JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain pada Rabu (1/7/2026) sore. Keduanya diperiksa usai menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kuansing.

Pantauan di lokasi, keduanya terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 15.45 WIB. Pada kesempatan ini, keduanya telah mengenakan rompi oranye yang menandakan keduanya menjadi tahanan Lembaga Antirasuah.

Selain itu, terdapat satu orang lainnya yang turut mengenakan rompi oranye KPK. Dengan pengawalan petugas, mereka digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke rumah tahanan (rutan).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, terdapat 10 orang yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Di mana, sembilan orang diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di Jakarta dalam operasi tersebut.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. Sembilan orang di antaranya diamankan di wilayah Kuansing dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 30 Juni 2026.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Dari jumlah tersebut, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuansing, dan satu orang dari pihak keluarga penyelenggara negara atau Pengadilan Negeri di daerah tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Penyidik turut mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang diduga menjadi instrumen suap.

Budi mengungkapkan perkara yang diungkap melalui OTT tersebut diduga berkaitan dengan suap untuk suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. "Jadi suap ini diduga untuk jabatan Sekda di Kabupaten Kuansing," ujarnya.

Denpasar (ANTARA) - Bali International Hospital Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna robotik di tahun pertama mereka beroperasi.

“Kami baru saja merayakan hari jadi peresmian tahun pertama kami, saya merasa ini tonggak sejarah yang luar biasa karena masih sangat muda untuk dapat melakukan operasi robotik,” kata President Director & CEO Bali International Hospital Dr. Noel Yeo di Denpasar, Selasa.

Setelah pada 25 Juni 2025 Presiden Prabowo Subianto meresmikan rumah sakit tersebut, pada Senin (29/6) kemarin mereka resmi melakukan operasi saluran cerna robotik perdana di Bali dan Indonesia Timur dengan tindakan pengangkatan kantung empedu.

“Kemarin itu tonggak sejarah pertama kami, dan hari ini kami memiliki tonggak sejarah kedua, jadi di BIH kami berhasil melakukan prosedur kombinasi robotic-assisted pertama di Indonesia yang mencakup dua operasi yaitu pengangkatan tumor adrenal ditambah pengangkatan kantung empedu, hal ini belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya,” ujar Noel.

Sebagai sebuah kawasan ekonomi khusus kesehatan besutan Kementerian BUMN, ia ingin menyampaikan bahwa ekosistem layanan kesehatan Indonesia sudah semakin maju.

Dalam satu tahun mereka terus menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang lebih dekat bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi unggulan layanan kesehatan dan wisata medis di kawasan Asia-Pasifik.

“Kami ingin menjadi tempat dimana masyarakat Indonesia dapat memilih untuk datang berobat bahkan sebelum memikirkan Malaysia atau Singapura, kita memiliki banyak dokter bedah hebat dan dokter muda, saya percaya bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat, apalagi negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara,” kata Noel.

Dokter Spesialis Bedah Digestif BIH KEK Kesehatan Sanur Dr. I Made Mulyawan, MD, PhD menambahkan operasi robotik ini sudah terkenal di negara-negara maju sehingga penting untuk hadir merata di Indonesia.

Teknologi ini mampu menjalankan pembedahan dengan lebih presisi, minim invasif, dan masa pemulihan lebih singkat, sehingga kembali lagi bahwa tujuannya untuk memberi manfaat lebih besar bagi pasien.

Dalam simposium ini diperkenalkan Edge® MP1000 Multi-port Endoscopic Robotic Surgical System dari Edge Medical yang digunakan untuk mendukung demonstrasi operasi secara langsung.

Dalam prosesnya, dokter ahli tetap didampingi tim yang terdiri dari anestesi, bedah, dan perawat, namun tangan cekatan mereka tidak berada di tubuh pasien melainkan di mesin konsol, dan robot yang akan menjalankan perintah.

“Perbedaan operasi yang lama dengan operasi robotik di tingkat presisinya, lebih presisi dengan robot, lebih jelas dan teliti jadi keputusan dokter lebih tepat, hasilnya lebih baik kami kerjakan operasi bisa kurang dari 1 jam, ini bisa dilakukan di hampir semua operasi, di perut, di dada, di rongga dada, operasi perkencingan, operasi kandungan juga bisa,” tutur Dokter Mulyawan.

