Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memastikan kasus hukum yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekaligus Komisaris Perseroan, Silmy Karim, tidak berdampak terhadap operasional maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Penegasan itu disampaikan manajemen Telkom menyusul pemberitaan terkait penetapan Silmy Karim sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024.

Corporate Secretary Telkom Jati Widagdo mengatakan informasi yang berkembang dalam pemberitaan tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisi Silmy Karim dalam kapasitasnya sebagai komisaris perseroan.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa informasi yang berkembang dalam pemberitaan tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun posisi yang bersangkutan dalam kapasitasnya di Perseroan,” ujar Jati dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, Telkom tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga mendukung upaya penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jati menegaskan kasus yang menjerat Silmy tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha Telkom. Operasional perusahaan disebut tetap berjalan normal sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

“Tidak terdapat dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Operasional bisnis Perseroan tetap berjalan secara normal sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak terdampak oleh pemberitaan dimaksud,” katanya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pemberhentian Silmy telah ditandatangani Presiden pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah, kata dia, menghormati proses hukum yang tengah berjalan sembari memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan normal.

Silmy menjadi salah satu dari delapan tersangka yang ditetapkan KPK dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan dokumen imigrasi warga negara asing. KPK menyebut dugaan tindak pidana tersebut terjadi saat Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024.

Profil Silmy Karim

Silmy Karim dikenal sebagai profesional yang memiliki pengalaman panjang di sektor industri strategis dan pemerintahan. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti tersebut juga meraih gelar magister ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2007.

Sepanjang kariernya, Silmy pernah menjadi anggota tim nasional pengalihan aktivitas bisnis TNI, Special Advisor BKPM, staf khusus presiden, hingga anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN).

Di sektor korporasi, Silmy pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pindad pada 2014-2016 dan Direktur Utama Krakatau Steel pada 2018-2023. Dia juga sempat menduduki posisi Presiden Komisaris Krakatau Nippon Steel Sinergi.

Silmy tercatat menjabat sebagai Komisaris Telkom sejak 2023 dan masih tercantum dalam susunan pengurus perseroan hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) membukukan penurunan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 21,72% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp4,34 triliun pada kuartal I/2026.

Profitabilitas perusahaan tertekan di tengah pertumbuhan tipis pos pendapatan akibat pembengkakan biaya operasional.

Merujuk laporan keuangan tidak diaudit per 31 Maret 2026, dikutip Sabtu (30/5/2026) emiten telekomunikasi pelat merah ini sebenarnya mengantongi kenaikan pendapatan sebesar 1,50%. Total pendapatan naik dari Rp36,63 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp37,18 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini.

Sayangnya, pertumbuhan lini atas tersebut belum mampu mengompensasi lonjakan pos beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi. Pos pengeluaran ini melesat menjadi Rp11,09 triliun dari periode sebelumnya Rp9,60 triliun.

Selain itu, beban depresiasi dan amortisasi turut merangkak naik menjadi Rp8,69 triliun dari semula Rp8,37 triliun.

Kondisi tersebut langsung menggerus laba usaha perseroan sebesar 12,17%. Telkom mencatatkan laba usaha sebesar Rp8,92 triliun pada kuartal I/2026, berbanding terbalik dari raihan kuartal I/2025 yang mampu mencapai Rp10,16 triliun.

Tekanan juga datang dari kerugian belum direalisasi atas perubahan nilai wajar investasi senilai Rp309 miliar, berbalik dari posisi untung Rp308 miliar pada periode tahun lalu.

Setelah dikurangi pos biaya keuangan bersih sebesar Rp1,02 triliun dan pajak penghasilan neto Rp2,19 triliun, total laba periode berjalan yang dikantongi TLKM menyusut menjadi Rp6,05 triliun dari semula Rp7,33 triliun.

Dari total laba berjalan tersebut, porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau pos laba bersih murni tercatat Rp4,34 triliun. Sementara itu, porsi kepentingan non-pengendali mengamankan bagian sebesar Rp1,71 triliun.

Penurunan performa laba bersih berimbas langsung pada nilai keuntungan per saham dasar (basic earnings per share) perseroan.

Telkom melaporkan laba bersih per saham untuk seri B turun ke level Rp43,90 per lembar saham pada kuartal I/2026, menyusut cukup dalam dari posisi periode kuartal pertama tahun lalu yang berada di angka Rp56,02 per lembar saham.