Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyayangkan masih banyaknya pengusaha logistik yang tidak mengindahkan kebijakan pembatasan operasional barang selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Imbasnya, terjadi kepadatan di pelabuhan, utamanya di rute penyeberangan Ketapang—Gilimanuk dan sebaliknya menjelang puncak arus mudik.

“Sebagai contoh yang terlihat di Gilimanuk itu memperlihatkan bahwa pembatasan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Agar arus mudik itu bisa berjalan dengan lancar dan selamat,” tegasnya kepada wartawan, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat menaati kebijakan yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), yang telah terbit sejak awal Februari lalu.

Terlebih dalam musim mudik terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di seluruh moda transportasi.

“Kami mengimbau kepada para pengusaha logistik agar tidak menonjolkan ego sektoralnya, ada masyarakat yang lebih luas lagi yang perlu kami layani gitu, yang perlu kami akomodir dalam rangka perjalanan mudik,” tambahnya.

Adapun, Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan berbagai langkah guna mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif di lapangan oleh Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Bali bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk kepolisian, operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), hingga Selasa (17/3/2026) dini hari pukul 01.30 WITA, kondisi Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat mengalir dan didominasi kendaraan kecil dan kendaraan logistik.

Serupa, di Pelabuhan Ketapang pun terpantau kendaraan logistik berupa truk-truk tiga sumbu lebih dengan muatan kontainer, memadati jalur menuju pelabuhan tersebut.

Untuk mempercepat pergerakan kendaraan dan memperlancar arus penyeberangan, jumlah kapal yang dioperasikan mencapai 35 unit kapal, dari 28 yang sudah ada dan tambahan 7 kapal, dengan pola pelayanan 8 trip. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 19 kapal yang beroperasi di dermaga moveable bridge (MB), 11 kapal di dermaga landing craft machine (LCM), serta 4 kapal tambahan yang diperbantukan guna meningkatkan kapasitas angkut penyeberangan.

Selain penambahan armada, Kemenhub juga menerapkan sejumlah langkah operasional di lapangan, antara lain melalui skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) untuk mempercepat rotasi kapal, serta percepatan proses bongkar muat guna memperlancar kanalisasi kendaraan kecil.

Kepadatan tersebut terjadi pun seiring dengan penyesuaian operasional pada layanan transportasi penyeberangan yang menghubungkan Bali dengan wilayah sekitarnya menjelang Hari Raya Nyepi.

Pada lintasan Ketapang-Gilimanuk, layanan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, akan dihentikan mulai Rabu, 18 Maret 2026 pukul 17.00 WIB. Sementara itu, layanan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, akan ditutup mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 05.00 WITA dan akan kembali dibuka pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA setelah pelaksanaan Nyepi selesai.

Selain itu, layanan pelayaran pada lintasan Padang Bai–Lembar juga akan menyesuaikan jadwal operasionalnya dengan menghentikan sementara aktivitas pelayaran selama pelaksanaan Nyepi dan kembali beroperasi setelah periode tersebut berakhir.

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat memaksimalkan aplikasi Super Aps Sapawarga untuk memberikan informasi mudik Idulfitri 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar mengatakan, melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jawa Barat hingga jalur mudik yang aman.

"Kami fokus menyampaikan informasi yang lebih akurat khususnya jalur mudik yang aman dan lancar, kemudian program mudik gratis hingga terintegrasi dengan pantauan lalu lintas melalui CCTV," jelasnya Kamis (26/2/2026).

Sapawarga juga menjadi aplikasi pemesanan tiket mudik gratis yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat. Menurut Adi, pemesanan tiket mudik gratis sudah dapat dilakukan mulai 11 Februari hingga 12 Maret 2026.

Saat mendaftar, pemudik hanya perlu memasukkan data diri seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir dan rute keberangkatan. Pemilihan tanggal keberangkatan dilakukan saat aktivasi tiket pada 1-12 Maret 2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar juga akan memaksimalkan Command Centre sebagai pusat pengelolaan informasi jalur mudik yang memanfaatkan CCTV di sepanjang jalur mudik dan jalur wisata di Jawa Barat. Dengan memanfaatkan CCTV, informasi terakurat dapat segera diketahui saat itu juga.