Dengan keberhasilan memulai operasi robotik terhadap pasien lansia asal Bali dan Surabaya ini, dokter spesialis saluran cerna itu mengatakan selanjutnya setiap pasien dengan kasus serupa akan ditawarkan menggunakan teknologi moderen ini sehingga tingkat keberhasilan menjadi semakin besar.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Kehadiran teknologi operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot di Bali menjadi langkah baru dalam memperkuat posisi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kesehatan kelas internasional.

Dokter Spesialis Ortopedi Konsultan Panggul dan Lutut, dr. Erwin Saspraditya, BMedSci, Sp.OT(K), di Denpasar, Senin mengatakan teknologi robotik bukan menggantikan peran dokter, melainkan membantu meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan operasi sesuai kondisi masing-masing pasien.

"Tujuan kami adalah membantu pasien kembali menjalani hidup secara aktif tanpa dibatasi nyeri lutut. Teknologi ini membantu kami merencanakan tindakan dengan lebih presisi, namun seluruh keputusan klinis tetap sepenuhnya berada di tangan dokter," ujarnya.

Layanan kesehatan berteknologi tinggi yang tersedia di Siloam Hospital Bali tersebut sekaligus membuka akses masyarakat terhadap penanganan medis modern tanpa harus berobat ke luar negeri.

Teknologi Robotic Total Knee Replacement (TKR) atau operasi penggantian sendi lutut berbantuan robot membantu dokter memetakan anatomi pasien secara real-time dan mendukung tindakan operasi yang lebih presisi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil klinis serta mempercepat pemulihan pasien.

Kehadiran layanan berbasis teknologi robotik dinilai menjadi modal penting bagi Bali untuk mengembangkan sektor medical tourism.

Direktur Siloam Hospitals Bali dr. Ni Gusti Ayu Putri Mayuni, MM mengatakan kehadiran teknologi medis modern di Bali diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung pengembangan wisata kesehatan di Pulau Dewata.

"Melalui layanan ini, masyarakat Bali dan Indonesia Timur kini memiliki akses terhadap layanan ortopedi berteknologi tinggi dengan standar internasional tanpa harus bepergian ke luar negeri. Kami berharap langkah ini juga dapat mendukung penguatan Bali sebagai salah satu destinasi medical tourism di Indonesia," katanya.

Ia mengungkapkan dengan semakin banyaknya inovasi dan investasi di sektor kesehatan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga mulai berkembang menjadi pusat layanan kesehatan modern yang mampu menarik pasien dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Selama ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memilih menjalani pengobatan di luar negeri untuk mendapatkan layanan medis dengan teknologi canggih.

Penguatan layanan kesehatan berteknologi tinggi sejalan dengan upaya Bali membangun ekosistem wisata kesehatan yang terintegrasi.

Selain didukung fasilitas kesehatan berstandar internasional, katanya, Bali juga memiliki keunggulan berupa infrastruktur pariwisata, akomodasi, serta lingkungan yang mendukung proses pemulihan pasien.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Hanif Rahadian

Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Lembaga KERIS

“KITA berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi.”

Itulah penggalan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL), Laksamana TNI Muhammad Ali, saat ditemui dan diwawancarai wartawan seusai acara serah terima KRI Brawijaya-320 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin, 8 September 2025.

Sejak sekitar periode Juli 2025, isu pembelian kapal induk garibaldi oleh Indonesia mencuat dan terus menguat hingga saat ini, setidaknya pada bulan dan tahun yang sama, perwakilan dari galangan kapal italia Fincantieri melakukan presentasi di Jakarta terkait rencana mengkonversi kapal garibaldi menjadi kapal induk helikopter dan UAV, menyesuaikan dengan kebutuhan dari TNI-AL.

ITS Giuseppe Garibaldi sendiri merupakan kapal induk ringan yang dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat tempur dengan metode Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL). Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dengan displacement sekitar 10.000 ton yang meningkat hingga 14.150 ton saat muatan penuh. Garibaldi mampu melaju hingga 30 knot berkat empat turbin gas General Electric LM2500 dengan total daya 81.000 shp, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 7.000 mil laut pada kecepatan jelajah 20 knot.

Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan ski-jump 6,5 derajat dan hanggar yang mampu menampung kombinasi pesawat maupun helikopter. Selain berfungsi sebagai kapal induk, Garibaldi juga dapat menjalankan peran sebagai kapal komando dengan kapasitas sekitar 830 personel. Untuk pertahanan diri, kapal ini dipersenjatai dengan rudal pertahanan udara Aspide, torpedo ILAS, serta tiga sistem Close-In Weapon System (CIWS) DARDO.

Rencana pengadaan dan pengoperasian kapal induk oleh TNI AL bukanlah sebuah kebijakan modernisasi yang berdiri sendiri, melainkan langkah ini masuk dalam program modernisasi alutsista dan pembangunan kekuatan armada yang tengah dijalankan Indonesia. Meski ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas TNI AL, rencana mendatangkan kapal ITS Giuseppe Garibaldi, sebuah kapal induk bekas yang sebelumnya dioperasikan Angkatan Laut Italia, memunculkan diskursus di tengah masyarakat luas.

Utamanya mengenai relevansi, urgensi, dan nilai strategisnya bagi kebutuhan pertahanan Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya menyoroti usia kapal yang relatif tua serta potensi biaya pemeliharaan dan modernisasi yang besar, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana kehadiran kapal berbobot 10.000–15.000 ton tersebut selaras dengan kebutuhan operasional, prioritas strategis nasional, dan doktrin TNI AL saat ini.

Karena itu, apabila kapal ini benar-benar akan memperkuat armada Indonesia, pemerintah perlu memastikan kesiapan operasionalnya, baik melalui penyesuaian doktrin dan konsep operasi, program pemeliharaan dan sampai pada peningkatan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

Operasi Militer Selain Perang

Menurut TNI AL, pengoperasian kapal induk ini nantinya akan difokuskan untuk mengemban tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam pelaksanaan misi kemanusiaan dan mitigasi bencana alam yang dikenal dengan istilah Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir serta tanah longsor.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025 yang menimbulkan lebih dari 1.000 korban jiwa menunjukkan masih adanya tantangan dalam mobilisasi personel, logistik, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak, baik melalui jalur udara maupun laut. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan respons cepat dalam operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Bicara mengenai kegunaannya dalam misi OMSP, mengoperasikan Garibaldi sebagai kapal induk helikopter merupakan satu langkah operasi yang paling mungkin dilakukan, Dalam konteks operasi HADR, pengoperasian ini menjadi opsi yang relevan karena kapal mampu berfungsi sebagai pangkalan bergerak dengan memboyong sejumlah helikopter, personel, dan keperluan logistik. Kemampuan ini jelas mempercepat distribusi bantuan serta mendukung upaya evakuasi dan penanganan bencana di wilayah kepulauan Indonesia.

Terlebih secara konsep pengoperasian helikopter melalui platform helideck kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI-AL, adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Manakala Indonesia ingin mengadopsi doktrin untuk mengoperasikan kapal induk ini sebagai basis Unmanned Aerial Vehicle (UAV), tentu proses adaptasi dan penyelarasan doktrin operasinya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, mengingat bahwa sejauh ini Indonesia belum memiliki pengalaman maupun konsep operasi yang memungkinkan operasional UAV di kapal induk.

Implementasi operasional Fixed Wing Remotely Piloted System (RPS) juga sebuah hal yang masih tergolong baru lingkungan TNI-AL. Mengacu pada kondisi tersebut, maka operasi udara yang paling mungkin dilakukan secara realistis dengan waktu adaptasi yang bisa dilakukan dengan lebih cepat adalah dengan menggunakan Garibaldi sebagai basis pengoperasian helikopter, setidaknya dalam masa lima tahun sejak Indonesia secara resmi mengoperasikan kapal induk tersebut.

Kesiapan Operasional dan Refurbishment

Melakukan impor terhadap eks kapal induk eks Marina Militare tentunya perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, bukan hanya pada teknis operasional kapal, tetapi juga memastikan kesiapan dari kapal ini secara menyeluruh. Program pengadaan kapal Induk ini mendapatkan alokasi pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 25 September 2025, dengan total nilai mencapai US$450 juta melalui diterbitkannya Penetapan Sumber Daya Pembiayaan (PSP).

