JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka kasus dugaan suap pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Edison melakukan praktik suap agar daerah yang dipimpinnya meraih gelar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, opini WTP dari BPK merupakan penilaian penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dengan merekayasa hasil audit.

"Bagi saya, temuan BPK sehingga tidak bisa WTP adalah mimpi buruk bagi pemda. Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehinggal alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," kata Yudi saat dihubungi Sabtu (13/6/2026).

Akan hal itu, Yudi mendesak adanya perbaikan diinternal BPK. Sebab kasus tersebut telah mencoreng nama baik BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV. Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025.

Lihat video: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan



"Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 11 Juni 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pengendalian internal Pemerintah secara konsisten guna menghadirkan kinerja terbaik.

"Capaian tersebut adalah prestasi tersendiri yang telah mendapatkan opini WTP selama 17 kali berturut-turut sejak tahun 2008. Kami meyakini bahwa tata kelola yang dibangun di Kemenko Perekonomian memberikan andil besar bagi akuntabilitas pelaporan keuangan di Kemenko Perekonomian," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran Kemenko Perekonomian untuk tidak lengah dan terus melakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan negara.

Beberapa langkah perbaikan yang ditekankan antara lain yaitu peningkatan kualitas, kewajaran, dan kebenaran dari penyajian informasi dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyoroti dinamika perekonomian global yang masih menghadapi tekanan.

Laporan World Economic Situation and Prospects 2026 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,7 persen pada 2026, lebih rendah dibandingkan tren sebelum pandemi. Ketidakpastian geopolitik dan perdagangan juga menuntut kerangka kebijakan yang kuat guna menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,4 persen. Target ini didukung melalui pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan dan Program Direktif Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Sasaran tersebut tentu perlu dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas laporan keuangan yang menjadi landasan kepercayaan publik dan para investor. Dalam konteks ini laporan keuangan yang andal tidak hanya sebagai pertanggungjawaban tetapi juga instrumen pengendalian untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Menko.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemenko Perekonomian akan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025 sehingga dapat terlaksana sesuai jadwal dan target waktu yang telah ditetapkan.

Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing beserta jajaran yang hadir langsung dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemenko Perekonomian.

“Semoga sinergi yang terbangun dapat terus dijaga dan ditingkatkan, agar terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik dan mendorong peningkatan pemulihan ekonomi nasional,” tutup dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026