Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mempertimbangkan untuk mulai menunjuk perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace pada kuartal II/2026.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kebijakan itu awalnya direncanakan berlaku tahun lalu. Akan tetapi, kondisi perekonomian yang belum pulih disebut menghalagi rencana otoritas fiskal tersebut.

Kini, dengan ekonomi yang diperkirakan tumbuh 5,5% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026, Purbaya bakal mempertimbangkan penerapan kebijakan tersebut apabila momentum pertumbuhan terjaga hingga kuartal berikutnya.

"Sekarang [ekonomi] udah lumayan, nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kami akan pertimbangkan untuk juga sekaligus membuat persaingan antara online sama offline lebih fair, tentunya dengan analisa yang clear dari data-data yang kami miliki," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (7/4/2026).

Menurut Purbaya, rencana untuk memungut pajak pedagang UMKM di marketplace seperti Tokopedia hingga Shopee itu sejalan dengan keluhan pedagang yang berjualan secara luring. Untuk itu, dia memastikan bakal melakukan asesmen lebih lanjut mengenai kebijakan dimaksud.

"Kalau kami ke pasar rakyat, mereka bilang, 'Pak, yang onlinedibatasin, dong. Supaya saya bisa bersaing.' Yaudah saya lihat dulu, tetapi kami akan assess," terangnya.

Upaya ini menjadi langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu untuk melakukan ekstensifikasi penerimaan negara. Kendati ruang fiskal pemerintah tak lagi luas, Purbaya enggan menaikkan tarif pajak maupun membuat pungutan pajak baru ke masyarakat.

Pada APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak total Rp2.357,7 triliun. Sampai dengan akhir Maret 2026, realisasi penerimaan sudah mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% (YoY).

DJP Kemenkeu pun sudah menyatakan siap dalam menunjuk PMSE agar mulai memungut pajak merchant. Namun, semuanya tinggal menunggu 'lampu hijau' dari Purbaya.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).