"Command Centre nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan petugas lapangan untuk monitoring sekaligus mengambil keputusan yang tepat terkait kondisi perjalanan mudik 1447 Hijriah," tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengatakan, Program Mudik Gratis 2026 akan diberangkatkan pada 13, 14 dan 15 Maret 2026 dengan titik keberangkatan dari beberapa lokasi, seperti Terminal Leuwipanjang (Bandung), Terminal Cikarang, dan Kota Bekasi.

Pemprov Jabar bersama dengan Jasa Raharja mempersiapkan kuota mudik gratis sebanyak 3.040 tiket dengan menggandeng beberapa PO bus, seperti PO. Sugeng Rahayu, PO. Damri, PO. Sinar Jaya, PO. Primajasa, PO. MGI. Total bus yang disediakan sebanyak 74 unit.

Melalui Program Mudik Gratis Tahun 2026, Pemprov Jabar menyediakan rute, baik dalam maupun luar Provinsi Jawa Barat. Program mudik gratis terbuka untuk semua warga asal dan tinggal di Jawa Barat yang ingin mudik ke kampung halaman.

Armada bus yang akan digunakan juga telah memenuhi standar keselamatan yang disiapkan melalui pemeriksaan teknis (ramp check) sebelum keberangkatan. Pengemudi dan kru juga dipastikan dalam kondisi sehat dan siap melayani penumpang selama perjalanan.

Selain dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dishub Jawa Barat juga berkoordinasi dengan dinas lainnya untuk memastikan keandalan jalur mudik, terutama mengantisipasi kemungkinan gangguan alam seperti longsor.

Ia memperkirakan, sekitar 70 persen pemudik akan menggunakan kendaraan pribadi. Banyak di antara mereka melintasi Jabar menggunakan jalan tol sehingga Dishub Jabar akan memastikan kelancaran lalu lintas di jalan tol.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan arus logistik dari jalan raya menjadi kereta api maupun kapal laut selama masa angkutan Lebaran 2026.

Dewan Penasihat MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, pembatasan angkutan barang pada momen libur panjang selalu menjadi tantangan bagi para pengusaha karena selalu logistik yang berkorban.

Bukan satu atau dua hari, pasalnya pembatasan bahkan dilakukan berminggu-minggu lamanya. Misalnya pada Lebaran tahun lalu, pembatasan tercatat selam 16 hari dan pada libur Nataru yang lalu selama 11 hari.

“Pemerintah seharusnya tidak terus mengorbankan logistik jalan raya saat mudik, melainkan mulai mengoptimalkan jaringan rel sepanjang 4.536,5 km di Pulau Jawa,” ujarnya, Minggu (25/1/2026).

Sesuai prinsip transportasi, Djoko memandang bahwa kereta api lebih kompetitif untuk jarak menengah (500–1.500 km) dan moda laut untuk jarak jauh.

Dengan mengalihkan beban logistik dari jalan raya ke rel dan laut, alhasil arus mudik akan lebih lancar tanpa harus melumpuhkan urat nadi ekonomi nasional.

Menurutnya, kebijakan pembatasan logistik tidak hanya memukul pengusaha truk yang harus tetap mencicil kendaraan, tetapi juga mematikan penghasilan para sopir.

Djoko mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan melalui relaksasi angsuran bagi pengusaha dan pemberdayaan sopir truk sebagai relawan mudik.

“Dengan begitu, beban finansial pengusaha teringankan, dan para sopir tetap memiliki pemasukan di tengah masa pembatasan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pemberlakukan pembatasan angkutan barang periode Idulfitri/Lebaran 2026 akan serupa dengan Lebaran tahun lalu. Artinya, pembatasan secara penuh dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama.

“Kami sampaikan angkutan barang kurang lebih kita akan berlakukan sama seperti Lebaran tahun kemarin. Jadi kami akan batasi,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (20/1/2026).

Pada Nataru yang lalu, pengusaha pun mengeluhkan pembatasan angkutan yang terjadi cukup lama dan dikhawatirkan berdampak pada pasokan barang yang pada akhirnya mempengaruhi harga logistik dan harga yang konsumen bayar.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan pembatasan barang.

Khusus untuk ekspor, Anne mengungkapkan bahwa jalur logistik sudah jelas menuju pelabuhan. Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan hanya pada H-1 atau H+1 puncak mudik/arus balik Nataru.

“Jadi lebih baik di H-1 atau H-1 puncaknya, cukup. Harapannya yang ekspor, jangan terlalu dibatasin seperti itu,” tuturnya.