Hanif Rahadian

Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Lembaga KERIS

“KITA berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi.”

Itulah penggalan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL), Laksamana TNI Muhammad Ali, saat ditemui dan diwawancarai wartawan seusai acara serah terima KRI Brawijaya-320 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin, 8 September 2025.

Sejak sekitar periode Juli 2025, isu pembelian kapal induk garibaldi oleh Indonesia mencuat dan terus menguat hingga saat ini, setidaknya pada bulan dan tahun yang sama, perwakilan dari galangan kapal italia Fincantieri melakukan presentasi di Jakarta terkait rencana mengkonversi kapal garibaldi menjadi kapal induk helikopter dan UAV, menyesuaikan dengan kebutuhan dari TNI-AL.

ITS Giuseppe Garibaldi sendiri merupakan kapal induk ringan yang dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat tempur dengan metode Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL). Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dengan displacement sekitar 10.000 ton yang meningkat hingga 14.150 ton saat muatan penuh. Garibaldi mampu melaju hingga 30 knot berkat empat turbin gas General Electric LM2500 dengan total daya 81.000 shp, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 7.000 mil laut pada kecepatan jelajah 20 knot.

Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan ski-jump 6,5 derajat dan hanggar yang mampu menampung kombinasi pesawat maupun helikopter. Selain berfungsi sebagai kapal induk, Garibaldi juga dapat menjalankan peran sebagai kapal komando dengan kapasitas sekitar 830 personel. Untuk pertahanan diri, kapal ini dipersenjatai dengan rudal pertahanan udara Aspide, torpedo ILAS, serta tiga sistem Close-In Weapon System (CIWS) DARDO.

Rencana pengadaan dan pengoperasian kapal induk oleh TNI AL bukanlah sebuah kebijakan modernisasi yang berdiri sendiri, melainkan langkah ini masuk dalam program modernisasi alutsista dan pembangunan kekuatan armada yang tengah dijalankan Indonesia. Meski ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas TNI AL, rencana mendatangkan kapal ITS Giuseppe Garibaldi, sebuah kapal induk bekas yang sebelumnya dioperasikan Angkatan Laut Italia, memunculkan diskursus di tengah masyarakat luas.

Utamanya mengenai relevansi, urgensi, dan nilai strategisnya bagi kebutuhan pertahanan Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya menyoroti usia kapal yang relatif tua serta potensi biaya pemeliharaan dan modernisasi yang besar, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana kehadiran kapal berbobot 10.000–15.000 ton tersebut selaras dengan kebutuhan operasional, prioritas strategis nasional, dan doktrin TNI AL saat ini.

Karena itu, apabila kapal ini benar-benar akan memperkuat armada Indonesia, pemerintah perlu memastikan kesiapan operasionalnya, baik melalui penyesuaian doktrin dan konsep operasi, program pemeliharaan dan sampai pada peningkatan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

Operasi Militer Selain Perang

Menurut TNI AL, pengoperasian kapal induk ini nantinya akan difokuskan untuk mengemban tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam pelaksanaan misi kemanusiaan dan mitigasi bencana alam yang dikenal dengan istilah Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir serta tanah longsor.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025 yang menimbulkan lebih dari 1.000 korban jiwa menunjukkan masih adanya tantangan dalam mobilisasi personel, logistik, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak, baik melalui jalur udara maupun laut. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan respons cepat dalam operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Bicara mengenai kegunaannya dalam misi OMSP, mengoperasikan Garibaldi sebagai kapal induk helikopter merupakan satu langkah operasi yang paling mungkin dilakukan, Dalam konteks operasi HADR, pengoperasian ini menjadi opsi yang relevan karena kapal mampu berfungsi sebagai pangkalan bergerak dengan memboyong sejumlah helikopter, personel, dan keperluan logistik. Kemampuan ini jelas mempercepat distribusi bantuan serta mendukung upaya evakuasi dan penanganan bencana di wilayah kepulauan Indonesia.

Terlebih secara konsep pengoperasian helikopter melalui platform helideck kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI-AL, adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Manakala Indonesia ingin mengadopsi doktrin untuk mengoperasikan kapal induk ini sebagai basis Unmanned Aerial Vehicle (UAV), tentu proses adaptasi dan penyelarasan doktrin operasinya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, mengingat bahwa sejauh ini Indonesia belum memiliki pengalaman maupun konsep operasi yang memungkinkan operasional UAV di kapal induk.

