Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tengah meracik standarisasi dan kriteria ketat bagi bank-bank non-Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan bertindak sebagai penampung Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), sebagai skema relaksasi terbaru dari pemerintah yang memberikan pengecualian khusus bagi eksportir asal negara mitra dagang strategis.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, otoritas moneter saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memetakan daftar bank swasta maupun bank asing yang layak mengelola dana jumbo hasil ekspor tersebut.

Syarat mutlak pertama adalah bank tersebut harus memiliki afiliasi kuat dengan negara-negara yang telah meneken perjanjian perdagangan bilateral, kesepahaman, atau kesepakatan dagang resmi dengan Indonesia.

Hanya saja, relasi diplomatik saja tidak cukup. Perry menggarisbawahi bank bersangkutan harus memiliki fundamental dan operasional perbankan yang mumpuni agar bisa menampung kebutuhan negara serta pengusaha.

"Ukurannya tentu saja harus besar, memiliki keterkaitan dan kompleksitas tinggi, besaran transaksi yang masif, interkoneksi yang kuat, serta didukung oleh kompetensi manajemen risiko dan infrastruktur yang mumpuni," ungkap Perry dalam agenda sosialisasi dengan pengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Relaksasi PP 21/2026

Adapun, skema penempatan devisa di luar bank BUMN ini merupakan bagian dari relaksasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Beleid ini menggantikan PP No.8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Aturan ini mewajibkan repatriasi 100% DHE SDA masuk ke sistem keuangan Indonesia. Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Kendati demikian, pemerintah menyadari perlunya insentif untuk menjaga iklim investasi dan hubungan diplomatik. Oleh karena itu, pengecualian diberikan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral

Eksportir dari negara mitra tersebut diberikan fleksibilitas khusus: retensi DHE sektor pertambangan cukup 30% selama tiga bulan, dan diperbolehkan untuk diparkir di rekening khusus bank non-Himbara.

Ini saatnya Indonesia melebarkan partner-partner dagang strategis, tidak hanya dengan Amerika Serikat,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, gejolak geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas para mitra dagang strategis dalam rangka mempertahankan surplus neraca perdagangan.

"Ini saatnya Indonesia melebarkan partner-partner dagang strategis, tidak hanya dengan Amerika Serikat," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Perluasan mitra-mitra dagang strategis tersebut, katanya, merupakan upaya untuk mempertahankan neraca perdagangan agar tetap surplus atau untung di tengah gejolak geopolitik global.

"Salah satu cara menurut saya ke depan yang bisa dilakukan dengan situasi ini supaya neraca dagang kita tetap bagus adalah memperlebar para mitra strategis, berkunjung ke banyak negara kawasan Eropa dan Asia," ujar Eko.

Menurut dia, perluasan para mitra dagang strategis di kawasan Asia dan Eropa dinilai penting karena situasi di kedua kawasan tersebut relatif tenang.

"Itu sebetulnya yang harus didorong. Dan itu negara-negara (Asia dan Eropa) relatif tenang, sehingga itu memungkinkan menurut saya untuk mengembangkan perdagangan dari hasil diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan Indonesia kembali melanjutkan tren surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut hingga Maret 2026, dengan kinerja terutama ditopang oleh ekspor sektor nonmigas, khususnya industri pengolahan.

Dijelaskan dia, neraca perdagangan barang Indonesia pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar 3,32 miliar dolar AS, yang ditopang oleh surplus komoditas nonmigas mencapai 5,21 miliar dolar AS, dengan subsektor kontributor utama yakni lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Di sisi lain, neraca perdagangan migas masih mencatat defisit sebesar 1,89 miliar dolar AS, dengan komoditas penyumbang defisit berasal dari minyak mentah, hasil minyak, dan gas.

Adapun secara kumulatif, sepanjang Januari-Maret 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 5,55 miliar dolar AS yang ditopang oleh surplus nonmigas, termasuk industri pengolahan sebesar 10,63 miliar dolar AS, sementara sektor migas mengalami defisit 5,08 miliar dolar AS.

Dari sisi ekspor, total ekspor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2026 mencapai 66,85 miliar dolar AS atau naik 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Angka ekspor migas tercatat 3,25 miliar dolar AS atau turun 10,58 persen, sementara itu, ekspor nonmigas tumbuh 0,98 persen menjadi 63,60 miliar dolar AS.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) memulai investigasi terhadap 60 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Ini terkait dugaan kegagalan mengambil tindakan terhadap praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai perdagangan.

Dalam siaran pers tertanggal 12 Maret 2026, dikutip pada Jumat (13/3/2026), USTR menyatakan penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan Section 301(b) dari Trade Act of 1974.

Investigasi bertujuan menilai apakah kebijakan, tindakan, dan praktik negara-negara tersebut yang tidak melarang secara efektif impor barang hasil kerja paksa tergolong “tidak wajar atau diskriminatif” serta membebani atau membatasi perdagangan AS.

