Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (1/7/2026). Sejumlah saham seperti MBMA, INCO, hingga JPFA bergerak menguat hingga penutupan perdagangan.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Harian Bisnis Indonesia ditutup menguat 0,22% ke level 384,92. Dari 27 konstituen, sebanyak 15 saham menguat, 6 melemah, dan 6 saham stagnan.

Penguatan harga saham dipimpin oleh PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) yang naik 10,39% ke Rp510, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menguat 5,10% ke Rp4.330, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) naik 3,86% ke Rp2.020.

Selain itu, penguatan juga dialami oleh saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang naik 3,83% ke Rp2.440, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) naik 3,41% ke Rp1.060, dan PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) naik 2,82% ke Rp292.

Sebaliknya, pelemahan harga saham dialami oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang turun 6,76% ke Rp3.170, PT United Tractors Tbk. (UNTR) melemah 4,24% ke Rp22.025, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 2,20% ke Rp2.670.

Senasib, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) turun 1,90% ke Rp3.100, PT Indah Kiat Pulp & Papers Tbk. (INKP) turun 1,06% ke Rp7.000, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 1,04% ke Rp3.810.

Beberapa saham yang stagnan antara lain PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

Tim riset BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan bahwa dalam perdagangan awal semester kedua tahun ini, IHSG masih dalam tren pelemahan.

"Secara teknikal, IHSG masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan cenderung kembali tertekan dengan support 5.560 dan resistance 5.735. Selama belum mampu kembali ke atas area resistance, tekanan jual diperkirakan masih akan mendominasi," tulis analis, Rabu (1/7/2026).

Menilik sentimen yang menyertai pasar, investor hari ini akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi seperti S&P Global Manufacturing PMI Indonesia, inflasi, dan neraca perdagangan yang akan menjadi indikator kondisi ekonomi domestik.

"Dari eksternal, perhatian juga tertuju pada data ketenagakerjaan AS, yang berpotensi memengaruhi ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed," ujar analis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com – Transformasi digital mendorong perusahaan untuk terus bergerak cepat dalam menghadirkan inovasi.

Namun, di balik percepatan tersebut, perusahaan juga dituntut mampu memastikan setiap keputusan bisnis tetap berpijak pada kepatuhan hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang matang.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis di setiap jenjang organisasi.

Pembekalan mencakup perkembangan regulasi hingga praktik-praktik terbaik yang relevan dengan kebutuhan bisnis sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola perusahaan.

Komitmen itu diwujudkan melalui Executive Session bertajuk “Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making” yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan pada Jumat (26/6/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman mengenai perkembangan regulasi beserta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis.

Dengan bekal tersebut, setiap kebijakan perusahaan diharapkan memiliki landasan kepatuhan hukum yang kuat, didukung tata kelola risiko bisnis yang baik, tetap sejalan dengan prinsip good corporate governance (GCG), serta mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Penguatan budaya kepatuhan di tengah transformasi digital

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana mengatakan, percepatan transformasi bisnis dan digital perlu diiringi dengan penguatan budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Andy menilai, pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP yang baru perlu disertai shared understanding yang kuat di kalangan para pengambil keputusan. Sebab, menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu fondasi agar transformasi perusahaan tetap berjalan selaras dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.

"Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum kuat, proses akuntabel, serta mitigasi risiko komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujar Andy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Dok. Telkom Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana menyampaikan sambutan pada Executive Session ?Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making?, Jumat (26/6/2026).

Business judgment rule menjadi bekal dalam pengambilan keputusan

Sebagai bagian dari Executive Session, Telkom menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof Dr Eddy OS Hiariej, SH, MHum, yang membawakan materi bertajuk “Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru”.

