Bisnis.com, SURABAYA – Keterlibatan kalangan akademisi serta lembaga riset dalam pusaran industri tembakau dinilai kian mengkhawatirkan. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait potensi conflict of interest yang dapat mengikis independensi perguruan tinggi serta memengaruhi arah regulasi terhadap pengendalian produk olahan tembakau.

Berdasarkan hasil dari pemantauan Lentera Anak mengenai Gangguan Industri Tembakau (GIT) sepanjang periode September 2025 hingga Mei 2026, terindikasi adanya keterlibatan sejumlah akademisi dalam pusaran kerja sama riset dengan para pelaku industri rokok.

Narasi-narasi pro-industri tersebut disebut-sebut telah mulai masuk dan menyebar ke ruang publik melalui berbagai pendekatan, seperti ekonomi, hukum, hingga konsep pengurangan risiko (harm reduction) terhadap produk olahan tembakau dalam berbagai forum ilmiah serta seminar akademis.

Ketua Lentera Anak Lisda Sundari memaparkan bahwa dari hasil pemantauan pihaknya itu, tercatat sedikitnya 18 universitas, 13 lembaga riset, dan 50 akademisi atau peneliti yang terpantau menyuarakan narasi tertentu melalui media massa dengan menonjolkan aspek ekonomi dari produk industri tembakau.

”Narasi ekonomi yang dimunculkan, seperti tenaga kerja dan UMKM, telah menggeser isu kesehatan publik menjadi isu ekonomi. Bahasa yang digunakan juga sangat moderat, seperti keseimbangan, pengurangan risiko, dan inovasi, menjadikannya lebih mudah diterima dalam ruang kebijakan,” ujar Lisda dalam sebuah diskusi yang digelar dalam Indonesian Conference on Tobacco Control (ICTOH) 2026 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat (22/5/2026).

Lisda menjelaskan salah satu bentuk hembusan isu tersebut terlihat pada narasi yang disampaikan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Bambang Prasetya. Dalam pandangannya, rokok elektronik dinilai sebagai bentuk inovasi produk tembakau yang mengikuti tren global guna meminimalkan paparan bahan berisiko dari proses pembakaran.

“Penyampaian narasi dari peneliti dan akademisi ini tidak hanya menormalisasi narasi industri, tapi juga bisa membentuk opini publik dan mempengaruhi framing regulasi kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) Mouhamad Bigwanto mengingatkan para akademisi serta praktisi kesehatan agar lebih sensitif terhadap pola-pola infiltrasi yang digunakan oleh para pelaku industri tembakau yang dapat masuk melalui skema penelitian, konferensi, hingga publikasi ilmiah.

Bigwanto menjabarkan terdapat empat strategi berlapis yang lumrah digunakan. Di antaranya penolakan bukti ilmiah, pembentukan narasi semu untuk membingungkan pembuat kebijakan, pembentukan kelompok aliansi atau front group yang tampak netral, hingga pemanfaatan kekuatan politik melalui lembaga riset negara demi memengaruhi regulasi.

“Akademisi dan peneliti harus berhati-hati, karena industri tembakau kerap menggunakan legitimasi akademik untuk memperkuat narasi yang menguntungkan mereka walaupun bertentangan dengan bukti kesehatan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa kerjasama akademisi dengan industri rokok mendorong praktik yang menyimpang dari standar etika, seperti penyembunyian hasil yang tidak menguntungkan,” tutur Bigwanto.

Bigwanto menyebut RUKKI telah mencatat sepanjang periode 2023 hingga 2024 bahwa terdapat 19 peneliti yang terindikasi membela kepentingan industri tembakau dalam proses penyusunan Rancangan UU Kesehatan dan RPP Kesehatan.

Beberapa di antaranya bahkan ditengarai memiliki rekam jejak kemitraan dengan organisasi pendukung industri rokok. Bigwanto mencontohkan keterlibatan dosen Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada A.B. Widyanta yang pernah bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dalam studi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada 2017.

Selain itu, ia juga membeberkan keterlaluan sejumlah peneliti lainnya dari Universitas Padjadjaran, seperti Ronny Lesmana, Amaliya, dan Melisa Intan Barliana, yang dilaporkan menjalin kemitraan dengan CoEHAR, sebuah lembaga yang disokong oleh Foundation for a Smoke Free World (FSFW) yang sepenuhnya didanai oleh Philip Morris Internasional.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Bigwanto menilai institusi pendidikan tinggi perlu memperketat kode etik penelitian, mendorong transparansi sumber pendanaan, serta memperluas implementasi kebijakan Kampus Bebas Rokok.

"Ini tidak hanya mengatur lingkungan bebas asap rokok tetapi juga memperkuat komitmen institusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat," ucapnya.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menegaskan bahwa menjaga integritas bagi setiap akademisi di lingkungan menara gading merupakan bagian krusial dari penerapan tata kelola yang baik atau good governance.

Menurutnya, adanya konflik kepentingan tersebut berisiko menggeser orientasi riset dari yang semula berfokus pada kepentingan kesehatan masyarakat, menjadi sekadar instrumen pembenaran ekonomi bagi aktivitas industri tembakau.

”Konflik kepentingan tidak selalu melanggar hukum, tetapi merusak kualitas pengambilan keputusan. Dalam konteks kampus, dampak kerusakan lebih serius karena menyangkut produksi pengetahuan yang memengaruhi kebijakan publik,” ungkapnya.

