Lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market) dalam MSCI 2026 Market Classification Review, yang dirilis hari ini (24/6).

Namun, langkah tersebut disertai sejumlah catatan. MSCI menyebut investor internasional menyampaikan kekhawatiran menyoroti kurangnya transparansi yang berkelanjutan dalam struktur kepemilikan saham. Investor global juga mencurigai adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi.

Kedua persoalan tersebut secara signifikan membatasi kemampuan investor untuk menilai jumlah saham beredar bebas (free float) yang sebenarnya dan mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk keperluan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

"Untuk Indonesia, pelaku pasar menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terkait kelayakan investasi (investability) yang bersumber dari berbagai persoalan tersebut," tulis MSCI.

MSCI juga mengakui reformasi transparansi yang baru-baru ini diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi itu mencakup peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC) atau Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi, serta peta jalan untuk menaikkan batas minimum saham beredar bebas (free float) menjadi 15 persen.

MSCI menyatakan meskipun berbagai langkah perbaikan itu menuju arah yang tepat, tetapi bagi investor internasional yang terpenting adalah implementasi yang konsisten, juga dampak berkelanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut di seluruh pasar.

"MSCI akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas jangka panjang dari langkah-langkah tersebut, baik dalam konteks penentuan free float maupun penilaian kelayakan investasi secara lebih luas," imbuh MSCI.

MSCI mewanti-wanti status Indonesia bisa turun kelas dari emerging market ke frontier market jika pada tinjauan November tidak ada perbaikan yang seharusnya.

"Apabila hingga MSCI Index Review November 2026 tidak terlihat kemajuan yang memadai, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi terkait perlakuan yang tepat terhadap pasar Indonesia. Opsi tersebut berpotensi mencakup konsultasi untuk mengubah klasifikasi Indonesia dari Pasar Berkembang (Emerging Markets) menjadi Pasar Frontier (Frontier Markets)," pungkas MSCI.

[Gambas:Youtube]

Nilai tukar rupiah dinilai masih berisiko kembali menyentuh level Rp18 ribu per dolar AS dalam waktu dekat, di tengah kombinasi sentimen eksternal dan domestik yang membayangi pasar keuangan.

Pada perdagangan Selasa (23/6), rupiah ditutup di posisi Rp17.859 per dolar AS atau melemah 16 poin dibandingkan penutupan sebelumnya.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan arah pergerakan rupiah dalam beberapa hari ke depan akan sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik global serta keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait status pasar modal Indonesia.

Menurutnya, sentimen eksternal masih bergerak beragam. Di satu sisi, dolar AS tetap mendapat dukungan dari prospek suku bunga tinggi Bank Sentral AS (The Fed). Di sisi lain, perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah masih berpotensi mengubah arah sentimen pasar secara cepat.

"Dari sentimen eksternal masih cenderung beragam. Walau dolar AS masih didukung oleh prospek suku bunga The Fed, perkembangan seputar geopolitik Timur Tengah masih bisa memberikan sentimen yang berubah-ubah," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/6).

Dari dalam negeri, perhatian pelaku pasar tertuju pada pengumuman klasifikasi pasar ekuitas Indonesia oleh MSCI yang dijadwalkan keluar pekan ini.

Lukman menilai rupiah berpeluang menguat apabila MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market). Sebaliknya, tekanan terhadap rupiah bisa meningkat jika status tersebut diturunkan.

"Apabila dipertahankan seperti yang diharapkan, ini bisa mendukung rupiah. Sebaliknya, rupiah bisa kembali melemah ke Rp18 ribu apabila status pasar kita diturunkan ke frontier," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat pasar uang Ariston Tjendra. Ia menilai peluang rupiah kembali menyentuh Rp18 ribu per dolar AS masih terbuka seiring menguatnya dolar AS di pasar global.

Menurut Ariston, indeks dolar AS saat ini telah mencapai level tertinggi sejak Mei 2025, mencerminkan meningkatnya permintaan investor terhadap aset-aset safe haven.

"Masih ada kemungkinan pelemahan rupiah ke arah Rp18 ribu. Indeks dolar AS hari ini sudah menembus level tertinggi sejak 19 Mei 2025," kata Ariston.

