Bisnis.com,JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai rencana pemerintah melarang ekspor bijih timah memiliki prospek yang menjanjikan.
Langkah penutupan keran ekspor timah mentah ditempuh pemerintah untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Dengan begitu, nilai tambah dapat tercipta.
Bisman berpandangan positif terhadap rencana tersebut karena berpotensi mempercepat hilirisasi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain timah utama global. Terlebih dengan posisiIndonesia sebagai salah satu produsen timah terbesar dunia.

Bisman menilai prospek hilirisasi timah cukup menjanjikan. Hal ini didorong oleh permintaan yang terus tumbuh, terutama dengan adanya potensi dari industri elektronik dan teknologi energi terbarukan.

"Jadi jika ekosistem smelter dan industri turunan bagus, maka ini [hilirisasi timah] signifikan akan berpengaruh baik ke ekonomi," ucap Bisman kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).
Dia juga berpendapat bahwa hilirisasi timah bakal memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha berpeluang mendapat margin lebih tinggi dari produk hilir serta kepastian pasar domestik yang lebih kuat.
Meski demikian, hilirisasi timah tak luput dari tantangan. Menurut Bisman, salah satu tantangan itu adalah nilai investasi yang tinggi.
"Selain itu, terdapat potensi oversupply dalam negeri jika serapan industri belum siap," imbuhnya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar pemerintah memastikan kesiapan industri hilir dan kapasitas smelter agar tidak terjadi oversupply yang dapat memicu penurunan harga di dalam negeri.
Di satu sisi, Bisman juga mengingatkan pemerintah untuk membuka potensi baru produk hilirisasi di pasar global.
"Selain itu perlu menjamin kepastian hukum dan regulasi, jika perlu didukung insentif fiskal. Penting juga pemberantasan tambang ilegal dan ekspor gelap," tutur Bisman.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji larangan ekspor bahan mentah, salah satunya timah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan arah kebijakan hilirisasi tidak akan berhenti pada nikel dan bauksit semata. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam strategis benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan industri domestik, bukan sekadar komoditas ekspor mentah yang minim nilai tambah.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempertimbangkan pelarangan sejumlah komoditas logam lainnya dalam beberapa tahun ke depan untuk menggenjot industrialisasi dalam negeri.
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi kita ekspor barang mentah,” kata Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, pengalaman larangan ekspor bijih nikel menjadi bukti konkret bahwa kebijakan hilirisasi mampu mengerek nilai ekspor secara signifikan, sekaligus menciptakan rantai industri baru di dalam negeri. Lonjakan nilai ekspor dinilai sebagai indikasi bertambahnya kapasitas pengolahan dan pemurnian di Tanah Air.
“Total ekspor nikel kita 2018–2019 itu hanya US$3,3 miliar dan kemudian begitu kita melarang ekspor di 2024, itu total ekspor kita sudah mencapai US$34 miliar, 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun,” ujarnya.
Dia menilai pendekatan serupa bisa diterapkan pada komoditas lain, termasuk timah, guna memperkuat struktur industri nasional. Dengan hilirisasi, pemerintah berharap Indonesia tidak lagi berada di posisi paling bawah dalam rantai pasok global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji larangan ekspor bahan mentah, salah satunya timah, setelah melarang ekspor bijih bauksit dan nikel beberapa tahun sebelumnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan pelarangan sejumlah komoditas logam lainnya dalam beberapa tahun ke depan untuk menggenjot industrialisasi dalam negeri.

“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain termasuk timah, enggak boleh lagi kita ekspor barang mentah,” kata Bahlil dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan, arah kebijakan hilirisasi tidak akan berhenti pada nikel dan bauksit semata. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam strategis benar-benar menjadi pengungkit pertumbuhan industri domestik, bukan sekadar komoditas ekspor mentah yang minim nilai tambah.

Terlebih, dia mencatat ada 28 komoditas dari sektor perkebunan, kelautan, perikanan, migas yang bisa didorong untuk hilirisasi dengan total investasinya sekitar US$850 miliar sampai dengan 2040. Hal ini diyakini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, pengalaman larangan ekspor bijih nikel menjadi bukti konkret bahwa kebijakan hilirisasi mampu mengerek nilai ekspor secara signifikan sekaligus menciptakan rantai industri baru di dalam negeri. Lonjakan nilai ekspor dinilai sebagai indikasi bertambahnya kapasitas pengolahan dan pemurnian di tanah air.

“Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya US$3,3 miliar dan kemudian begitu kita melarang ekspor di 2024, itu total ekspor kita sudah mencapai US$34 miliar, 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun,” ujarnya.

Dia menilai pendekatan serupa bisa diterapkan pada komoditas lain, termasuk timah, guna memperkuat struktur industri nasional. Dengan hilirisasi, pemerintah berharap Indonesia tidak lagi berada di posisi paling bawah dalam rantai pasok global.

Bahlil juga menekankan bahwa sebagian besar potensi investasi nasional memang berada di sektor energi dan sumber daya mineral. Untuk itu, strategi pengelolaan SDA akan difokuskan untuk mendorong industrialisasi yang memberikan dampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

“Saya harus jujur mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dari total Rp850 triliun lebih, itu 90%-nya ada di sektor ESDM. Saya akan konsisten untuk melakukan ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, tidak menutup diri terhadap investasi, selama berorientasi pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Bahlil bahkan menyinggung sejarah panjang eksploitasi sumber daya Indonesia pada masa kolonial sebagai pengingat agar bangsa ini tidak kembali terjebak pada pola lama ekspor bahan mentah.

“Sudah cukup negara kita ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad itu hanya untuk mengambil rempah-rempah dan bahan baku kita. Jangan kita sudah merdeka, masih pula kita kirim barang mentah,” tegasnya.

Dalam hal ini, Satgas Hilirisasi yang dipimpin Rosan Roeslani saat ini tengah mengawal 18 komoditas prioritas untuk dipercepat pengembangannya. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, pemerintah akan kembali memetakan komoditas tambahan yang potensial untuk didorong masuk tahap hilirisasi.

Menurut Bahlil, seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat substitusi impor dan menciptakan pasar domestik yang kuat.

“Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai, jangan sampai kalian tidak biayai lagi nanti dikirain hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pelarangan ekspor timah yang kembali digulirkan Pemerintah RI dinilai berpotensi menjadi pedang bermata dua bagi industri domestik.

Di satu sisi, kebijakan itu dapat meningkatkan nilai tambah dan menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). Namun di sisi lain, dampak ekonominya dinilai terbatas karena timah Indonesia saat ini sudah diekspor dalam bentuk olahan (refined).