Danang menambahkan hasil riset dengan sokongan dana besar dari industri berpotensi memberikan legitimasi ilmiah yang bias, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengevaluasi bahkan menolak kebijakan kesehatan publik yang sesungguhnya berdampak luas.

"Oleh sebab itu, kami mendorong kepada segenap elemen akademisi dan mahasiswa untuk bisa memperkuat independensi serta akuntabilitas ruang akademik yang bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk pelaku industri tembakau," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sedang berjalan dapat memberi banyak manfaat, mulai dari aspek transparansi sampai menarik minat IPO.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan demutualisasi menjadi sebuah keniscayaan dan standar yang lazim ditetapkan di bursa efek global.

"Hampir semua bursa besar dan modern menuju atau sudah melakukan upaya demutualisasi dimaksud. Tidak selalu kemudian harus melakukan IPO di tahap awalnya, tapi demutualisasi ini memang menjadi tren yang rasanya perlu kita adopsi," kata Hasan saat ditemui di Komplek Bank Indonesia, Selasa (3/3/2026).

Hasan mengatakan, dengan adanya pihak kepemilikan di luar anggota bursa, bisa menghindarkan adanya conflict of interest. Selanjutnya, akses pendanaan menurut Hasan akan lebih terbuka.

"Jangan lupa, harga atau nilai saham bursa saat ini kan sudah cukup tinggi. Kalau kemarin mungkin bursa tidak bisa punya sarana lain untuk mendapatkan pendanaan permodalan baru yang dapat membantu bursa melaksanakan agenda-agenda pengembangan dan pemenuhan infrastruktur yang memang dibutuhkan untuk mengantisipasi agenda-agenda pengembangan usaha ke depan," ujarnya.

Dengan adanya pemilik baru, sambungnya, calon pemilik baru dapat memasukkan dana tambahan ke kas bursa, sehingga OJK berharap bursa punya kapasitas lebih dari sisi pendanaan untuk melengkapi infrastrukturnya, melakukan pengembangan produk dan layanan, bahkan mungkin sebagian akan dialokasikan untuk kembali menghadirkan investor-investor baru melalui program literasi dan edukasi.

Kemudian, di sisi supply Hasan menilai dengan adanya pemilik baru yang nanti menjadi strategic partner, OJK berharap BEI juga punya influence untuk menarik lebih banyak perusahaan go public.

"Kita berharap dia [BEI] punya pengaruh untuk menghadirkan IPO-IPO baru yang tidak hanya mengejar kuantitas, tapi berkualitas dan ditunggu oleh investor selama ini," tandasnya.

Hingga awal Maret 2026, belum ada satu pun emiten IPO. Hasan bilang, hal itu bukan karena emiten yang menunggu penyesuaian ketentuan free float yang sekarang sedang digodok.

Pasalnya, emiten yang terkena ketentuan free float baru akan tergantung tanggal efektif revisi Peraturan I-A berlaku. Menurutnya, alasan belum adanya IPO di awal tahun ini adalah karena pelaku usaha sedang dalam proses peralihan laporan keuangan tahun buku 2025 ke 2026.

Hasan berharap reformasi pasar modal ke depan akan menarik lebih banyak emiten IPO, sehingga target 50 emiten di 2026 bisa dicapai.

"Apalagi nanti misalnya pada saat kita sudah menunjukkan komitmen untuk memodernisasi bursa melalui proses awal menuju ke bentuk bursa yang demutualisasi. Nah tentu akan ada komitmen dan tuntutan kepada bursa untuk lebih mengembangkan kegiatan usahanya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada setiap pejabat negara untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri guna mencegah konflik kepentingan dan terhindar dari gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan permintaan THR juga berpotensi bertentangan dengan kode etik atau aturan tindak pidana korupsi.

"Kita terus mengimbau ya, jangan ada praktik-praktik permintaan THR gitu kan, dengan modus apa pun yang kemudian itu tentunya bertentangan dengan kode etik ya, ataupun aturan-aturan tidak hanya soal tindak pidana korupsi saja, tapi pasti juga bertentangan dengan etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Budi menyampaikan imbauan ini juga berlaku bagi pihak swasta untuk tidak memberikan THR kepada pejabat maupun ASN.

Menurutnya pemberian THR ke pejabat negara akan memicu konflik kepentingan yang berisiko terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari.

"Kepada sisi pihak swasta agar juga tidak berinisiatif untuk memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun ya, yang itu berpotensi pada kemudian hari menimbulkan benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah ini kan juga berisiko untuk kemudian nanti terjadi tindak pidana korupsi," jelas Budi.

Para pejabat yang menerima THR dapat segera melaporkan ke KPK secara luring maupun daring melalui laman resmi KPK atau melalui Unit Pengelolaan Gratifikasi yang tersedia di setiap kementerian atau lembaga.

Penerimaan tersebut akan dianalisis oleh tim terkait untuk memastikan barang yang diterima termasuk dalam gratifikasi atau tidak. Budi menyampaikan saat barang tersebut masuk kategori gratifikasi, maka akan disita negara.

"Karena laporan penerimaan gratifikasi itu kan channel-nya banyak. Ada yang lewat online, kemudian datang langsung ke KPK, atau melalui UPG, Unit Pengelola Gratifikasi, yang ada di hampir setiap institusi. Baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah, ya itu. Nanti kita akan collect dari laporan para UPG tersebut," terangnya