Pada April 2026, diketahui bahwa parlemen Italia memberikan persetujuan atas hibah kapal ITS Garibaldi untuk Indonesia. Secara otomatis, persetujuan ini menghilangkan adanya tantangan politik terhadap proses penandatangan kapal itu ke Indonesia. Namun meski demikian, satu tantangan lain yang perlu turut menjadi perhatian ialah bagaimana memastikan kapal ini dapat siap dan beroperasi optimal setelah dia didatangkan.

Perlu diketahui satu hal bahwa kapal ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia sejak tahun 1985 dan sudah melewati berbagai operasi selama masa penugasannya. Jika kapal induk ini didatangkan ke Indonesia pada tahun ini, maka usianya sudah mencapai 41 tahun, dan ini tentu merupakan usia yang cukup tua bagi sebuah kapal perang.

Oleh karenanya untuk memastikan bahwa kapal yang sudah cukup berumur ini dapat digunakan secara oleh Indonesia, setidaknya hingga 2040 dengan tingkat kesiapan yang optimal, maka kapal tentu perlu melewati tahap Refurbishment atau Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Tentunya penyerahan program Refurbishment serta MRO terhadap kapal induk Garibaldi diperhatikan dengan cermat, setidaknya dengan alokasi dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$450 juta, maka setidaknya sekitar US$250 juta harus dialokasikan bagi kapal untuk menjalani program refurbishment. Adapun kegiatan-kegiatan refurbishment yang perlu dilakukan terhadap Garibaldi meliputi overhaul terhadap sistem utama dan sistem pendukung yang ada di dalam kapal, sehingga ia memiliki kelayakan operasional yang sesuai dengan standar yang ada di era saat ini.

Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa pemerintah perlu menggandeng mitra yang tepat dalam mengawal proses refurbishment kapal induk Garibaldi. Tentunya menyerahkan program refurbish dan MRO kepada Fincantieri tentu menjadi langkah yang wajar dan paling logis. Mengingat Fincantieri merupakan galangan kapal yang membangun dan mengembangkan kapal ini sejak awal kapal dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia.

Sepanjang penugasan kapal ini di Italia, kegiatan MRO selalu diserahkan kepada Fincantieri, selaku pabrikan kapal. Pengalaman dan fakta ini tentu menegaskan bahwa Fincantieri merupakan galangan kapal yang yang paling paham dan mengetahui seluk beluk daripada kapal dengan berat mencapai 10.000 ton ini. Pada akhirnya, relevansi pengadaan ITS Giuseppe Garibaldi tidak ditentukan oleh statusnya sebagai kapal induk pertama Indonesia, melainkan oleh manfaat operasional yang mampu diberikannya bagi TNI AL.

Dalam jangka pendek hingga menengah, penggunaan sebagai kapal induk helikopter untuk mendukung misi HADR dan OMSP merupakan opsi operasional yang paling realistis untuk dikejar oleh Indonesia dengan kepemilikan kapal Induk Garibaldi. Namun, usia kapal yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut program refurbishment dan MRO yang menyeluruh agar tetap andal dan aman dioperasikan. Karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan operasional, dukungan pemeliharaan jangka panjang, serta kemampuan Indonesia mengoptimalkan kapal tersebut sesuai kebutuhan strategis pertahanan maritim nasional.

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pengelola Tambang Emas Gosowong melalui Yayasan NHM Peduli terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi filosofi “Menambang dengan Hati”. Salah satu wujud nyata kepedulian tersebut adalah pendampingan dan bantuan pengobatan untuk Glen F. Kotabunan, warga Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, yang didiagnosis menderita penyakit jantung rematik dan membutuhkan penanganan medis lanjutan di Jakarta.

Proses pendampingan dimulai sejak akhir Februari 2026, ketika tim NHM Peduli melakukan kontak awal dengan pasien dan memfasilitasi keberangkatan Glen ke Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Setibanya di Jakarta, Glen menjalani serangkaian pemeriksaan serta kontrol pra-operasi di poli jantung anak Rumah Sakit Jantung Jakarta sebagai bagian dari persiapan tindakan medis. Setelah kondisi dinyatakan siap, pasien menjalani rawat inap untuk persiapan operasi sebelum akhirnya menjalani operasi jantung pada akhir April 2026.

Pasca tindakan operasi, Glen tetap menjalani kontrol dan pemantauan kondisi hingga hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang baik dan pasien diperbolehkan pulang dan telah kembali ke desanya di Kao Utara pada awal Mei 2026. Hingga saat ini, akhir Juni 2026, Glen masih terus dipantau perkembangannya oleh Dokter Pendamping NHM Peduli, dr. Syamsul Bahri dan memastikan melakukan pengobatan lanjutan di Tobelo.