Dalam sesi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga implementasi business judgment rule (BJR) sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan, dokumentasi dalam perumusan keputusan, serta pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Bekal menghadapi restrukturisasi hingga kepailitan

Executive Session juga menghadirkan Partner Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), Nien Rafles Siregar, SH, MH, yang turut menjadi Anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam paparannya yang bertajuk “Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi”, Nien mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi ketika menghadapi restrukturisasi perusahaan, PKPU, serta kepailitan.

Pembahasan tersebut juga mencakup penerapan business judgment rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan

Bagi Telkom, Executive Session menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning sekaligus memperkuat implementasi GCG.

Melalui penguatan pemahaman terhadap regulasi, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum, Telkom ingin memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap dinamika industri.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut diharapkan menjadi fondasi penting bagi Telkom dalam menghadirkan excellence service, memperkuat kepercayaan pelanggan dan para pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

IDXChannel - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) berencana menggabungkan dua anak usaha yang dimiliki sepenuhnya, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, ke dalam perseroan.

Dalam aksi korporasi tersebut, MTEL akan bertindak sebagai entitas penerima penggabungan (surviving entity), sementara PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi akan melebur ke dalam perseroan.

Dalam prospektus yang diterbitkan, Jumat (26/6/2026) kedua perusahaan tersebut telah dimiliki 100 persen dan laporan keuangannya telah dikonsolidasikan ke dalam MTEL, sehingga penggabungan tidak akan menimbulkan dilusi kepemilikan maupun perubahan pengendali.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 71,83 persen di MTEL.

Seiring efektifnya penggabungan, seluruh aset dan liabilitas PT Persada Sokka Tama serta PT Ultra Mandiri Telekomunikasi akan beralih kepada MTEL sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari pelaksanaan aksi korporasi tersebut, perseroan memberikan hak kepada pemegang saham yang tidak menyetujui rencana penggabungan untuk meminta agar sahamnya dibeli kembali (buyback right) oleh perseroan dengan harga Rp515 per saham.

MTEL menetapkan batas maksimum pembelian kembali sebanyak sekitar 5,8 miliar saham atau setara 6,93 persen dari modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp3 triliun.

Apabila jumlah saham yang diajukan untuk dibeli kembali melebihi batas tersebut, TLKM akan bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer).

Rencana penggabungan akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 30 Juni 2026.

Apabila memperoleh restu pemegang saham dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, aksi merger tersebut ditargetkan efektif mulai 1 Juli 2026.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA, iNews.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis. 

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6/2026). 

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan. 

Direktur Legal and Compliance Telkom Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

Menurutnya, pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan  berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.

"Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Eddy O.S. Hiariej membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule(BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’.

Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan. 

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-UndangKepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi."

Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi. 

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

Editor: Rizqa Leony Putri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan kemampuan berinovasi, juga kualitas tata kelola dan kesiapan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku.

Karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi. Termasuk perkembangan regulasi, serta praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6/2026).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis.

Dengan demikian, setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan, di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif.

Agar, setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.

Melalui forum ini, Telkom ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif.

‘’Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy dalam keterangan, Senin (29/6/2026).

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’.

Dalam sesi ini dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, SH, MH, Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi."

Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel (MTEL) semakin dekat dengan penggabungan usaha alias merger dengan dua anak usahanya, yakni PT Persada Sokka Tama (PST) dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi (UMT). Aksi korporasi emiten anggota Telkom Group tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menyederhanakan struktur grup sekaligus memperkuat bisnis infrastruktur digital.

Dalam rancangan penggabungan usaha, MTEL akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan. Sementara PST dan UMT akan melebur ke dalam MTEL. Seluruh aset, kewajiban, kegiatan usaha, hak, dan kewajiban kedua entitas tersebut nantinya akan beralih kepada MTEL setelah proses merger efektif.

Rencana tersebut akan dimintakan persetujuan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) masing-masing perusahaan pada 30 Juni 2026. Karena PST dan UMT adalah anak usaha yang seluruh sahamnya dimiliki langsung oleh MTEL, aksi korporasi itu tidak menyebabkan perubahan pengendalian maupun dilusi bagi pemegang saham perseroan.

