Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai berbagai sektor usaha masih melakukan ekspansi, didukung realisasi investasi pada triwulan I 2026 yang melampaui target pemerintah.

Airlangga mengatakan pelaku usaha secara alami akan meningkatkan kapasitas produksi ketika melihat adanya peluang untuk meningkatkan penjualan.

"Saya percaya para pengusaha kalau ada kesempatan untuk meningkatkan produksi, secara natural mereka akan meningkatkan produksi, terutama para pengusaha kan ingin me-leverage, sehingga tentu penjualan yang lebih tinggi itu yang selalu diharapkan oleh para pengusaha," katanya di Jakarta, Senin.

Airlangga mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi dan kawasan industri yang masih menunjukkan tren ekspansi, termasuk rencana perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur, untuk mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi.

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp113,4 triliun, dengan investasi setelah penetapan KEK mencapai Rp108,2 triliun atau meningkat lebih dari 1.900 persen dibandingkan sebelum berstatus KEK.

Dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah menyerap 45.860 tenaga kerja, dengan lebih dari 44 ribu di antaranya tercipta setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK.

Selain itu, Airlangga menyebut tingkat keterisian KEK Kendal dan Batang juga telah mendekati kapasitas maksimal.

"Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Airlangga disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat dinamika global dan tantangan domestik yang mendorong sebagian pelaku usaha bersikap lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi.

Meski demikian, Airlangga menilai indikator investasi serta tingginya tingkat keterisian sejumlah kawasan industri menunjukkan aktivitas ekspansi dunia usaha masih terus berlangsung.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan 7,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyerapan tenaga kerja juga meningkat menjadi 706.569 orang atau naik 18,93 persen (yoy).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan, kemudahan berusaha, serta transformasi digital.

Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp147,70 triliun atau 50,83 persen dari target penyaluran sebesar Rp300 triliun.

"UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besarnya hampir Rp300 triliun dan capaiannya sudah mencapai hampir 50 persen, 50,83 (persen)," kata Airlangga dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dengan tema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya" yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Senin (29/6).

Airlangga melanjutkan, dana KUR tersebut telah disalurkan kepada 2,32 juta debitur dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Adapun Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat usaha mikro melalui penyediaan akses perizinan, pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pelindungan hukum dan sosial bagi pelaku usaha mikro.

Berbagai rangkaian kegiatan juga dihadirkan untuk memperkuat kolaborasi antarKementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku UMKM guna mendorong tumbuhnya ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM nasional.

Dalam kesempatan ini, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus memperluas instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Selain KUR, Pemerintah juga menyediakan pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, kredit industri bagi sektor padat karya dan padat modal, termasuk sektor tekstil, produk tekstil, furnitur, kayu, dan sektor strategis lainnya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah untuk pertama kalinya meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp50 triliun. Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah.

Airlangga juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan daya saing usaha.

Menurut Airlangga, pemanfaatan AI untuk analisis pasar, identifikasi peluang pasar baru, hingga pemetaan potensi daerah akan membantu UMKM memperluas jangkauan bisnis.

Di sisi lain, kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN juga akan membuka peluang pasar digital kawasan yang lebih luas, didukung interoperabilitas sistem pembayaran seperti QRIS sehingga transaksi lintas negara menjadi semakin mudah.

"Festival ini juga menghadirkan workshop mengenai Artificial Intelligence (AI). Kami mendorong agar AI untuk analisis pasar, AI untuk pasar-pasar baru, dan AI untuk daerah tertentu dapat dimanfaatkan oleh UMKM," pungkas Airlangga.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat layanan bagi pelaku UMKM melalui transformasi digital agar berbagai layanan usaha dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satunya melalui platform digital terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

"SAPA UMKM adalah sebuah bentuk langkah konkret Kementerian UMKM untuk memberikan pelayanan yang optimal," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Platform SAPA UMKM merupakan super-app yang dikembangkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai pusat layanan terpadu untuk mendata, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha pelaku UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, hingga perluasan akses terhadap berbagai program Pemerintah.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A, penandatanganan akad KUR massal untuk 350 pelaku UMKM penerima KUR dari tujuh lembaga penyalur, serta penyelenggaraan berbagai sesi sosialisasi dan lokakarya, termasuk pemanfaatan AI untuk pengembangan usaha.

Melalui sinergi kebijakan, pembiayaan, dan transformasi digital, Pemerintah optimistis UMKM Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan mampu memperluas pasar hingga tingkat global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana.

Kemudian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Selanjutnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh.

Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8 persen akan berlaku bagi seluruh nasabah.

Airlangga menyampaikan seluruh nasabah PNM Mekaar, termasuk yang saat ini masih dikenakan bunga lebih tinggi, nantinya akan memperoleh penyesuaian suku bunga.

"Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, dan belum bankable atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Airlangga mengatakan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan," ujarnya.

Selain itu, Airlangga memastikan tidak ada perubahan persyaratan bagi penerima pembiayaan PNM Mekaar. Perubahan kebijakan hanya menyangkut penyesuaian tingkat suku bunga.

Ia menjelaskan salah satu syarat utama penerima pembiayaan PNM Mekaar adalah perempuan, dengan plafon pinjaman maksimal Rp15 juta.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan nasabah yang membutuhkan pembiayaan di atas Rp15 juta akan diarahkan ke skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menambahkan pemerintah juga akan meningkatkan jumlah nasabah PNM Mekaar sekaligus mendorong debitur yang usahanya telah berkembang untuk naik kelas ke program KUR.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan penurunan suku bunga pembiayaan PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha ultramikro.

Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10–15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dikabarkan tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, kementeriannya belum pernah membahas rencana tersebut.

"Di kami belum pernah ada bahasan," kata Haryo saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (24/6/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga tidak secara tegas membenarkan keberadaan rancangan Perpres tersebut.

Meski demikian, Airlangga menilai penggunaan AI relevan untuk program yang memiliki skala besar dan proses yang berulang, seperti MBG.

"Kalau misalnya AI kan untuk seluruh aplikasi terutama aplikasi yang skalanya besar dan juga untuk skalanya berulang. Jadi untuk memudahkan ini bagian dari proses lah AI itu," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel InterContinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu.

Airlangga mengatakan pendekatan regulasi AI masih terus dikaji. Menurut dia, banyak negara masih menerapkan konsep regulatory sandbox agar aturan dapat menyesuaikan perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

"Ya nanti kita lihat, ini kan masih regulatory sandbox di berbagai dunia juga masih regulatory sandbox. Jadi artinya regulasi yang bisa mengikuti daripada perkembangan zaman dan bisa juga diubah bergantung kebutuhan," kata Airlangga.

Pernyataan tersebut muncul setelah Reuters melaporkan Indonesia tengah menyiapkan draf Perpres AI untuk mengintegrasikan teknologi tersebut ke berbagai program strategis pemerintah.

Laporan Reuters menyebut AI akan dimanfaatkan dalam program MBG yang memiliki anggaran sekitar 15 miliar dollar AS atau setara Rp 268 triliun per tahun. Dengan kurs Rp 17.867 per dollar AS, nilainya sekitar Rp 268 triliun.

Reuters juga menyebut pemerintah meyakini pemanfaatan AI berpotensi mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 12 persen pada 2030.

Berdasarkan draf yang diperoleh Reuters, pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penerapan AI bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk periode 2026 hingga 2029.

Tujuannya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemanfaatan AI, terutama untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Draf tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya. Saat ini sedang menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto," tulis Reuters, Senin (22/6/2026).

Dalam program MBG, AI disebut akan digunakan untuk membantu penyusunan menu sesuai kebutuhan daerah, memantau keamanan pangan, serta memprediksi kebutuhan dan permintaan makanan.

Teknologi tersebut juga direncanakan dimanfaatkan di sektor kesehatan, termasuk untuk mendukung skrining kesehatan masyarakat.

Laporan Reuters menyebut rancangan aturan itu turut memuat usulan pembentukan sovereign AI fund yang akan dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan ekosistem AI nasional.

Hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan resmi mengenai status rancangan Perpres tersebut maupun tahapan penyusunannya.

Menurut Wahyudi Djafar, analis teknologi yang ikut menyusun sebagian rancangan regulasi dan anggota satuan tugas AI pemerintah, sejumlah perusahaan teknologi global turut memberikan masukan dalam proses penyusunan aturan tersebut.

Beberapa perusahaan yang disebut terlibat antara lain Meta, IBM, dan Microsoft.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah menyiapkan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram bagi perajin tahu dan tempe sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut akan dijalankan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga biaya produksi pelaku usaha tahu dan tempe di tengah fluktuasi harga kedelai global.

Airlangga menjelaskan kuota subsidi yang disiapkan pemerintah mencapai 250 ribu ton. Angka tersebut setara sekitar 10 persen dari kebutuhan kedelai nasional yang mencapai 2,5 juta ton per tahun.

"Nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250 ribu ton," ujar Airlangga dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Menurutnya, subsidi akan diberikan ketika harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita siapkan 250.000 ton dengan subsidi Rp2.000 per kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian," katanya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kementerian terkait lainnya sebelum diputuskan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi.

"Baik terhadap bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan. Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Selain subsidi kedelai, pemerintah juga memperpanjang bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat selama Juli hingga September 2026 dengan anggaran Rp17,54 triliun.

Kedua program tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang diluncurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan penundaan dilakukan karena pemerintah masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut secara matang sebelum resmi diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini. Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp 5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Purbaya juga menilai insentif kendaraan listrik diperlukan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta PT PLN (Persero) untuk membereskan permasalahan mati lampu bergilir di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Airlangga mengatakan mati listrik sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.

Karenanya, Airlangga meminta PLN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada akhir bulan ini dalam rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Ya, tentu sangat berpengaruh (terhadap ekonomi). Tapi kami sudah minta kemarin PLN, kami sudah rapatkan dengan Menteri ESDM. Harapannya sih Juni (akhir bulan) ini bisa diselesaikan," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo sebelumnya menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik atau mati lampu yang dilakukan secara bergilir di Pulau Jawa beberapa waktu terakhir, seraya mengungkap penyebabnya.

Ia mengaku memahami kesulitan masyarakat atas situasi pemadaman listrik tersebut, serta menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dalam merespons masalah tersebut.

"Kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," kata Darmawan dalam jumpa pers Jumat (19/6) malam.

Darmawan mengatakan PLN saat ini tengah menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dioperasikan dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Ia mengklaim mengerahkan tim agar perbaikan dua PLTU tersebut berjalan dengan cepat, sehingga masalah tersebut bisa teratasi dan sistem kelistrikan kembali pulih dan memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan," katanya.

Darmawan turut mengapresiasi para pemasok batu bara yang sudah ditugaskan pemerintah dan sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN dan juga pembangkit milik mitra PLN.

Perusahaan setrum negara juga tengah mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama kalori menengah (medium rank coal), yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Dalam proses ini, PLN berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba Kementerian ESDM sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat.

"Saat ini, proses penyaluran medium rank coal atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero pulau Jawa," terangnya.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), hari ini secara resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), menandai babak baru kerja sama untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan , mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.

Berlandaskan pencapaian Fase I yang dilaksanakan pada 2023–2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI Fase II (2026-2029) akan berfokus pada upaya membawa pendekatan yang telah terbukti berhasil dari tahap percontohan menuju sistem yang lebih kuat.

Program ini akan membantu menjadikan kemitraan multi pemangku kepentingan ini sebagai bagian tetap dari cara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama, memantau lebih dekat apa yang berhasil, dan membangun pendanaan yang lebih stabil, sehingga hasilnya dapat terus berlanjut jauh setelah program ini berakhir.

Otorita IKN dan UNDP Kerja Sama Pembangunan Kota Berkelanjutan



"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Fase I, kami telah menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik," ujar Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Y.M. Olivier Zehnder.

"Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” sambungnya.

SLPI Fase II hadir pada momen krusial saat Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan , dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan, sekaligus menjaga sumber daya alam yang menjadi landasan kesejahteraan jangka panjang.

Dengan dukungan dana sebesar CHF 1,6 juta, program ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. SLPI Fase II mendukung prioritas-prioritas ini dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kerja Sama Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia.

“Pada Fase II, kami akan memperkuat keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak,” lanjutnya.

Fase kedua juga akan memberikan penekanan lebih besar pada koordinasi nasional subnasional, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, dan keterlibatan sektor swasta. Prioritas-prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran Fase I dan dimaksudkan untuk mendukung kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia dan para pemangku kepentingan lanskap.

“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” ujar Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.

“Fase II adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak, sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan diantaranya mendukung institusionalisasi forum multipihak di dalam pemerintahan dan mengkaitkannya ke dalam sistem pembiayaan dan perencanaan, sehingga pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal," bebernya.

Peluncuran SLPI Fase II menandakan lebih dari sekadar kelanjutan sebuah program. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melindungi lanskap yang menopang kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi generasi mendatang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyatakan akan menjalankan sejumlah langkah proaktif dan antisipatif guna memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Antisipasi ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/06). 

"Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Sebagian besar sudah disampaikan sesudah rakortas dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden," kata Airlangga.

Ia menjelaskan, kedelapan kebijakan Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026 terbagi dalam tiga pilar utama. Pilar 1, adalah stimulus dan insentif yang berfokus pada konsumsi dan dunia usaha, yang memuat empat kebijakan.