Keluarga Glen menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NHM Peduli atas pendampingan dan bantuan yang diberikan selama proses pengobatan berlangsung. “Kami keluarga besar Glen, mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Direktur NHM Bapak Haji Robert Nitiyudo Wachjo atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui NHM Peduli. Semoga Bapak selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dan umur panjang,” ungkap Mien Toebeoto ibunda dari Glen,

dr. Syamsul Bahri mengatakan, pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen NHM untuk terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan. “Kami berupaya memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Harapannya, proses pengobatan yang dijalani dapat memberikan hasil terbaik dan pasien dapat kembali menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih baik,” ujarnya.

Program NHM Peduli merupakan implementasi dari filosofi perusahaan “Menambang dengan Hati”, yang menegaskan keberadaan perusahaan tidak hanya berfokus pada operasional pertambangan, tetapi juga pada kepedulian sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menyiapkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi di seluruh desa dan kelurahan pada 31 kecamatan untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Bandung, Senin, mengatakan program tersebut masih dimatangkan bersama Kementerian Dalam Negeri agar skema intervensi pasar berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh wilayah.

"Saya sudah koordinasi dengan Kemendagri merencanakan gerakan OPM. Yang tentu nanti bisa disebar di masing-masing desa ataupun kelurahan. Tentunya nanti kami hitung dulu," katanya.

Dirinya menjelaskan bahwa pemerintah daerah kini tengah menghitung kebutuhan dan sebaran titik pelaksanaan OPM agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia mengatakan perhitungan tersebut penting dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan pangan berjalan optimal sesuai kebutuhan warga di masing-masing desa maupun kelurahan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung memastikan program pasar murah dengan subsidi hingga 50 persen akan terus digulirkan guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Program 50 persen sebelumnya kita gencarkan juga, misalkan harga Rp160 ribu, masyarakat hanya tebus Rp70 ribu," ujarnya.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas pangan masih berada pada level yang relatif tinggi berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Data tersebut mencatat harga beras medium sebesar Rp13.777 per kilogram, telur ayam Rp26.666 per kilogram, serta cabai rawit merah mencapai Rp75.000 per kilogram.

Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp15.300 per kilogram, daging ayam Rp35.222 per kilogram, dan cabai merah tanjung sebesar Rp92.777 per kilogram.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah daerah juga membuka peluang mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2026 apabila diperlukan untuk memperkuat cadangan pangan daerah

"Kalau ke cadangan kita saat ini ketahanan pangan kurang, ya mungkin kita akan tambah nanti di APBD Perubahan. Kita bisa mulai APBD Perubahan lebih cepat sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi," katanya.

Pemkab Bandung berharap pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka meminta Rp1,6 miliar untuk mengondisikan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim. Hasil audit BPK mendapati nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim.

Hal itu disampaikan Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein terkait penahanan kasus dugaan suap pengondisian laporan hasil audit laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim. Menurut Achmad Taufik, Bupati Edison memerintahkan bawahannya untuk mengurus hal tersebut dengan menemui Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Angga kemudian berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari (TTN) selaku Pengendali Teknis untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rp1,6 miliar itu, anak buah Edison menyiapkan uang yang bersumber dari Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi yang merupakan pihak penyedia PBJ proyek smart board di lingkup Disdikbud Muara Enim.

"Bahwa dari penerimaan sejumlah Rp500 juta tersebut, ABN (Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) membagi dua klaster distribusi uang, di Jakarta dan Sumatera Selatan. Di mana sebesar sekitar Rp100 juta untuk AGG dan Rp100 juta untuk MYN (Mulyono selaku perantara) sebagai perantara pertemuan di Jakarta," ujarnya.

"Sementara sejumlah sekitar Rp300 juta diserahkan oleh ABN ke Sumatera Selatan yang diantaranya untuk EDS," sambungnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



Taufik melanjutkan, Angga juga diduga menerima uang Rp50 juta dari Abi. KPK masih mendalami terkait maksud dari penerimaan tersebut.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima tersangka kasus dugaan suap laporan keuangan BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu, 10 Juni 2026.