Ia menambahkan penguatan dolar AS dipicu meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, menyusul penolakan Iran terhadap inspeksi situs nuklirnya oleh pihak luar. Selain itu, pasar juga masih mengantisipasi peluang kenaikan suku bunga acuan AS.

"Ketegangan AS-Iran kembali meninggi setelah Iran menolak situs nuklirnya dicek negara lain dan juga ada ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS," ujarnya.

Dengan berbagai sentimen tersebut, pergerakan rupiah dalam sisa pekan ini diperkirakan masih akan berfluktuasi dan rentan terhadap perubahan sentimen global maupun hasil keputusan MSCI terkait status pasar modal Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan, jelang pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terpantau turut memerah.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah sebesar 16 poin menuju level Rp 17.866 per dolar AS pada perdagangan Selasa (23/6/2026). Sedangkan, IHSG melemah 20,19 poin menuju posisi 6.096,5. Pada sekira pukul 14.38 WIB, rupiah melemah 25 poin atau 0,14 persen menuju level Rp 17.868 per dolar AS, sementara itu IHSG melemah sekitar 66 poin atau 1,09 persen ke posisi 6.051.

“Rupiah hari ini kembali melemah. Pelemahan mata uang rupiah disebabkan oleh masalah internal yang kita tahu bahwa MSCI akan kembali mengeluarkan statement tentang masalah pasar modal di Indonesia,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Diketahui, pengumuman MSCI Classification dijadwalkan pada Rabu, 24 Juni 2026 waktu Indonesia (Selasa, 23 Juni waktu AS). Pelaku pasar menunggu keputusan mengenai nasib pasar Indonesia, akan tetap berstatus emerging market, atau justru turun menjadi frontier market.

Ibrahim menerangkan, pelemahan Mata Uang Garuda juga dipicu oleh persoalan internal berupa polemik yang meliputi sejumlah program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Masalah MBG dan Koperasi Merah Putih masih menjadi alasan rupiah terus mengalami pelemahan. Dan kita harus tahu juga bahwa masalah eksternal masih cukup bagus, harga minyak mentah pun juga mengalami penurunan, tetapi indikasi ini pun juga membuat rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan,” terangnya.

Ia menilai, sentimen tersebut bisa terus menekan pergerakan rupiah. Bahkan ia memprediksi rupiah bisa kembali menembus ke level terendahnya sepenjang sejarah, yakni Rp 18.000-an per dolar AS.

“Ada kemungkinan besar rupiah akan kembali ke Rp 18.000. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan internal ini masih belum kuat walaupun pemerintah mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup bagus. Tetapi harus dilihat bahwa kondisi inilah yang membuat rupiah kembali mengalami pelemahan,” jelasnya.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertahankan status pasar saham Indonesia sebagai negara berkembang (emerging market) dalam laporan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Kamis (18/6).

Namun, langkah MSCI tersebut disertai sejumlah catatan perbaikan yang perlu dibenahi pasar keuangan domestik.

Dalam laporan tersebut, MSCI menilai Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan dari sisi keterbukaan pasar sehingga belum diturunkan ke kategori pasar perintis (frontier market), setelah sebelumnya sempat muncul kekhawatiran terkait potensi penurunan status.

Meski demikian, MSCI menyoroti beberapa aspek yang masih memerlukan pembenahan, terutama terkait arus informasi di pasar modal dan liberalisasi pasar valuta asing.

Pada aspek keterbukaan terhadap kepemilikan asing (openness to foreign ownership), Indonesia memperoleh penilaian tertinggi atau "++" untuk persyaratan kualifikasi investor, batas kepemilikan asing (foreign ownership limit/FOL), serta ketersediaan ruang kepemilikan asing (foreign room).

Sementara itu, pada indikator kesetaraan hak investor asing (equal rights to foreign investors), Indonesia hanya memperoleh nilai "+" yang menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan.

MSCI juga memberikan penilaian positif terhadap kemudahan arus masuk dan keluar modal. Untuk indikator tingkat pembatasan arus modal (capital flow restriction level), Indonesia mendapat nilai "++".