Manajemen MTEL menilai penggabungan usaha itu akan memberikan sejumlah manfaat strategis. Mulai dari peningkatan skala aset, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, efisiensi biaya operasional, hingga penguatan struktur permodalan perusahaan.

“Penggabungan usaha ini akan memperluas portofolio menara telekomunikasi dan infrastruktur pendukung MTEL secara substansial, sehingga memperkuat skala dan kualitas aset MTEL,” ungkap manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (26/6).

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi MTEL sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka sekaligus meningkatkan peluang kerja sama dengan operator telekomunikasi.

Selain memperbesar skala bisnis, merger juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dokumen perusahaan menyebut integrasi PST dan UMT memberikan peluang bagi MTEL untuk melakukan optimalisasi biaya pemeliharaan, energi, sumber daya manusia, serta biaya umum dan administrasi.

Pascamerger, MTEL juga akan memperluas ruang lingkup kegiatan usahanya melalui penambahan sejumlah klasifikasi usaha. Penyesuaian tersebut mencakup layanan akses internet, aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IoT), layanan telekomunikasi, hingga penyediaan tenaga kerja teknis.

Perusahaan menegaskan, penambahan kegiatan usaha tersebut bukan merupakan ekspansi ke bisnis yang sepenuhnya baru. Kegiatan itu sebelumnya telah dijalankan oleh PST dan UMT, sehingga langkah kali ini lebih sebagai penyesuaian administratif dan operasional agar seluruh bisnis hasil integrasi memiliki dasar hukum yang sesuai di bawah MTEL.

“Penambahan KBLI ini agar MTEL dapat melanjutkan dan mengelola kegiatan usaha yang sebelumnya telah dijalankan oleh PST dan UMT,” tulis perseoran dalam dokumennya.

Dari sisi strategi bisnis, aksi korporasi itu diarahkan untuk mengubah posisi MTEL dari perusahaan menara telekomunikasi konvensional menuju penyedia infrastruktur digital yang lebih terintegrasi. Portofolio bisnis yang dikembangkan mencakup menara telekomunikasi, jaringan fiber optik, akses internet, managed services, hingga solusi berbasis IoT.

Studi kelayakan perusahaan menyebut rencana tersebut didukung oleh tren pertumbuhan kebutuhan infrastruktur digital nasional. Pertumbuhan trafik data, ekspansi jaringan 4G dan 5G, kebutuhan fiberisasi, serta meningkatnya permintaan konektivitas dari sektor korporasi menjadi faktor pendorong pengembangan bisnis MTEL.

“Pasar juga menunjukkan pergeseran dari model bisnis tower tradisional menuju platform infrastruktur digital yang lebih terintegrasi,” kata perseroan, mengutip hasil kajian dalam dokumen yang sama.

MTEL menilai kondisi itu membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas layanan dan meningkatkan nilai tambah bisnis.

Dari sisi keuangan, aksi korporasi tersebut diperkirakan tidak memberikan perubahan material terhadap kondisi keuangan konsolidasian MTEL. Hal itu karena aktivitas usaha yang terkait dengan penambahan kegiatan bisnis tersebut sebelumnya telah dijalankan oleh PST dan UMT serta telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi perseroan.

Kendati demikian, perusahaan tetap mengidentifikasi sejumlah risiko, terutama terkait proses integrasi operasional, penyesuaian kontrak pelanggan, serta pembaruan administrasi dan perizinan aset. MTEL menyatakan risiko tersebut dapat dikelola melalui proses transisi dan komunikasi dengan pihak terkait.

Melalui penggabungan PST dan UMT, MTEL berharap dapat memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat transformasi menjadi platform infrastruktur digital terintegrasi atau Next-Gen TowerCo yang mampu menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur operasional platform Over-the-Top (OTT) asing di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting agar perusahaan digital global memberikan kontribusi yang lebih adil terhadap industri telekomunikasi nasional serta perekonomian Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk beserta jajaran subholding perusahaan.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menilai keberadaan platform OTT asing kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan bisnis, melainkan telah berkaitan dengan kedaulatan digital nasional.