Fokus pada larangan impor barang hasil kerja paksa

USTR menjelaskan investigasi ini menyasar kegagalan pemerintah asing dalam menerapkan dan menegakkan larangan terhadap barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

“Terlepas dari konsensus internasional terhadap kerja paksa, pemerintah telah gagal memberlakukan dan menegakkan langkah-langkah yang melarang barang hasil kerja paksa masuk ke pasar mereka,” kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.

Greer menambahkan, kondisi tersebut membuat pekerja dan perusahaan AS harus bersaing dengan produsen luar negeri yang memiliki “keunggulan biaya buatan” akibat praktik kerja paksa.

“Investigasi ini akan menentukan apakah pemerintah asing telah mengambil langkah yang cukup untuk melarang impor barang hasil kerja paksa dan bagaimana kegagalan memberantas praktik ini berdampak pada pekerja serta pelaku usaha AS,” ujarnya.

Melibatkan 60 mitra dagang utama AS

Menurut USTR, investigasi mencakup 60 ekonomi yang merupakan mitra dagang terbesar Amerika Serikat.

Daftar tersebut meliputi antara lain Australia, Brasil, Kanada, China, Uni Eropa, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Inggris, hingga Vietnam.

Proses investigasi dan konsultasi

Sebagai bagian dari prosedur Section 301, USTR akan melakukan konsultasi dengan pemerintah dari ekonomi yang menjadi objek investigasi.

Lembaga tersebut juga menjadwalkan dengar pendapat publik terkait investigasi ini pada 28 April 2026.

Pihak yang berkepentingan diminta menyampaikan komentar tertulis serta permohonan untuk memberikan kesaksian paling lambat 15 April 2026 agar dapat dipertimbangkan dalam proses penyelidikan.

Dasar hukum Section 301

USTR menjelaskan, Section 301 dari Trade Act of 1974 digunakan untuk menangani praktik perdagangan luar negeri yang dinilai tidak adil dan berdampak pada perdagangan AS.

Ketentuan ini memungkinkan pemerintah AS mengambil tindakan terhadap praktik pemerintah asing yang “tidak dapat dibenarkan, tidak wajar, atau diskriminatif” dan membebani atau membatasi perdagangan AS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Keputusan Kongres Rakyat Nasional (NPC) China pada Maret 2026 menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5 persen, bukan pengumuman angka statistik biasa bagi kawasan.

Angka tersebut mencerminkan transisi besar-besaran dari ambisi pertumbuhan kuantitas menuju kualitas berbasis inovasi teknologi tinggi atau new quality productive forces.

Pergeseran paradigma membawa implikasi serius bagi Indonesia sebagai mitra dagang utama, sekaligus penerima investasi signifikan dari Beijing.

Ketidakpastian global yang dipicu dinamika hubungan Washington-Beijing, perang Iran vs Amerika-Israel semakin memperumit posisi tawar negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Indonesia, kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan pola lama kemitraan komoditas atau melakukan lompatan besar mengikuti arah baru Beijing.

Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post (SCMP), Beijing secara resmi mengesahkan Rencana Lima Tahun ke-15 yang menitikberatkan pada investasi manusia dan kemandirian teknologi.

Jika Indonesia gagal merespons pergeseran tersebut dengan instrumen hukum serta kebijakan lincah, kita berisiko hanya menjadi penonton dalam rantai pasok digital masa depan.

Pola lama yang mengandalkan ekspor bahan mentah, tanpa nilai tambah tinggi, telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan pasar China yang semakin hijau dan haus inovasi.

Problem fundamental terletak pada kesiapan regulasi domestik dalam menangkap peluang transfer teknologi serta integrasi rantai pasok yang lebih dalam.

Indonesia harus segera beranjak dari peran pasar konsumsi produk China menuju posisi mitra strategis dalam pengembangan industri masa depan.

Fokus China pada ekonomi siber, kecerdasan buatan, dan energi terbarukan menuntut kedaulatan data serta teknologi yang kuat.

Oleh karena itu, kondisi di China hadir untuk memetakan bagaimana instrumen yuridis dan kebijakan ekonomi nasional harus segera dikalibrasi ulang guna memastikan kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi tetap terjaga di tengah badai transformasi global.

Percepatan transfer teknologi

Pilar pertama yang harus dibenahi adalah penguatan kerangka hukum penanaman modal yang tidak lagi berfokus pada masuknya angka investasi, tetapi pada kewajiban transfer pengetahuan secara nyata.

Mengutip laporan kerja pemerintah China, saat pembukaan Kongres Rakyat Nasional di Beijing, mereka akan lebih selektif dalam menyebarkan modal ke luar negeri, dengan prioritas pada sektor-sektor penguat kemandirian teknologi nasional.

Indonesia harus cerdik menyusun regulasi turunan yang mewajibkan setiap investasi teknologi tinggi, seperti semikonduktor atau pengembangan baterai listrik, untuk menyertakan klausul pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal yang mengikat secara hukum.