Namun, pada indikator tingkat liberalisasi pasar valuta asing (foreign exchange market liberalization level), MSCI memberikan nilai "-" karena menilai pasar valas Indonesia masih memiliki sejumlah keterbatasan.

Pada aspek efisiensi kerangka operasional (efficiency of the operational framework), Indonesia memperoleh nilai "++" untuk proses registrasi investor dan pembukaan rekening.

Di sisi lain, pada aspek organisasi pasar (market organization), MSCI memberikan nilai "++" untuk regulasi pasar. Akan tetapi, indikator arus informasi (information flow) mendapat nilai "-" yang menjadi salah satu perhatian utama lembaga tersebut.

Sebelumnya, MSCI menyoroti persoalan transparansi pasar modal Indonesia, termasuk terkait struktur kepemilikan saham dan kualitas informasi yang tersedia bagi investor. Isu tersebut sempat memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia berisiko kehilangan status sebagai negara berkembang.

Untuk infrastruktur pasar (market infrastructure), Indonesia memperoleh nilai "+" pada sistem kliring dan penyelesaian transaksi (clearing and settlement). Sementara layanan kustodian (custody), registrasi dan penyimpanan efek (registry/depository), serta aktivitas perdagangan (trading) mendapatkan nilai tertinggi "++".

MSCI juga memberikan nilai "+" pada aspek transferabilitas saham, transaksi peminjaman saham (stock lending), serta short selling. Adapun ketersediaan instrumen investasi (availability of investment instruments) memperoleh nilai "++".

Sementara itu, untuk stabilitas kerangka kelembagaan (stability of institutional framework), Indonesia mendapat nilai "+" yang menunjukkan masih terdapat ruang untuk penguatan tata kelola dan kepastian regulasi.

[Gambas:Youtube]

Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik buka suara terkait salah satu kritik Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia, yakni soal ketersediaan informasi emiten dalam bahasa Inggris bagi investor asing.

Jeffrey mengatakan BEI akan melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI guna meminta penjelasan lebih rinci mengenai sejumlah poin yang menjadi perhatian lembaga penyedia indeks global tersebut.

"Tentu setelah ini kami akan melakukan pertemuan lagi untuk melakukan klarifikasi atas beberapa poin yang menjadi concern," kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/6), mengutip detikfinance.

Menurutnya, BEI perlu mengetahui lebih lanjut informasi apa yang dimaksud MSCI tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Pasalnya, berdasarkan ketentuan bursa, seluruh laporan keuangan emiten wajib disampaikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Jeffrey mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah catatan MSCI tersebut merujuk pada informasi yang disediakan bursa, emiten, anggota bursa, atau pelaku lain di lingkungan pasar modal. Ia menegaskan klarifikasi diperlukan agar perbaikan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Jeffrey menyebut sejumlah masukan dari MSCI akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka reformasi pasar modal yang saat ini tengah dijalankan.

Menurutnya, meski MSCI masih mempertahankan status Indonesia sebagai negara berkembang (emerging market), terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu diperbaiki.

"Catatan yang disampaikan oleh MSCI, tadi sekali lagi kita sampaikan bahwa banyak hal-hal positif yang dipertahankan. Tetapi ada faktor-faktor yang diperlukan perbaikan, itu yang memang sedang kita lakukan dalam rangkaian reformasi pasar modal ini," ujarnya.

Sebelumnya, MSCI dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review menyoroti enam aspek yang dinilai masih menjadi hambatan bagi investor di pasar modal Indonesia.

Salah satunya adalah kesetaraan hak bagi investor asing (equal rights to foreign investors), karena informasi perusahaan tercatat dinilai tidak selalu tersedia secara mudah dan lengkap dalam bahasa Inggris.

Selain itu, MSCI juga menyoroti keterbatasan transaksi efek menggunakan valuta asing karena belum adanya pasar mata uang offshore yang efisien serta masih adanya sejumlah pembatasan di pasar valuta asing domestik.

Catatan lain mencakup larangan akses fasilitas overdraft bagi investor asing, keterbatasan transfer aset saham yang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, akses peminjaman saham (stock lending) yang dibatasi maksimal 90 hari, serta pembatasan terhadap praktik short selling.

