Jakarta (ANTARA) - Keputusan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China pada Maret 2026 menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5 persen, bukan pengumuman angka statistik biasa bagi kawasan.

Angka tersebut mencerminkan transisi besar-besaran dari ambisi pertumbuhan kuantitas menuju kualitas berbasis inovasi teknologi tinggi atau new quality productive forces.

Pergeseran paradigma membawa implikasi serius bagi Indonesia sebagai mitra dagang utama, sekaligus penerima investasi signifikan dari Beijing.

Ketidakpastian global yang dipicu dinamika hubungan Washington-Beijing, perang Iran vs Amerika-Israel semakin memperumit posisi tawar negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Indonesia, kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan pola lama kemitraan komoditas atau melakukan lompatan besar mengikuti arah baru Beijing.

Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post (SCMP), Beijing secara resmi mengesahkan Rencana Lima Tahun ke-15 yang menitikberatkan pada investasi manusia dan kemandirian teknologi.

Jika Indonesia gagal merespons pergeseran tersebut dengan instrumen hukum serta kebijakan lincah, kita berisiko hanya menjadi penonton dalam rantai pasok digital masa depan.

Pola lama yang mengandalkan ekspor bahan mentah, tanpa nilai tambah tinggi, telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar China yang semakin hijau dan haus inovasi.

Problem fundamental terletak pada kesiapan regulasi domestik dalam menangkap peluang transfer teknologi serta integrasi rantai pasok yang lebih dalam.

Indonesia harus segera beranjak dari peran pasar konsumsi produk China menuju posisi mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.

Fokus China pada ekonomi siber, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan menuntut kedaulatan data serta teknologi yang kuat.

Oleh karena itu, kondisi di China hadir untuk memetakan bagaimana instrumen yuridis dan kebijakan ekonomi nasional harus segera dikalibrasi ulang guna memastikan kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi tetap terjaga di tengah badai transformasi global.

Percepatan transfer teknologi

Pilar pertama yang harus dibenahi adalah penguatan kerangka hukum penanaman modal yang tidak lagi berfokus pada masuknya angka investasi, tetapi pada kewajiban transfer pengetahuan secara nyata.

Mengutip laporan kerja pemerintah China, saat pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Beijing, mereka akan lebih selektif dalam menyebarkan modal ke luar negeri, dengan prioritas pada sektor-sektor penguat kemandirian teknologi nasional.

Indonesia harus cerdik menyusun regulasi turunan yang mewajibkan setiap investasi teknologi tinggi, seperti semikonduktor atau pengembangan baterai listrik, untuk menyertakan klausul pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal yang mengikat secara hukum.

Langkah tersebut krusial untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan raksasa asal China di tanah air tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Kita membutuhkan mekanisme hukum yang memaksa adanya kolaborasi antara pusat penelitian di China dengan universitas atau lembaga riset di Indonesia.

Sebagaimana disitat dari jurnal hukum internasional tentang kedaulatan digital, kemandirian sebuah bangsa di abad ke-21 tidak lagi diukur dari kekuatan militer konvensional, melainkan dari penguasaan terhadap algoritma serta infrastruktur data.

Tanpa aturan transfer teknologi tegas, Indonesia hanya akan menjadi ladang data bagi platform ekonomi digital asing, tanpa pernah benar-benar memiliki kendali atas ekosistem sendiri.

Selain itu, reformasi pada tingkat badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan segera.

Kepemimpinan di level daerah harus memiliki perspektif global dalam menjalin kemitraan strategis dengan entitas bisnis China.

Pola kerja sama Business-to-Business yang transparan serta akuntabel harus menjadi standar baru guna menghindari potensi jeratan utang atau kegagalan proyek infrastruktur tidak produktif.

Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi investor menjadi prasyarat mutlak agar aliran modal ke sektor produktif baru dapat mengalir lancar serta tepat sasaran menuju pembangunan berkelanjutan.

Harmonisasi standar hijau

Selanjutnya, Indonesia harus segera mengadopsi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang selaras dengan kebijakan rantai pasok hijau yang menjadi obsesi baru Beijing.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang China menuju 2035, keberlanjutan ekologi menjadi faktor penentu dalam kerja sama internasional mereka.

Jika industri hilirisasi mineral kita, terutama nikel dan mineral kritis lainnya, tidak mampu memenuhi standar emisi rendah serta praktik pertambangan bersih, maka produk nasional akan tertolak secara otomatis dari pasar global yang semakin sadar lingkungan.

Inilah saatnya bagi otoritas terkait untuk memperketat aturan AMDAL dan audit lingkungan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Upaya tersebut bukan semata-mata untuk menyenangkan mitra asing, melainkan perwujudan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.

Menilik data dari sistem pelabuhan perdagangan bebas di Hainan, China telah menerapkan kebijakan pajak serta perdagangan yang sangat terbuka bagi industri hijau.

Indonesia dapat mencontoh model tersebut dengan menciptakan zona ekonomi khusus yang didedikasikan untuk industri beremisi rendah.

Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berhasil melakukan dekarbonisasi dalam proses produksi dapat menjadi stimulus efektif untuk menarik minat investor berkualitas yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia menavigasi dinamika ekonomi China tahun 2026 bergantung pada ketegasan dalam menjaga kedaulatan hukum, sekaligus kelenturan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Pemerintah harus memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai penyeimbang geopolitik di kawasan, tetapi juga sebagai hub inovasi mandiri di Asia Tenggara.

Stabilitas politik dan kepastian hukum adalah aset terbesar untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin dalam tatanan ekonomi baru.

Jika langkah strategis dijalankan secara konsisten, maka target Indonesia Emas bukan lagi impian, melainkan realitas yang dapat diwujudkan melalui kemitraan internasional setara, bermartabat, dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026