Langkah tersebut krusial untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan raksasa asal China di tanah air tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Kita membutuhkan mekanisme hukum yang memaksa adanya kolaborasi antara pusat penelitian di China dengan universitas atau lembaga riset di Indonesia.

Sebagaimana disitat dari jurnal hukum internasional tentang kedaulatan digital, kemandirian sebuah bangsa di abad ke-21 tidak lagi diukur dari kekuatan militer konvensional, melainkan dari penguasaan terhadap algoritma serta infrastruktur data.

Tanpa aturan transfer teknologi tegas, Indonesia hanya akan menjadi ladang data bagi platform ekonomi digital asing, tanpa pernah benar-benar memiliki kendali atas ekosistem sendiri.

Selain itu, reformasi pada tingkat badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan segera.

Kepemimpinan di level daerah harus memiliki perspektif global dalam menjalin kemitraan strategis dengan entitas bisnis China.

Pola kerja sama Business-to-Business yang transparan serta akuntabel harus menjadi standar baru guna menghindari potensi jeratan utang atau kegagalan proyek infrastruktur tidak produktif.

Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian hukum bagi investor menjadi prasyarat mutlak agar aliran modal ke sektor produktif baru dapat mengalir lancar serta tepat sasaran menuju pembangunan berkelanjutan.

Harmonisasi standar hijau

Selanjutnya, Indonesia harus segera mengadopsi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang selaras dengan kebijakan rantai pasok hijau yang menjadi obsesi baru Beijing.

Dalam rencana pembangunan jangka panjang China menuju 2035, keberlanjutan ekologi menjadi faktor penentu dalam kerja sama internasional mereka.

Jika industri hilirisasi mineral kita, terutama nikel dan mineral kritis lainnya, tidak mampu memenuhi standar emisi rendah serta praktik pertambangan bersih, maka produk nasional akan tertolak secara otomatis dari pasar global yang semakin sadar lingkungan.

Inilah saatnya bagi otoritas terkait untuk memperketat aturan AMDAL dan audit lingkungan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Upaya tersebut bukan semata-mata untuk menyenangkan mitra asing, melainkan perwujudan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berwawasan lingkungan.

Menilik data dari sistem pelabuhan perdagangan bebas di Hainan, China telah menerapkan kebijakan pajak serta perdagangan yang sangat terbuka bagi industri hijau.

Indonesia dapat mencontoh model tersebut dengan menciptakan zona ekonomi khusus yang didedikasikan untuk industri beremisi rendah.

Pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berhasil melakukan dekarbonisasi dalam proses produksi dapat menjadi stimulus efektif untuk menarik minat investor berkualitas yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia menavigasi dinamika ekonomi China tahun 2026 bergantung pada ketegasan dalam menjaga kedaulatan hukum, sekaligus kelenturan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Pemerintah harus memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai penyeimbang geopolitik di kawasan, tetapi juga sebagai hub inovasi mandiri di Asia Tenggara.

Stabilitas politik dan kepastian hukum adalah aset terbesar untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia siap menjadi pemimpin dalam tatanan ekonomi baru.

Jika langkah strategis dijalankan secara konsisten, maka target Indonesia Emas bukan lagi impian, melainkan realitas yang dapat diwujudkan melalui kemitraan internasional setara, bermartabat, dan saling menguntungkan bagi kedua bangsa.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza menilai perjanjian dagang antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) sebagai langkah strategis. Perjanjian tersebut juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global.

Menurut Faisol Riza, perjanjian bilateral tersebut justru membuka peluang besar bagi percepatan hilirisasi mineral nasional, yang selama ini menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi investasi, teknologi, maupun akses pasar.

“Selama ini hilirisasi mineral kita masih menghadapi banyak tantangan. Dengan adanya perjanjian dagang Indonesia–Amerika, hilirisasi pasir silika sebagai bahan utama produksi chip atau semikonduktor berpeluang direalisasikan di dalam negeri. Ini lompatan besar bagi industrialisasi Indonesia,” tegas Faisol, Jumat (27/2/2026).

Faisol menjelaskan, pasir silika merupakan salah satu bahan baku penting dalam industri semikonduktor global. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemasok bagi perusahaan-perusahaan semikonduktor milik Amerika Serikat, sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Mas Riza panggilan akrab Faisol Riza ini menanggapi pandangan sejumlah pengamat yang menyebut perjanjian tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa karena Indonesia sebelumnya telah terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN–China Free Trade Area (AC-FTA), maupun kerangka multilateral World Trade Organization (WTO).

Lihat video: Ekspor Meroket! Neraca Dagang RI-AS Terus Meningkat



Menurut Faisol, justru karena Indonesia sudah berpengalaman dalam perjanjian regional dan multilateral, maka pendekatan bilateral seperti ART memberikan ruang yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kepentingan nasional.