Implementasi operasional Fixed Wing Remotely Piloted System (RPS) juga sebuah hal yang masih tergolong baru lingkungan TNI-AL. Mengacu pada kondisi tersebut, maka operasi udara yang paling mungkin dilakukan secara realistis dengan waktu adaptasi yang bisa dilakukan dengan lebih cepat adalah dengan menggunakan Garibaldi sebagai basis pengoperasian helikopter, setidaknya dalam masa lima tahun sejak Indonesia secara resmi mengoperasikan kapal induk tersebut.

Kesiapan Operasional dan Refurbishment

Melakukan impor terhadap eks kapal induk eks Marina Militare tentunya perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, bukan hanya pada teknis operasional kapal, tetapi juga memastikan kesiapan dari kapal ini secara menyeluruh. Program pengadaan kapal Induk ini mendapatkan alokasi pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 25 September 2025, dengan total nilai mencapai US$450 juta melalui diterbitkannya Penetapan Sumber Daya Pembiayaan (PSP).

Pada April 2026, diketahui bahwa parlemen Italia memberikan persetujuan atas hibah kapal ITS Garibaldi untuk Indonesia. Secara otomatis, persetujuan ini menghilangkan adanya tantangan politik terhadap proses penandatangan kapal itu ke Indonesia. Namun meski demikian, satu tantangan lain yang perlu turut menjadi perhatian ialah bagaimana memastikan kapal ini dapat siap dan beroperasi optimal setelah dia didatangkan.

Perlu diketahui satu hal bahwa kapal ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia sejak tahun 1985 dan sudah melewati berbagai operasi selama masa penugasannya. Jika kapal induk ini didatangkan ke Indonesia pada tahun ini, maka usianya sudah mencapai 41 tahun, dan ini tentu merupakan usia yang cukup tua bagi sebuah kapal perang.

Oleh karenanya untuk memastikan bahwa kapal yang sudah cukup berumur ini dapat digunakan secara oleh Indonesia, setidaknya hingga 2040 dengan tingkat kesiapan yang optimal, maka kapal tentu perlu melewati tahap Refurbishment atau Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Tentunya penyerahan program Refurbishment serta MRO terhadap kapal induk Garibaldi diperhatikan dengan cermat, setidaknya dengan alokasi dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$450 juta, maka setidaknya sekitar US$250 juta harus dialokasikan bagi kapal untuk menjalani program refurbishment. Adapun kegiatan-kegiatan refurbishment yang perlu dilakukan terhadap Garibaldi meliputi overhaul terhadap sistem utama dan sistem pendukung yang ada di dalam kapal, sehingga ia memiliki kelayakan operasional yang sesuai dengan standar yang ada di era saat ini.

Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa pemerintah perlu menggandeng mitra yang tepat dalam mengawal proses refurbishment kapal induk Garibaldi. Tentunya menyerahkan program refurbish dan MRO kepada Fincantieri tentu menjadi langkah yang wajar dan paling logis. Mengingat Fincantieri merupakan galangan kapal yang membangun dan mengembangkan kapal ini sejak awal kapal dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia.

Sepanjang penugasan kapal ini di Italia, kegiatan MRO selalu diserahkan kepada Fincantieri, selaku pabrikan kapal. Pengalaman dan fakta ini tentu menegaskan bahwa Fincantieri merupakan galangan kapal yang yang paling paham dan mengetahui seluk beluk daripada kapal dengan berat mencapai 10.000 ton ini. Pada akhirnya, relevansi pengadaan ITS Giuseppe Garibaldi tidak ditentukan oleh statusnya sebagai kapal induk pertama Indonesia, melainkan oleh manfaat operasional yang mampu diberikannya bagi TNI AL.

Dalam jangka pendek hingga menengah, penggunaan sebagai kapal induk helikopter untuk mendukung misi HADR dan OMSP merupakan opsi operasional yang paling realistis untuk dikejar oleh Indonesia dengan kepemilikan kapal Induk Garibaldi. Namun, usia kapal yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut program refurbishment dan MRO yang menyeluruh agar tetap andal dan aman dioperasikan. Karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan operasional, dukungan pemeliharaan jangka panjang, serta kemampuan Indonesia mengoptimalkan kapal tersebut sesuai kebutuhan strategis pertahanan maritim nasional.

JAKARTA - Chengdu J-10C kini bukan lagi sekadar pesawat tempur yang sedang dikaji Indonesia. Pemerintah telah mengonfirmasi rencana akuisisi sedikitnya 42 unit jet tempur J-10C buatan China sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan udara nasional.

Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang akan mengoperasikan pesawat tempur tersebut.

