yang terkait dengan telekomunikasi.

“Kemarin ada MoU antara PT Dahana dan Rheinmetall untuk pendirian fasilitas bahan peledak. Teknisnya akan diteliti lebih lanjut,” imbuhnya.

Airlangga menambahkan Pertamina juga menjajaki peluang investasi dengan mitranya di sektor hulu migas dengan perkiraan investasi US$2,6 miliar.

Arrmanatha C. Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri, menambahkan negara-negara global south dalam G20 tidak hanya menjadi penonton dalam tata kelola ekonomi global, tetapi juga menjadi co-drivers.

Dia menyebut leaders declarations dalam KTT G20 kali ini memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang, seperti penanganan utang, adjustable reduction, hingga tantangan terhadap global financial system.

Terkait dengan pertemuan bilateral yang digelar pemerintah Indonesia di sela-sela KTT G20 di Afrika Selatan, Arrmanatha mengatakan beberapa negara Afrika meminta bertemu karena ingin meningkatkan kerja sama ekonomi.

“Hal-hal yang menjadi perhatian mereka, seperti agriculture. Angola ingin belajar sektor pertanian, terutama kopi, kakao. Ethiopia juga serupa.”