“Perjanjian bilateral memungkinkan evaluasi dan renegosiasi jika di kemudian hari terdapat klausul yang merugikan. Ini berbeda dengan perjanjian multilateral yang mengikat banyak negara dan jauh lebih kompleks untuk ditinjau ulang,"ujarnya.

Faisol juga menegaskan perjanjian ini tidak membunuh industri nasional maupun IKM. Sebaliknya, pemerintah telah memastikan agar produk-produk industri nasional tidak ditempatkan dalam persaingan langsung dengan produk Amerika Serikat di pasar domestik.

Ia menyoroti fakta bahwa sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapatkan fasilitas tarif nol persen ke pasar Amerika. Sebelum perjanjian ini, produk-produk tersebut dikenakan tarif antara 8 hingga 12 persen.

“Kelompok industri tekstil, furnitur kayu, karet, serta berbagai produk IKM justru sangat diuntungkan. Ini peluang besar untuk ekspansi ekspor dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Terkait isu impor, termasuk beras khusus asal Amerika Serikat, Faisol Riza menilai komitmen tersebut tidak signifikan dan tetap bergantung pada kebutuhan dalam negeri. Ia menegaskan pemerintah tetap mengutamakan perlindungan terhadap produksi nasional.

“Komitmen impor tersebut sangat kecil dibandingkan total produksi nasional. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir bahwa ini akan mengganggu petani atau industri pangan kita,” tambahnya.

Faisol menekankan strategi Presiden Prabowo dalam perjanjian ini mencerminkan politik dagang yang berimbang, membuka akses pasar Amerika bagi produk Indonesia, sekaligus tetap menjaga kepentingan industri dalam negeri.

“Ini bukan sekadar perjanjian dagang biasa. Ini bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia pemain penting dalam rantai pasok global, termasuk industri teknologi tinggi seperti semikonduktor. Kita harus melihatnya sebagai peluang, bukan ancaman,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut akan melakukan manuver baru pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal. Trump bahkan mengancam negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dagang secara bilateral agar tidak bermain-main dengan putusan MA. Ancaman tarif baru bakal diterapkan jika kesepakatan itu batal.

“Negara mana pun yang ingin ‘bermain-main’ dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah ‘merugikan’ AS selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli berhati-hatilah,” tulis Trump di media sosial.

Pemerintahan Trump telah bergerak cepat menyiapkan tarif pengganti guna menjaga kesepakatan dengan para mitra dagang setelah putusan pengadilan melemahkan kewenangannya dalam menetapkan tarif melalui undang-undang darurat.

Di sisi lain, Uni Eropa pada Senin membekukan proses ratifikasi kesepakatannya dengan pemerintahan Trump. Pejabat Parlemen Eropa menyatakan masih menunggu kejelasan arah kebijakan tarif AS sebelum melanjutkan proses tersebut.

Sejumlah mitra dagang utama lain seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris juga telah menegosiasikan pakta perdagangan dengan AS. Gedung Putih belum memberikan tanggapan apakah pernyataan Trump tersebut secara khusus ditujukan kepada Uni Eropa.

Pernyataan terbaru Trump menegaskan sikapnya untuk tetap melanjutkan rencana penerapan tarif luas secara sepihak terhadap produk yang masuk ke pasar AS. Namun, pascaputusan Mahkamah Agung, ruang geraknya dinilai semakin terbatas.

“Sebagai Presiden, saya tidak perlu kembali ke Kongres untuk mendapatkan persetujuan tarif,” tulis Trump dalam unggahan terpisah.

Sikap Pengusaha dan Pemerintah

Adapun Indonesia telah menandatangani perjanjian dagang atau The Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat pada pekan lalu. Sejumlah kesepakatan telah dicapai, termasuk kemungkinan Indonesia memperoleh tarif 0% untuk lebih dari 1.000 pos tarif. Komoditas minyak sawit (CPO) hingga karet bakal menikmati tarif 0%. Kesepakatan ini juga mencakup tekstil dan garmen, bedanya khusus komoditas ini penentuan tarifnya dilakukan dengan mekanisme kuota.

Namun demikian, di luar itu, Indonesia harus membayarnya dengan membuka akses penuh pasar ke produk-produk asal AS. Ada banyak kesepakatan yang berpotensi mengganggu 'kedaulatan ekonomi' Indonesia mulai dari kewajiban impor senilai hingga US$33 miliar, pertukaran data dengan AS, larangan memajaki perusahaan platform digital (PPD) AS hingga polemik tentang sertifikasi halal.