Kepastian pengadaan pesawat tempur tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Oktober 2025. Sjafrie menyatakan pesawat tempur Chengdu J-10 akan segera memperkuat TNI AU. Sejumlah laporan internasional menyebut nilai pengadaan mencapai lebih dari USD9 miliar untuk 42 pesawat.

Keputusan ini menjadi salah satu langkah paling menarik dalam sejarah pengadaan alutsista Indonesia. Selama beberapa dekade, armada tempur TNI AU didominasi pesawat buatan Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Kehadiran J-10C menandai semakin beragamnya sumber persenjataan Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Seperti Apa Kekuatan J-10C?

J-10C merupakan jet tempur multiperan generasi 4,5 yang menjadi salah satu tulang punggung Angkatan Udara China. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 16,9 meter dengan berat lepas landas maksimum mendekati 19 ton. Tenaganya berasal dari mesin turbofan WS-10B yang memungkinkan pesawat melesat hingga kecepatan sekitar Mach 2.

Lihat video: Momen Prabowo Siram Air Kembang ke Jet Tempur Rafale!



Salah satu keunggulan terbesar J-10C adalah penggunaan radar Active Electronically Scanned Array (AESA) yang mampu mendeteksi dan melacak banyak target secara bersamaan. Teknologi ini menempatkannya sejajar dengan sejumlah jet tempur modern Barat di kelas generasi 4,5.

Pesawat ini juga dibekali sistem peperangan elektronik modern, kokpit digital, helmet mounted display, serta kemampuan berbagi data secara real-time dengan platform tempur lainnya. Kombinasi tersebut membuat J-10C dirancang untuk menghadapi peperangan udara modern yang semakin mengandalkan sensor dan jaringan informasi.

Senjata Andalan Pemburu di Luar Jarak Pandang

Dalam pertempuran udara, J-10C mengandalkan rudal jarak dekat PL-10 dan rudal jarak jauh PL-15 yang menjadi salah satu senjata andalan China untuk pertempuran Beyond Visual Range (BVR) atau di luar jangkauan pandang pilot.

Selain itu, pesawat memiliki 11 titik gantung senjata yang memungkinkan membawa kombinasi rudal udara-ke-udara, bom pintar, rudal antikapal hingga rudal serangan darat presisi. Kapabilitas tersebut membuat J-10C mampu menjalankan berbagai misi mulai dari superioritas udara hingga serangan strategis.

Berdampingan dengan Jet Tempur Rafale

Masuknya J-10C tidak berarti Indonesia meninggalkan program pengadaan pesawat tempur lainnya. Saat ini TNI AU juga sedang menunggu kedatangan bertahap 42 unit Rafale dari Prancis, sementara proyek KF-21 bersama Korea Selatan masih berjalan.

Dengan kombinasi Rafale dan J-10C, Indonesia berpotensi memiliki salah satu armada tempur paling beragam di kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, Rafale menawarkan kemampuan tempur multirole yang telah teruji dalam berbagai operasi militer. Di sisi lain, J-10C menghadirkan alternatif dengan biaya akuisisi dan operasional yang relatif kompetitif namun tetap dibekali teknologi modern.

Keputusan mengakuisisi 42 unit J-10C juga menunjukkan strategi Indonesia untuk tidak bergantung pada satu pemasok persenjataan. Pendekatan ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi kebijakan pertahanan nasional.

JAKARTA - Akuisisi Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya terkait dengan refurbishment atau pembaruan dan modernisasi agar kapal ini dapat berfungsi maksimal sesuai kebutuhan dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal.

Pemerintah Indonesia dikabarkan menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp7,2 hingga Rp7,5 triliun untuk dapat membuat kapal berusia 43 tahun ini menjadi kekuatan kapal induk yang dapat beroperasi optimal mendukung kekuatan militer Indonesia.

Hal itu terungkap dalam Podcast yang digelar Marapi Consulting & Advisory yang dihadiri pengamat militer Gerry Soejatman dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman Hevas Ali.

“Kita perlu membagi dua kategori Kapal Induk, yaitu yang dapat beroperasi sebagai kekuatan utama sepenuhnya dengan kemampuan air wings yang mumpuni, untuk gelar operasi dari atas kapal (air to air, air patrol, air screen, land attack) dan ada jenis light aircraft carrier seperti yang dipakai di Ingggris, lalu semakin mengecil ke helicopter carrier, di mana ITS Giuseppe Garibaldi masuk dalam kelas ini.” katanya, Kamis (11/6/2026).

Gerry menyebut perlu hati-hati dalam memahami kapal induk sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan operasi yang tepat seperti apa. Kapal induk yang dimiliki Indonesia termasuk kategori kapal induk ringan, bukan untuk sebuah gelar operasi skala massif seperti punya Amerika Serikat.