Komisi VI menyoroti ketimpangan besar antara potensi pasar digital Indonesia yang masif dengan minimnya keuntungan ekonomi yang didapatkan kembali oleh negara. Platform asing dinilai mendulang keuntungan besar dari masyarakat, namun kontribusi baliknya sangat kecil.

"Kok bisa Indonesia yang pasarnya luar biasa kemudian cuma dimanfaatkan saja? Kita enggak dapat apa-apa. Kan kembali lagi bagaimana itu kalau misalnya ada kontribusi untuk negara, ya kan buat masyarakat juga," ujar Anggia.

Ia juga menyoroti kecilnya kontribusi platform OTT dibandingkan nilai bisnis yang mereka peroleh di Indonesia.

"Ya 0,27%, nothing ini dibandingkan dengan yang mereka dapatkan," tutur Anggia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) akan memangkas jumlah anak usahanya dari 67 entitas menjadi hanya 19 entitas.

Lalu bagaimana nasib karyawannya?

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini mengatakan, pengurangan jumlah anak usaha ini merupakan bagian dari agenda streamlining atau perampingan struktur bisnis sehingga perusahaan fokus pada bisnis inti (core business).

Dok. Telkom. Ilustrasi Telkom.

"Ini merupakan mandat dari Danantara sebagai shareholder (pemegang saham) kami, di mana kami harus menyederhanakan portfolio bisnis yang sekarang tumpang tindih," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dalam pelaksanaannya, Dian memastikan pengurangan anak usaha ini turut memperhatikan kondisi karyawan.

Ia menyatakan, karyawan yang terdampak akan dialihkan ke lini bisnis lain sesuai kebutuhan bisnis perusahaan.

"Memang tentu dari pengurangan jumlah perusahaan akan ada karyawan yang harus dialihkan atau direpurpose dari yang sekarang," ucap dia.

Lebih lanjut, Dian memastikan bahwa perusahaan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Jika terdapat pengurangan karyawan, maka langkah itu hanya dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan disertai kompensasi yang sesuai.

"Jadi kalau misalnya ada kesepakatan tentu saja dengan kompensasi yang diterima, itu dapat dilakukan. Tapi tidak ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak," kata dia.

Telkom Direktur Utama Telkom Dian Siswarini.

Adapun saat ini Telkom setidaknya sudah melepas 8 anak usaha, baik melalui skema divestasi maupun likuidasi atau penutupan.

Secara perinci, dua anak usaha dilepas Telkom dengan skema divestasi pada Juni 2026, yakni AdMedika dan Telkomedika.

Keduanya dibeli oleh Fullerton Health, perusahaan layanan kesehatan asal Singapura.

Kemudian 6 anak usaha sudah ditutup yakni PT Citra Sari Makmur, PT Media Nusantara Data Global, PT Omni Inovasi Indonesia, Sigma AIT Bhd, PT Alam Pesona Wisata, PT Pojok Celebes Mandiri.

"Kami sudah menutup beberapa perusahaan yang juga diluar dari core strength kami dan juga tidak memberikan value, atau bahkan menggerus value atau hasil dari Telkom Group," ucapnya.

Telkom pun menargetkan hingga pertengahan tahun ini bisa melepas total 10 anak usaha, baik melalui skema divestasi maupun likuidasi.

Menurut Dian, langkah streamlining ini membuat alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) menjadi lebih terfokus pada lini bisnis inti perusahaan.

"Dengan streamlining ini diharapkan kami dapat memfokuskan kembali waktu, upaya dan sumber daya pada kekuatan utama atau core strength kami," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menargetkan sisa pengalihan aset serat optik ke Infranexia rampung pada kuartal III/2026, setelah sebelumnya mengalihkan lebih dari 50% aset.