Kendati demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan kontrak bisnis antar perusahaan pada dasarnya tetap berlaku, kecuali terdapat klausul yang memungkinkan penyesuaian akibat perubahan regulasi atau tarif. “Yang lebih mungkin terjadi adalah renegosiasi harga, volume, atau skema distribusi, bukan pembatalan otomatis,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Dalam situasi ini, Saleh menilai pengusaha Indonesia perlu melakukan reviu kontrak, memitigasi risiko melalui diversifikasi pasar, serta memperkuat efisiensi dan daya saing agar tidak terlalu bergantung pada preferensi tarif tertentu. Dia menerangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada prinsipnya tidak otomatis membatalkan seluruh perjanjian dagang yang telah diratifikasi secara sah melalui mekanisme legislatif.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati Indonesia dan AS masih berproses dalam 60 hari ke depan sebelum berlaku secara efektif. Selama jangka waktu dua bulan itu, kedua pemerintahan bisa berkonsultasi dengan pihak terkait yakni pihak legislatif. "Artinya, dalam tanda petik, mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun, keputusan kemarin yang 10% [tarif global] itu hanya berlaku untuk 150 hari," terangnya kepada wartawan di Washington DC, beberapa waktu usai putusan MA AS.

Airlangga pun mengatakan pemerintah Indonesia dalam 60 hari ke depan bakal berkoordinasi dengan Utusan Perdagangan AS, atau United States Trade Representative (USTR), terkait dengan nasib hasil Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang sudah diteken Presiden Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, dia mengeklaim bahwa USTR menyebut pemerintahan Trump akan memberikan keputusan khusus kepada negara-negara yang sudah menandatangani hasil perundingan.

Salah satu fokus permintaan Indonesia kepada AS adalah agar sejumlah komoditas asli Indonesia serta produk manufaktur tetap dibebaskan dari tarif resiprokal 19% (tarif Indonesia) maupun tarif global. "Yang diminta oleh Indonesia adalah, kalau yang [produk] lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0%, itu kami minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agrikultur dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Di sisi lain, DPR telah meminta pemerintah menjelaskan secara detail mengenai implikasi perjanjian dagang itu terhadap ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP bahkan menyebut jika kesepakatan dagang tersebut berpotensi melemahkan daya tawar Indonesia. "Oleh karena itu, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka dan terukur."

Tinjau Ulang Perjanjian Dagang

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, keputusan tersebut dinilai mengubah posisi tawar dalam hubungan dagang kedua negara.

Dia mendorong pemerintah mengevaluasi kembali kelanjutan kesepakatan tersebut menyusul dinamika hukum di AS. Menurut Andry, situasi ini membuka ruang untuk renegosiasi. “Kita tidak lagi berkewajiban mengikuti seluruh permintaan AS. Pemerintah bisa menegosiasikan ulang tarif, termasuk menurunkan tarif 15% [tarif baru Trump pascakeputusan AS],” kata Andry kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Menurut Andry, langkah paling ideal adalah memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap satu negara tertentu, termasuk AS dalam kesepakatan dagang. Dia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan bagi seluruh mitra dagang dan investor asing.

Pemberian keistimewaan kepada AS berisiko memicu kecemburuan dari negara lain dan mengganggu iklim investasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. “Kita harus memberikan kesetaraan terhadap seluruh mitra dagang dan investasi agar tidak menimbulkan kecemburuan dan distorsi,” tuturnya.

Dia juga menyoroti potensi risiko pengalihan impor energi ke AS. Meski disebut hanya pengalihan dari negara lain, kebijakan tersebut tetap berpotensi memicu retaliasi dari mitra dagang lama yang memiliki kontrak jangka panjang dengan Indonesia.

Andry mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam meratifikasi kesepakatan yang dinilai belum sepenuhnya setara. Ia menyebut, Indonesia sempat kecolongan karena proses negosiasi dinilai tidak cukup kuat sebelum dinamika hukum di AS berubah. “Jangan sampai kesepakatan yang tidak setara justru melemahkan agenda nasional seperti swasembada energi dan pangan,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi I DPR mengapresiasi kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang baru saja ditandatangani Presiden Donald J. Trump dan Presiden Prabowo Subianto di Washington, D.C, pada 19 Februari 2026. Pasal perdagangan digital dan teknologi menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan strategis kedua negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai, penghapusan hambatan tarif atas produk intangible, penangguhan kewajiban deklarasi impor bagi transmisi elektronik, serta kepastian hukum bagi perpindahan data lintas batas, kesepakatan ini secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar arus perdagangan digital, meningkatkan efisiensi, dan memperluas peluang usaha.

"Dampak positif tersebut tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, tetapi juga menegaskan arah baru menuju era kemitraan yang lebih erat, yang oleh para pemimpin disebut sebagai New Golden Age bagi aliansi Indonesia dan Amerika," kata Dave, Sabtu (21/2/2026).

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini berpendapat, komitmen Indonesia untuk menghapus tarif atas produk intangible serta menangguhkan kewajiban deklarasi impor bagi transmisi elektronik menciptakan kelancaran arus perdagangan digital.

"Hal ini menurunkan biaya transaksi lintas batas, mempercepat distribusi produk digital, dan membuka peluang lebih luas bagi pelaku usah, dampaknya terhadap kepentingan nasional adalah meningkatnya daya saing industri digital Indonesia, penciptaan lapangan kerja baru, serta kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB," ujarnya.