[Gambas:Youtube]

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan reformasi besar-besaran pada pasar saham Indonesia, termasuk mencegah praktik manipulasi perdagangan saham atau aksi goreng saham.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut peningkatan pengawasan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur perdagangan, meninjau kembali peraturan, hingga melakukan pengetatan pengawasan perdagangan.

"Ke depannya diharapkan pengawasan akan menjadi lebih efektif ya, sehingga catatan terkait dengan manipulasi, orchestrated trading, ya itu ke depan akan lebih baik lagi penanganannya," ujar Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/6), dikutip detikfinance.

Meski demikian, Jeffrey menegaskan pihaknya akan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara integritas pasar dan aktivitas perdagangan. Hal itu dilakukan agar pasar modal Indonesia tetap menarik bagi investor.

"Tetapi di sisi lain, likuiditas pasar tetap kita jaga dengan baik," ujar Jeffrey.

Praktik goreng saham menjadi satu sorotan lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam laporan berjudul MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, MSCI masih menyoroti masalah keterbatasan transparansi perdagangan dan juga perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga dengan wajar.

"Masalah terkait kelayakan investasi masih ada akibat keterbatasan transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar. Informasi pasar saham yang terperinci tidak selalu diungkapkan dalam bahasa Inggris," tulis MSCI dalam laporan terbarunya.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertahankan status Indonesia sebagai negara berkembang atau emerging market. Meskipun begitu, lembaga asal Amerika Serikat (AS) tersebut menurunkan kriteria arus informasi Indonesia menjadi negatif.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK mencermati hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang menunjukkan bahwa secara umum mayoritas aspek aksesibilitas pasar Indonesia tetap terjaga.

Menurutnya, laporan MSCI kali ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, ia menyadari adanya catatan dari lembaga tersebut untuk arah perbaikan pasar modal Indonesia ke depan.

Hasan menyebutkan pada kriteria Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level, MSCI memberikan penilaian "-" atau negatif, ini  yang menunjukkan adanya perhatian untuk melakukan perbaikan.

"Terkait aspek Information Flow di atas, Kami memandang masukan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang saat ini sedang dijalankan bersama oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI, serta seluruh pelaku industri," ujar Hasan dalam keterangan resmi tertulis, Jumat (19/6).

Pada saat yang sama, OJK juga mencatat adanya pengakuan MSCI atas sejumlah perbaikan yang telah dilakukan Indonesia, termasuk berkurangnya beberapa catatan mengenai Foreign Exchange Market Liberalization Level. Namun hasil asesmennya masih sama dengan output tahun lalu, yaitu butuh peningkatan (improvement).

[Gambas:Youtube]

"Sebagai langkah tindak lanjut, kami terus melakukan koordinasi intensif di Internal OJK dan dengan otoritas terkait seperti Bank Indonesia guna memastikan ke depan akan lebih baik dengan tetap memperhatikan mitigasi risiko yang govern dan sejalan dengan kebijakan makroprudensial nasional untuk mencegah volatilitas pasar," terangnya.

Meski begitu, ia menegaskan lima segmen Market Accessibility yang terdiri dari 18 kriteria, hasil asesmen penilaiannya masih sama. Sebanyak 10 dari 18 kriteria mendapat penilaian "++" atau double plus yang merupakan kriteria tertinggi. Hal tersebut menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada issue.

Sementara itu, enam kriteria masih dinilai "+" atau single plus yang diharapkan terus ada peningkatan ke depannya.

MSCI mengumumkan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia turun menjadi negatif dalam laporan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar, serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Selain masalah transparansi saham, MSCI juga menyoroti keterbatasan di pasar valuta asing (valas) sebagai hambatan besar bagi investor asing, sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (19/6).

"Tidak ada pasar mata uang luar negeri (offshore) yang efisien, dan terdapat pembatasan pada pasar mata uang dalam negeri (onshore) di Indonesia," tulis MSCI dalam laporannya, sekaligus menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valas di Indonesia masih sangat terbatas.

Langkah MSCI turut menjadi pukulan telak lanjutan bagi pasar keuangan domestik. Sejak MSCI pertama kali melayangkan peringatan pada Januari lalu mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market)-pasar modal Indonesia terus merosot.