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini mengungkapkan perseroan telah merampungkan pengalihan aset fase pertama ke Infranexia. Nilai aset fiber yang dipindahkan pada tahap awal tersebut mencapai Rp35,8 triliun.

Dian memerinci bahwa aset yang dialihkan pada fase pertama tersebut mencakup infrastruktur vital jaringan telekomunikasi milik Telkom, mulai dari jaringan akses hingga jaringan tulang punggung (backbone).

“Nilai aset yang dipindahkan di tahap pertama adalah Rp35,8 triliun,” ujar Dian saat rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Pasca-rampungnya fase pertama, emiten telekomunikasi pelat merah ini berencana untuk mempersiapkan pemindahan aset tahap berikutnya.

Manajemen TLKM menargetkan seluruh proses pengalihan aset fiber ke entitas Infraco ini dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir tahun ini.

“Kami mengharapkan untuk fase kedua itu bisa dilaksanakan dengan target penyelesaian pada kuartal ketiga 2026,” pungkas Dian.

Spin-off dan pengalihan aset infrastruktur itu merupakan bagian integral dari implementasi agenda transformasi perseroan yang bertajuk Telkom 30. Melalui strategi ini, Telkom membagi fokus bisnisnya ke dalam empat pilar utama, yakni segmen B2C, penyedia infrastruktur digital, bisnis internasional, serta B2B IT.

Infranexia sendiri diproyeksikan menjadi motor utama pada pilar penyedia infrastruktur digital Telkom Group, bersanding dengan pengelolaan pusat data (data center), menara telekomunikasi melalui PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel, serta layanan satelit melalui Telkomsat.

Hingga kuartal I/2026, Telkom mengoperasikan jaringan serat optik sepanjang lebih dari 211.000 km yang diperkuat 27 sistem kabel laut internasional.

Sementara itu, dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp4,34 triliun atau mengalami penurunan 21,72% secara tahunan (year on year/YoY).

Penurunan laba bersih ini terjadi seiring dengan menyusutnya laba periode berjalan perseroan menjadi Rp6,05 triliun. Secara rinci, porsi kepentingan non-pengendali mengamankan bagian sebesar Rp1,71 triliun.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi pelat merah, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengungkap alasan di balik pemangkasan jumlah anak usaha dari saat ini 67 entitas menjadi tersisa 19 entitas.

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini menjelaskan bahwa pengurangan jumlah anak usaha tersebut merupakan bagian dari mandat Danantara Indonesia selaku pemegang saham institusi milik negara. Untuk mencapainya, perseroan menerapkan skema divestasi maupun likuidasi.

“Kami harus menyederhanakan portofolio bisnis yang sekarang tumpang tindih, dan merampingkan jumlah anak perusahaan menjadi di bawah 20 anak perusahaan,” ujar Dian di Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Hingga Juni 2026, perseroan telah melepas dua anak usahanya di bidang layanan kesehatan, yakni AdMedika dan Telkomedika, melalui skema divestasi kepada perusahaan asal Singapura, Fullerton Health.

Selain itu, Telkom juga telah menutup enam anak usaha yang dinilai berada di luar kompetensi utama serta minim kontribusi terhadap profitabilitas grup.

Keenam perusahaan yang dilikuidasi tersebut adalah PT Citra Sari Makmur, PT Media Nusantara Data Global, PT Omni Inovasi Indonesia, Sigma AIT Bhd, PT Alam Pesona Wisata, dan PT Pojok Celebes Mandiri.

“Untuk streamlining ini kami sudah menutup beberapa perusahaan yang juga di luar dari core strength kami dan juga tidak memberikan value, atau bahkan menggerus value atau hasil dari Telkom Group,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan langkah efisiensi portofolio yang diambil Telkom Group merupakan instrumen penting untuk merespons dinamika industri digital global yang bergerak sangat dinamis.