Lihat video: KEKUATAN AS RUNTUH? Kapal Induk Terbakar, Sistem Pemadam Gagal Total! | Breaking News

”Kita bisa menggunakannya untuk helicopter carrier, untuk kebutuhan operasi perairan dalam Indonesia, bukan untuk tujuan blue water navy. Kapal ITS Giuseppe Garibaldi didesain sesuai doktrin militer Italia untuk bisa melakukan operasi cepat di perairan mereka, yang karakternya tidak berbeda jauh dengan perairan Indonesia. Kita bisa menggunakan kesamaan ini menurut Gerry, sebagai dasar untuk menentukan tujuan penggunaan kapal ini,” katanya.

Gerry menyatakan, TNI bisa menggunakan kapal induk untuk tujuan gelar operasi di luar wilayah, tetapi kembali pada tujuan negara untuk apa memiliki kapal tersebut. Dengan kemampuannya yang terbatas, maka perlu dipikirkan dukungan lainnya jika ingin dilakukan hal yang demikian. Kapal ini juga bisa digunakan untuk misalnya evakuasi WNI di negara-negara krisis karena mampu bergerak cepat. ”Namun semua kembali pada doktrin pertahanan kita, akan seberapa jauh melakukan gelar kapal tersebut,” katanya.

Menurut Gerry, kebutuhan untuk refurbishment adalah sesuatu yang wajar, selama bukan perubahan struktur. Misalnya, sebagai kapal pengangkut helikopter, masih bisa dilakukan penyesuaian, karena sejak awal diluncurkan perkembangan ukuran helikopter tidak banyak berubah. Untuk angkutan halikopter kapal ini sudah siap operasi.

Dengan alokasi anggaran yang ada, refurbishment menjadi penting karena perawatan terakhir oleh Italia adalah di 2014. Dengan anggaran yang dimaksimalkan untuk ini, bisa menambah usia pakai hingga 2040.

“Yang penting bagi sebuah kapal adalah sampai berapa lama ia akan bisa berfungsi dengan baik, yang dalam rangka mewujudkannya perlu dilakukan refurbishment. Dengan anggaran yang ada sebenarnya sudah cukup. Perihal apa saja yang perlu dilengkapi,” katanya,

Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman mengatakan, Angkatan Laut (AL) adalah instrumen politik pemerintah, dimana gelar kekuatannya tergantung pada kebijakan politik. Alman mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki kepentingan nasional di luar wilayah mereka, sehingga membangun kekuatan AL yang bisa beroperasi global secara penuh dan parsial.

“yaannya apakah kita memiliki proyeksi untuk gelar kekuatan di luar wilayah kita. Gagasan tentang Blue Water Navy harus disesuaikan dengan kebijakan luar negeri kita, apakah kita perlu deployment militer ke luar wilayah kita. Kepentingan kita di luar negeri adalah mengamankan jalur Slog, khususnya minyak. Kedua, Indonesia harus memiliki kemampuan bertempur di wilayah ZEE,” katanya.

Alman mengingatkan agar proses refurbishment ITS Giuseppe Garibaldi dilakukan oleh Fincantieri, karena selama berdinas di AL Italia untuk MRO kapal tersebut dilakukan oleh mereka. Secara logis mereka yang paling kompeten, karena memiliki catatan riwayat kapal tersebut dari 1985 hingga 2024.

“Kita perlu mempelajari juga untuk kemampuan MRO, dimana ada galangan nasional yang bisa melakukan perbaikan kedepan. Namun untuk awal dilakukan oleh Fincantieri,” katanya.

SEOUL - Korea Selatan telah mengembangkan versi osilator laser buatan dalam negeri yang menjadi inti dari senjata laser Cheongwang, menggantikan komponen inti buatan Jerman dan membuka jalan untuk memproduksi massal pencegat drone berbiaya rendah dengan teknologi dalam negeri.

Ini 4 Keunggulan Senjata Laser Cheongwang Buatan Korea Selatan

1. Belajar dari Perang Iran

Melansir Korea JoongAng Daily, Terobosan ini penting karena senjata murah yang diproduksi massal seperti drone telah menjadi alat yang menentukan dalam peperangan modern, sebuah pelajaran yang dipetik dari perang di Ukraina dan Iran.

Badan Pengembangan Pertahanan dan Hanwha Systems berhasil mengembangkan osilator laser untuk senjata anti-pesawat laser Blok-I, yang dikenal sebagai Cheongwang, pada akhir Mei, kata Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) pada hari Senin. Ke depannya, sistem Cheongwang baru akan menggunakan osilator buatan dalam negeri sebagai pengganti komponen buatan Jerman yang diandalkan hingga saat ini.