Lihat video: Trump Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Indonesia, Sebut Untungkan Semua Pihak



Selain itu, kata Dave, pengakuan Indonesia terhadap standar perlindungan data yang dimiliki Amerika Serikat memberikan kepastian hukum bagi perpindahan data lintas batas.

"Dengan adanya kepastian ini, ekosistem digital yang aman dan terpercaya dapat terbentuk. Dampaknya bagi Indonesia adalah meningkatnya kepercayaan investor, penguatan ekosistem startup, serta posisi yang lebih kuat dalam tata kelola data global. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional terlindungi melalui regulasi yang sejalan dengan standar internasional, sekaligus membuka peluang bagi integrasi ekonomi digital yang lebih luas," jelasnya.

Dave menyebutkan , dalam ranah penyedia layanan digital, keputusan Indonesia untuk tidak memberlakukan kewajiban tambahan bagi perusahaan asal Amerika Serikat mencerminkan komitmen terhadap iklim usaha yang terbuka dan kompetitif.

"Kebijakan ini mendorong inovasi, mempercepat transfer teknologi, dan memperluas kolaborasi antara perusahaan global dan industri lokal. Dampaknya bagi kepentingan nasional adalah terciptanya ekosistem digital yang lebih dinamis, dengan peluang besar bagi perusahaan Indonesia untuk beradaptasi dan tumbuh bersama mitra internasional," paparnya.

Dave menyebut implikasi strategis yang didapat, keberhasilan implementasi perjanjian ini bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta keterlibatan aktif dunia usaha dan masyarakat. Komisi I DPR melalui fungsi pengawasan, akan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

"Hal yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap industri dalam negeri agar tidak terpinggirkan oleh dominasi perusahaan asing, serta penguatan regulasi keamanan data untuk menjaga kedaulatan digital. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari keterbukaan pasar dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan domestik," harapnya.

Oleh karenanya Dave menekankan, pasal tentang perdagangan digital dan teknologi yang merupakan bagian dari implementasi perjanjian menuju era keemasan baru bagi aliansi Amerika Serikat dan Indonesia.

"Jadi ini bukan sekadar kesepakatan teknis, melainkan strategi besar yang menghubungkan perdagangan digital dan teknologi dengan pertumbuhan ekonomi, memperkokoh posisi politik Indonesia di tingkat global, dan mengamankan kepentingan nasional dalam era digital. Dengan komitmen yang kuat, momentum ini dapat menjadi pijakan menuju era baru kemitraan yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kedua bangsa," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa dunia usaha melihat Danantara sebagai instrumen strategis untuk mengurangi risiko investasi sekaligus menarik aliran modal global ke Indonesia.

Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyampaikan para CEO perusahaan besar dunia yang hadir dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Danantara sebagai mitra dagang yang dapat menjadi kendaraan kolaborasi investasi.

“Kami melihat sendiri bahwa satu, tadi Danantara itu sangat diapresiasi sebagai mitra daripada CEO-CEO tadi,” ungkap Anin dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Anin menambahkan, penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap tata kelola perusahaan dan kepastian hukum turut memperkuat kepercayaan investor. Menurutnya, komitmen pada governance dan rule of law menjadi faktor penting dalam mendorong keputusan investasi jangka panjang.

Dia juga menyoroti besarnya dana kelolaan para investor global yang disebut mencapai US$16 triliun di pasar modal. Bos Bakrie & Brothers itu menilai, para investor tersebut memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan modal secara cepat, termasuk ke Indonesia.

Di sisi lain, keberhasilan belanja pemerintah, penguatan konsumsi domestik, serta kinerja ekspor-impor dinilai semakin memperkuat daya tarik investasi, baik melalui skema penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) maupun lewat Danantara.

Dari perspektif dunia usaha, lanjutnya, peran Danantara dalam skema de-risking dan crowd-in capital menjadi kunci untuk membangun ekosistem investasi yang kolaboratif dan berkelanjutan.

“Saya melihatnya dari dunia usaha senang sekali apalagi Danantara berpikir bagaimana untuk de-risking atau mengurangi risiko dan juga untuk crowd-in atau sama-sama masuk gotong royong membangun suatu ekonomi,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebanyak 12 pemimpin perusahaan besar diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa 12 perusahaan yang hadir memiliki total aset kelolaan mencapai US$16 triliun.

Sepanjang pertemuan, Rosan menyebut bahwa para investor banyak memberikan masukan kepada Indonesia, terutama mengenai konsistensi kebijakan, pengembangan pasar modal, hingga risiko-risiko yang terukur.

Rosan yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menyebut pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu sangat produktif dan membuahkan hasil. Dia mengungkapkan, setidaknya ada beberapa potensi kerja sama di sektor teknologi, renewable energy, infrastruktur, real estate, hingga ekonomi digital.

“Jadi ini adalah pertemuan yang sangat fruitful dan ini juga memberikan mengenai presence Indonesia itu di mata dunia ini makin baik,” ujarnya.