“Transformasi ini penting untuk memperkuat fokus bisnis dan memastikan Telkom Group bergerak lebih agile dalam menjawab kebutuhan ekosistem digital nasional,” ujar Dony dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (27/5/2026).

Selain memangkas jumlah entitas anak, agenda transformasi di bawah pengawasan BP BUMN dan Danantara juga berfokus pada akselerasi sejumlah program prioritas di sektor infrastruktur telekomunikasi nasional.

Beberapa proyek strategis yang masuk dalam daftar konsolidasi tersebut meliputi penggabungan jaringan serat optik lintas BUMN (FiberCo BUMN), ekspansi pusat data (Data Center), optimalisasi menara telekomunikasi (TowerCo), serta penguatan perusahaan infrastruktur (InfraCo).

Paralel dengan aksi tersebut, Telkom juga melakukan penataan ulang lisensi operasional di internal grup agar operasional bisnis menjadi lebih adaptif.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana memangkas jumlah anak usaha yang saat ini mencapai 67 entitas menjadi hanya 19 entitas.

Pemangkasan ini menjadi bagian dari agenda perusahaan melakukan streamlining atau perampingan struktur bisnis sehingga fokus pada bisnis inti (core business).

Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini menjelaskan, pengurangan jumlah anak usaha merupakan arahan Danantara Indonesia sebagai pemegang saham.

Telkom pun melakukan perampingan unit usaha dengan skema divestasi maupun likuidasi atau penutupan.

"Ini merupakan mandat dari Danantara sebagai shareholder kami, di mana kami harus menyederhanakan portfolio bisnis yang sekarang tumpang tindih, dan merampingkan jumlah anak perusahaan menjadi di bawah 20 anak perusahaan," ujar Dian dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia mengungkapkan, dua anak usaha sudah dilepas Telkom dengan skema divestasi pada Juni, yakni AdMedika dan Telkomedika. Keduanya dibeli oleh Fullerton Health, perusahaan layanan kesehatan asal Singapura.

Kemudian 6 anak usaha sudah ditutup yakni PT Citra Sari Makmur, PT Media Nusantara Data Global, PT Omni Inovasi Indonesia, Sigma AIT Bhd, PT Alam Pesona Wisata, PT Pojok Celebes Mandiri.

"Untuk Streamlining ini kami sudah menutup beberapa perusahaan yang juga diluar dari core strength kami dan juga tidak memberikan value, atau bahkan menggerus value atau hasil dari Telkom Group," ucapnya.

Hingga pertengahan 2026, Telkom menargetkan bisa melepas 10 anak usaha, baik melalui skema divestasi maupun likuidasi.

Menurut Dian, langkah streamlining ini membuat alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) menjadi lebih terfokus pada lini bisnis inti perusahaan.

Realisasi belanja modal kini diprioritaskan untuk pengembangan segmen B2C, B2B Infrastructure, B2B Digital IT Services (ACT), serta bisnis internasional.

"Dengan streamlining ini diharapkan kami dapat memfokuskan kembali waktu, upaya dan sumber daya pada kekuatan utama atau core strength kami," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menilai ruang pertumbuhan layanan internet tetap (fixed broadband) di Indonesia masih sangat besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan konektivitas rumah yang andal dan berkualitas.

Senior Vice President (SVP) Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan, potensi pertumbuhan terbesar berada di kota-kota berkembang dan kawasan suburban. Menurutnya, kebutuhan layanan digital di wilayah tersebut terus meningkat, sementara penetrasi fixed broadband masih dapat terus diperluas.

“Melalui penguatan layanan konvergensi dan peningkatan pengalaman pelanggan, prospek bisnis konektivitas rumah diyakini tetap positif dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Ahmad kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Ahmad menjelaskan tingkat penetrasi fixed broadband yang masih berada di kisaran 42,3% menunjukkan peluang pertumbuhan pasar yang masih sangat besar. Oleh karena itu, Telkom berfokus memperluas adopsi layanan berbasis serat optik (fiber) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konektivitas rumah yang stabil dan berkualitas guna mendukung berbagai aktivitas digital.