Kebijakan pertama, pemerintah menetapkan insentif Pajak Penulis berupa tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis nasional dalam mendukung industri kreatif dan kesejahteraan para pembuat karya.

Kebijakan kedua, insentif dan diskon transportasi sebesar 30 persen untuk tiket kereta api pada 20 Juni-5 Juli 2026, dan diskon 30 persen tarif dasar untuk Kapal Pelni pada 20 Juni-15 Agustus 2026 untuk mendorong mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi selama periode libur sekolah.

Selain itu, jasa kepelabuhan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026 digratiskan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp190,5 miliar dan target 3 juta penumpang, serta subsidi penuh PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang.

Kebijakan ketiga, insentif dan diskon transportasi serupa untuk periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), masing-masing adalah diskon 30 persen untuk tiket kereta api tanggal 22 Desember 2026-4 Januari 2027, dan diskon 30 persen tarif dasar untuk Kapal Pelni pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027.

Tarif jasa kepelabuhan ASDP untuk 22 Desember 2026-10 Januari 2027 juga digratiskan, dengan total alokasi anggaran Rp161,4 miliar dan target 2,8 juta penumpang, diikuti subsidi PPN DTP 100 persen untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran Rp722 miliar yang menyasar target 3,7 juta penumpang.

Kebijakan keempat, di sektor industri, pemerintah meluncurkan beberapa insentif. Antara lain, insentif impor LPG dan bahan baku plastik dengan penetapan bea masuk nol persen atas impor LPG bagi industri petrokimia, mendorong penghematan biaya produksi hingga Rp2,25 triliun, serta memicu efek domino positif yang menjangkau masyarakat.

Pemerintah juga menetapkan bea masuk nol persen atas bahan baku plastik. Kedua kebijakan ini bertujuan menekan biaya produksi industri, serta mencegah lonjakan harga barang konsumsi yang lebih luas.

Sebelumnya, tarif bea masuk impor suku cadang pesawat udara juga telah diturunkan menjadi 0 persen untuk mendukung industri penerbangan dan memperkuat daya saing industri MRO.

Pilar utama 2, adalah program magang dan vokasi yang berfokus pada ketenagakerjaan dan kelas menengah guna memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui dua kebijakan.

Kebijakan kelima, program Magang Nasional tahap II yang dimulai pada Juli 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,14 triliun, menyasar 150.000 peserta yang baru lulus dari perguruan tinggi.

Kebijakan keenam, pelatihan vokasi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2,12 triliun untuk mendanai program-program peningkatan keterampilan dan kompetensi ketenagakerjaan.

Target prioritas dari program ini difokuskan secara khusus kepada 220 ribu lulusan SMK agar mereka siap kerja, serta memberi perlindungan bagi 50 ribu pekerja yang terdampak PHK, memberikan keterampilan baru untuk kembali ke dunia kerja.Pilar utama 3, adalah bantuan pangan yang berfokus pada jaring pengaman sosial sebagai wujud komitmen pemerintah menjaga stabilitas daya beli masyarakat lapisan bawah serta stabilitas pangan. Dalam pilar terakhir ini, terdapat dua kebijakan.

Kebijakan ketujuh, bantuan beras 10 kg yang akan dimulai pada Juli 2026. Bantuan beras akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan berturut-turut, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp17,54 triliun.

Kebijakan kedelapan, bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai. Kebijakan ini menyasar pengrajin tahu dan tempe, yang akan menerima bantuan paling tinggi sebesar Rp2.000/kg untuk total kuota 250 ribu ton pada tahap pertama, untuk daerah dengan harga kedelai di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun, terdiri dari stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran Magang dan Vokasi sekitar Rp6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," pungkas Menko Airlangga.

Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat selama tiga bulan, dari Juli hingga September 2026. Langkah itu untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026.

"Bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima," ujar Airlangga dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II 2026 di Jakarta, Senin (22/6).

Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun untuk melanjutkan program tersebut.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga kedelai bagi perajin tahu dan tempe.

Menurutnya, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton kedelai.

"Untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton," katanya.

Airlangga menjelaskan subsidi tersebut akan diberikan apabila harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia mengatakan kebijakan bantuan pangan dan subsidi kedelai telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan sejumlah kementerian terkait sebelum mendapat persetujuan Presiden.

"Baik terhadap bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026.

Paket tersebut mencakup bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta berbagai insentif transportasi senilai Rp2,04 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah risiko eksternal yang masih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.