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu mitra terkuat Indonesia. Ia menyinggung jasa AS pada dalam perjalanan sejarah, termasuk mendukung kemerdekaan Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat. Nego Tarif Trump, Indonesia Bakal Beli Komoditi Pertanian AS Rp75,4 Triliun



“Amerika Serikat adalah salah satu mitra terkuat kami. Kami tidak pernah lupa bahwa Amerika Serikat mendukung perjuangan kemerdekaan kami. Banyak kali Amerika Serikat mengintervensi membantu Indonesia di masa-masa kritis,” kata Prabowo.

Ia juga mengingatkan generasi muda Indonesia agar tidak melupakan peran AS terhadap Indonesia, terutama di tahun 1960-an.

“Hal itu juga saya sampaikan kepada generasi muda Indonesia agar jangan melupakan peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam kelahiran bangsa kami, baik secara politik maupun ekonomi. Pada masa kritis tahun 60-an saat pertanian kita runtuh karena gejolak di Asia Tenggara, Amerika Serikat membantu kami melalui program PL 480. Itu sangat signifikan,” ujar dia.

Prabowo dan Trump Teken Tarif Dagang usai Agenda Board of Peace



Oleh karena itu, Prabowo berharap agar kehadiran Amerika Serikat dalam sektor ekonomi di Indonesia semakin kuat ke depan. Dia menegaskan, pemerintahan yang ia pimpin demi kepentingan rakyat Indonedia.

“Jadi, kami berharap akan kehadiran Amerika yang lebih kuat dalam ekonomi kami. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa kami bekerja sangat keras demi kepentingan rakyat kami. Rakyat Indonesia menuntut tata kelola yang baik, menuntut pemerintahan yang bersih. Inilah posisi saya, pemerintahan yang bersih dan akan menciptakan, mempromosikan, serta membela keadilan dan supremasi hukum,” tegas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 kembali membukukan surplus. Capaian ini memperpanjang tren surplus selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Nilai surplus mencapai 2,66 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan Oktober 2025 sebesar 2,39 miliar dolar AS.

Kinerja tersebut ditopang perdagangan nonminyak dan gas (nonmigas) yang tetap solid. Menteri Perdagangan Budi Santoso (Busan) menegaskan capaian November melanjutkan tren surplus jangka panjang yang konsisten.

“Neraca perdagangan November 2025 melanjutkan surplus 67 bulan beruntun sejak Mei 2020. Nonmigas mencatat surplus 4,64 miliar dolar AS, sedangkan migas defisit 1,98 miliar dolar AS,” ujar Mendag yang akrab disapa Busan.

Secara kumulatif Januari–November 2025, neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus 38,54 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 29,24 miliar dolar AS. Kinerja ini ditopang surplus nonmigas sebesar 56,15 miliar dolar AS di tengah defisit migas 17,61 miliar dolar AS.

Kontribusi surplus nonmigas terbesar berasal dari mitra dagang utama. Amerika Serikat menyumbang 19,21 miliar dolar AS, disusul India 12,16 miliar dolar AS dan Filipina 7,72 miliar dolar AS, mencerminkan peran pasar tradisional yang tetap kuat.

Dari sisi ekspor, nilai pengapalan November 2025 mencapai 22,52 miliar dolar AS, turun 7,08 persen secara bulanan. Penurunan terjadi pada ekspor nonmigas sebesar 7,30 persen dan migas 1,25 persen, seiring dinamika permintaan global.

Mendag Busan menyampaikan kinerja ekspor secara tahunan masih tumbuh. “Total ekspor Januari–November 2025 mencapai 256,56 miliar dolar AS dan tumbuh 5,61 persen. Ekspor nonmigas naik 7,07 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan ekspor nonmigas didorong komoditas bernilai tambah. Aluminium dan barang daripadanya meningkat 57,69 persen, berbagai produk kimia 48,02 persen, serta kakao dan olahannya 44,06 persen sepanjang Januari–November 2025.

Struktur ekspor memperlihatkan dominasi industri pengolahan dengan kontribusi 80,27 persen. Pertambangan dan lainnya menyumbang 12,65 persen, migas 4,60 persen, serta pertanian 2,48 persen. Ekspor pertanian tumbuh paling tinggi sebesar 24,63 persen, sementara industri pengolahan naik 14,00 persen.

Pasar utama ekspor nonmigas masih bertumpu pada China, Amerika Serikat, dan India dengan nilai gabungan 102,82 miliar dolar AS atau 42,02 persen dari total nasional. Secara kumulatif, Swiss mencatat kenaikan tertinggi sebesar 220,13 persen, diikuti Thailand 33,95 persen dan Singapura 31,20 persen. Pertumbuhan kawasan tertinggi terjadi di Asia Tengah 64,15 persen, Afrika Barat 63,76 persen, dan Eropa Barat 44,66 persen.