Selain memperluas jaringan, Telkom juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya fixed broadband sebagai fondasi layanan internet rumah yang stabil dan andal.

“Dengan semangat melayani sepenuh hati, Telkom berkomitmen menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang,” kata Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, fixed broadband dan mobile broadband memiliki peran yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan digital pelanggan. Mobile broadband memberikan fleksibilitas saat beraktivitas di luar rumah, sedangkan fixed broadband menghadirkan koneksi yang stabil dan andal untuk mendukung berbagai aktivitas digital di rumah secara bersamaan.

“Telkom berkomitmen terus menghadirkan pengalaman konektivitas yang seamless, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang,” katanya.

Di sisi lain, Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai peluang pertumbuhan fixed broadband di Indonesia masih sangat besar. Menurutnya, kebutuhan internet rumah yang andal terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas digital masyarakat, mulai dari bekerja, belajar, hiburan, hingga pemanfaatan berbagai layanan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Sementara itu, tingkat penetrasi fixed broadband di Indonesia masih relatif rendah sehingga ruang pertumbuhannya masih terbuka lebar.

“Kota-kota berkembang dan kawasan suburban diperkirakan akan menjadi motor pertumbuhan baru dalam beberapa tahun mendatang,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Minggu (21/6/2026).

Sebagai pemimpin pasar, lanjut Heru, Telkom perlu terus menjaga kualitas layanan sekaligus memperluas jaringan ke wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan besar. Selain itu, perusahaan perlu menghadirkan paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menawarkan harga yang kompetitif, serta meningkatkan responsivitas layanan pelanggan.

Menurutnya, Telkom juga dapat memperkuat strategi bundling dengan berbagai layanan digital dan Telkomsel agar pelanggan memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

“Menurut saya, kualitas layanan harus tetap menjadi prioritas utama,” katanya.

Heru menambahkan persaingan industri saat ini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh harga, melainkan juga oleh pengalaman pelanggan. Masyarakat menginginkan layanan internet yang stabil, minim gangguan, dan didukung layanan pelanggan yang cepat tanggap.

Selain itu, Telkom perlu terus berinovasi dan menjaga kepercayaan pelanggan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

“Jika kualitas dan pelayanan tetap terjaga, masyarakat akan tetap menjadikan Telkom sebagai pilihan utama untuk internet rumah,” ungkapnya.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah penduduk yang berlangganan internet tetap mencapai 99,51 juta jiwa atau setara 42,3% dari total pengguna internet Indonesia yang mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan 2025 yang sebesar 38,7%, atau naik 3,6 poin persentase.Meski demikian, masih terdapat sekitar 57,7% pengguna internet yang belum berlangganan layanan internet tetap. Proporsi tersebut telah menurun dibandingkan dengan 61,3% pada tahun sebelumnya.

Dari sisi penyedia layanan, IndiHome milik Telkomsel yang berada di bawah Telkom, masih menjadi layanan internet tetap yang paling banyak digunakan dengan tingkat penggunaan mencapai 47,3% pada 2026, meningkat dari 43,9% pada tahun sebelumnya.

Di posisi kedua terdapat MyRepublic dengan tingkat penggunaan 13,8%, melonjak dari 2,8% pada 2025.

Selanjutnya, iConnet mencatat tingkat penggunaan sebesar 4,7%, disusul MNC Play 3,3%, Biznet 3,1%, XL Home 2,7%, First Media 2,6%, Megavision 2,4%, Oxygen 1,9%, CBN 1,1%, dan layanan satelit broadband 1,0%.

Sementara itu, pengguna yang berlangganan penyedia layanan di luar nama-nama tersebut mencapai 16,2%, turun dibandingkan dengan 23,8% pada tahun sebelumnya.