Jika penurunan status tersebut benar-benar terjadi, aliran dana asing Indonesia berpotensi keluar (outflows) hingga US$13 miliar atau setara Rp231,7 triliun (kurs Rp17.826).

Dampak dari sentimen negatif ini sudah terlihat jelas pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sepanjang 2026 berjalan, indeks anjlok lebih dari 27 persen.

Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan aksi jual bersih (net sell) sebanyak US$3,76 miliar atau sekitar Rp67 triliun (kurs Rp17.826) di pasar saham Indonesia.

Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) baru saja mengumumkan posisi Indonesia masih berada di level negara berkembang atau Emerging Market dalam laporan Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis Kamis (18/6).

Melansir dokumen resmi MSCI, Indonesia mendapat sejumlah keunggulan pada aspek keterbukaan pasar. Hal itu menjadi salah satu faktor MSCI masih mempertahankan Indonesia di kelas negara berkembang, setelah sempat memberikan sinyal penurunan kelas.

MSCI pertama kali melayangkan peringatan mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market) untuk pasar modal Indonesia pada Januari lalu. 

Adapun langkah MSCI untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara berkembang hari ini turut disertai beberapa catatan perbaikan.

Untuk keterbukaan terhadap kepemilikan asing (openness to foreign ownership), Indonesia memperoleh penilaian baik atau "++" untuk persyaratan kualifikasi investor, batas kepemilikan asing (foreign ownership limit/FOL), dan ketersediaan foreign room.

Adapun pada indikator kesetaraan hak investor asing (equal rights to foreign investors), Indonesia hanya memperoleh nilai "+", yang berarti masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.

[Gambas:Youtube]

Selanjutnya, terkait kemudahan arus masuk dan keluar modal (ease of capital inflows/outflows), MSCI memberikan penilaian Indonesia "++" pada indikator pembatasan arus modal (capital flow restriction level). Namun, MSCI memberikan nilai "-" untuk indikator liberalisasi pasar valuta asing (foreign exchange market liberalization level).

Adapun untuk efisiensi kerangka operasional (efficiency of the operational framework), Indonesia memperoleh nilai "++" untuk proses registrasi investor dan pembukaan rekening.

Sementara itu, pada aspek organisasi pasar (market organization), Indonesia mendapatkan nilai "++" untuk regulasi pasar (market regulations). Namun, MSCI memberikan nilai "-" pada indikator arus informasi (information flow).

Terkait aspek infrastruktur pasar (market infrastructure), MSCI memberikan Indonesia nilai "+" untuk sistem kliring dan penyelesaian transaksi (clearing and settlement). Layanan kustodian (custody), registrasi dan penyimpanan efek (registry/depository), serta aktivitas perdagangan (trading) memperoleh nilai tertinggi atau "++".

MSCI juga memberikan nilai "+" pada aspek transferabilitas saham (transferability), transaksi peminjaman saham (stock lending), dan short selling. Sedangkan terkait aspek ketersediaan instrumen investasi (availability of investment instruments), Indonesia memperoleh nilai "++".

Sementara itu, aspek stabilitas kerangka kelembagaan (stability of institutional framework), Indonesia mendapatkan nilai "+".

Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) umumkan penurunan kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan tersebut diambil setelah MSCI kembali menegaskan kekhawatirannya terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia, melansir Reuters pada Jumat (19/6).

Dalam laporan terbaru itu, MSCI memberikan sejumlah catatan merah bagi pasar modal Indonesia, hingga berujung menurunkan peringkat kriteria arus informasi menjadi negatif. Apalagi, sejak Januari lalu MSCI telah memperingatkan potensi penurunan status Indonesia dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market).

MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Penurunan peringkat ini didasari oleh sejumlah temuan MSCI yang dinilai menjadi hambatan besar bagi investor global. Melansir laporan resmi MSCI, berikut daftar lengkap enam poin utama catatan merah bagi pasar keuangan Indonesia:

1. Arus Informasi dan Isu Transparansi (Deterioration Information Flow)

MSCI menyoroti adanya masalah serius pada aspek investability (kelayakan investasi) di Indonesia. Dua isu utama yang paling disorot adalah minimnya transparansi dan potensi perdagagan semu atau terkoordinasi.