Pada sisi impor, nilai November 2025 tercatat 19,86 miliar dolar AS, turun 9,09 persen secara bulanan, terdiri atas nonmigas 17,00 miliar dolar AS dan migas 2,86 miliar dolar AS. Secara kumulatif, impor Januari–November 2025 mencapai 218,02 miliar dolar AS atau tumbuh 2,03 persen, didorong impor nonmigas yang naik 4,37 persen menjadi 188,61 miliar dolar AS.

Komoditas impor nonmigas dengan kenaikan tertinggi meliputi garam, belerang, batu, dan semen sebesar 70,89 persen, kakao dan olahannya 54,53 persen, serta produk kimia 36,12 persen. Negara asal impor nonmigas didominasi China, Jepang, dan Amerika Serikat dengan pangsa gabungan 52,87 persen.

Struktur impor masih didominasi bahan baku dan penolong sebesar 70,27 persen, diikuti barang modal 20,55 persen dan barang konsumsi 9,18 persen. Kenaikan impor barang modal sebesar 18,54 persen didorong kebutuhan teknologi dan investasi, sementara impor konsumsi dan bahan baku tertentu cenderung menurun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kebijakan tarif globalnya akan menjadi bencana bagi ekonomi AS.

Komentar Trump muncul setelah para hakim Mahkamah Agung AS mempertanyakan dasar hukumnya dalam sidang terbaru.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan telah diberi tahu bahwa proses persidangan berjalan baik. Namun, dia menegaskan dunia akan jatuh ke dalam depresi jika dia tidak diberi kewenangan untuk memberlakukan tarif terhadap negara mitra dagang AS.

“Saya pikir ini salah satu kasus terpenting, mungkin yang paling penting, dalam sejarah negara kita,” ujarnya dikutip dari Bloomberg, Kamis (6/11/2025).

Trump juga mengklaim bahwa kebijakan tarif tersebut memungkinkan dirinya menekan China untuk membatalkan rencana pembatasan ekspor logam tanah jarang. “Itu bukan ancaman terhadap kami, tetapi terhadap seluruh dunia. Saya melakukan ini untuk dunia," katanya.

Sebelumnya, dalam sidang yang berlangsung hampir tiga jam, para hakim Mahkamah Agung dari berbagai spektrum ideologi mempertanyakan penggunaan undang-undang darurat oleh Trump untuk memungut puluhan miliar dolar tarif setiap bulan.

Tiga hakim konservatif mempertanyakan dasar hukum penggunaan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif senilai puluhan miliar dolar per bulan.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts menyebut tarif itu sebagai pajak terhadap warga AS yang seharusnya menjadi wewenang Kongres. Sementara itu, Hakim Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett — yang juga merupakan hakim pilihan Trump — turut menyoroti keabsahan langkah tersebut.

Apabila Mahkamah Agung memutuskan menentang Trump, pemerintah AS bisa dipaksa mengembalikan lebih dari US$100 miliar tarif impor kepada pelaku usaha, menghapus beban besar bagi importir AS, serta melemahkan instrumen utama yang selama ini digunakan Trump dalam menekan mitra dagang global.

Kebijakan yang dipersoalkan adalah tarif “Liberation Day” yang diberlakukan sejak April, dengan besaran 10%–50% untuk sebagian besar impor tergantung asal negara.

Trump beralasan tarif tersebut diperlukan untuk mengatasi defisit perdagangan serta membatasi peredaran fentanyl dari Kanada, Meksiko, dan China.

Namun, beberapa hakim mempertanyakan apakah undang-undang darurat tersebut benar-benar memberi kewenangan kepada presiden untuk menetapkan tarif.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 4,34 miliar pada September 2025. Surplus ini mengecil dibandingkan sebelumnya US$ 5,49 miliar.

Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menegaskan ini adalah surplus 65 bulan beruntun sejak Mei 2020. Surplus ini ditopang oleh surplus komoditas nonmigas yang mencapai US$ 5,99 miliar.

"Surplus ini ditopang oleh komoditas nonmigas US$ 5,99 miliar dengan komoditas adalah lemak dan minyak hewan-nabati, HS 27, serta besi HS 72," papar Pudji, dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025).

Kendati ditopang oleh komoditas nonmigas, namun pertumbuhan surplus komoditas nonmiga sini melambat sebesar 1,64% dibandingkan bulan Agustus 2025.

Dengan surplus beruntun ini, maka neraca perdagangan Indonesia Januari-September 2025 tercatat surplus US$33,48miliar. Surplus ini berasal dari surplus sektor nonmigas US$47,20 miliar, sementara sektor migas defisit senilai US$13,72miliar.

Negara penyumbang surplus Indonesia a.l. Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 13,48 miliar, India US$ 10,45 miliar dan Filipina US$ 6,54 miliar. Sementara itu, negara yang menyumbang defisit pada neraca perdagangan RI a.l. China US$ 15,60 miliar, Australia US$ 3,38 miliar dan Thailand US$ 14,11 miliar.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]