2. Dirancang Melawan Droke Korea Utara

Cheongwang, yang dirancang untuk melawan kawanan drone Korea Utara, pertama kali digunakan pada Desember 2024, dan sekitar lima unit telah ditempatkan di fasilitas negara utama, termasuk gedung Kementerian Pertahanan Nasional. Sekitar 10 unit lagi akan ditempatkan di lokasi-lokasi penting seperti Majelis Nasional.

Sistem anti-drone menembakkan laser serat optik berdaya tinggi langsung ke targetnya, menghancurkannya dengan panas. Karena beroperasi menggunakan listrik dan bukan amunisi, setiap tembakan berharga sekitar 2.000 won ($1,33), dan senjata ini dapat dioperasikan tanpa batas selama daya tersedia. Senjata ini dirancang khusus untuk drone, yang telah menjadi bagian tetap di medan perang modern.

3. Diproduksi di Dalam Negeri

Osilator laser yang baru diproduksi di dalam negeri ini merupakan bagian inti untuk menentukan metrik kinerja utama seperti keluaran sinar. Saat ini, hanya Amerika Serikat, Israel, China, dan Jerman yang dapat mengembangkan dan memproduksinya secara massal sendiri, dan ekspor terkait dikontrol ketat, kata DAPA.

“Osilator yang diproduksi di dalam negeri telah meningkatkan kinerja utama, termasuk keluaran, lebih dari 50 persen dibandingkan dengan peralatan impor sebelumnya,” kata seorang pejabat DAPA.

Dalam pengujian, waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan drone tampilan orang pertama (FPV) turun menjadi satu hingga dua detik dari dua hingga empat detik, sementara drone sayap tetap dijatuhkan dalam beberapa detik, dibandingkan dengan lebih dari 10 detik sebelumnya, kata badan tersebut.

4. Mampu Melumpuhkan Drone Kecil

Output laser Cheongwang saat ini berada di kelas 20 kilowatt, cukup untuk melumpuhkan drone FPV kecil. Rudal jelajah dan rudal berpemandu taktis membutuhkan setidaknya 100 kilowatt, sementara rudal balistik dan jet tempur membutuhkan ratusan kilowatt atau bahkan daya kelas megawatt.

Dengan memanfaatkan teknologi lokal, pemerintah berencana untuk meningkatkan output dan presisi serta membuat sistem lebih kecil dan ringan melalui program pengembangan Blok-II.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyatakan bakal terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Juru Bicara Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan penguatan alutsista ini dilakukan menjaga kedaulatan wilayah serta menjawab tantangan keamanan yang semakin dinamis.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan armada pertahanan udara, seperti penambahan pesawat tempur Rafale untuk TNI Angkatan Udara.

"Kehadiran alutsista modern seperti jet tempur Rafale, radar pendeteksi ancaman, dan sistem pertahanan terbaru menjadi bagian dari upaya negara untuk memastikan wilayah Indonesia tetap aman dan terjaga," ujar Rico dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).

Dia menjelaskan pesawat tempur Rafale merupakan alutsista multi-role yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari pengawasan udara, pertahanan wilayah, hingga mendukung operasi strategis lainnya.

Adapun, penguatan ini juga dilandasi oleh luasnya wilayah udara Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan sistem pertahanan yang modern dan terintegrasi untuk memastikan keamanan nasional tetap aman dan terjaga.

Ditambahkan Rico, penguatan kemampuan pertahanan udara dilakukan tidak hanya melalui pengadaan pesawat tempur modern, tetapi juga pengembangan radar pendeteksi ancaman dan sistem pertahanan pendukung lainnya.

"Ini adalah investasi strategis jangka panjang untuk menjaga keamanan nasional, stabilitas kawasan, dan memastikan pembangunan Indonesia dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan," tutur Rico.

Di lain sisi, kata Rico, memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan negara, kerja sama pengadaan alutsista modern turut membuka peluang transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan industri pertahanan dalam negeri.

"Pertahanan yang kuat tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada TNI guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Usai prosesi penyerahan, Prabowo sempat meninjau cockpit pesawat tempur Rafale hingga sejumlah misil buatan Prancis tersebut.

Penyerahan alutsista digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). Adapun alutsista yang diserahkan yakni 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M MRTT, 1 missile meteor dan 6 smart weapon hammer, serta 1 radar GCI GM403.

Prabowo mengawali proses penyerahan dengan melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Prabowo melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat Rafale.