Achmad Taufik menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim Edison (EDS). "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Pemkab Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025, KPK kemudian menetapkan lima orang tersangka," kata Taufik saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka usai menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap pengkondisian temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim.

"Bahwa pasca KPK menetapkan penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/6/2026).

Budi menjelaskan, empat orang itu terdiri dari pihak penerima dan pemberi. Di mana, salah satu diantaranya ialah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison yang sebelumnya juga sudah ditetapkan tersangka di perkara lain.

"Betul. Jadi nanti, karena ini memang dua perkara yang berkaitan, nanti akan cross. Ada dua tersangka yang sama dari perkara sebelumnya dan perkara saat ini," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka lainnya yang terjerat dua perkara ialah Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Di perkara sebelumnya dua tersangka ini sebagai terduga penerima suap, dalam perkara ini sebagai terduga pemberi," ucapnya.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan

Sementara, untuk dua tersangka lainnya ialah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari dan Augus Dwianggara selaku pihak swasta. Keduanya terlihat sudah mengenakan rompi oranye sebagai tanda tahanan KPK seusai pemeriksaan hari ini.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi senyap ini terkait dugaan suap atas temuan BPK soal pengadaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

"Dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV yang kemarin sudah kita jelaskan dalam konstruksi perkara Muara Enim," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, suap diduga untuk mengkondisikan temuan BPK tersebut. "Sejauh ini berkaitan untuk menutup temuan-temuan BPK berkaitan dengan pengadaan-pengadaan di Pemkab Muara Enim. Salah satunya pengadaan Smart TV tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan menangkap 11 orang terkait OTT lanjutan pekara yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison dkk. Beberapa di antaranya merupakan ASN BPK.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," ucapnya.

Budi menyebutkan, mereka yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, OTT ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

"KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara tersebut di mana untuk tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim Sumatera Selatan kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan," kata Budi, Rabu (10/6/2026).

Budi mengungkapkan, dalam operasi senyap ini terdapat 11 orang yang ditangkap.

"Enam orang yang juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru yang kemudian diamankan dalam tangkap tangan ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," sambungnya.

Budi menyebutkan, mereka yang tertangkap kini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh masih dalam tahap evaluasi dan belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sedianya agenda Operasi Patuh dijadwalkan digelar tanggal 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026, tetapi akhirnya dibatalkan.

Agus mengungkapkan terdapat lima agenda besar operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Operasi Keselamatan menjadi agenda awal yang mendahului Operasi Ketupat, kemudian dilanjutkan dengan Operasi Patuh dan Operasi Zebra yang merupakan bagian dari operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Jadi jaraknya masih jauh, sehingga Operasi Patuh hasil analisa dan evaluasi mungkin nanti setelah mendekati kegiatan Nataru," kata Agus kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan Operasi Patuh untuk sementara waktu ditunda dikarenakan masih cukup jauh dari agenda pengamanan Natal dan Tahun Baru yang menjadi sasaran utama operasi cipta kondisi tersebut.

"Jadi itu evaluasi dan tentunya kami berharap dengan sosialisasi kemarin, Operasi Patuh sementara kita tunda, karena memang agenda besar operasi cipta kondisi Operasi Nataru itu masih jauh. Sehingga ini kita tunda," ujar Agus.

Agus menegaskan bahwa penentuan jadwal pelaksanaan Operasi Patuh termasuk Operasi Zebra akan menunggu hasil evaluasi lanjutan serta arahan dari pimpinan Polri. Korlantas juga akan berkoordinasi dengan Asisten Operasi (Astamaops) Polri untuk menentukan waktu yang paling tepat dalam pelaksanaannya.

"Tentunya nanti kami akan evaluasi dan minta petunjuk pimpinan, dalam hal ini Astamaops. Nanti tepatnya kapan, apakah setelah HUT Bhayangkara atau mungkin satu bulan setelah HUT Bhayangkara, yang mana operasi tersebut adalah cipta kondisi mendekati Operasi Natal dan Tahun Baru. Baik itu Patuh dan Operasi Zebra," kata Agus.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026). Dalam OTT tersebut, Bupati Muara Enim H Edison turut dijaring.

Hal itu dikonfirmasi langsung Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. "Benar," kata Fitroh saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (8/6/2026).

Sedianya, para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.