Ini saatnya Indonesia melebarkan partner-partner dagang strategis, tidak hanya dengan Amerika Serikat,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, gejolak geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas para mitra dagang strategis dalam rangka mempertahankan surplus neraca perdagangan.

"Ini saatnya Indonesia melebarkan partner-partner dagang strategis, tidak hanya dengan Amerika Serikat," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Perluasan mitra-mitra dagang strategis tersebut, katanya, merupakan upaya untuk mempertahankan neraca perdagangan agar tetap surplus atau untung di tengah gejolak geopolitik global.

"Salah satu cara menurut saya ke depan yang bisa dilakukan dengan situasi ini supaya neraca dagang kita tetap bagus adalah memperlebar para mitra strategis, berkunjung ke banyak negara kawasan Eropa dan Asia," ujar Eko.

Menurut dia, perluasan para mitra dagang strategis di kawasan Asia dan Eropa dinilai penting karena situasi di kedua kawasan tersebut relatif tenang.

"Itu sebetulnya yang harus didorong. Dan itu negara-negara (Asia dan Eropa) relatif tenang, sehingga itu memungkinkan menurut saya untuk mengembangkan perdagangan dari hasil diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan Indonesia kembali melanjutkan tren surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut hingga Maret 2026, dengan kinerja terutama ditopang oleh ekspor sektor nonmigas, khususnya industri pengolahan.

Dijelaskan dia, neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar 3,32 miliar dolar AS, yang ditopang oleh surplus komoditas nonmigas mencapai 5,21 miliar dolar AS, dengan subsektor kontributor utama yakni lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Di sisi lain, neraca perdagangan migas masih mencatat defisit sebesar 1,89 miliar dolar AS, dengan komoditas penyumbang defisit berasal dari minyak mentah, hasil minyak, dan gas.

Adapun secara kumulatif, sepanjang Januari-Maret 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 5,55 miliar dolar AS yang ditopang oleh surplus nonmigas, termasuk industri pengolahan sebesar 10,63 miliar dolar AS, sementara sektor migas mengalami defisit 5,08 miliar dolar AS.

Dari sisi ekspor, total ekspor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2026 mencapai 66,85 miliar dolar AS atau naik 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka ekspor migas tercatat 3,25 miliar dolar AS atau turun 10,58 persen, sementara itu, ekspor nonmigas tumbuh 0,98 persen menjadi 63,60 miliar dolar AS.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membantah bahwa fasilitasi impor produk pertanian senilai US$4,5 miliar dalam kerangka perjanjian perdagangan resiprokal (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) merupakan pembelian yang dibiayai oleh APBN, melainkan dukungan kebijakan untuk memperlancar kerja sama bisnis-ke-bisnis (B2B).

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta.

“Menjaga akses pasar Amerika Serikat melalui pendekatan perdagangan yang seimbang merupakan langkah rasional untuk melindungi daya saing produk nasional,” kata Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).

Menurutnya, AS merupakan mitra dagang strategis dan tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, ditandai dari capaian ekspor US$31,0 miliar, atau sekitar 11% dari total ekspor Indonesia ke dunia sebesar US$282,9 miliar pada 2025.

Dia menyebut impor produk pertanian dari Negeri Paman Sam juga penting bagi industri nasional, misalnya komoditas seperti gandum yang selama ini digunakan sebagai bahan baku utama industri pengolahan, termasuk industri makanan olahan berorientasi ekspor.

“Dengan terbukanya opsi pasokan yang lebih luas dan kompetitif, pelaku usaha dalam negeri dapat memperoleh bahan baku yang stabil, berkualitas, dan dengan harga yang bersaing,” ujar Haryo.

Terkait dengan proporsi, impor komoditas pertanian Indonesia dari AS tahun lalu mencapai US$1,21 miliar, atau disebut hanya sekitar 9,2% dari total impor komoditas pertanian Indonesia yang berkisar US$13,2 miliar.

Dia mencontohkan impor sereal (HS10) dari AS sebesar US$375,9 juta dari total US$3,7 miliar atau sekitar 10%, dan untuk soybeans (HS12) sebesar US$1 juta dari total US$1,6 miliar. Menurutnya, hal ini menunjukkan ruang penyesuaian pasokan tetap berbasis pertimbangan komersial dan tidak menimbulkan beban fiskal.

Haryo lantas menjelaskan bahwa perusahaan Tanah Air dan AS telah menandatangani dua tahap nota kesepahaman pada 7 Juli 2025 dan 19 Februari 2026, yang didukung oleh asosiasi pelaku usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Oleh karena itu, dia menyebut fasilitasi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat akses pasar sekaligus mendukung rantai nilai industri nasional, dengan tetap berorientasi pada kepentingan ekonomi dan kedaulatan nasional.

“Pemerintah akan terus menjamin impor memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku, serta akan mengambil langkah sesuai peraturan apabila terjadi gangguan terhadap pasar domestik,” pungkas Haryo.