Selanjutnya, rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.

Usai prosesi, Prabowo langsung meninjau sejumlah alutsista di lokasi. Prabowo tampak menerima penjelasan dari Tonny Harjono saat meninjau misil yang dipamerkan di area acara.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak

Setelah itu, Prabowo meninjau cockpit Rafale dengan menaiki tangga yang telah disiapkan. Dari atas tangga, Prabowo melihat langsung interior cockpit Rafale didampingi prajurit TNI AU.

Pesawat MRCA Rafale ini berfungsi memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.

Prabowo kemudian melanjutkan peninjauan ke radar GCI GM403. Di lokasi, Prabowo juga sempat berbincang dengan pihak perusahaan produsen alutsista tersebut.

Radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Selain itu, Prabowo turut menyapa prajurit TNI AU yang bersiaga di sekitar area alutsista, termasuk saat meninjau pesawat Falcon 8X. Pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Pesawat lain yang diserahkan yakni A400M MRTT yang menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Prabowo usai menerima secara resmi penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis untuk TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Indonesia menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat angkut VIP Dassault Falcon 8X, satu pesawat angkut Airbus A400M Atlas, serta sistem persenjataan modern rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer.

“Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara,” ujar Prabowo.

Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang dilakukan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya.

Prabowo menyatakan penambahan alutsista tersebut merupakan salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

Menurut Prabowo, Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal terhadap berbagai potensi ancaman. “Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” tegasnya.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak



Prabowo juga menyoroti dinamika geopolitik dunia yang saat ini dipenuhi ketidakpastian. Karena itu, Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas dan menjamin kedaulatan bangsa.

“Tapi, kita lihat kondisi geopolitik dunia penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan nasional demi menjaga keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” imbuhnya.

Kehadiran Rafale akan meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia, baik dalam operasi udara-ke-udara maupun udara-ke-darat. Sementara kehadiran Falcon 8X mendukung mobilitas strategis dan misi pengawasan.

Di sisi lain, A400M MRTT memperkuat kemampuan angkut logistik serta pengisian bahan bakar di udara untuk operasi jarak jauh. Adapun Radar GCI GM403 berperan penting dalam sistem deteksi dini dan pengendalian pertahanan udara nasional guna menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!



Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah Jepang menawarkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada Indonesia. Tawaran alutsista tersebut mulai dari kapal fregat hingga kapal selam.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali membenarkan tawaran tersebut. Menurut Ali, proposal pengadaan datang dari Kementerian Pertahanan Jepang dan saat ini masih dibahas bersama Kementerian Pertahanan RI. Menurut dia, belum ada keputusan final terkait kemungkinan pembelian alutsista tersebut.

“Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang memang ada penawaran dari pihak Kemhan Jepang, tetapi masih terus dibicarakan dengan Kementerian Pertahanan kita,” ujar Ali di kawasan Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dalam penawaran itu, Jepang disebut menawarkan kapal fregat kelas Mogami atau FFM Kumano, serta kapal selam kelas Soryu/JS Jingei. Kedua platform tempur tersebut masuk dalam daftar modernisasi alutsista yang dinilai relevan bagi penguatan armada laut Indonesia.

Ali menegaskan, TNI AL hanya bertindak sebagai operator pengguna. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertahanan. “Kami mengikuti kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pertahanan,” kata dia.

Pembahasan kerja sama pertahanan ini mengemuka usai Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lihat video: PRABOWO DI JEPANG! Penuhi Undangan Kaisar Naruhito, Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama



Pertemuan tersebut berlangsung setelah Jepang merevisi aturan ekspor peralatan pertahanannya, yang kini memungkinkan Negeri Sakura menjual alutsista ke 17 negara mitra, termasuk Indonesia.

Selain membahas potensi pembelian kapal perang, kedua negara juga menyepakati penguatan kerja sama pertahanan lewat pembentukan Mekanisme Dialog Pertahanan Terpadu. Forum ini akan mempertemukan pejabat pertahanan kedua negara untuk membahas isu kebijakan hingga operasi militer.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Jepang turut menandatangani Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai landasan peningkatan kolaborasi pertahanan.

Sjafrie sebelumnya menilai kerja sama industri pertahanan dengan Jepang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan dalam negeri, terutama transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia pertahanan.