Terkait struktur kepemilikan saham (shareholding structures) MSCI menilai pasar Indonesia kurang transparan. Sedangkan terkait perdagangan semu atau terkoordinasi, lembaga menilai adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading), hal ini dinilai merusak proses pembentukan harga saham yang wajar (proper price formation) di pasar.

[Gambas:Youtube]

2. Diskriminasi Bahasa bagi Investor Asing (Equal Rights to Foreign Investors)

Investor asing dinilai belum mendapatkan hak informasi yang setara. MSCI menemukan bahwa informasi penting terkait korporasi (emiten) maupun data detail pasar saham tidak selalu tersedia atau diungkapkan dalam bahasa Inggris.

Keterbatasan bahasa ini dinilai MSCI telah menyulitkan investor global untuk melakukan analisis secara cepat dan akurat.

3. Terbatasnya Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market Liberalization)

Tingkat liberalisasi pasar valas di Indonesia dianggap masih sangat terbatas. MSCI mencatat dua kendala utama. Pertama, tidak adanya pasar mata uang luar negeri (offshore currency market) rupiah yang efisien.

Kedua, adanya pembatasan ketat pada pasar mata uang dalam negeri (onshore), di mana transaksi valas wajib dikaitkan atau terikat langsung dengan transaksi efek/sekuritas tertentu (security transactions).

4. Larangan Fasilitas Penarikan Berlebih (Clearing and Settlement)

Dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi, Indonesia menerapkan aturan yang sangat ketat bagi pemodal internasional. Salah satu hambatan yang dicatat MSCI adalah munculnya larangan bagi investor asing untuk menikmati atau menggunakan fasilitas cerukan (overdraft facilities).

5. Pembatasan Transfer Aset Fisik (Transferability)

Fleksibilitas perpindahan aset di pasar modal Indonesia dinilai masih kurang oleh MSCI. Proses transfer saham secara langsung atau transfer dalam bentuk barang/non-tunai (in-kind transfers) tidak bisa dilakukan secara bebas, melainkan hanya diizinkan atau dilegalkan dalam kasus-kasus tertentu saja.

6. Aturan Ketat Pinjam-Meminjam Saham dan Short Selling

Dua instrumen transaksi yang kerap digunakan investor institusi global untuk lindung nilai (hedging) masih menghadapi batasan di Indonesia. Pertama, Stock Lending atau transaksi pinjam-meminjam saham. Meski diizinkan, aktivitas ini dibatasi hanya untuk sekuritas tertentu dan dibatasi oleh kontrak pinjaman maksimal 90 hari.

Selain itu, yang kedua adalah transaksi jual jangka pendek atau short selling. Praktik transaksi ini sudah diperbolehkan di Indonesia, namun pelaksanaannya masih dibayangi oleh sejumlah pembatasan regulasi (some restrictions) yang dinilai belum fleksibel bagi investor global.

Langkah MSCI kembali menjadi pukulan telak bagi pasar keuangan domestik. Sejak MSCI pertama kali melayangkan peringatan pada Januari lalu mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market)-pasar modal Indonesia terus merosot.

Jika penurunan status tersebut benar-benar terjadi, Indonesia aliran dana asing berpotensi keluar (outflows) hingga US$13 miliar atau setara Rp231,7 triliun (kurs Rp17.826).

Dampak dari sentimen negatif ini sudah terlihat jelas pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sepanjang 2026 berjalan, di mana indeks anjlok lebih dari 27 persen.

Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan aksi jual bersih (net sell) senilai sekitar US$3,76 miliar atau sekitar Rp67 triliun (kurs Rp17.826) di pasar saham Indonesia.

Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menegaskan kekhawatirannya terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia.

Lalu apa yang dimaksud penurunan kriteria arus informasi tersebut?

MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Selain masalah transparansi saham, MSCI juga menyoroti keterbatasan di pasar valuta asing (valas) sebagai hambatan besar bagi investor asing, sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (19/6).

"Tidak ada pasar mata uang luar negeri (offshore) yang efisien, dan terdapat pembatasan pada pasar mata uang dalam negeri (onshore) di Indonesia," tulis MSCI dalam laporannya, sekaligus menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valas di Indonesia masih sangat terbatas.

