Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sedang berjalan dapat memberi banyak manfaat, mulai dari aspek transparansi sampai menarik minat IPO.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan demutualisasi menjadi sebuah keniscayaan dan standar yang lazim ditetapkan di bursa efek global.

"Hampir semua bursa besar dan modern menuju atau sudah melakukan upaya demutualisasi dimaksud. Tidak selalu kemudian harus melakukan IPO di tahap awalnya, tapi demutualisasi ini memang menjadi tren yang rasanya perlu kita adopsi," kata Hasan saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Selasa (3/3/2026).

Hasan mengatakan, dengan adanya pihak kepemilikan di luar anggota bursa, bisa menghindarkan adanya conflict of interest. Selanjutnya, akses pendanaan menurut Hasan akan lebih terbuka.

"Jangan lupa, harga atau nilai saham bursa saat ini kan sudah cukup tinggi. Kalau kemarin mungkin bursa tidak bisa punya sarana lain untuk mendapatkan pendanaan permodalan baru yang dapat membantu bursa melaksanakan agenda-agenda pengembangan dan pemenuhan infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk mengantisipasi agenda-agenda pengembangan usaha ke depan," ujarnya.

Dengan adanya pemilik baru, sambungnya, calon pemilik baru dapat memasukkan dana tambahan ke kas bursa, sehingga OJK berharap bursa punya kapasitas lebih dari sisi pendanaan untuk melengkapi infrastrukturnya, melakukan pengembangan produk dan layanan, bahkan mungkin sebagian akan dialokasikan untuk kembali menghadirkan investor-investor baru melalui program literasi dan edukasi.

Kemudian, di sisi supply Hasan menilai dengan adanya pemilik baru yang nanti menjadi strategic partner, OJK berharap BEI juga punya influence untuk menarik lebih banyak perusahaan go public.

"Kita berharap dia [BEI] punya pengaruh untuk menghadirkan IPO-IPO baru yang tidak hanya mengejar kuantitas, tapi berkualitas dan ditunggu oleh investor selama ini," tandasnya.

Hingga awal Maret 2026, belum ada satu pun emiten IPO. Hasan bilang, hal itu bukan karena emiten yang menunggu penyesuaian ketentuan free float yang sekarang sedang digodok.

Pasalnya, emiten yang terkena ketentuan free float baru akan tergantung tanggal efektif revisi Peraturan I-A berlaku. Menurutnya, alasan belum adanya IPO di awal tahun ini adalah karena pelaku usaha sedang dalam proses peralihan laporan keuangan tahun buku 2025 ke 2026.

Hasan berharap reformasi pasar modal ke depan akan menarik lebih banyak emiten IPO, sehingga target 50 emiten di 2026 bisa dicapai.

"Apalagi nanti misalnya pada saat kita sudah menunjukkan komitmen untuk memodernisasi bursa melalui proses awal menuju ke bentuk bursa yang demutualisasi. Nah tentu akan ada komitmen dan tuntutan kepada bursa untuk lebih mengembangkan kegiatan usahanya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham pendatang baru yang resmi melantai di bursa efek Indonesia pada 2025 masih berada di teritori negatif atau berada di bawah harga penawaran IPO.

Dihitung dari sejak awal initial public offering (IPO) hingga penutupan perdagangan 2025, terdapat lima saham dengan koreksi paling dalam. Berurutan dari yang terbesar adalah saham PT Raja Roti Cemerlang Tbk. (BRRC) jeblok 48,1%, PT Jantra Grupo Indonesia Tbk. (KAQI) anjlok 40,7%, PT Cipta Sarana Medika Tbk. (DKHH) merosot 38,6%, PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI) anjlok 32,6%, dan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. (PJHB) turun 24,9%.

Hingga penutupan perdagangan Selasa (27/1/2026), kelima saham tersebut terpantau mulai pulih dan bergerak naik secara year to date (YtD). Perinciannya, saham BRRC naik 8,26% YtD ke Rp118, saham KAQI naik 14,29% YtD ke Rp80, saham DKHH tumbuh 8,64% YtD ke Rp88, dan saham PJHB menanjak 25,81% YtD ke Rp312.

Meski mulai pulih, kelima saham tersebut harganya masih berada di bawah harga penawaran saat IPO. Pada akhir 2025 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kualitas emiten-emiten yang akan melantai di bursa agar dipastikan memiiki fundamental yang kuat sehingga menjaga kepentingan investor.

Menanggapi hal itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menegaskan bahwa koreksi harga saham menjadi mekanisme perdagangan. Adapun, Pilarmas Investindo Sekuritas merupakan underwriter atau penjamin pelaksana emisi efek tunggal dalam IPO PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. (PJHB) yang resmi melantai di bursa 6 November 2025.

"Namun tentu saja, ketika perusahaan sekuritas membawa emiten baru untuk IPO, baik secara prospek dan risiko semua tertuang di dalam prospektus. Dan tidak hanya itu, baik Bursa Efek Indonesia dan OJK juga turut mengawasi proses tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut baik adanya, karena sudah melewati berbagai proses yang panjang," ujar Nico kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Berdasarkan prospektus IPO, PJHB menawarkan saham kepada publik dengan harga penawaran Rp330 per saham, dengan jumlah saham yang dilepas ke publik sebanyak 480 juta saham.

Pada penutupan pasar Selasa (27/1), harga saham PJHB turun 0,64% ke Rp312. Level harga ini mencerminkan pertumbuhan 41,82% dalam tiga bulan terakhir, namun masih terpangkas 5,45% sejak tanggal listing di bursa.

"Terkait dengan harga saham, semua akan kembali ketika saham tersebut diperdagangkan. Koreksi maupun potensi, semua tergantung bagaimana pelaku pasar dan investor melihat saham tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan bahwa OJK bersama BEI menekankan agar emiten yang melakukan IPO memiliki fundamental yang kuat.

Saat ini, jumlah perusahaan IPO terus mengecil dari rekor terbanyak 79 anggota baru pada 2023, menjadi 41 pada 2024, dan hanya 26 perusahaan yang go public sepanjang 2025. Bahkan, realisasi 2025 itu lebih kecil dari target BEI sebanyak 45 perusahan, meski usai dikoreksi dari target semula 66 perusahaan.

"OJK bersama BEI menekankan agar emiten yang melakukan IPO memiliki fundamental yang kuat, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan usaha yang memadai, sehingga kredibilitas emiten tetap terjaga dan kepentingan investor terlindungi,” ujar Inarno.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.