Sjafrie menyebut Jepang memiliki kapabilitas tinggi dalam pengembangan teknologi militer, sehingga kolaborasi ini dinilai dapat mendukung modernisasi alat pertahanan Indonesia dalam jangka panjang.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyebut Pemerintah Indonesia masih melakukan komunikasi awal dan eksplorasi kerja sama strategis dengan Tokyo di sektor pertahanan. Penegasan itu disampaikan Rico menanggapi adanya ketertarikan Indonesia terhadap sejumlah produk pertahanan Jepang.Berita Indonesia

“Saat ini sifatnya masih dalam tahap penawaran dan penjajakan awal kerja sama. Belum ada keputusan ataupun tahapan pengadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Rico.

JAKARTA - Republikorp Group dan Baykar perkuat pengembangan drone Indonesia. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengembangan Bayraktar Kizilelma Unmanned Combat Aircraft (UCAV) pada ajang SAHA 2026 di Istanbul.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang dimulai sejak 2025 untuk produksi lokal Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia. Kini, kemitraan diperluas menuju pembangunan ekosistem industri dirgantara berkelanjutan dan pengembangan UCAV generasi baru.

Melalui kolaborasi antara Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, pengembangan operasional Bayraktar Kizilelma ditargetkan memperkuat kemampuan UCAV Indonesia mulai 2028.

Chairman Republikorp Group Norman Joesoef mengatakan, kerja sama mencakup transfer teknologi, pengembangan SDM, fasilitas MRO, pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

"Bersama Baykar, kami membangun ekosistem aerospace dan unmanned systems yang berkelanjutan, mulai dari produksi, maintenance, pengembangan SDM, hingga riset teknologi masa depan,” ucapnya.

CEO Baykar Haluk Bayraktar menekankan pentingnya kemitraan ini. “Pengembangan Bayraktar Kizilelma menjadi tonggak baru dalam hubungan strategis Indonesia dan Turki," tegasnya.

Kerja sama ini menandai transformasi berkelanjutan hubungan Indonesia–Turki menjadi kemitraan strategis industri pertahanan yang berorientasi pada transfer teknologi, pembangunan kapasitas nasional, dan inovasi industri pertahanan masa depan.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini menilai penguatan industri pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi terutama pada konsistensi kebijakan jangka panjang serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, negara mewajibkan prioritas penggunaan produk dalam negeri, transfer teknologi, serta skema offset dalam setiap pengadaan luar negeri.

Selain itu, pemerintah menciptakan captive market melalui belanja TNI, sehingga industri nasional memiliki kepastian permintaan. Amelia berpendapat, pemerintah memegang peran sentral sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pembeli utama produk pertahanan nasional. Peran tersebut menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan produksi industri dalam negeri.

“Program modernisasi kekuatan melalui skema Minimum Essential Forces (MEF) yang kini bertransisi menuju Optimum Essential Forces (OEF) harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan industri pertahanan domestik,” ujar Amelia Anggraini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2026).

Kendati demikian, penguatan industri pertahanan nasional menghadapi sejumlah tantangan struktural, terutama dalam aspek pembiayaan. Industri ini kerap dipersepsikan berisiko tinggi karena bersifat padat modal, memiliki siklus produksi dan pembayaran yang panjang, serta bergantung pada alokasi APBN.

Di samping itu, karakteristik aset industri pertahanan yang sangat spesifik membuatnya tidak selalu memenuhi kriteria bankable sebagai agunan kredit. Kondisi tersebut menyebabkan dukungan perbankan, termasuk dari bank-bank BUMN, masih relatif terbatas.

Sejumlah bank BUMN memang telah mulai masuk melalui skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah (contract-based financing) dan pembiayaan proyek tertentu seperti galangan kapal. Akan tetapi, skalanya dinilai belum signifikan untuk mendorong akselerasi industri secara menyeluruh.

Industri pertahanan secara regulatif memiliki landasan kuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Regulasi tersebut mewajibkan prioritas penggunaan produk dalam negeri, skema offset, serta alih teknologi dalam setiap pengadaan dari luar negeri.

Di sisi lain, belanja pertahanan TNI menciptakan captive market yang memberikan kepastian permintaan bagi industri nasional. Kepastian pasar ini menjadi elemen penting dalam membangun keberlanjutan investasi jangka panjang.

Amelia menuturkan, tantangan utama industri pertahanan nasional saat ini bukan semata pada kapasitas produksi, melainkan pada konsistensi kebijakan jangka panjang, keberanian investasi teknologi, serta integrasi BUMN dan BUMS dalam satu rantai pasok nasional yang solid.

“Jika konsistensi kebijakan, dukungan pembiayaan, dan integrasi ekosistem industri dapat dijaga, maka kemandirian industri pertahanan bukan hanya realistis, tetapi juga strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan kawasan,” tuturnya.

Sejumlah BUMN strategis seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212 dengan tingkat kandungan lokal yang terus meningkat.