[Gambas:Youtube]

Langkah MSCI turut menjadi pukulan telak lanjutan bagi pasar keuangan domestik. Sejak MSCI pertama kali melayangkan peringatan pada Januari lalu mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market)-pasar modal Indonesia terus merosot.

Jika penurunan status tersebut benar-benar terjadi, Indonesia aliran dana asing berpotensi keluar (outflows) hingga US$13 miliar atau setara Rp231,7 triliun (kurs Rp17.826).

Dampak dari sentimen negatif ini sudah terlihat jelas pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sepanjang 2026 berjalan, di mana indeks anjlok lebih dari 27 persen.

Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan aksi jual bersih (net sell) senilai sekitar US$3,76 miliar atau sekitar Rp67 triliun (kurs Rp17.826) di pasar saham Indonesia.

Lembaga indeks kinerja saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi mengumumkan peringkat kriteria arus informasi.

Lembaga itu menyatakan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Pasar modal Indonesia terus mengalami tekanan hebat sejak Januari lalu, tepat ketika MSCI pertama kali membeberkan masalah transparansi ini.

Kala itu, MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perbatasan), sebuah langkah ekstrem yang berisiko memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai US$13 miliar.

Dikutip Reuters, dampaknya langsung terasa. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 27%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing pun tercatat telah melepas kepemilikan saham mereka di Indonesia dengan total penjualan bersih mencapai sekitar US$3,76 miliar selama tahun 2026.

Menurut pihak MSCI, penurunan peringkat ini mencerminkan minimnya transparansi pada data kepemilikan saham dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat.

Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pada pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

"Tidak ada pasar mata uang lepas pantai (offshore) yang efisien, dan terdapat berbagai batasan pada pasar mata uang domestik (onshore) di Indonesia," ungkap riset MSCI.

MSCI juga menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valuta asing di Indonesia masih sangat terbatas.

Peringatan awal pada Januari lalu beserta rontoknya pasar saham sebenarnya telah mendorong pemerintah terkait untuk meluncurkan serangkaian reformasi.

Salah satunya adalah kebijakan melipatgandakan ketentuan minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Langkah darurat ini bahkan sempat diwarnai dengan mundurnya jajaran petinggi bursa efek dan badan regulasi secara serentak.

Pada April lalu, MSCI sempat memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Memasuki bulan Mei, lembaga tersebut mendepak enam perusahaan-yang mayoritas terafiliasi dengan konglomerat besar-dari daftar indeksnya, yang memicu aksi jual susulan di pasar saham.

Lembaga indeks kinerja saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi menurunkan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Pasar modal Indonesia terus mengalami tekanan hebat sejak Januari lalu, tepat ketika MSCI pertama kali membeberkan masalah transparansi ini.

Kala itu, MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perbatasan), sebuah langkah ekstrem yang berisiko memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai US$13 miliar.

Dikutip Reuters, dampaknya langsung terasa. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 27%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing pun tercatat telah melepas kepemilikan saham mereka di Indonesia dengan total penjualan bersih mencapai sekitar US$3,76 miliar selama tahun 2026.

Menurut pihak MSCI, penurunan peringkat ini mencerminkan minimnya transparansi pada data kepemilikan saham dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat.

Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pada pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

"Tidak ada pasar mata uang lepas pantai (offshore) yang efisien, dan terdapat berbagai batasan pada pasar mata uang domestik (onshore) di Indonesia," ungkap riset MSCI.

MSCI juga menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valuta asing di Indonesia masih sangat terbatas.

Peringatan awal pada Januari lalu beserta rontoknya pasar saham sebenarnya telah mendorong pemerintah terkait untuk meluncurkan serangkaian reformasi.

Salah satunya adalah kebijakan melipatgandakan ketentuan minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Langkah darurat ini bahkan sempat diwarnai dengan mundurnya jajaran petinggi bursa efek dan badan regulasi secara serentak.

Pada April lalu, MSCI sempat memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Memasuki bulan Mei, lembaga tersebut mendepak enam perusahaan-yang mayoritas terafiliasi dengan konglomerat besar-dari daftar indeksnya, yang memicu aksi jual susulan di pasar saham.