Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu meminta pengampunan kepada presiden atas kasus korupsi yang menjeratnya.

Netanyahu mengatakan proses pidana korupsi ini dinilai telah menghambat dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Di samping itu, pengampunan ini dinilai akan baik untuk Israel.

"Pengacara saya telah mengirimkan permohonan pengampunan kepada presiden negara hari ini. Saya berharap siapa pun yang menginginkan kebaikan negara mendukung langkah ini," ujar Netanyahu dikutip Reuters, Senin (1/12/2025).

Perdana menteri terlama di Israel juga telah membantah penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang dituduhkan terhadapnya.

Di samping itu, Netanyahu juga sangat optimistis bahwa pengajuan pengampunannya bakal dikabulkan presiden.

"Saya diharuskan bersaksi tiga kali seminggu. Itu tuntutan yang mustahil," pungkasnya.

Adapun, Presiden Isaac Herzog disebut sudah menerima permintaan tersebut. Namun, terkait pengabulannya masih dipertimbangkan oleh Herzog.

Dalam prosesnya, permintaan tersebut akan diteruskan ke departemen pengampunan di kementerian kehakiman. Selanjutnya, permintaan Netanyahu akan diserahkan kepada penasihat hukum presiden untuk merumuskan rekomendasi untuk presiden.

"Akan mempertimbangkan permintaan tersebut secara bertanggung jawab dan tulus," dalam pernyataan kantor Presiden Herzog.

Adapun, Presiden AS Donald Trump sempat menulis surat kepada Herzog bulan ini, untuk mendesaknya mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Netanyahu.

Sekadar informasi, Netanyahu telah didakwa dalam tiga kasus terpisah pada 2019. Salah satu kasus Netanyahu yakni berkaitan dengan memberikan bantuan kepada tokoh bisnis terkemuka dengan imbalan hadiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog terkait kasus korupsi yang menjeratnya, dengan alasan proses hukum menghambat efektivitas pemerintahannya.

Netanyahu, yang merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, membantah seluruh dakwaan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang dialamatkan kepadanya.

Dalam surat kepada kantor presiden, tim kuasa hukum menegaskan bahwa Netanyahu tetap meyakini proses hukum tersebut pada akhirnya akan berujung pada vonis bebas.

“Pengacara saya hari ini mengajukan permintaan pengampunan kepada Presiden Israel. Saya berharap siapa pun yang menginginkan kebaikan bagi negara akan mendukung langkah ini,” ujar Netanyahu dalam pernyataan video singkat yang dirilis Partai Likud sebagaimana dilansir dari Reuters, Senin (1/12/2025)

Baik Netanyahu maupun pengacaranya tidak menyampaikan pengakuan bersalah dalam permohonan tersebut.

Dalam suratnya, kuasa hukum menilai proses pidana terhadap Netanyahu telah memperdalam perpecahan sosial dan bahwa penghentian persidangan dibutuhkan demi rekonsiliasi nasional. Mereka juga menyebut, jadwal sidang yang semakin padat menjadi beban berat di tengah tugas Netanyahu memimpin pemerintahan.

“Saya diwajibkan memberikan kesaksian tiga kali dalam sepekan. Itu tuntutan yang mustahil dan tidak diberikan kepada warga negara lain,” kata Netanyahu dalam video tersebut.

Netanyahu juga menekankan bahwa dirinya terus memperoleh mandat publik melalui kemenangan dalam pemilu.

Ia didakwa pada 2019 dalam tiga perkara terpisah namun saling terkait. Seluruh kasus itu berpusat pada tuduhan bahwa ia memberikan berbagai kemudahan kepada pengusaha besar sebagai imbalan hadiah pribadi serta pemberitaan media yang berpihak kepadanya.

Meski demikian, dia berulang kali menegaskan tidak melakukan pelanggaran hukum apa pun.

Di pihak oposisi, pemimpin oposisi Yair Lapid menolak gagasan pemberian pengampunan tanpa pengakuan bersalah, pernyataan penyesalan, serta pengunduran diri Netanyahu dari dunia politik.

Dalam praktiknya, pengampunan di Israel umumnya diberikan setelah proses hukum rampung dan terdakwa telah dinyatakan bersalah. Namun, tim hukum Netanyahu berpendapat bahwa presiden berwenang memberikan pardon ketika terdapat kepentingan publik mendesak, seperti dalam kasus ini, guna menyembuhkan perpecahan dan memperkuat persatuan nasional.

Kantor Presiden Isaac Herzog menyebut permohonan tersebut sebagai langkah yang luar biasa dengan implikasi signifikan. Presiden akan mempertimbangkan permintaan ini secara bertanggung jawab dan serius setelah menerima berbagai pendapat hukum terkait.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dilaporkan telah mengirim surat kepada Herzog bulan ini, mendesak agar pengampunan diberikan kepada Netanyahu. Trump menyebut perkara hukum terhadap sang perdana menteri sebagai penuntutan bermotif politik yang tidak beralasan.

Kantor Presiden Israel menyebutkan, permohonan tersebut akan diteruskan kepada Departemen Grasi di Kementerian Kehakiman untuk menghimpun berbagai pandangan, yang kemudian diserahkan kepada penasihat hukum presiden untuk disusun rekomendasinya.

Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang berasal dari Partai Likud sekaligus sekutu dekat Netanyahu, turut terlibat dalam proses tersebut. Sejumlah mitra koalisi menyatakan dukungan atas permohonan pardon, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Sebaliknya, politisi oposisi Yair Golan, mantan Wakil Kepala Staf Militer Israel, mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya dan meminta Presiden Herzog menolak permohonan pengampunan tersebut.

Netanyahu merupakan salah satu tokoh politik paling kontroversial di Israel. Ia pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 1996, lalu silih berganti berada di pemerintahan dan oposisi. Dia kembali berkuasa setelah memenangkan pemilu 2022.

Pemilu berikutnya dijadwalkan paling lambat pada Oktober 2026. Berbagai jajak pendapat menunjukkan koalisi Netanyahu—yang dikenal sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel—akan kesulitan memperoleh kursi cukup untuk membentuk pemerintahan baru.

Sepanjang kariernya, Netanyahu dikenal memprioritaskan isu keamanan dan perekonomian, tetapi reputasinya terus dibayangi kasus korupsi.

Dia menjabat sebagai perdana menteri saat Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang dipandang sebagai peristiwa paling traumatis dalam sejarah negara itu dan serangan paling mematikan terhadap warga Yahudi sejak Holocaust.

Sejak itu, Netanyahu memimpin perang di Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, sehingga menuai kecaman luas dari komunitas internasional.

Israel mengklaim telah melemahkan Hamas dan kelompok Hizbullah di Lebanon, serta pada tahun ini melancarkan serangan terhadap Iran yang menghancurkan sejumlah infrastruktur militer penting.