Selain BUMN, peran industri pertahanan swasta dalam negeri semakin menonjol. Investigasi terhadap rantai pasok menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan swasta kini tidak lagi sekadar pemasok komponen, tetapi telah masuk ke tahap manufaktur presisi dan integrasi sistem.

Salah satu contoh adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang berbasis di Bandung. Perusahaan ini merupakan entitas swasta murni yang telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen pertahanan tertentu.

Berdasarkan data yang dihimpun, NKRI memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi yang digunakan dalam sistem persenjataan, platform kendaraan taktis, kapal, hingga komponen struktural tertentu. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki kemampuan machining presisi, metal forming, dan pengolahan material yang memenuhi standar industri pertahanan.

NKRI disebut telah memperoleh rekomendasi dari Kementerian Pertahanan untuk pengembangan kapasitas menuju produksi sistem senjata utuh, dengan tetap berada dalam koridor regulasi dan pengawasan negara. Langkah ini menempatkan perusahaan swasta sebagai bagian integral dari strategi substitusi impor dan peningkatan kandungan lokal.

Kehadiran NKRI dianggap signifikan dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, terutama untuk komponen kritis yang sebelumnya masih diimpor. Dengan demikian, persentase belanja pertahanan yang berputar di dalam negeri dapat meningkat.

Perusahaan swasta lain seperti PT Republik Defensindo juga menunjukkan ekspansi kapasitas. Perusahaan ini memproduksi kendaraan militer khusus, termasuk rantis 4x4, truk angkut personel, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai. Pada 2020, perusahaan tersebut berkolaborasi dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu.

Kolaborasi antara BUMN sebagai prime contractor dan system integrator dengan BUMS sebagai pemasok sub-sistem, material komposit, elektronik militer, hingga teknologi nirawak dan siber, membentuk ekosistem industri pertahanan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, arah kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang memadai menjadi prasyarat mutlak agar industri pertahanan nasional mampu bertransformasi dari sekadar pemenuhan kebutuhan domestik menuju pemain regional yang kompetitif.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Len Industri (Persero)/ Defend ID, holding BUMN industri pertahanan memproyeksikan menyerap Rp30 triliun di tahun 2026 untuk pengembangan alat utama sistem senjata (Alutista).

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp337 triliun, salah satu yang terbesar dalam sejarah postur fiskal Indonesia.

Direktur Utama PT Len Industri, Joga Dharma Setiawan mengatakan sebagian dari anggaran tersebut akan digunakan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas fasilitas pendukung produksi, research & inovation, dan skema spend to invest untuk kemandirian industri pertahanan.

Dia menyebut bahwa anggaran modernisasi alutsista 2026 berada dalam kerangka Kementerian Pertahanan yang telah disetujui Rp187,1 triliun dengan arahan pemanfaatan untuk modernisasi alutsista, penguatan organisasi, personel, serta dukungan industri nasional.

"Dalam konteks modernisasi alutsista Defend ID menargetkan kurang lebih Rp30 triliun di tahun 2026," katanya kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Di sisi lain, dalam rapat bersama Komisi VI, Joga membahas mengenai kinerja operasional dan keuangan BUMN industri pertahanan, rencana kerja dan roadmap industri pertahanan, riset dan pengembangan, serta kolaborasi antar ekosistem industri pertahanan.

Joga menjelaskan bahwa Defend ID akan memanfaatkan 30% dari anggaran tersebut yang digunakan untuk pengembangan peralatan dan investasi.

"Mungkin Defend ID di 30-an persen gitu. Tapi itu bukan untuk peralatan semuanya, ya. Itu termasuk untuk investasi," tuturnya.

Joga menegaskan akan menggunakan komponen dalam negeri agar menekan ketergantungan produk luar negeri atau impor. Nantinya Defend ID menunjang sekitar 60%-70% kebutuhan Kementerian Pertahanan.

"Jadi memang kita harus buat sendiri. Jadi tadi didukung kita memang harus buat sendiri. Misalnya untuk amunisi, propelannya harus kita buat sendiri," terangnya.

Joga menyampaikan guna memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri, Defend ID merencanakan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara intens.

Sebab, kata Joga, BRIN juga fokus melakukan riset di sektor pertahanan, tidak hanya di bidang energi hingga kesehatan.

"Strategi ke depannya kita harus lebih komprehensif pengembangan sumber daya manusia dan lebih banyak kolaborasi dengan BRIN. Karena BRIN sekarang mendukung kuat untuk preset-presetnya untuk pengembangan industri pertahanan," tandasnya.